Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019

Materi
• Kesadaran akan Bahaya Bencana
Alam
• Tahapan Penanggulangan Bencana
• Penyusunan Renstra BNPB
• Penguatan Kapasitas
Penanggulangan Bencana yang
Didukung Iptek
• Penyusunan Roadmap BNPB
3dadang-solihin.blogspot.com

Kesadaran akan
Bahaya Bencana Alam
• Negara Indonesia berada di dalam wilayah
ring of fire, yaitu deretan gunung berapi
aktif yang selalu siap memuntahkan abu
vulkanik dan laharnya kapan saja.
• Kesadaran akan bahaya bencana alam
yang mengancam dan sewaktu-waktu
menimpa baru muncul setelah tsunami
Aceh pada tanggal 26 Desember 2004.
• Masyarakat perlu dibangunkan
kesadarannya bahwa negara kita memang
berada di wilayah rawan gempa, sehingga
kondisi ini seharusnya diketahui dan
dipahami oleh sebanyak mungkin
masyarakat Indonesia.

Menimbulkan
Kebiasaan Positif
• Dengan memiliki kesadaran bahwa
kita hidup di daerah yang rawan
bencana maka diharapkan timbul
kebiasaan positif untuk hidup
berdampingan dengan bencana.
• Ke depan, setiap kegiatan
pembangunan agar memasukkan
variabel kebencanaan dalam
penghitungan formulasinya dan
masyarakat agar membiasakan diri
serta menyiapkan mental untuk
tidak mudah panik pada saat
terjadi bencana.

Pra
Bencana
Tanggap
Darurat
Pasca
Bencana
Pasca
Bencana
Pasca
Bencana
Tidak Terdapat
Potensi Bencana
Terdapat Potensi
Kejadian Bencana
Rencana
Kontinjensi
Rencana
Penanggulangan
Bencana
Rencana Aksi
Pengurangan Resiko
Bencana
Rencana Operasi
Tanggap Darurat
1. Aktivasi Rencana Operasi
2. Aktivasi Posko
3. Pembagian Tugas Sektoral
4. Pemulihan Darurat
5. Pengakhiran Tanggap Darurat
Rencana Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi

Fase Pra Bencana
Pada situasi tidak terdapat
potensi bencana terdapat dua
jenis rencana yaitu:
Pada situasi terdapat potensi
kejadian bencana, terdapat
Rencana Kontinjensi.
Dalam setiap Rencana
Kontinjensi, perlu dicantumkan
dengan jelas sebagai acuan
pengambilan keputusan, yaitu:
1. Rencana Penanggulangan
Bencana (tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota)
yang menjadi masukan bagi
RPJMN, RPJMD Provinsi dan
RPJMD Kabupaten/Kota, dengan
kerangka jangka menengah yaitu
5 tahun, yang memuat indikasi
program lintas sektor, kegiatan,
dan sumber dana dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
2. Rencana Aksi Pengurangan
Risiko Bencana (tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten
/kota) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Rencana
Penanggulangan Bencana,
dengan kerangka waktu 3 tahun
yang memuat indikasi program
lintas sektor, kegiatan, dan
sumber dana.
1. Perencanaan kontinjensi
disusun dengan fokus
kesiapsiagaan, bertujuan untuk
meminimalisir dampak dari
ketidakpastian dengan
melakukan pengembangan
skenario dan proyeksi kebutuhan
saat keadaan darurat terjadi,
dengan pendekatan multi-hazard.
2. Suatu rencana kontinjensi
mungkin saja tidak pernah
diaktifkan jika keadaan yang
diperkirakan tidak pernah terjadi.
3. Perencanaan kontijensi selain
digunakan dalam pengelolaan
bencana berbasis kewilayahan,
juga digunakan dalam bidang
militer, bisnis, dan proyek
pembangunan infrastruktur.
1. Ketentuan Aktivasi Rencana:
yang memberikan keterangan
dalam situasi bagaimana rencana
akan diaktifkan dan siapa yang
berhak untuk mengambil
keputusan aktivasi rencana
kontijensi.
2. Pembagian peran dan
tanggungjawab pada setiap
tahapan membentuk
kesiapsiagaan, sebagai acuan
koordinasi antar lembaga.
3. Pembagian peran dan
tanggungjawab pada situasi
tanggap darurat, sebagai acuan
koordinasi antar lembaga.
7
1.
Dalam setiap Rencana
Kontinjensi, perlu dicantumkan
dengan jelas sebagai acuan
pengambilan keputusan, yaitu:
Pada situasi terdapat
potensi kejadian bencana,
terdapat Rencana
Kontinjensi.
Pada situasi tidak terdapat
potensi bencana terdapat dua
jenis rencana yaitu:
dadang-solihin.blogspot.com

