2. Buku 5
PANDUAN
Modul 01
Panduan Fasilitasi Lokakarya
Operasionalisasi Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL BM di Daerah
Modul 2
Panduan Lokalatih Keterampilan Dasar Fasilitasi
dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL BM di Daerah
Modul 3
Panduan Fasilitasi Orientasi MPA-PHAST
Modul 4
Panduan Fasilitasi Lokalatih
Penyusunan Renstra
Pembangunan AMPL BM di Daerah
Modul 5
Panduan Fasilitasi Lokalatih Pengelolaan CLTS
Waspola
Bekerjasama dengan
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Jakarta 2008

3. Buku 5, PANDUAN
MODUL 1, MODUL 2, MODUL 3, MODUL 4, MODUL 5
Diterbitkan oleh WASPOLA bekerjasama dengan Kelompok Kerja
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan:
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Departemen Keuangan
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Kesehatan
- Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Perindustrian
- Kementerian Lingkungan Hidup
Sekretariat : Jl. Cianjur No. 4, Jakarta 10310
Telp./Fax. : (62-21) 314 2046
E-mail : waspola1@cbn.net.id
Website : www.waspola.org, www.ampl.or.id
Tim Pengarah:
Oswar M Mungkasa
Gary D Swisher
Tim Penulis:
Editor : Sofyan Iskandar
Koordinator Buku 1, 2 : Subari
Koordinator Buku 3 : Nugroho Tomo
Koordinator Buku 4 : Nur Apriatman
Desain dan Produksi : Dormaringan Saragih
Kontributor:
Bambang Purwanto, Zainal Nampira, Rheidda Pramudi, Togap Siagian, Helda Nusi,
Adelina Hutahuruk, Huseiyn Pasaribu, Bambang Pudjiatmoko, Dormaringan Saragih,
Agus Priatna, Purnomo, Nastain Gasba, Syarifuddin, Alma Arief, Wiwit Heris, Udi
Maadi, Ardi Adji, Ida Nuraida, Ratna Tunjung Luih, A Tenriola, Sriaty, H Ridwan Somad,
Haryono Moelyo, H Nuryanto, Triyatno, Budiono, Ishak Jon, Sugeng Hariyanto, Johanes
Robert, Rafid, Isman Uge, Rusman Zakaria, Rewang Budiyana, Iim Ibrahim, Meytri
Wilda Ayuantri.
Produksi : April 2008
Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Tahap Kedua (WASPOLA-2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Pemerintah Indonesia, melalui
Kelompok Kerja lintas departemen yang diketuai oleh BAPPENAS, dengan mayoritas dana
hibah dari Pemerintah Australia melalui AusAID, dan dukungan langsung Water and Sanitation
Program for East Asia and the Pacific (WSP-EAP) atas nama AusAID dan Bank Dunia.

4. BUKU 5
Kata Sambutan
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
R
eformasi kebijakan dalam Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan proses dinamis
dan berlangsung terus menerus, baik di tingkat pusat maupun
daerah, khususnya dalam upaya pencapaian target MDGs Goal 7,
khususnya Target 10.
Dengan demikian proses penguatan kapasitas pemangku
kepentingan, khususnya dari kalangan pemerintah menjadi sangat
relevan dan penting adanya.
Dalam mencapai tujuan ini, Kebijakan Nasional Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat,
telah disusun oleh Pemerintah melalui proses partisipatif dengan
melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Saat ini, kebijakan
itu telah diimplementasikan di berbagai propinsi dan kabupaten di
Indonesia, khususnya yang difasilitasi WASPOLA, dan daerah-daerah
lain yang diintervensi melalui kegiatan proyek terkait air minum
dan sanitasi, misalnya: WES dari Unicef, ProAir-GTZ, CWSHP-ADB,
PAMSIMAS-Bank Dunia, SWASH-CIDA, Plan International (LSM),
Sanimas dan lain-lain.
KATA SAMBUTAN

5. BUKU 5
Inisiatif WASPOLA untuk menerbitkan dan menyebarluaskan Buku
Panduan tentang pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan
AMPL, patut disyukuri dan diapresiasi. Buku Panduan, yang
disusun atas 5 seri (buku 1 hingga buku 5) menjelaskan tahapan
pelaksanaan implementasi kebijakan secara lugas dan terstruktur,
sehingga mudah dipahami dan diikuti. Masing-masing buku
memiliki tujuan dan lingkup pembahasan yang berbeda, walaupun
secara keseluruhan masih saling berangkai.
Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun buku serta
kontributor, baik yang berasal dari Kelompok Kerja AMPL baik di
tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota atas kerja keras
dan inisiatifnya. Masukan positif dan tidak ternilai harganya, sangat
membantu proses pengembangan dan finalisasinya.
Diharapkan melalui penerbitan buku panduan ini, proses reformasi
dan implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, dapat terus berjalan
dan tersebarluaskan dengan membuka ruang partisipasi publik dan
keterlibatan berbagai pihak.
Kami juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang
ingin mengadopsi pendekatan dalam reformasi dan implementasi
kebijakan, dengan menggunakan buku ini sebagai acuan dan
referensi.
Semoga bermanfaat dan selamat menindaklanjutinya.
Budi Hidayat,
Direktur Permukiman dan Perumahan
KATA SAMBUTAN

6. Buku 5
Panduan Pelaksanaan Kebijakan Nasional
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Berbasis Masyarakat di Daerah
MODUL 1
Panduan Fasilitasi Lokakarya
Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
(AMPL BM) di Daerah
Waspola
Bekerjasama dengan
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Jakarta 2008

7. MODUL 1
Panduan Fasilitasi Lokakarya
Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
(AMPL BM) di Daerah

8. BUKU 5
Kata Pengantar
D
okumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
di Indonesia telah disusun melalui program Penyusunan Kebijakan
dan Penyusunan Rencana Kerja bidang AMPL (WASPOLA), yang
berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan 2003. Kegiatan ini dilaksanakan
atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui
AusAID yang difasilitasi oleh Water and Sanitation Program for East Asia and
the Pacific – World Bank.
Serangkaian kegiatan partisipatif penyusunan kebijakan dilaksanakan oleh Tim
Kerja AMPL dibawah koordinasi Bappenas dengan anggota seluruh departemen
terkait yang terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan,
Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan. Sampai saat ini
dokumen kebijakan telah disepakati dan ditandatangani oleh Tim Pengarah
Pusat (Project Coordination Committee) yang terdiri dari para pejabat Eselon
1 dari masing-masing instansi tersebut. .
Uji coba pelaksanaan kebijakan di empat propinsi terpilih telah dilaksanakan
pada tahun 2002/2003, dan dilanjutkan sampai sekarang, sehingga jumlah
lokasi sampai saat ini adalah 49 kabupaten/kota di 9 propinsi. Dari proses
tersebut telah diperoleh masukan yang berguna, baik dalam penyempurnaan
substansi kebijakan, maupun dalam metodologi pelaksanaannya di daerah.
Berdasarkan pengalaman implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut diatas,
akhirnya terkumpul berbagai panduan kegiatan fasilitasi operasionalisasi
kebijakan di daerah, untuk kemudian ditulis ulang, sehingga akhirnya menjadi
kumpulan panduan operasionalisasi kebijakan AMPL di daerah, sebagaimana
naskah panduan ini
Untuk itu, agar memudahkan pada tingkat operasional, disusunlah Panduan
Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL
Berbasis Masyarakat. Dengan panduan ini, mudah mudahan semua fihak
yang akan memanfaatkan panduan ini akan menjadi lebih mudah untuk
memanfaatkannya di lapangan.
Demikian, semoga panduan ini dapat menjadi alat bagi pembelajaran kita
semua.
Sekretariat WASPOLA - Jakarta
MODUL 1: Panduan Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL BM di Daerah

9. Modul 1
Panduan Fasilitasi Lokakarya
Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
(AMPL BM) di Daerah
Contoh Kerangka Acuan
Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah
Anyer, Banten dan Surabaya, 30 Mei – 1 Juni 2006
A. Latar Belakang
Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Kebijakan Nasional Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat telah
diimplementasikan di 49 kabupaten/kota di 9 propinsi lokasi WASPOLA.
Sebagai kegiatan tambahan diseminasi kebijakan dilaksanakan atas kerja sama
dengan proyek CWSH di 8 kabupaten pada 4 propinsi. Disamping itu kebijakan
juga telah disosialisasikan dalam berbagai forum pertemuan diseminasi nasional
dan publikasi melalui media kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Agar terjadi efektifitas dan pencapaian sasaran yang tepat serta operasionalisasi
kebijakan yang terarah di daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Lokakarya
Nasional Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Surabaya
lalu, beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti antara lain;
• Penajaman pemahaman stake holder daerah mengenai substansi kebijakan
dan bagian-bagian penting yang minimal harus dikuasai
• Pemberdayaan stake holder daerah agar mampu berperan untuk melakukan
diseminasi kebijakan
• Menyusun rencana kerja implementasi kebijakan di daerahnya masing
masing
Hal terpenting dari lokakarya ini adalah upaya transformasi kebijakan kepada
stake holder daerah, sehingga mereka mampu berperan sebagai fasilitator yang
akan menyebarluaskan dan mengoperasionalisasikan kebijakan nasional
tersebut di daerahnya masing-masing.

