Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan kesehatan kerja yang mencakup pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang upaya jaminan dan perlindungan kesehatan bagi pekerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan kesehatan dan lingkungan kerja, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, organisasi pelayanan kesehatan kerja, dan bentuk penyelenggaraannya berdasarkan jumlah tenaga kerja dan tingkat bahaya di tempat kerja.
Peraturan ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Peraturan ini menetapkan standar dan nilai ambang batas untuk berbagai faktor lingkungan kerja serta mengatur pengukuran, pengendalian, dan penerapan higiene di tempat kerja.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan kesehatan kerja yang mencakup pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang upaya jaminan dan perlindungan kesehatan bagi pekerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan kesehatan dan lingkungan kerja, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, organisasi pelayanan kesehatan kerja, dan bentuk penyelenggaraannya berdasarkan jumlah tenaga kerja dan tingkat bahaya di tempat kerja.
Peraturan ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Peraturan ini menetapkan standar dan nilai ambang batas untuk berbagai faktor lingkungan kerja serta mengatur pengukuran, pengendalian, dan penerapan higiene di tempat kerja.
Sosialisasi peraturan baru tentang standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berbasis risiko sektor kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang standar perizinan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan surat keterangan dengan tujuan menyederhanakan persyaratan perizinan untuk memudahkan usaha di sektor kesehatan.
PERATURAN PERUNDANGAN DAN DASAR K DI FASYANKES.pptxBaniTamimAlHaq
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan dasar-dasar K3 di fasyankes. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa fasyankes wajib menerapkan prinsip-prinsip K3 untuk mengendalikan risiko terkait K3 guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh stakeholder fasyankes."
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja serta mengidentifikasi penyakit akibat kerja.
2. Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan awal, berkala, dan khusus yang dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.
3. Hasil pemeriksaan digunakan untuk perencanaan keselamatan
Pelayanan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan, diatur dalam Permenakertrans dan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif."
Peraturan ini mengatur tentang cara pembuatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik, mencakup sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, pengelolaan sumber daya, realisasi produk, dan pengukuran serta perbaikan. Peraturan ini bertujuan agar produk yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai tujuan pembuatannya.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, persyaratan, dan pelaksanaan pengukuran serta pengendalian faktor-faktor lingkungan kerja seperti fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi guna menciptakan lingkungan ker
K3 ifrs (PEDOMAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ISTALASI RUMAH SAKIT)mataram indonesia
Dokumen tersebut berisi tentang pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di instalasi farmasi rumah sakit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi, bahaya potensial di instalasi farmasi rumah sakit, manajemen K3, dan pengendalian K3 di instalasi farmasi rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan kerja dan ergonomi di PT Riau Andalan Pulp and Paper. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan fasilitas kesehatan, melakukan screening kesehatan berkala, serta mengikutsertakan seluruh pekerja dalam asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki
Dokumen tersebut merupakan panduan pemeriksaan kesehatan pekerja PT Medco E&P Indonesia. Panduan ini mengatur lima kategori pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan calon pekerja, berkala, khusus, sebelum bekerja dan lainnya beserta tahapan pelaksanaannya. Panduan ini juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab bagi berbagai departemen terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di perusaha
Rapat koordinasi teknis BPFK Surabaya membahas fungsi dan layanan BPFK dalam pengujian dan kalibrasi alat kesehatan serta sarana prasarana kesehatan di wilayah kerja BPFK Surabaya meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Rapat juga membahas instalasi, ruang lingkup akreditasi, prosedur layanan dan penerbitan sertifikat se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang Dasar-Dasar Produksi Secara CPOB, Tatacara Perizinan dan Produksi, serta Perlengkapan dan Kelengkapan Perusahaan Obat Tradisional.
2) Dibahas pula ruang lingkup izin usaha industri obat tradisional dan persyaratan permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional.
3) Juga dibahas mengenai alur permohon
Sosialisasi peraturan baru tentang standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berbasis risiko sektor kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang standar perizinan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan surat keterangan dengan tujuan menyederhanakan persyaratan perizinan untuk memudahkan usaha di sektor kesehatan.
