1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak
diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan
luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
Perseroan.
Dalam bentuk kongkret-nya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham
memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik
dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan
bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil
keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian
keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam
forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda
rapat - kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui
penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat.
Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di Indonesia.
Penyelenggaraan itu dilakukan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan utamanya. Selain di tempat Perseroan, RUPS juga dapat diselenggarakan
melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi. Semua
peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalam rapat. Meskipun sifatnya
telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh
semua peserta rapat.
Jenis RUPS dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib
diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam
RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS
Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Permintaan Diadakannya RUPS
Sebelum diselenggarakannya RUPS, terlebih dahulu dilakukan Pemanggilan RUPS, dan
sebelum Pemanggilan RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara
mengajukan Permintaan RUPS. Permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat
tercatat beserta alasannya kepada Direksi – dan tembusannya disampaikan kepada Dewan
Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya Direksi wajib melakukan
Pemanggilan RUPS. Pemanggilan itu dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal
permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi.
Ada kalanya Direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah
ditentukan – 15 hari sejak menerima surat tercatat. Jika Direksi tidak juga melakukan
Pemanggilan RUPS dalam batas waktu itu, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan
kembali dengan surat tercatat oleh pemegang saham, namun kali ini bukan kepada Direksi
melainkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris yang melakukan
Pemanggilan RUPS – juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaan surat tercatat.

2. Ada kemungkinan juga baik Direksi maupun Dewan Komisaris, setelah diajukannya
Permintaan RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukan Pemanggilan RUPS. Jika hal ini
yang terjadi maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui
pengadilan. Kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan, pemegang saham mengajukan permohonan untuk dibuat penetapan
pengadilan agar: memberikan izin kepada pemohon (pemegang saham) untuk
melakukan sendiri Pemanggilan RUPS. Pengadilan, setelah mempelajari keterangan dan
bukti dari pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, selanjutnya menetapkan
pemberian izin penyelenggaraan RUPS. Permohonan dapat ditolak jika pemegang saham
tidak dapat membuktikan alasannya - persyaratan dan kepentingannya.
Pemanggilan RUPS
Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham - atau oleh Dewan
Komisaris dan pemegang saham sendiri dalam hal Direksi tidak melaksanakan pemanggilan.
Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS
diselenggrakan. Selain dengan surat tercatat, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan
melalui surat kabar. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan “tanggal”, “waktu”,
“tempat”, dan “agenda” rapat. Selain deskripsi rapat, dalam pemanggilan juga wajib
disertakan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di
kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan wajib
memberikan salinan bahan tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
Hak Suara Pemegang Saham dalam RUPS
Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan memiliki setidaknya satu hak
suara. Namun, Perseroan juga dapat menentukan hak suara itu lebih besar atau lebih kecil,
selama hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasarnya. Meskipun setiap saham memiliki
setidaknya satu hak suara, namun hak suara itu tidak berlaku bagi saham-saham berikut:
a. Saham yang dikuasai sendiri oleh Perseroan.
b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak Perseroannya – baik langsung
maupun tidak langsung.
c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya langsung
atau tidak langsung telah dimiliki Perseroan.
Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS
– kecuali saham yang tidak memiliki hak suara. Dalam pemungutan suara untuk mengambil
keputusan, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang
dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan
suara, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dilarang bertindak
sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS,
surat kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk
rapat tersebut.
Kuorum RUPS

3. RUPS baru dapat diselenggarakan jika 1/2 lebih dari seluruh saham dengan hak suara
menghadirinya - kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika
kuorum tersebut tidak tercapai, Direksi dapat melakukan Pemanggilan RUPS Kedua.
Pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkan bahwa RUPS Pertama telah dilaksanakan dan
tidak mencapai kuorum. RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS itu
dihadiri oleh minimal 1/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum RUPS
Kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar
ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga. Selanjutnya, RUPS Ketiga itu dilangsungkan dengan
dasar kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS Ketiga
harus menyebutkan bahwa RUPS Kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum.
Pemanggilan RUPS Kedua dan RUPS Ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua atau RUPS Ketiga itu dilaksanakan. RUPS Kedua
dan RUPS Ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling
lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal upaya
musyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar
dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum
kehadiran yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat
diselenggarakan RUPS Kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan.
Risalah Rapat
Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua rapat wajib membuat dan menandatangani
risalah RUPS. Selain ketua rapat, minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS juga menandatangani risalah tersebut. Tanda tangan itu tidak disyaratkan
apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris. Selain dalam rapat, pemegang saham dapat
juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang
bersangkutan. (legalakses.com).