10. B. Tujuan
Secara umum lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
stakeholder daerah mengenai kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis
masyarakat dan proses operasionalisasinya di daerah. Secara khusus bertujuan
untuk;
1. Membantu peserta dalam memahami kebijakan nasional pembangunan
AMPL berbasis masyarakat
2. Membantu peserta dalam memahami aspek keberlanjutan pembangunan
AMPL
3. Membantu peserta dalam penyamaan persepsi terhadap 11 pokok kebijakan
dan strategi pelaksanaannya di daerah
4. Membantu peserta dalam melakukan penajaman Rencana Kerja Daerah
sebagai tindak lanjut lokakarya nasional diseminasi
C. Hasil yang Ingin Dicapai
Melalui proses partisipatif lokakarya ini dirancang untuk menghasilkan;
1. Pemahaman tentang isu/permasalahan keberlanjutan AMPL daerah, serta
membangkitkan kepedulian untuk menanggulangi isu tersebut
2. Kesamaan persepsi tentang 11 pokok kebijakan dan strategi
pelaksanaannya dalam konteks daerah. Peserta diharapkan memahami
pokok-pokok kebijakan, potensi pelaksanaan, hambatan, dan cara
mengatasinya.
3. Dipahaminya tiga elemen kunci keberhasilan implementasi kebijakan di
daerah (regulasi, kelembagaan, serta perencanaan, dan pengganggaran)
yang perlu menjadi perhatian
4. Pemahaman proses operasionalisasi kebijakan di daerah serta alokasi sumber
daya yang diperlukan. Peserta diharapkan memahami alur proses
implementasi kebijakan, tahap-tahapannya, serta kegiatan-kegiatan yang
perlu diselenggarakan, serta memahami alokasi sumber daya untuk
mendukung kegiatan-kegiatan tersebut
5. Rencana Kerja Daerah yang disusun berdasarkan road maping implementasi
kebijakan dan diperbaharui berdasarkan kondisi daerah Rencana kerja ini
minimal memuat kegiatan-kegiatan utama yang disyaratkan dalam
implementasi kebijakan, seperti penyelenggaraan beberapa lokakarya daerah
dan keikutsertaan daerah dalam program peningkatan kapasitas, serta
kegiatan lain yang dianggap perlu
D. Materi
Untuk pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan beberapa materi yang akan
dibahas dalam lokakarya ini sebagai berikut:
1. Latar belakang, maksud dan tujuan kebijakan

11. 2. Pokok-pokok kebijakan dan strategi
3. Pendalaman pokok kebijakan dan strategi
a. Exercise; identifikasi isu pembangunan AMPL daerah, prioritas
penanganan
b. Exercise; pengertian pokok-pokok kebijakan, potensi pelaksanaan,
hambatan yang mungkin terjadi, serta antisipasi dan cara mengatasinya
c. Exercise; menyusun urutan prioritas operasionalisasi 11 pokok kebijakan
nasional berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah
d. Exercise; memahami proses operasionalisasi kebijakan nasional berbasis
masyarakat di semua tingkatan
e. Exercise; memahami tiga elemen kunci keberhasilan implementasi
kebijakan di daerah (regulasi, kelembagaan, serta perencanaan, dan
pengganggaran) yang perlu ditindak lanjuti di daerah
4. Pendalaman roadmapping implementasi kebijakan di kabupaten/kota untuk
penajaman Rencana Kerja Daerah sesuai dengan kemampuannya masing
masing
E. Metoda
1. Berbagi pengalaman
2. Curah pendapat
3. Diskusi kelompok
4. Presentasi dan tanya jawab.
F. Alat dan Bahan
1. Buku Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2. Bahan presentasi
3. Kain rekat, metaplan, selotif, kertas flipchart
4. LCD, Komputer
G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1. Lokakarya ini akan dilakukan secara simultan di dua tempat dalam waktu
bersamaan
2. Waktu pelaksanaan: 30 Mei s/d 1 Juni 2006,
3. Wilayah Indonesia Barat akan dilaksanakan di : Hotel Jayakarta Anyer,
Banten
4. Wilayah Indonesia Timur akan dilaksanakan di : Hotel Summerset, Surabaya

12. H. Peserta:
Wilayah Barat Wilayah Timur
No Propinsi/Kabupaten/Kota ∑ Orang No Propinsi/Kabupaten/Kota ∑ Orang
1. Sumatera Barat 2 1. Nusa Tenggara Barat 2
1. Tanah Datar *) 2 1. Lombok Timur*) 2
2. Kota Payakumbuh*) 2 2. Sumbawa*) 2
3. Kota Bukittinggi 3 3. Lombok Tengah 3
4. Pesisir Selatan 3 4. Bima 3
2. Bangka Belitung 2 5. Dompu 3
1. Bangka Barat*) 2 2. Sulawesi Selatan 2
2. Bangka Utara*) 2 1. Takalar*) 2
3. Kota Pangkalpinang*) 2 2. Selayar*) 2
4. Bangka Tengah 3 3. Gowa 3
5. Bangka Induk 3 4. Wajo 3
3. Banten 2 5. Soppeng 3
1. Pandeglang*) 2 6. Jeneponto 3
2. Kota Tangerang*) 2 3. Sulawesi Tenggara 2
3. Kota Cilegon 3 1. Konawe 3
4. Serang 3 2. Konawe Selatan 3
5. Tangerang 3 4. Nusa Tenggara Timur 2
4. Gorontalo 2 1. Timor Tengah Selatan 3
1. Pohuwato*) 2 2. Rote Ndao 3
2. Bone Bolango*) 2 5. Jawa Tengah 2
3. Boalemo 3 1. Pekalongan*) 2
4. Kota Gorontalo 3 2. Grobogan*) 2
5. Kalimantan Barat 2 3. Brebes 3
1. Sambas 2 4. Pemalang 3
6. Kalimantan Tengah 2 5. Cilacap 3
1. Kotawaringin Timur 2 6. Purbalingga 3
7. Bengkulu 2 6. Pokja AMPL Pusat 3
1. Bengkulu Selatan 2 7. WASPOLA 8
8. Jambi 2
1. Muaro Jambi 2
9. Pokja AMPL Pusat 3
10. WASPOLA 7
Jumlah 79 Jumlah 78
Persyaratan Peserta :
Sangat diharapkan untuk peserta kabupaten/kota dampingan lama *)
mengirimkan peserta baru yang belum pernah mengikuti acara
WASPOLA.

13. I. Fasilitator:
1. Wilayah Indonesia Timur :
• Pokja AMPL Pusat : 3 orang
• Sekretariat WASPOLA : NT, SBR, PUR, NG, AA, SYAF, JM
2. Wilayah Indonesia Barat :
• Pokja AMPL Pusat : 3 orang
• Sekretariat WASPOLA : NA, HP, BP, AP, DS, DHS, NY
J. Kondisi dan Akomodasi
1. Panitia menyiapkan akomodasi peserta lokakarya secara twin share (satu
kamar untuk dua peserta), biaya transportasi udara dan darat dari/ke tempat
lokakarya menajdi tanggungan daerah masing-masing
2. Diharapkan paling kurang 3 hari sebelum pelaksanaan lokakarya semua
peserta telah memberikan konfirmasi kehadirannya untuk kepentingan
pengaturan akomodasi.
3. Penambahan peserta diluar daftar yang ditentukan menjadi tanggung jawab
yang bersangkutan.
K. Sumber Pembiayaan
1. Sekretariat WASPOLA
2. Pokja AMPL Pusat, dalam hal ini untuk dukungan kehadiran anggota Pokja
AMPL Pusat ke daerah
3. Pokja AMPL Propinsi/Kabupaten/Kota untuk biaya transportasi udara dan
darat/lokal

14. L. Bagan Alir Lokakarya Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan
Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
Pembukaan dan arahan
Pre Test
Review Pemahaman
Presentasi (brief) kebijakan
Nasional Pembangunan AMPL
Pendalaman Kebijakan
Berbagi pengalaman
Batasan dan definisi pokok-pokok implementasi kebijakan
kebijakan Road Mapping dan
Rencana Kerja Daerah
Exercise; identifikasi
isu/permasalahan AMPL daerah
Exercise; prioritas operasionalisasi 11
pokok kebijakan sesuai kebutuhan
daerah
Exercise; Proses perasionalisasi
kebijakan di semua level
Exercise; 3 elemen kunci keberhasilan
implementasi kebijakan d idaerah: regulasi,
kelembagaan serta perencanaan dan
pengganggaran
Post Test
Penutupan