PERATURAN PERUNDANGAN DAN DASAR K DI FASYANKES.pptxBaniTamimAlHaq
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan dasar-dasar K3 di fasyankes. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa fasyankes wajib menerapkan prinsip-prinsip K3 untuk mengendalikan risiko terkait K3 guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh stakeholder fasyankes."
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja serta mengidentifikasi penyakit akibat kerja.
2. Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan awal, berkala, dan khusus yang dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.
3. Hasil pemeriksaan digunakan untuk perencanaan keselamatan
Pelayanan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan, diatur dalam Permenakertrans dan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif."
Peraturan ini mengatur tentang cara pembuatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik, mencakup sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, pengelolaan sumber daya, realisasi produk, dan pengukuran serta perbaikan. Peraturan ini bertujuan agar produk yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai tujuan pembuatannya.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, persyaratan, dan pelaksanaan pengukuran serta pengendalian faktor-faktor lingkungan kerja seperti fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi guna menciptakan lingkungan ker
K3 ifrs (PEDOMAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ISTALASI RUMAH SAKIT)mataram indonesia
Dokumen tersebut berisi tentang pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di instalasi farmasi rumah sakit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi, bahaya potensial di instalasi farmasi rumah sakit, manajemen K3, dan pengendalian K3 di instalasi farmasi rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan kerja dan ergonomi di PT Riau Andalan Pulp and Paper. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan fasilitas kesehatan, melakukan screening kesehatan berkala, serta mengikutsertakan seluruh pekerja dalam asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki
Dokumen tersebut merupakan panduan pemeriksaan kesehatan pekerja PT Medco E&P Indonesia. Panduan ini mengatur lima kategori pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan calon pekerja, berkala, khusus, sebelum bekerja dan lainnya beserta tahapan pelaksanaannya. Panduan ini juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab bagi berbagai departemen terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di perusaha
Rapat koordinasi teknis BPFK Surabaya membahas fungsi dan layanan BPFK dalam pengujian dan kalibrasi alat kesehatan serta sarana prasarana kesehatan di wilayah kerja BPFK Surabaya meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Rapat juga membahas instalasi, ruang lingkup akreditasi, prosedur layanan dan penerbitan sertifikat se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang Dasar-Dasar Produksi Secara CPOB, Tatacara Perizinan dan Produksi, serta Perlengkapan dan Kelengkapan Perusahaan Obat Tradisional.
2) Dibahas pula ruang lingkup izin usaha industri obat tradisional dan persyaratan permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional.
3) Juga dibahas mengenai alur permohon
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
4. TUJUANNYA :
1. Menjamin hak perlindungan kesehatan bagi
tenaga kerja
2. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat
kerja untuk meningkatkan produktifitas dan
kesejahteraan pekerja
3. Mengembangkan kebijakan dan peraturan
perundangan dibidang pengawasan
4. K3 umumnya dan kesehatan kerja khususnya.
Tujuan pengawasan
norma
yankes
kerja
5. DOKUMEN-DOKUMEN YANG PENTING UNTUK
DIPERIKSA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN NORMA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA YAITU
• ✓ Dokumen pengesahan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;
• ✓ Dokumen sertifikat personil pelaksana penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kerja;
• ✓ Dokumen Nota Kerjasama (MOU) antara perusahaan dengan provider pelayanan
kesehatan kerja;
• ✓ Dokumen hasil pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Keria.
6. DOKUMEN PELAKSANAAN NORMA PEMERIKSAAN
KESEHATAN TENAGA KERJA (PERMENAKERTRANS
NO 02/1980):
• 1) Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) Dokter
Pemeriksa Kesehatan Tenaga dari Ditjen Binwasnaker
Kemnaker cq Direktur Pengawasan Norma K3.
