1. Modal Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal
Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham.
Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan
tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat berguna terutama pada
saat menentukan kelas perusahaan. Modal Dasar terdiri dari seluruh nilai nominal
saham. Menurut Undang-undang perseroan Terbatas (UUPT), besarnya Modal
Dasar adalah minimal Rp. 50.000.000 – undang-undang yang mengatur kegiatan usaha
tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari Rp.
50.000.000. Modal Dasar bukan merupakan modal riil, karena Modal Dasar hanya
menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya –
sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun aset-aset dan kekayaannya.
Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan
modalnya di dalam perseroan. Jika para pemegang saham hanya sanggup memasukan
modalnya sebesar 35% dari Modal Dasar, maka besarnya Modal Ditempatkan perseroan itu
adalah sebesar 35%. Seperti halnya Modal Dasar, Modal Ditempatkan bukanlah modal riil
karena modal tersebut belum benar-benar disetorkan. Modal Ditempatkan hanya
menunjukan kesanggupan pemegang saham, yaitu sampai seberapa banyak para pemegang
saham dapat menanamkan modalnya kedalam perseroan. Menurut pasal 33UUPT, besarnya
Modal Ditempatkan adalah minimal 25% dari Modal Dasar.
Modal Disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar
disetorkan kedalam PT. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan
modalnya kedalam perusahaan. Besarnya Modal Disetor, menurut UUPT, adalah sebesar
Modal Ditempatkan - paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh (pasal 33 ayat (1) UUPT). Penyetoran itu dibuktikan dengan
bukti penyetoran yang sah, misalnya bukti pemasukan uang dari pemegang saham kedalam
rekening bank perseroan.
Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk
lainnya. Jika penyetoran modal saham itu dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian
setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan “nilai wajar” yang ditetapkan sesuai
dengan harga pasar atau oleh ahli. Apabila penyetoran saham itu dilakukan dalam bentuk
benda tidak bergerak – misalnya tanah – maka penyetoran itu harus diumumkan dalam
minimal satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah Akta Pendirian ditandatangani.
Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, termasuk juga dimiliki oleh
perseroan lain yang sahamnya langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan –
kepemilikan silang (cross holders). Pelarangan ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham
yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat – namun dalam
jangka waktu 1 tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak
di larang memiliki saham dalam perseroan.
Penambahan Modal PT

2. Perseroan dapat melakukan penambahan modal, namun harus dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) – kewenangan persetujuan itu dapat diserahkan kepada
Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS untuk
melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah sah apabila dilakukan dengan
kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan
disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan - kecuali
ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.
Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih dahulu
ditawarkan kepada setiap pemegang saham. Penawaran terlebih dahulu itu tidak berlaku
dalam hal pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perseroan, ditujukan kepada
pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi dan
restrukturisasi perseroan. Jika para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebh dahulu
tidak menggunakan haknya untuk membeli saham tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak
tanggal penawaran, maka perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil itu
kepada pihak ketiga.
Pengurangan Modal PT
Selain penambahan modal, perseroan juga dapat melakukan pengurangan modal.
Pengurangan modal itu harus dilakukan dengan persetujuan RUPS dengan memperhatikan
persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai
ketentuan UUPT dan Angagran Dasar. Direksi wajib memberitahukan pengurangan modal itu
kepada semua kreditur dengan mengumumkannya dalam 1 surat kabar atau lebih - dalam
jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Pemberitahuan dalam surat
kabar itu bertujuan untuk menampung adanya keberatan dari pihak lain (kreditur) yang
berkepentingan.
Pengurangan modal perseroan dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar yang harus
mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan itu diberikan apabila tidak ada keberatan dari
kreditur lain, atau telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur, atau
gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan. Keputusan RUPS tentang pengurangan modal
dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
(http://legalakses.com).