15. M. Jadual Lokakarya
Waktu Acara/Topik Fasilitator
Tanggal 30 Mei 2006
11.00 – 12.00 Check in dan registrasi Panitia
12.30 – 13.00 Istirahat, sholat dhuhur, makan siang Panitia
13.00 – 15.00 Upacara Pembukaan dan Sambutan Pengarahan Lokakarya oleh Direktur Fasilitator & Pokja AMPL
Permukiman dan Perumahan BAPPENAS
Pengantar lokakarya :
a. Pre Test
b. Perkenalan
c. Identifikasi harapan dan tantangan
d. Alur lokakarya
e. Aturan main pelaksanaan lokakarya
15.00 – 15.30 Rehat kopi, shalat ashar Panitia
15.30 – 17.30 Presentasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Fasilitator & Pokja AMPL
17.30 – 19.30 Istirahat, sholat, makan malam. Panitia
19.30 – 21.30 Diskusi identifikasi isu/permasalahan pembangunan AMPL di daerah Fasilitator & Pokja AMPL
21.30 – 06.00 Istirahat Panitia
Tanggal 31 Mei 2006
06.00 – 08.00 Persiapan diri dan makan pagi Panitia
08.00 – 08.15 Review hari pertama Fasilitator & Pokja AMPL
08:15 – 10.00 Diskusi pemahaman 11 pokok kebijakan dan penyusunan skala prioritas Fasilitator & Pokja AMPL
berdasarkan kebutuhan daerah
10.00 – 10.15 Rehat Kopi Panitia
10.15 – 12.15 Lanjutan, presentasi hasil diskusi pemahaman 11 pokok kebijakan dan Fasilitator & Pokja AMPL
penyusunan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah
12.15 – 13.00 Istirahat, sholat, makan malam Panitia
13.00 – 15.30 Diskusi proses operasionalisasi kebijakan di semua level Fasilitator & Pokja AMPL
15.30 – 16.00 Istirahat, sholat dan rehat kopi Panitia
16.00 – 17.30 Diskusi kaitan hasil studi desentralisasi dan strategi pelaksanaan kebijakan di Fasilitator & Pokja AMPL
daerah
17.30 – 19.30 Istirahat, sholat, makan malam Panitia
19.30 – 21.30 Acara rekreatif : Drama 5 menit setiap propinsi mengenai isu/permasalahan Fasilitator & Pokja AMPL
AMPL daerah
21.30 – 06.00 Istirahat Panitia
Tanggal 1 Juni 2006
06.00 – 08.00 Persiapan diri dan makan pagi Panitia
08.00 – 08.15 Review hari kedua Fasilitator & Pokja AMPL
08.15 – 09.15 Berbagi pengalaman implementasi kebijakan Fasilitator & Pokja AMPL
09.15 – 10.30 Road Maping Implementasi Kebijakan di Kabupaten/Kota Tahun 2006 Fasilitator & Pokja AMPL
10.30 – 10.45 Rehat Kopi Panitia
10.45 – 11.30 Penajaman Rencana Kerja Kabupaten/Kota Tahun 2006 Fasilitator & Pokja AMPL
11.30 – 12.30 Post Test Fasilitator & Pokja AMPL
Evaluasi
Penutupan.
12.30 – 13.30 Istirahat, sholat dhuhur, makan siang Panitia
13.30 ........... Peserta kembali ke kabupaten/kotanya masing masing Fasilitator & Pokja AMPL

16. Proses Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat di Daerah
SESSI 01 : PEMBUKAAN
TUJUAN : Pemahaman tentang arah dan tujuan lokakarya
operasionalisasi kebijakan nasional AMPL berbasis
masyarakat
METODE : Upacara seremonial
WAKTU : 30 menit
ALAT/BAHAN : Bahan sambutan Direktur Perumahan dan Permukiman
Bappenas
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Introduksi dan ucapan selamat datang pada lokakarya ini dari panitia.
2. Presentasi Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas
3. Dialog dan tanya jawab.
Moderator :
Notulen :

17. SESSI 02 : PENGANTAR LOKAKARYA
TUJUAN : 1. Peserta mengerti kondisi peserta ttg. Pemahaman
Kebijakan Nasional AMPL-BM
2. Suasana rileks dan informal. tercipta
3. Tujuan lokakarya dapat dimengerti peserta
4. Agenda lokakarya disepakati oleh semua peserta.
5. Aturan main pelaksa-naan lokakarya dise- pakati
METODE : 1. Pretest,
2. Perkenalan,
3. Identifikasi harapan & tantangan
4. Alur lokakarya,
5. Aturan main pelaksanaan lokakarya
WAKTU : 90 menit
ALAT/BAHAN : 1. Kain rekat,
2. Kertas dot
3. Kertas HVS ukuran kuarto
4. Metaplan
5. Spidol
6. Selotape
7. Postcard
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Intoduksi dan ucapan selamat datang pada lokakarya ini.
2. Penjelasan tentang pre-test dan pelaksanaan pre-test dengan
metode penempelan dot pada kain rekat yg sudah disiapkan
dalam matriks :
☺
Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang
kebijakan umum keberlanjutan AMPL 11 pokok kebijakan road mapping
AMPL BM implementasi
kebijakan
3. Perkenalan, jelaskan model perkenalan yang akan dilakukan :
• Fasilitator memberikan potongan post card (puzzle) dan dibagikan secara acak
kepada para peserta. (Postcard dipotong menjadi 10 potong atau lebih
tergantung dari jumlah peserta).

18. • Kemudian peserta diminta untuk mencari pasangan postcard yang telah
terpotong tadi menjadi gambar postcard utuh.
• Setelah genap menjadi postcard utuh, peserta diminta untuk menyepakati
untuk memberi nama kelompoknya.
• Kemudian, masing-masing peserta
dalam kelompok itu diminta untuk
menggambar yang menggambarkan
pengalaman individu dalam
perjuangan untuk mendapatkan
sebuah keberhasilan, dalam bidang
AMPL
• Setelah selesai dalam setiap
kelompok mengungkapkan gambar
yang telah dibuat kepada rekan-
rekannya dalam kelompok. Sekaligus
kelompok menetapkan gambar siapa
yang paling menarik.
• Peserta yang gambarnya paling menarik diminta untuk menyampaikan kepada
kelompok yang lain.
• Akhiri acara perkenalan ini dengan menyampaikan antara lain bahwa
“mengenal orang lain tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti
sekarang ini, oleh karenanya selama lokakarya ini bapak/ibu dapat berproses
mengenal lebih dekat”
4. Identifikasi harapan dan kekhawatiran selama lokakarya berlangsung:
• Ajak kembali peserta untuk ke
melingkar di ruangan tengah
lokakarya
• Bagikan kertas metaplan & spidol.
Minta kepada mereka untuk
kembali ke kelompok tadi.
• Minta setiap peserta untuk
menuliskan harapan dan
kekhawatiran pada kertas
metaplan.
• Diskuisikan dalam kelompoknya
untuk memilih 2 terpenting
menurut kesepakatan kelompok,
dari harapan dan kekhawatiran tadi. Tempelkan di kain rekat.
• Lakukan pengelompokan, lalu sepakati judul dari hasil setiap pengelompokkan
tadi. Ingatkan kembali atas sisa hasil identifikasi harapan dan kekhawatiran
yang belum ditempelkan. Minta kepada peserta untuk menempelkan pada
kelompok yang paling relevan. Tanyakan kepada mereka apakah dengan
penambahan ini sudah relevan dengan kesepakatan judul tadi.

19. • Berdasarkan kesepakatan tadi, ingatkan, mana saja harapan yang dapat
dipenuhi. Bahas pula tentang kekhawatiran. Ingatkan bahwa antara harapan
dan kekhawatiran yang dibahas adalah dalam kerangka implementasi kebijakan
nasional AMPL.
NOTE: Kait rekat yang berisi harapan & kekhawatiran tetap berada di
ruang kelas sampai akhir lokakarya, dengan maksud sebagai sarana
evaluasi di akhir lokakarya
5. Presentasi alur lokakarya, agar semua
fihak memahami apa saja yang akan
dibahas selama lokakarya
berlangsung.
6. Berdasarkan alur tersebut, bahas
tentang aturan main pelaksanaan
lokakarya, sampai semua fihak
menyepakati aturan main lokakarya.
Aturan main yang disepakati
menyangkut : jadual dan tata tertib pelaksanaan lokakarya.
Fasilitator utama :
Fasilitator perkenalan :
Fasilitator identifikasi harapan :
Fasilitator alur lokakarya :
Fasilitator tata tertib :
Notulen :

20. SESSI 03 : PRESENTASI KEBIJAKAN NASIONAL AMPL
BERBASIS MASYARAKAT
TUJUAN : Peserta mengerti latar belakang, kerangka kerja, proses
penyusunan kebi-jakan dan operasionali-sasi kebijakan
sampai saat ini
METODE : 1. Presentasi
2. Diskusi dan tanya jawab
WAKTU : 120 menit
ALAT/BAHAN : • Bahan tulisan ringkasan Kebijakan Nasional AMPL
Berbasis Masyarakat
• LCD & komputer
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Pengantar presentasi
2. Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
3. Diskusi dan tanya jawab.
4. Rangkuman
Moderator :
Presenter :
Notulen :