• 2 ) Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (pemeriksaan
awal, berkala dan khusus)
7. DOKUMEN PELAKSANAAN NORMA PENANGGULANGAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA (KEPRES 22/1993,
PERMENAKERTRANS 01/1981,
KEPMENAKERTRANS 333/1989):
• 1) dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
• 2) dokumen pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai potensi bahaya kesehatan
ditempat kerja (Audiometri, Spirometri, pemeriksaan laboratorium monitoring biologis,
pemeriksaan penunjang lainnya)
• 3) laporan kasus PAK
• 4) dokumen hasil tindak lanjut terhadap kasus PAK
• 5) dokumen analisa hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang di hubungkan
dengan hasil pengujian lingkungankerja
8. D. DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN NORMA
PENYELENGGARAAN MAKAN DI TEMPAT KERJA:
• 1) dokumen kondisi dapur dan atau Kantin perusahaan (catatan kondisi dapur dan
atau kantin, dokumen foto)
• 2) dokumen rekomendasi perusahaan catering yang menyuplai makanan bagi
perusahaan yang bersangkutan
• 3) dokumen hasil pemeriksaan kesehatan petugas penjamah makanan (Foto
Rontgent dada, tes laboratorium widal, teslab feces/tinja)
• 4) Sertifikat pelatihan hygiene dan sanitasi bagi pengelola dan petugas penjamah
penyelenggara makanan ditempat kerja
• 5) Hasil pemeriksaan syarat kesehatan air minum
9. DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM P2-
HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA
• 1) Kebijakan Perusahaan terkait program P2-HIV dan AIDS di tempat
kerja
• 2) Sertifikat pelatihan petugas pelaksana program HIV dan AIDS di
Tempat Kerja (Sertifikat TOT, Pelatihan Konselor, Seminar, Bimtek dan
Sosialisasi HIV dan AIDS)
• 3) Struktur orqanisasi/Tim pelaksana program HIV dan AIDS di
Tempat Kerja
• 4) Klinik VCT HIV dan AIDS diperusahaan (SK pengesahan dan foto
kondisi klinik VCT)
• 5) laporan pelaksanaan Program P2- HIV dan AIDS di Tempat Kerja
10. DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM P4GN DI TEMPAT KERJA
• 1) Kebijakan Perusahaan terkait program P4GN
ditempat kerja
• 2) Rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan
P4GN di tempat kerja
11. DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN
NORMA P3K DITEMPAT KERJA
• 1) Ruang P3K (dokumen foto, catatan kondisi ruang P3K)
• 2) Fasilitas P3K di Tempat Kerja (Daftar fasilitas, dokumen
foto)
• 3) Sertifikat Pelatihan Petugas P3K di Tempat Kerja
dari Kemenaker RI
• 4) Lisensi petugas P3K di Tempat Kerja, dari instansi
ketenagakerjaan setempat
• 5) Struktur organisasi Tim P3K
15. PELAYANAN KESEHATAN TENAGA
KERJA
DASAR HUKUM :
1. UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 ttg keselamatan kerja pasal 5 dan pasal 8
2. UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 pasal 86
3. PERMENAKERTRANS NO 03 TAHUN 1982 ttg pelayanan kesehatan kerja
FORMULIR PEMERIKSAAN PELAYANAN TENAGA KERJA
16. PEMERIKSAAN KESEHATAN
DASAR HUKUM :
1. UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 ttg keselamatan kerja pasal 5 dan pasal 8
2. UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 pasal 86
3. PERMENAKER NO 02 TAHUN 1980 ttg pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam
penyelenggaraan keselamatan kerja
4. PERMENAKERTRANS NO 1 TAHUN 1981 ttg kewajiban melapor penyakit akibat
kerja.
17. P3K
DASAR HUKUM :
1. UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 ttg keselamatan kerja pasal 5 dan pasal 8
2. UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 pasal 86
3. PERMENAKER NO 02 TAHUN 1980 ttg pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam
penyelenggaraan keselamatan kerja
PERMENAKERTRANS NO 15 TAHUN 2008 ttg Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
di tempat Kerja
18. SARAN UNTUK PENGUSAHA /
PERUSAHAAN :
- Saran Program Kesehatan Kerja yang Bersifat Promotif dan Preventif
Promotif ;
• Sosialisasi/Workshop
• Pelatihan program DOTS
• Sosialisasi program TB
• Advokasi program
• Peningkatan gizi kerja,olahraga,dan KTR
19. PREVENTIF
Preventif
• Penemuan Kasus/Suspek TB
• Pengendalian Lingker
• Penggunaan APD
• Imunisasi pada anak2 pekerja
• Petugas pengelola makan tidk menginap penyakit menular