Fase Tanggap Darurat
8
2.
Pada fase tanggap darurat,
Rencana Kontinjensi berubah
fungsi menjadi Rencana Operasi
Tanggap Darurat.
Untuk melaksanakan Operasi
Tanggap Darurat, diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut:
• Pada saat itu dilakukan upaya
peningkatan kewaspadaan dan
kesiapsiagaan masyarakat untuk
menghindari jatuhnya korban dan
kerusakan dan sejak saat itu pula dapat
dilakukan kegiatan tanggap darurat.
• Sebelum operasi tanggap darurat
dilaksanakan, pada awal kejadian
dilakukan kaji darurat/ kaji cepat (rapid
assessment) dan pemutakhiran data
untuk mengukur besarnya dampak
bencana: lokasi, korban dan kerusakan,
kemampuan respon, dan bantuan yang
dibutuhkan.
1. Aktivasi Rencana Operasi
2. Aktivasi Posko
3. Pembagian Tugas Sektoral
4. Pemulihan Darurat
5. Pengakhiran Tanggap Darurat.
Untuk melaksanakan Operasi
Tanggap Darurat, diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut:
Pada fase tanggap darurat, Rencana
Kontinjensi berubah fungsi menjadi
Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Fase Pasca Bencana
9
3.
Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana:
1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
Pemerintah;
2. Membangun menjadi lebih baik (build back better)
yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko
bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal
10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti
lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah;
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat,
keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan
tatakelola pemerintahan yang baik;
6. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana:• Pelaksanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
memerlukan
dokumen
perencanaan yang
disebut Rencana
Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi,
• untuk jangka
waktu maksimal 3
tahun (Peraturan
Kepala BNPB No.
17/2010).

dadang-solihin.blogspot.com 10

IMPACT
Indikator Kinerja dan Log-Frame
11
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Renstra
BNPB
Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional

12
Pokok-pokok Arahan Presiden
RI 30 Oktober 2014:
“Visi Presiden adalah Tri Sakti,
Misinya adalah Nawa Cita dan
motonya adalah Smart Work
Tri Sakti
1. Berdaulat dalam Politik
2. Berdikari dalam Ekonomi
3. Berkepribadian dalam Kebudayaan
Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964

Visi BNPB
“Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”
Misi
1. Pengurangan resiko bencana;
2. Penanganan darurat bencana;
3. Pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana;
4. Dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya;
6. Pemeriksaan dan pengawasan penanggulangan bencana;
7. Peningkatan kualitas SDM dan aparatur penanggulangan bencana;
8. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Manajemen Kinerja BNPB
Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
Indikator
Kinerja Utama 15dadang-solihin.blogspot.com

Analisis Beban Kerja
untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja Menko PMK secara sistematis
16
• Memperjelas dan
mempertegas
penyusunan format
kelembagaan yang akan
dibentuk secara lebih
proporsional maupun
tata hubungan sistem
yang ingin dibangun
• Tercapai kesesuaian
antara kewenangan dan
tujuan organisasi
dengan besaran
organisasinya.
• Memperoleh gambaran
mengenai kondisi riil
SDM Aparatur baik
kuantitatif maupun
kualitatif dan
kompetensinya pada
unit kerja sebagai bahan
perumusan formasi dan
rasio kebutuhan
pegawai untuk
keperluan penataan
kelembagaan;
• Mengidentifikasi
efisiensi dan
efektifitas beban
kerja yang
menggambarkan
prinsip rasional,
efektif, efisien,
realistis dan
operasional secara
nyata;
2 1 3

Hasil Analisis Beban Kerja
17
Bahan Penataan/
penyempurnaan struktur
organisasi; Bahan Penilaian prestasi kerja
jabatan dan prestasi unit kerja;
Bahan penyempurnaan
sistem dan prosedur kerja;
Bahan penyusunan rencana
kebutuhan pegawai secara riil
sesuai beban kerja
organisasi;
Bahan penyusunan program
formasi, mutasi dan promosi
sumberdaya pegawai sesuai visi
dan misi organisasi.