21. Bahan presentasi tentang kebijakan AMPL berbasis masyarakat :
KEBIJAKAN NASIONAL
KEBIJAKAN NASIONAL
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT
BERBASIS MASYARAKAT
Disampaikan oleh
Disampaikan oleh
Pokja AMPL/WASPOLA
Pokja AMPL/WASPOLA
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
• Pada saat ini >100 juta penduduk
Indonesia belum memiliki akses
terhadap layanan air minum dan
sanitasi dasar yang layak
• Sarana AMPL yang telah dibangun
kurang efektif dan efisien
• Air masih dipandang hanya sebagai
benda sosial
Foto:PDAM Makasar
• Penyehatan lingkungan belum
menjadi perhatian dan prioritas
• Belum adanya kebijakan dan
peraturan yang terpadu dan
menyeluruh mengenai pembangunan
AMPL, yang ada selama ini masih
bersifat parsial
Foto:YSI

22. Kondisi Air Minum Kita
Proportion of households with sustainable access to an improved water source,
Indonesia, 2002
DKI Jakarta
Bali
D.I. Yogyakarta
East Java
Banten
North Sulawesi
Central Java
West Java
West Nusa Tenggara
INDONESIA
Maluku (2001)
North Sumatera
Southeast Sulawesi
South Sulawesi
Central Sulawesi
East Kalimantan
Riau
West Sumatera
Gorontalo
East Nusa Tenggara
Bangka Belitung
Jambi
Lampung
South Sumatera
West Kalimantan
South Kalimantan
Bengkulu
Papua (2001)
North Maluku (2001)
Central Kalimantan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%
Source: SUSENAS as published in Welfare Statistics by BPS Indonesia
The definition comprises clean water (piped, pumped, covered well/spring, rain and bottled water)
Kondisi Penyehatan lingkungan Kita
Proportion of households with sustainable access to sanitation, Indonesia, 2002
DKI Jakarta
D.I. Yogyakarta
Lampung
Riau
North Sulawesi
Bali
East Kalimantan
North Sumatera
North Maluku (2001)
East Nusa Tenggara
East Java
Bengkulu
INDONESIA
South Sumatera
South Sulawesi
Central Java
Banten
Jambi
Southeast Sulawesi
Bangka Belitung
South Kalimantan
West Kalimantan
West Java
Central Kalimantan
Central Sulawesi
Papua (2001)
West Sumatera
Maluku (2001)
Gorontalo
West Nusa Tenggara
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Source: SUSENAS %
The definition comprises septic tank or hole as a final excreta disposal site.

23. Pembelajaran
Pembelajaran
Pembangunan AMPL di Indonesia
Pembangunan AMPL di Indonesia
• Masyarakat terlibat dalam seluruh proses menunjukkan bukti:
– Pemb. AMPL lebih efektif dan berkeberlanjutan
– Partisipasi masyarakat lebih besar dalam O&M
• Semakin tepat guna sarana AMPL, semakin tinggi efektivitas
penggunaan dan keberlanjutannya.
• Keterlibatan perempuan, masy. kurang beruntung dalam
pengambilan keputusan memiliki efektifitas yang tinggi untuk
keberlanjutan pembangunan.
• Kampanye perubahan PHBS menjadi salah satu kunci program
penyehatan lingkungan
Pembelajaran
Pembelajaran
Pembangunan AMPL di Indonesia
Pembangunan AMPL di Indonesia
• Efektifitas, keberlanjutan dan percepatan layanan
akan tercapai apabila:
– Semakin banyak pilihan teknologi yang ditawarkan,
semakin besar kesempatan masyarakat untuk
menentukan pilihannya.
– Pilihan pelayanan dan konsekuensi biaya
ditentukan langsung oleh masyarakat.
• Pengguna AMPL memiliki kemampuan untuk
membayar layanan sejauh hal tersebut menjawab
kebutuhan.

24. Beberapa Tantangan ke Depan
Beberapa Tantangan ke Depan
• Target MDG, pada tahun 2015
memenuhi layanan 50% dari
penduduk yang belum memiliki
akses air minum dan sanitasi
dasar
• Laju pertumbuhan penduduk vs
kemampuan percepatan layanan
• Semakin langkanya cadangan air
baku untuk pemenuhan air minum
• Permasalahan penyehatan
lingkungan (sanitasi) akan
semakin kompleks
• Belum tersedianya data capaian
AMPL yang akurat sebagai acuan
di semua level
• Semakin terbatasnya kemampuan
Pemerintah
Karakteristik
Karakteristik
• Pembangunan AMPL yang
KEBIJAKAN berorientasi keberlanjutan
dan penggunaan efektif
NASIONAL
• Percepatan layanan
PEMBANGUNAN dengan memanfaatkan
AMPL semua potensi dan peran
aktif masyarakat
BERBASIS • Kerangka strategis
MASYARAKAT pembangunan AMPL yang
berkelanjutan dan efektif

25. Operasionalisasi
Operasionalisasi
• Menjadi acuan bagi semua
pihak dalam pelaksanaan
KEBIJAKAN pembangunan AMPL yang
NASIONAL berkelanjutan
PEMBANGUNAN • Dijabarkan kedalam langkah
AMPL dan strategi pembangunan oleh
pemerintah daerah
BERBASIS • Ditindaklanjuti ke dalam
MASYARAKAT rencana dan pelaksanaan
pembangunan di Daerah
Struktur Kebijakan
Struktur Kebijakan
Kesepakatan Internasional
MDG, Johanessburg Summit,
Kyoto Declaration
Pengalaman
internasional dan nasional
Tujuan Umum Tujuan 11 Pokok 16 strategi
Terwujudnya Khusus Kebijakan Pelaksanaan
kesejahteraan Keberlanjutan dan
masyarakat melalui penggunaan efektif.
pengelolaan AMPL yang
Prinsip berkelanjutan.
Dublin-Rio
Dasar Hukum
UU no 22 th 1999, UU no 25 th 1999,
Propenas, PP dll.
UU no 22 tahun 1999 diperbarui menjadi UU no 32 tahun 2004

26. Tujuan Kebijakan
Tujuan Kebijakan
Tujuan Umum
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
pengelolaan pelayanan air minum dan
penyehatan lingkungan yang berkelanjutan
Tujuan Khusus
• Keberlanjutan, meliputi keberlanjutan aspek pembiayaan,
aspek teknik, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan dan
aspek sosial.
• Penggunaan Efektif, prasarana dan sarana yang tersedia
tepat tujuan, tepat sasaran, dan layak dimanfaatkan serta
memenuhi standar teknis, kesehatan, dan kelembagaan, serta
memperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta
kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan
sarana.
11 Kebijakan Umum
11 Kebijakan Umum
Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi
Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam
Pendekatan Tanggap Kebutuhan.
Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Keberpihakan pada Masyarakat Miskin
Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
Akuntabilitas Proses Pembangunan
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Peran Aktif Masyarakat
Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran
Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

27. Fasilitasi Operasionalisasi Kebijakan di
Daerah
• Tujuan; Membantu daerah dalam mengembang-
kan kerangka strategi pembangunan AMPL
berkelanjutan
Proses;
Proses;
– Kaji Ulang Pembangunan AMPL selama ini, Identifikasi isu dan
permasalahan, pengembangan prioritas dan langkah kegiatan
yang perlu dilakukan.
– Penyusunan Rencana Kerja Daerah Sektor AMPL
• Propinsi sebagai pemegang peran kunci dalam
fasilitasi operasionalisasi kebijakan di daerah
Manfaat Bagi Daerah
Manfaat Bagi Daerah
Kabupaten
– Memiliki gambaran permasalahan dan potensi layanan AMPL
– Memiliki arahan yang jelas dalam pengembangan rencana kerja
– Memiliki rencana kerja dalam rangka layanan AMPL yang
berkelanjutan
– Sinergi pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan
Propinsi
– Memiliki gambaran permasalahan dan potensi layanan AMPL
– Memiliki arahan yang jelas sesuai dengan TUPOKSINYA dalam
pengkoordinasian pembangunan AMPL di daerah
– Memiliki kerangka monitoring capaian layanan AMPL di daerah
– Sinergi pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan

28. Road Mapping Operasionalisasi Kebijakan
TOT operasionalisasi Petatihan Pert. Koordinasi Lokakarya
kebijakan dan Metodologi Pokja Pusat, Nasional Konsolidasi
penyusunan renstra Perencanaan Propinsi Hasil Pelaksanaan
Partisipatif Dan Kabupaten Kebijakan
Lokakarya Sinergi Lokakarya Lokakarya Konso-
Pembangunan Konsolidasi lidasi Rencana Kerja
AMPL Daerah Data AMPL Kabupaten
Strategi Daerah
Pertemuan
Pembangunan
Koordinasi
AMPL- 2015
Visi Faktor
Isu dan
Penyiapan data internal Rencana
& dan
program
AMPL daerah strategis Kerja
Misi eksternal
Kajian lapangan Dialog Kebijakan
Dukungan Yang Diharapkan dari Daerah
• Menempatkan AMPL sebagai salah satu
prioritas pembangunan dalam AKU
• Dukungan peningkatan alokasi dana
sektor AMPL
• Keterlibatan aktif legislatif dalam kegiatan
penyusunan renstra AMPL
• Optimalisasi fungsi dan peran Pokja dan
institusi yang menangani AMPL

