Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bentuk konkret dari badan hukum PT. Anggaran Dasar wajib memuat informasi tentang nama dan tempat PT, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, organ PT, dan lainnya. Anggaran Dasar dapat diubah melalui RUPS, dan perubahan tertentu memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.