Review Renstra BNPB
18
Bab I Pendahuluan √
1.1. Kondisi Umum √
1.2. Potensi Permasalahan √
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BNPB √
2.1. Visi √
2.2. Misi √
2.3. Tujuan √
2.4. Sasaran Strategis √
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan √
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional √
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNPB √
3.3. Kerangka Regulasi √
3.4. Kerangka Kelembagaan √
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan √
4.1. Target Kinerja √
4.2. Kerangka Pendanaan √
Bab V Penutup √
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BNPB √
2. Matriks Kerangka Regulasi √

4. Penyusunan
Tujuan dan
Sasaran
Strategis
Delapan Langkah
Penyusunan Renstra BNPB
3. Penyusunan
Visi dan Misi
2. Identifikasi Kondisi
Umum dan Analisis
Potensi dan
Permasalahan
1. Persiapan
Penyusunan
8. Penyusunan
Kerangka
Kelembagaan
7. Penyusunan
Target dan
Pendanaan
6. Penyusunan
Program, Kegiatan,
Sasaran, dan
Indikator
5. Penyusunan Arah
Kebijakan, Strategi
dan Kerangka
Regulasi
1. Evaluasi Pencapaian
Program dan Kegiatan
2. Aspirasi Masyarakat
3. SWOT Analysis
Balance
Scorecard
Logic Model
Identifikasi
1. Isu-isu Strategis
2. Asas Legal
3. Struktur Organisasi
4. Data dan Informasi

Persiapan Penyusunan Renstra BNPB
1.
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi selama periode 2015-2019. √
2. Identifikasi asas legal bagi BNPB dalam pelaksanaan tugas
dan justifikasi fungsi dan kewenangannya.
- sebagai gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan
BNPB terhadap kondisi umum yang dihadapi.
√
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan
fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan
lingkup kewenangan BNPB.
√
4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan
Renstra BNPB.
√

Identifikasi Kondisi Umum BNPB
2.
1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan
Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
BNPB 2009-2014.
√
2. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup
kewenangan BNPB.
- Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan BNPB
harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.
√

Analisis Potensi dan Permasalahan BNPB
2.
1. Analisa SWOT √
2. Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan BNPB, √
3. Penjaringan aspirasi masyarakat, √
4. Identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, √
5. Identifikasi tantangan yang akan dihadapi √

Review Visi BNPB
3.
1. Memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNPB
pada akhir periode perencanaan.
√
2. Memberikan gambaran konsistensi kinerja BNPB selama 5 tahun mendatang serta
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi BNPB.
√
3. Memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan
organisasi BNPB;
√
4. Memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh
organisasi BNPB; √
5. Ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; √
6. Dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; √
7. Dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; √
8. Selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi
sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.
√

Review Misi BNPB
3.
1. Upaya pencapaian visi organisasi BNPB dan berlaku
pada periode tertentu;
√
2. Menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas
yang dibebankan oleh undang-undang terkait;
√
3. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi BNPB atau bersifat unik
terhadap organisasi BNPB lainnya;
√
4. Menjembatani penjabaran Visi BNPB ke dalam Tujuan
BNPB. √

Review Tujuan BNPB
4.
1. Sejalan dengan Visi dan Misi organisasi BNPB dan berlaku
pada periode jangka menengah;
√
2. Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode
jangka menengah;
√
3. Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh BNPB;
√
4. Mengarahkan perumusan:
• Sasaran Strategis,
• Arah Kebijakan,
• Strategi,
• Program,
• Kegiatan dalam rangka merealisasikan misi BNPB
√

Review Indikator Sasaran Strategis BNPB
4.
1. Dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis BNPB √
2. Setiap sasaran strategis dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran
strategis.
√
3. Dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada
dalam RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi BNPB
√
4. Sesuai dengan visi, misi, dan tugas fungsi BNPB. √
5. Memenuhi kriteria SMART: √
• Specific: indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna
ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
√
• Measurable: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas atau harga;
√
• Achievable: indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dicapai; √
• Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara
target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
√
• Time Bond: waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan. √

Review Renstra BNPB
27
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:
• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan
dalam renstra K/L periode sebelumnya,
• Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan
pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan
publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.
1.2. Potensi
Permasalahan
Menjelaskan mengenai:
• analisis permasalahan, potensi, kelemahan,
peluang serta tantangan jangka menengah dalam
lingkup K/L maupun nasional
• yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan
penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang
menjadi lingkup kewenangan K/L serta
• untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Review Renstra BNPB
28
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode
perencanaan.
2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi
2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan.