29. SESSI 04 : PENDALAMAN IDENTIFIKASI MASALAH
PEMBANGUNAN AMPL DI DAERAH
TUJUAN : 1. Peserta mampu melakukan identifikasi isu dan
masalah lokal pembangunan AMPL
2. Peserta mampu mengkaitkan antara isu dan
masalah pembangunan AMPL daerah dengan
keberlanjutan AMPL
METODE : 1. Diskusi kelompok
2. Presentasi
3. Diskusi dan tanya jawab
WAKTU : 240 menit
ALAT/BAHAN : 1. Kain rekat
2. Metaplan
3. Spidol
4. Selotif
LANGKAH PENYAJIAN :
Bagian pertama :
1. Pengantar dan tujuan diskusi
kelompok, tentang identifikasi
masalah pembangunan AMPL
di daerah
2. Lakukan urun rembug untuk
membahas :
a. issue
b. masalah – yang terkait
dengan pembangunan
AMPL daerah
3. Lakukan pembagian kelompok atas dasar propinsi untuk melakukan identifikasi
isu dan masalah pembangunan AMPL di propinsi dan kabupaten/kota
4. Diskusi kelompok untuk membahas isu dan masalah AMPL daerah :
Masalah
sekarang Kondisi
yang
Gap Alternatif
diharapkan
yang rencana tindak
terjadi
masih yang mungkin
dimasa
terjadi dilakukan
mendatang daerah
Masalah
yang akan
datang

30. Tempelkan di kain rekat masing masing propinsi. Rekam dengan kamera digital
untuk dokumentasi.
5. Lakukan presentasi secara round robin, berikan kesempatan tanya jawab untuk
pengkayaan wawasan.
6. Lakukan rangkuman : bahwa hasil kesimpulan Alternatif Rencana Tindak yang
mungkin dilakukan daerah; dapat menjadi dasar untuk penyusunan Rencana
Kerja Daerah.
Bagian kedua :
1. Ingatkan peserta dengan hasil
diskusi isu dan permasalahan AMPL
daerah kemarin.
2. Minta kepada setiap kelompok
untuk memilih 5 isu atau masalah
utama daerahnya, bawa ke kain
rekat utama, lalu tempelkan.
3. Ajak peserta untuk
mengelompokkan isu dan masalah
AMPL daerah. Lalu, ajak diskusi
peserta untuk membuat judul
kelompok masalah tersebut.
4. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, minta setiap daerah untuk mengambil
kertas meta-plannya yang paling relevan dengan hasil pengelompokkan tersebut,
dan tempelkan pada kelompok yang paling relevan.
5. Ajak peserta untuk membuat garis garis yang menghubungkan hubungan antar
kelompok masalah tersebut.
6. Jelaskan bahwa dengan pengelompokkan tersebut, serta dengan adanya garis
garis yang saling menghubungkan dan mempengaruhi tadi, adalah aspek aspek
yang harus diperhitungkan dalam rangka menuju keberlanjutan AMPL

31. SESSI 05 : DISKUSI PENDALAMAN 11 POKOK KEBIJAKAN
DAN PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS
BERDASARKAN KEBUTUHAN DAERAH
TUJUAN : 1. Peserta dapat merumuskan batasan dan definisi
pokok-pokok kebijakan
2. Peserta dapat menyusun urutan prioritas
implementasi sesuai kebutuhan daerah
3. Peserta dapat berbagi informasi mengenai batasan
dan definisi pokok-pokok kebijakan; serta urutan
prioritas implementasi sesuai kebutuhan daerah
4. Peserta dapat memahami permasalahan AMPL yang
dihadapi dan dikaitkan dengan aspek keberlanjutan
AMPL
METODE : 1. Diskusi kelompok
2. Presentasi
3. Diskusi dan tanya jawab
WAKTU : 240 menit
ALAT/BAHAN : 1. Buku Kebijakan
2. Kain rekat
3. Metaplan
4. Spidol
5. Selotif
LANGKAH PENYAJIAN :
Bagian pertama :
1. Introduksi tentang pentingnya
refleksi diri setiap daerah dalam
kesiapan kita memahami
Kebijakan Nasional AMPL
Berbasis Masyarakat sebagai
persiapan untuk melakukan
diseminasi secara meluas.
2. Bagikan peserta kedalam
kelompok secara campuran
antar daerah sebanyak 5
kelompok.
3. Minta kepada setiap kelompok untuk membahas :
Pokok2 Upaya yang akan
Definisi kerja Tantangan
kebijakan dilakukan
1. Air .......
2. Pilihan …….
dst
11. Penerapan

32. Catatan :
1. Lihat kondisi peserta, serta alokasi waktu yang tersedia, apabila sulit setiap
kelompok untuk membahas semua dari 11 pokok kebijakan, maka setiap
kelompok cukup membahas 2 atau 3 pokok kebijakan saja.
2. Buat pembagian 11 pokok kebijakan dengan cara yang paling terlihat kaitan
antara kebijakan yang satu dan yang lainnya
3. Apabila alternatif ini yang dipilih, maka ketika presentasi, kelompok lainnya harus
betul betul menyimak dan menyempurnakan hasil diskusi tersebut. Untuk itu,
diperlukan kejelian fasilitator pemandu dalam memandu presentasi.
Bagian kedua :
1. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara round robin, ajak
peserta untuk berdiskusi secara
berkeliling, dengan route :
• Semua peserta menuju
Kelompok 1
• Semua peserta menuju
Kelompok 2
• Semua peserta menuju
Kelompok 3
• Semua peserta menuju
Kelompok 4
• Semua peserta menuju
Kelompok 5
• Fasilitator dan notulen tetap berada di kelompok awal, dan memandu diskusi
untuk pengkayaan wawasan dan atau menambahkan hal hal yang dianggap
perlu.
2. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara berkeliling :
Pada setiap kelompok disediakan waktu antara 20-25 menit untuk presentasi
dan tanya jawab untuk penyempurnaan dari hasil diskusi kelompok sebelumnya
Masukan yang berasal dari kelompok lainnya dituliskan dan ditambahkan
dengan menggunakan kertas metaplan dan atau flipchart yang baru. Dan akan
menjadi bahan bagi notulen untuk melengkapi tulisan hasil kelompoknya.
3. Fasilitator pleno bersama fasilitator dan notulen kelompok kecil menyampaikan
catatan penting yang diperoleh dari diskusi berkeliling tersebut.

33. SESSI 06 : ANALISIS STAKEHOLDER
TUJUAN : 1. Peserta memahami tentang peran
stakeholder dalam implementasi kebijakan
2. Peserta memahami tentang peran
stakeholder dalam tahapan pembangunan
AMPL
METODE : 1. Ceramah singkat
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi dan Tanya jawab
WAKTU : 120 menit
ALAT/BAHAN : • Kain rekat
• Metaplan
• Spidol
• Selotif
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Introduksi tentang pentingnya
pemahaman peserta tentang
peran stakeholder dalam
implementasi kebijakan dan
tahapan pembangunan AMPL
berbasis masyarakat
2. Bagikan peserta kedalam
kelompok secara campuran
antar daerah sebanyak 4
kelompok yang berbeda
3. Jelaskan tugas pertama yang
akan dilakukan dikelompok : membuat analisis stakeholder peran stakeholder
dalam implementasi kebijakan

34. Peran stakeholder dalam :
Level
Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Kelembagaan
Pusat :
DPR
Bappenas
Dept PU
Dept Kesehatan
Depdagri
Depdiknas
Dept Keuangan
Kementrian LH
Propinsi :
Pimpinan Daerah
DPRD
Bappeda
Dinas PU
Dinas Kesehatan
BPMD
Bapedalda
Dinas Pendidikan
Kabupaten :
Pimpinan Daerah
DPRD
Bappeda
Dinas PU
Dinas Kesehatan
BPMD
Bapedalda
Dinas Pendidikan
Masyarakat
Catatan : instansi terkait dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatan
kelompok
4. Setelah 20 menit, hentikan kegiatan, lakukan diskusi secara round robin. Tidak
ada presentasi, kelompok lain hanya diminta untuk menyempurnakan dengan
menambahkan dengan tulisan dalam metaplan dengan warna yang berebeda.
5. Buat rangkuman singkat, bahwa kita telah dapat memetakan peran masing
masing stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Hentikan kegiatan, ajak peserta untuk bergerak kekain rekat untuk melakukan :
menentukan peran stakeholder dalam tahapan pembangunan AMPL, dengan
cara menempelkan kertas dot pada matriks berikut ini :

35. Peran stakeholder dalam :
Operasi dan
Level Persiapan sosial Perencanaan Pelaksanaan
Pemeliharaan
Pusat :
DPR
Bappenas
Dept PU
Dept Kesehatan
Depdagri
Dept Keuangan
Propinsi :
Pimpinan Daerah
DPRD
Bappeda
Dinas PU
Dinas Kesehatan
BPMD
Bapedalda
Dinas Pendidikan
Kabupaten :
Pimpinan Daerah
DPRD
Bappeda
Dinas PU
Dinas Kesehatan
BPMD
Bapedalda
Dinas Pendidika
Masyarakat
7. Tutup sessi ini dengan mengatakan bahwa dengan memetakan peran
stakeholder dalam implementasi kebijakan dan tahapan pembangunan
diharapkan memudahkan peserta dalam menyusun agenda kegiatan di
daerahnya masing masing.

36. SESSI 07 : ACARA REKREATIF : DRAMA 5 MENIT
TUJUAN : Peserta mampu menggambarkan isu terkini tentang
kondisi AMPL daerahnya dalam bentuk acara rekreatif
METODE : Drama
WAKTU : 120 menit
ALAT/BAHAN : • Panggung acara
• Bahan bahan sesuai dengan kebutuhan daerah
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Peserta per propinsi diminta
untuk menyiapkan
drama/pantomim yang akan
dibawakan selama 5 menit
yang menggambarkan isu
AMPL terkini didaerahnya
masing masing.
2. Drama dipertunjukkan selama
5 menit setiap propinsi
3. Pemberian hadiah untuk
propinsi paling kreatif
Catatan :
1. Sebagai persiapan jelaskan sejak Alur
Pelaksanaan Lokakarya, serta pada
saat pembahasan Isu dan Masalah
Pembangunan AMPL Daerah,
sehingga pada saat drama 5 menit
ini betul betul akan mengekspresikan
daerahnya masing masing.
2. Acara dapat dilanjutkan dengan
kegiatan hiburan lainnya.

37. SESSI 08 : Berbagi pengalaman implementasi kebijakan
TUJUAN : Peserta mendapatkan pengkayaan wawasan dari
pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan
selama ini
METODE : Ceramah singkat dan Tanya jawab
WAKTU : 120 menit
ALAT/BAHAN : • Bahan tulisan ringkasan pengalaman implementasi
kebijakan
• LCD dan komputer
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Introduksi tentang tata cara berbagi implementasi Kebijakan Nasional AMPL :
baik dari Wilayah Barat maupun Wilayah Timur, disertai dengan catatan : daerah
lama lainnya menambahkan dan menyempurnakan.
2. Minta kepada anggota kelompok kerja AMPL lama untuk menjelaskan tentang
apa yang telah dihasilkan selama implementasi kebijakan didaerahnya, seraya
minta kepada daerah lama lainnya untuk menyempurnakan atau malah dengan
menambahkan sesuatu yang baru sama sekali
4. Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya jawab.
5. Buat rangkuman tentang beberapa kunci keberhasilan implementasi kebijakan
selama ini, kaitkan dengan pembahasan hari kedua kemarin.

38. SESSI 09 : ROAD MAPPING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DI DAERAH
TUJUAN : Gambaran langkah-langkah implementasi
didaerah propinsi dan kabupaten
METODE : 1. Ceramah singkat dan tanya jawab
2. Diskusi kelompok
WAKTU : 30 menit
ALAT/BAHAN : 1. Format road mapping,
2. Kain rekat
3. Metaplan
4. Spidol
5. Selotif
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Penjelasan tentang maksud dan tujuan perlunya Road Mapping Implementasi
Kebijakan bagi propinsi dan kabupaten,
2. Jelaskan Road Mapping Implementasi Kebijakan. Berikan kesempatan untuk
tanya jawab
GAMBARAN CAKUPAN AMPL DAERAH
Lokasi # Desa # Penduduk # Pend terlayani AM # Pend terlayani sanitasi # proyek AM PL 5 th terakhir
Kecamatan 1 GAMBARAN PROGRAM INVESTASI AMPL DAERAH
Kecamatan 2 Lokasi 2006 2007 2008 dst
# Kecamatan
Kecamatan 3
# Desa
Kecamatan 4
# Penduduk
Kecamatan 5
# Sistem AM
dst # Sistem sanitasi
# Perkiraan Biaya
ESTIMASI KEBUTUHAN PELAYANAN AMPL SD TAHUN 2015
Lokasi air minum estimasi biaya sanitasi estimasi biaya Total Biaya AM PL baru GAMBARAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM INVESTASI AMPL
Sumber 2006 2007 2008 dst
Kecamatan 1
Masyarakat
Kecamatan 2
APBD
Kecamatan 3
DAK
Kecamatan 4 Sumber lain
Kecamatan 5 Gap
dst TOTAL

39. 3. Peserta dibagi dalam kelompok kerja masing-masing propinsi
dengan kabupaten/kota-nya masing masing
4. Minta semua kabupaten/kota dalam wilayah propinsinya
membahas tahapan dan pelaksanaan kebijakan di daerahnya,
kemudian masing-masing kabupaten/kota dan propinsi
membahas konsekuensi dari pelaksanaan roadmapping
tersebut.

40. SESSI 10 : PENAJAMAN RENCANA KEGIATAN DAERAH
TUJUAN : Setiap daerah menyusun Rencana Operasional
Daerah seperti misalnya : rencana road show
daerah, lokakarya.daerah, dan kegiatan
diseminasi kebijakan di daerah lainnya
METODE : Penugasan
WAKTU : 30 menit
ALAT/BAHAN : 1. Format Format Rencana Kerja
2. Kain rekat
3. Metaplan
4. Selotif
5. Hasil Lokakarya Nasional Konsolidasi Rencana
Kerja
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Session ini sangat berkaitan erat dengan session sebelumnya (roadmapping)
sebagai penjabaran dari road mapping kedalam rentang waktu
2. Sedikit penjelasan tentang penjabaran road mapping pada rentang waktu
3. Kelompok kerja dalam wilayah propinsi menajamkan kembali Penajaman
Rencana Kegiatan Daerah 2006.
4. Setelah selesai kerja kelompok, secara round robin hasil kerja di presentasikan.

41. SESSI 11 : POST TEST
EVALUASI AKHIR
TUJUAN : Peserta mengerti pencapaian lokakarya saat itu
METODE : Penugasan
WAKTU : 30 menit
ALAT/BAHAN : • Format Post Test
• Format Evaluasi Akhir
• Kain rekat
• Metaplan
• Selotif
Hasil loknas Surabaya
LANGKAH PENYAJIAN :
Bagian pertama
Pengisian kembali kain rekat post test, dengan
metode penempelan dot pada kain rekat yg sudah
disiapkan dalam matriks :
☺
Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan
tentang tentang tentang 11 pokok tentang road
kebijakan umum keberlanjutan kebijakan mapping
AMPL BM AMPL implementasi
kebijakan
Bagian kedua
Evaluasi akhir dengan menggunakan format evaluasi akhir, dimana setelah diisi
dikembalikan ke fasilitator.
Note: Perlu penekanan bahwa yang paling penting hasil lokakarya ini
bukan ditentukan hanya didalam kelas ini tetapi bagaimana penerapannya
di daerah masing-masing

42. LEMBAR EVALUASI AKHIR
KEGIATAN LOKAKARYA OPERASIONALISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN AMPL BERBASIS MASYARAKAT
Asal Wilayah: ___________________________________________________________
Ketentuan : berikan tanda √ pada kolom angka atau score yang sesuai dari angka 1 sangat
kurang sampai 5 sangat baik pada setiap item pernyataan.
ITEM EVALUASI SCORE
NO
1 2 3 4 5
1. Seberapa jauh lokakarya ini memenuhi harapan anda (harapan umum)
2. Seberapa jauh lokakarya ini memberikan kejelasan dan wawasan – wawasan tentang
Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan kaitannya dengan
konsep kesinambungan program AMPL
3. Seberapa jauh anda mendapatkan informasi atau pemahaman serta ketrampilan yang
bermanfaat bagi pekerjaan anda yang berkaitan dengan Kelompok Kerja AMPL dan
penggunaan Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat untuk
kesinambungan program AMPL
4. Seberapa jauh metode atau teknik penyajian dalam lokakarya ini membantu anda dalam
memahami materi yang disampaikan
5. Seberapa keaktifan peran serta peserta dalam lokakarya ini
6. Bagaimana kemampuan fasilitator dalam membangun dinamika pembahasan
7. Seberapa jauh materi yang disajikan dalam lokakarya ini sesuai dan memenuhi harapan anda
8. Seberapa jauh pengaturan tempat lokakarya membantu anda dalam memperlancar proses dan
hasil belajar anda
9. Apakah waktu yang dialokasikan pada lokakarya ini mencukupi
10. Apakah sarana belajar (bahan, peralatan belajar) yang disediakan cukup memadai untuk
membantu anda dalam proses belajar
11. Apakah fasilitas pendukung lainnya seperti akomodasi, konsumsi dan sebagainya untuk
lokakarya ini memadai
Catatan : 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik dan 5 = sangat baik

43. KOMENTAR-KOMENTAR ANDA YANG SANGAT BERHARGA :
HAL-HAL POSITIF/KEKUATAN DALAM KEGIATAN LOKAKARYA INI
KELEMAHAN /ATAU HAL NEGATIF DALAM KEGIATAN LOKAKARYA INI
SARAN-SARAN UNTUK PERBAIKAN KEDEPAN

44. PROSES TABULASI
a. Pindahkan isi format evaluasi ke dalam format rekap hasil evaluasi kolom 4, 6, 8, 10, 12
b. Isi kolom 5, 7, 9, 11, 13 dengan mengalikan nilai score dengan nilai pada kolom 4, 6, 8,
10, 12
c. Isi kolom 14 dengan cara menjumlahkan isi pada kolom 5, 7, 9, 11 dan 13
d. Isi kolom 15 dengan cara membagi isi kolom 14 dengan jumlah peserta/suara pada
kolom 3
e. Isi kolom 16 dengan cara berikut : Kolom (15)/5 x 100 %
f. Komentar dan saran ditulis pada kertas tersendiri.