Review Renstra BNPB
29
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi
yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada K/L
terkait dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di
dalamnya penjelasan mengenai penugasan K/L terkait
Program Lintas.
3.2. Arah Kebijakan
dan Strategi K/L
• Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan
Strategi K/L secara lengkap, tidak hanya yang
dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga
mempertimbangkan keterlibatan daerah dan
swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan
untuk melaksanakannya.
• Arah kebijakan K/L dilaksanakan melalui Program
dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas
dan kewenangan K/L yang bersangkutan.
• Program juga harus dilengkapi dengan sasaran
program (outcome) dari masing-masing Program.

Review Renstra BNPB
30
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan
3.3. Kerangka
Regulasi
• Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka
Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam
pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan
penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam
mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L.
• Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks
Kerangka Regulasi.
3.4. Kerangka
Kelembagaan
Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur
organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian
sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar
unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta
pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di
dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara
kualitas maupun kuantitas.

Review Renstra BNPB
31
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang
akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu
Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.
4.2. Kerangka
Pendanaan
• Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan
secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran
Strategis K/L, meliputi sumber pendanaan dari
APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.
• Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan
pendanaan yang menggunakan sumber-sumber
pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN)
seperti: PPP (KPS) dan CSR.
• Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan
Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan
Prakiraan Maju

Review Renstra BNPB
32
Bab IV Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra
K/L yang telah disusun
• arahan dari pimpinan K/L yang bersangkutan dalam
pelaksanaan perencanaan strategis K/L sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan K/L.
• Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan
perencanaan strategis K/L yang bersangkutan.
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L
2. Matriks Kerangka Regulasi

Meningkatkan Kesiapsiagaan
Pemda dan Masyarakat
• Teknologi seluler telah diintegrasikan
pada sistem peringatan dini tsunami,
banjir bahkan gempabumi untuk
meningkatkan kecepatan
menyampaikan pesan tentang
potensi ancaman kepada
masyarakat.
• Teknologi internet dapat
dimanfaatkan sebagai media untuk
berkomunikasi, publikasi informasi
tentang potensi ancaman, publikasi
informasi tentang jalur evakuasi,
lokasi Posko, dan pusat-pusat
pelayanan terdekat.

Penyebarluasan Informasi
pada Fase Tanggap Darurat
• Teknologi seluler dan internet
dimanfaatkan untuk publikasi orang
hilang, proses evakuasi, bahkan
penggalangan dana untuk pemulihan
darurat.
• Pengetahuan dan pembelajaran tentang
bencana alam dapat diperoleh dari situs
internet di seluruh dunia.
• Seluruh situs K/L dan Pemda digunakan
untuk memberikan informasi tentang
kegiatan lembaga masing-masing,
termasuk kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan yang terkait dengan rencana
pembangunan.

IPTEK
Bidang Informasi dan Komunikasi
• Diseminasi hasil litbang, peta
dan informasi spasial, teknologi
terapan dan tepat guna yang
berbasis kearifan lokal
• Pengembangan koordinasi dan
kemitraan antar kelembagaan
IPTEK (lembaga litbang,
perguruan tinggi, dunia usaha
dan lembaga pendukung)
• Peningkatan pengetahuan
tentang Penanganan dan
Pengurangan Risiko Bencana

Hyogo Framework of Action
for Disaster Risk Reduction 2005-2015
37
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada seluruh siklus manajemen
untuk mengurangi kerentanan terhadap jiwa, harta benda dan tata kehidupan.
1. Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengenalan risiko, single maupun multi-hazards, yang didukung IPTEK serta kearifan
lokal, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko dan cara untuk
memantau risiko.
3. Peringatan dini yang didukung IPTEK serta kearifan lokal, dilengkapi dengan sistem
komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat kepada masyarakat
yang berpotensi terpapar risiko untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan
kesiapsiagaan.
4. Peningkatan kesadaran (awareness) dan pengetahuan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pengurangan risiko
bencana.
5. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan risiko melalui pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, perlindungan dan penguatan prasarana vital, penegakan rencana
tata ruang serta penguatan keuangan daerah yang akan memberikan manfaat jangka
menengah dan panjang bagi daerah.
6. Meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.