45. SESSI 12 : PENUTUPAN
TUJUAN : Peserta mendapatkan arahan tentang apa yang
harus dilakukan pasca lokakarya
METODE : Upacara seremonial
WAKTU : 30 menit
ALAT/BAHAN : Sambutan penutupan lokakarya
LANGKAH PENYAJIAN :
1. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan
penutupan lokakarya
2. Sambutan arahan dari Pokja AMPL.

46. Final Draft
Alur Proses Kegiatan Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat, 30 Mei – 1 Juni 2006
Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan
Hari Pertama, 30 Mei 2006
10.00 – 12.00 Check in
12.00 – 13.00 Makan siang
13.00 – 15.00 Pembukaan & Pemahaman tentang Introduksi dan ucapan selamat datang pada lokakarya ini dari panitia. Direktur Bahan
Pengarahan arah lokakarya Pengarahan Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas atau yang mewakili Perumahan Pengarahan
operasionali-sasi Dialog dan tanya jawab. dan ter- sedia dlm
kebijakan nasional Moderator : SBR (Wil.Timur); HP (Wil.Barat) Permukiman format power
AMPL berbasis Notulen : PUR (Wil.Timur); AP (Wil.Barat) Bappenas point
Pengantar masyarakat atau yg
lokakarya: 1. Peserta mengerti 1. Penjelasan tentang pre-test dan pelaksanaan pre-test dengan metode penempelan dot mewakili
- Pretest, kondisi peserta pada kain rekat yg sudah disiapkan dalam matriks :
- Perkenalan, ttg. pemahaman . Pokja AMPL
- Identifikasi
hara- pan &
Kebijakan Nasional
AMPL-BM
☺ WASPOLA • Kain rekat,
• Kertas dot
tantangan 2. Suasana rileks dan • Kertas HVS
- Alur informal. tercipta ukuran
lokakarya, 3. Tujuan lokakarya kuarto
- Aturan main dapat dimengerti • Metaplan
pe- laksanaan peserta
Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan • Spidol
lokakarya 4. Agenda lokakarya
tentang tentang tentang 11 tentang road • Selotape
disepakati oleh
kebijakan keberlanjutan pokok mapping • Postcard
semua peserta.
5. Aturan main umum AMPL AMPL kebijakan implementasi
pelaksa-naan BM kebijakan
lokakarya dise-
pakati 2. Perkenalan, jelaskan model perkenalan yang akan dilakukan :
• Fasilitator memberikan potongan post card (puzzle) dan dibagikan secara acak
kepada para peserta. (Postcard dipotong menjadi 10 potong atau lebih tergantung
dari jumlah peserta).
• Kemudian peserta diminta untuk mencari pasangan postcard yang telah terpotong
tadi menjadi gambar postcard utuh.
• Setelah genap menjadi postcard utuh, peserta diminta untuk menyepakati untuk
memberi nama kelompoknya.
• Kemudian, masing-masing peserta dalam kelompok itu diminta untuk menggambar
yang menggambarkan pengalaman individu dalam perjuangan untuk mendapatkan
sebuah keberhasilan, dalam bidang AMPL
• Setelah selesai dalam setiap kelompok mengungkapkan gambar yang telah dibuat
kepada rekan-rekannya dalam kelompok. Sekaligus kelompok menetapkan gambar
siapa yang paling menarik.
• Peserta yang gambarnya paling menarik diminta untuk menyampaikan kepada
kelompok yang lain.

47. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan
• Akhiri acara perkenalan ini dengan menyampaikan antara lain bahwa “mengenal
orang lain tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti sekarang ini, oleh
karenanya selama lokakarya ini bapak/ibu dapat berproses mengenal lebih dekat”
3. Identifikasi harapan dan kekhawatiran selama lokakarya berlangsung:
• Ajak kembali peserta untuk ke melingkar di ruangan tengah lokakarya
• Bagikan kertas metaplan & spidol. Minta kepada mereka untuk kembali ke kelompok
tadi.
• Minta setiap peserta untuk menuliskan harapan dan kekhawatiran pada kertas
metaplan.
• Diskuisikan dalam kelompoknya untuk memilih 2 terpenting menurut kesepakatan
kelompok, dari harapan dan kekhawatiran tadi. Tempelkan di kain rekat.
• Lakukan pengelompokan, lalu sepakati judul dari hasil setiap pengelompokkan tadi.
Ingatkan kembali atas sisa hasil identifikasi harapan dan kekhawatiran yang belum
ditempelkan. Minta kepada peserta untuk menempelkan pada kelompok yang paling
relevan. Tanyakan kepada mereka apakah dengan penambahan ini sudah relevan
dengan kesepakatan judul tadi.
• Berdasarkan kesepakatan tadi, ingatkan, mana saja harapan yang dapat dipenuhi.
Bahas pula tentang kekhawatiran. Ingatkan bahwa antara harapan dan kekhawatiran
yang dibahas adalah dalam kerangka implementasi kebijakan nasional AMPL.
NOTE: Kait rekat yang berisi harapan & kekhawatiran tetap berada di ruang
kelas sampai akhir lokakarya, dengan maksud sebagai sarana evaluasi di akhir
lokakarya
4. Presentasi alur lokakarya, agar semua fihak memahami apa saja yang akan dibahas
selama lokakarya berlangsung.
5. Berdasarkan alur tersebut, bahas tentang aturan main pelaksanaan lokakarya, sampai
semua fihak menyepakati aturan main lokakarya. Aturan main yang disepakati
menyangkut : jadual dan tata tertib pelaksanaan lokakarya.
Fasilitator utama : NT (wilayah timur); NA (wilayah barat)
Fasilitator perkenalan : PUR (wilayah timur); BP (wilayah barat)
Fasilitator identifikasi harapan : NG (wilayah timur); AP (wilayah barat)
Fasilitator alur lokakarya : SBR (wilayah timur); DS (wilayah barat)
Fasilitator tata tertib : SYAF (wilayah timur); HP (wilayah barat)
Notulen : AA (wilayah timur); DHS (wilayah barat
15.00 – 15.30 Rehat kopi
15.30 – 17.30 Presentasi Peserta mengerti latar 1. Pengantar presentasi Pokja AMPL • Kain rekat
Kebijakan belakang, kerangka 2. Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat WASPOLA • Metaplan
Nasional AMPL kerja, proses 3. Diskusi dan tanya jawab. • Spidol
Berbasis penyusunan kebi- 4. Rangkuman • Selotif
Masyarakat jakan dan Moderator : NT (wilayah timur); DHS (wilayah barat) • LCD&
operasionali-sasi Presenter : Wakil Pokja AMPL Pusat (wilayah timur); Wakil Pokja AMPL Pusat (wilayah barat) komputer
kebijakan sampai saat Notulen : AA (wilayah timur); AP (wilayah barat)
ini

48. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan
17.30 – 19.30 Istirahat, makan malam
19.30 – 21.00 Pendalaman Isu dan masalah lokal 1. Pengantar dan tujuan diskusi kelompok, tentang identifikasi masalah pembangunan Pokja AMPL • Kain rekat
identifikasi pembangunan AMPL AMPL di daerah WASPOLA • Metaplan
masalah teridentifikasi 2. Lakukan urun rembug untuk membahas : • Spidol
pembangunan a. issue • Selotif
AMPL di daerah b. masalah – yang terkait dengan pembangunan AMPL daerah
3. Lakukan pembagian kelompok atas dasar propinsi untuk melakukan identifikasi isu
dan masalah pembangunan AMPL di propinsi dan kabupaten/kota
4. Diskusi kelompok untuk membahas isu dan masalah AMPL daerah :
Masalah
sekarang Kondisi
Gap Alternatif
yang
yang rencana tindak
diharapkan
terjadi masih yang mungkin
terjadi dilakukan
dimasa
Masalah daerah
mendatang
yang akan
datang
Tempelkan di kain rekat masing masing propinsi. Rekam dengan kamera digital untuk
dokumentasi.
5. Lakukan presentasi secara round robin, berikan kesempatan tanya jawab untuk
pengkayaan wawasan.
6. Lakukan rangkuman : bahwa hasil kesimpulan Alternatif Rencana Tindak yang
mungkin dilakukan daerah; dapat menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja
Daerah.
Fasilitator Pleno: SBR (wilayah timur); NA (wilayah barat)
Fasilitator kelompok:
No. Barat Timur
Propinsi Fasilitator Propinsi Fasilitator
1. Sumatera Barat DHS Jawa Tengah PUR
2. Bangka Belitung DS Nusa Tenggara Barat NT
3. Banten AP Nusa Tenggara Timur AA
4. Gorontalo BP Sulawesi Selatan NG
5. Propinsi CWSHP HP Sulawesi Tenggara SYAF
21.00 – 06.00 Istirahat
Hari Kedua, 31 Mei 2006
06.00 – Persiapan diri, makan pagi
08.00
08.00 – Review pokok Pemahaman tentang Review : • Kain rekat

49. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan
08..15 pokok hasil pokok pokok hasil 1. Introduksi tentang review pokok pokok hasil lokakarya hari pertama • Metaplan
hari ke 1 lokakarya hari 1 2. Minta kepada salah satu peserta untuk menyampaikan review tentang pokok pokok • Spidol
hasil lokakarya hari 1 • Selotif
3. Minta peserta lainnya untuk menambahkan
Fasilitator : PUR (wilayah timur); DS (wilayah barat)
Notulen : AA (wilayah timur); BP (wilayah barat)
08.15 – Lanjutan Kaitan antara isu dan 1. Ingatkan peserta dengan hasil diskusi isu dan permasalahan AMPL daerah kemarin. Pokja AMPL • Kain rekat
10.00 pendalaman masalah 2. Minta kepada setiap kelompok untuk memilih 5 isu atau masalah utama daerahnya, WASPOLA • Metaplan
identifikasi pembangunan AMPL bawa ke kain rekat utama, lalu tempelkan. • Spidol
masalah daerah dengan 3. Ajak peserta untuk mengelompokkan isu dan masalah AMPL daerah. Lalu, ajak diskusi • Selotif
pembangunan keberlanjutan AMPL peserta untuk membuat judul kelompok masalah tersebut.
AMPL di daerah 4. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, minta setiap daerah untuk mengambil kertas
menuju meta-plannya yang paling relevan dengan hasil pengelompokkan tersebut, dan
keberlanjutan tempelkan pada kelompok yang paling relevan.
AMPL 5. Ajak peserta untuk membuat garis garis yang menghubungkan hubungan antar
kelompok masalah tersebut.
6. Jelaskan bahwa dengan pengelompokkan tersebut, serta dengan adanya garis garis
yang saling menghubungkan dan mempengaruhi tadi, adalah aspek aspek yang harus
diperhitungkan dalam rangka menuju keberlanjutan AMPL
10.00 – Rehat kopi
10.15
10.15 – Diskusi a. Batasan dan 1. Introduksi tentang pentingnya refleksi diri setiap daerah dalam kesiapan kita Pokja AMPL • Buku
12.15 pendalaman 11 definisi pokok- memahami Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat sebagai persiapan untuk WASPOLA Kebijakan
pokok kebijakan pokok kebijakan melakukan diseminasi secara meluas. • Kain rekat
dan penyusunan b. Urutan prioritas 2. Bagikan peserta kedalam kelompok secara campuran antar daerah sebanyak 5 • Metaplan
skala prioritas implementasi kelompok. • Spidol
berdasarkan sesuai kebutuhan 3. Minta kepada setiap kelompok untuk membahas : • Selotif
kebutuhan daerah daerah Pokok2 kebijakan Definisi kerja Tantangan Upaya yang akan
dilakukan
1. Air .......
2. Pilihan …….
dst
11. Penerapan
Catatan :
1. Lihat kondisi peserta, serta alokasi waktu yang tersedia, apabila sulit setiap kelompok
untuk membahas semua dari 11 pokok kebijakan, maka setiap kelompok cukup
membahas 2 atau 3 pokok kebijakan saja.
2. Buat pembagian 11 pokok kebijakan dengan cara yang paling terlihat kaitan antara
kebijakan yang satu dan yang lainnya
3. Apabila alternatif ini yang dipilih, maka ketika presentasi, kelompok lainnya harus betul
betul menyimak dan menyempurnakan hasil diskusi tersebut. Untuk itu, diperlukan
kejelian fasilitator pemandu dalam memandu presentasi.
Fasilitator Pleno: SBR (wilayah timur); HP (wilayah barat)
Fasilitator kelompok:

50. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan
No. Barat Timur
Kelompok Fasilitator Kelompok Fasilitator
1. Kelompok 1 DHS Kelompok 1 PUR
2. Kelompok 2 DS Kelompok 2 NT
3. Kkelompok 3 AP Kkelompok 3 AA
4. Kelompok 4 BP Kelompok 4 NG
5. Kelompok 5 NA Kelompok 5 SYAF
12.15 – Istirahat, makan siang
13.30
13.30 – Lanjutan diskusi c. Berbagi informasi 1. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara round robin, ajak peserta Pokja AMPL • Buku
15.30 kelompok batasan dan untuk berdiskusi secara berkeliling, dengan route : WASPOLA Kebijakan
pendalaman 11 definisi pokok- • Semua peserta menuju Kelompok 1 • Kain rekat
pokok kebijakan pokok kebijakan; • Semua peserta menuju Kelompok 2 • Metaplan
dan penyusunan serta urutan • Semua peserta menuju Kelompok 3 • Spidol
skala prioritas prioritas • Semua peserta menuju Kelompok 4 • Selotif
berdasarkan implementasi • Semua peserta menuju Kelompok 5
kebutuhan sesuai kebutuhan
• Fasilitator dan notulen tetap berada di kelompok awal, dan memandu diskusi untuk
daerah daerah
pengkayaan wawasan dan atau menambahkan hal hal yang dianggap perlu.
d. Pemahaman
2. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara berkeliling :
tentang
Pada setiap kelompok disediakan waktu antara 20-25 menit untuk presentasi dan
permasalahan dan
tanya jawab untuk penyempurnaan dari hasil diskusi kelompok sebelumnya
aspek
Masukan yang berasal dari kelompok lainnya dituliskan dan ditambahkan dengan
keberlanjutan
menggunakan kertas metaplan dan atau flipchart yang baru. Dan akan menjadi
AMPL
bahan bagi notulen untuk melengkapi tulisan hasil kelompoknya.
3. Fasilitator pleno bersama fasilitator dan notulen kelompok kecil menyampaikan catatan
penting yang diperoleh dari diskusi berkeliling tersebut.
Fasilitator pleno : SBR (wilayah timur) : HP (wilayah barat)
Notulen : masing masing fasilitator diatas
15.00 – Rehat kopi
15.30
15.30 – Analisis e. Pemahaman 1. Introduksi tentang pentingnya pemahaman peserta tentang peran stakeholder dalam •
17..30 stakeholder peserta tentang implementasi kebijakan dan tahapan pembangunan AMPL berbasis masyarakat
peran stakeholder 2. Bagikan peserta kedalam kelompok secara campuran antar daerah sebanyak 4
dalam kelompok yang berbeda
implementasi 3. Jelaskan tugas pertama yang akan dilakukan dikelompok : membuat analisis
kebijakan stakeholder peran stakeholder dalam implementasi kebijakan
f. Pemahaman
peserta tentang
peran stakeholder
dalam tahapan
pembangunan
AMPL

51. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan
Peran stakeholder dalam :
Level Regulasi Perencanaan dan Kelembagaan
Penganggaran
Pusat :
DPR
Bappenas
Dept PU
Dept Kesehatan
Depdagri
Depdiknas
Dept Keuangan
Kementrian LH
Propinsi :
Pimpinan Daerah
DPRD
Bappeda
Dinas PU
Dinas Kesehatan
BPMD
Bapedalda
Dinas Pendidikan
Kabupaten :
Pimpinan Daerah
DPRD
Bappeda
Dinas PU
Dinas Kesehatan
BPMD
Bapedalda
Dinas Pendidika
Masyarakat
Catatan : instansi terkait dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatan kelompok
4. Setelah 20 menit, hentikan kegiatan, lakukan diskusi secara round robin. Tidak ada
presentasi, kelompok lain hanya diminta untuk menyempurnakan dengan
menambahkan dengan tulisan dalam metaplan dengan warna yang berebeda.
5. Buat rangkuman singkat, bahwa kita telah dapat memetakan peran masing masing
stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Hentikan kegiatan, ajak peserta untuk bergerak kekain rekat untuk melakukan :
menentukan peran stakeholder dalam tahapan pembangunan AMPL, dengan cara
menempelkan kertas dot pada matriks berikut ini :