Pengertian
• Roadmap adalah sebuah arahan (direction) bagi pengembangan
yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang.
• Esensi sebuah roadmap adalah adanya jalur-jalur (paths)
pengembangan yang bila diikuti akan membawa pelakunya
mencapai tujuan pengembangan tersebut.
• Jalur-jalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan
berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan
pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian
tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
• Roadmap Penanggulangan Bencana BNPB 2015 – 2019 adalah
dokumen yang menjelaskan strategi implementasi dari usaha-usaha
pengembangan yang dijelaskan dalam Renstra BNPB.

Komponen Roadmap
1. Sasaran Jangka Menengah untuk
tiap aspek yang dikembangkan,
beserta indikator-indikator
keberhasilan serta mekanisme
pemantauan dan evaluasinya.
2. Pentahapan Pengembangan.
3. Rincian Kegiatan, diuraikan menjadi
komponen-komponen:
a. Kerangka Waktu Penjadwalan,
b. Strategi Implementasi,
c. Persyaratan (Requirements)
Spesifik,
d. Keluaran (Output) Kegiatan.

Tujuan
• Konteks strategik: Menyusun rencana
dengan sasaran yang tepat, lintasan
perjalanan yang tepat, dengan biaya
yang tepat, menggunakan teknologi dan
kapabilitas yang tepat, dan pada saat/
waktu yang tepat.
41
• Menciptakan/ membangun visi bersama berdasarkan kapabilitas yang
diperlukan sekarang dan di masa datang.
• Mengkomunikasikan kebutuhan (khususnya kebutuhan teknis berbasis
kapabilitas (capability-based technical needs).
• Mengembangkan jadwal dan prioritas (schedule and priorities).

4. Susun
Program
dan
Kegiatan
Empat Langkah
Penyusunan Roadmap
42
3. Tentukan
Sasaran
Jangka
Menengah
2. Lakukan
Environment
Scanning
1. Identifikasi
Renstra BNPB
Gunakan SWOT
Analysis untuk
memberikan
gambaran tentang
kondisi SDM
BNPB saat ini.
Tentukan indikator
keberhasilannya,
sekaligus mekanisme
pengukuran untuk
kepentingan
Monitoring dan
Evaluasi
Aspek-aspek terkait apa
saja yang akan
dikembangkan, yang
secara garis besar
meliputi infrastruktur dan
perangkat keras, sistem
informasi, aplikasi, dan
layanan elektronis,
sumber daya
(khususnya SDM dan
pendanaan), serta
aspek kelembagaan.
Gunakan
BSC untuk
memperoleh
Sasaran
Strategis

Perencanaan Roadmap
1. Rencana dan strategi pengembangan. Ada dua kegiatan utama yang
dilakukan dalam lingkup ini:
1) Identifikasi faktor-faktor kunci dan strategis yang dapat menjamin
terimplementasinya Roadmap ini, dan
2) Pentahapan Penanggulangan Bencana BNPB 2015 – 2019 .
Faktor pertama berfungsi mengamankan implementasi Roadmap ini.
Faktor kedua terkait pengelolaan proses implementasi, bertujuan
meningkatkan peluang keberhasilannya melalui pendekatan-pendekatan
yang lebih sistematis.
2. Identifikasi program/kegiatan. Pada tahap ini dilakukan sintesis solusi
secara lebih rinci: identifikasi program/kegiatan yang jika diimplementasikan
dengan baik dapat mengurangi gap antara kondisi saat ini dengan capaian
target yang diinginkan.
3. Indikator keberhasilan dan mekanisme Monev. Untuk tiap program dan
kegiatan, perlu dibuatkan indikator keberhasilannya, sekaligus mekanisme
pengukuran untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

Perencanaan Roadmap
44
Indikator Keberhasilan
dan Mekanisme Monev
Identifikasi Program
dan Kegiatan
Rencana dan Strategi
Pengembangan
Kondisi Saat Ini
Renstra BNPB
2015 – 2019
Sasaran Jangka
Menengah
gap

Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019

Similar to Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019