Dokumen tersebut membahas tentang organ perseroan terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Dokumen juga menjelaskan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut setelah rapat. Selain itu, dibahas pula kuorum yang diperlukan dalam berbagai jenis rapat.
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Tata cara penyelenggaraan rups perusahaan terbuka dan tertutup
1.
2. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU 40/2007 (UU PT) organ PT terbagi
menjadi 3 yaitu:
*Rapat Umum Pemegang saham
*Direksi
*Komisaris
3. Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam undang-undang
dan/atau anggaran dasar.
RUPS Terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa
4. Corporate action
Penggabungan, peleburan, spin off, akuisisi, permohonan pailit,
pembubaran perseroan dan likuidasi.
Non corporate action
Perubahan maksud dan tujuan perseroan, perubahan modal dasar,
perubahan pemegang saham, perubahan jangka waktu perseroan,
perubahan pengurus perseroan, perubahan nama dan alamat
perseroan, perubahan status perusahaan menjadi emiten pada
pasar modal, laporan pengelolaan perseroan.
5. RUPS diselenggarakan oleh Direksi:
RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan sejak buku tahun
terakhir
RUPS Luar Biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang memerlukan izin
dari RUPS menurut undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan
dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
Permintaan 1 orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama yang
mewakili 1/10 pemegang saham
Dewan Komisaris
Perintah Ketua Pengadilan apabila Direksi dan Komisaris tidak
melaksanakan RUPS
dalam jangka waktu 15 hari setelah permintaan dari pemegang saham
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sejak surat penerimaan diterima.
6. Pada praktiknya penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan susunan
sebagai berikut:
Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Pada saat RUPS
Setelah RUPS
7. Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Membuat rancangan dan konfrmasi agenda RUPS kepada
pengurus perseroan
Merancang kalender RUPS (pemanggilan, pelaksanaan dan
pengaktaan)
Menyiapkan skenario RUPS
Menyiapkan notaris untuk pengaktaan
Melakukan pemanggilan dengan surat untuk para pemegang
saham, Direksi dan Komisaris
8. Pada saat RUPS
Memastikan kehadiran pemegang saham sesuai dengan kuorum
Menyiapkan risalah RUPS untuk ditandatangani oleh pemegang
saham
9. Setelah RUPS
Memastikan risalah RUPS telah ditandatangani oleh Pemegang
saham
Menghubungi Notaris agar risalah rapat dapat diproses menjadi
Akta
Memastikan isi draft akta dari Notaris sudah sesuai dengan
risalah RUPS
Menyiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Notaris
untuk pengaktaan.
10. Perihal Quorum Catatan
Pelaksanaan RUPS Dihadiri oleh ½ pemegang
saham
Apabila tidak tercapai maka
dilakukan RUPS ke 2
Pelaksanaan RUPS
ke 2
Dihadiri oleh 1/3 pemegang
saham
Apabila tidak tercapai maka dilakukan
pemanggilan RUPS ke 3
dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling lambat
21 hari dari RUPS sebelumnya
Pelaksanaan RUPS
ke 3
Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling
lambat 21 hari dari RUPS
sebelumnya
11. Perihal Quorum Catatan
RUPS Perubahan
anggaran dasar
Dihadiri dan disetujui oleh 2/3
pemegang saham
Dalam hal RUPS perubahan anggaran
dasar tidak tercapai maka dapat
dilaksanakan RUPS ke 2
RUPS Perubahan
anggaran dasar ke
2
Dihadiri oleh 3/5 pemegang
saham
Disetujui oleh 2/3 pemegang
saham
dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling lambat
21 hari dari RUPS sebelumnya
apabila RUPS kedua gagal memenuhi
kuorum maka dapat dilakukan RUPS
ketiga dengan kuorum yg ditentukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri
12. Perihal Quorum Catatan
RUPS untuk
penggabungan,
peleburan, akuisisi, spin
off, pengajuan
permohonan pailit,
perubahan waktu,
pembubaran perseroan
Dihadiri dan disetujui oleh
3/4 pemegang saham
Dalam hal RUPS perubahan anggaran
dasar tidak tercapai maka dapat
dilaksanakan RUPS ke 2
RUPS untuk
penggabungan,
peleburan, akuisisi, spin
off, pengajuan
permohonan pailit,
perubahan waktu,
pembubaran perseroan
ke 2
Dihadiri oleh 2/3
pemegang saham
Disetujui oleh 3/4
pemegang saham
dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling lambat
21 hari dari RUPS sebelumnya
apabila RUPS kedua gagal memenuhi
kuorum maka dapat dilakukan RUPS
ketiga dengan kuorum yg ditentukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri
13. RUPS diselenggarakan oleh Direksi:
RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan sejak buku tahun
terakhir
RUPS Luar Biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang memerlukan
izin dari RUPS menurut undang-undang dan/atau anggaran dasar
perseroan
dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
Permintaan 1 orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
yang mewakili 1/10 pemegang saham
Dewan Komisaris
dalam jangka waktu 15 hari setelah permintaan dari pemegang saham
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sejak surat penerimaan diterima.
14. Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Kegiatan Keterangan
Pemberitahuan ke OJK/BEI/KSEI 5 hari kerja sebelum Iklan Pengumuman
Iklan Pengumuman
14 hari kalender sebelum Iklan Pemanggilan
tanpa memperhitungkan tanggal
Pemanggilan & tanggal Pengumuman
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman
Paling lambat 2 hari kerja setelah iklan
Pengumuman
Recording Date Pemegang Saham yang
berhak hadir
1 hari Bursa sebelum iklan Pemanggilan
Iklan Pemanggilan
21 hari kalender sebelum RUPS tanpa
memperhitungkan tanggal Pemanggilan &
tanggal RUPS
15. Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Kegiatan Keterangan
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman
Paling lambat 2 hari kerja setelah iklan
Pengumuman
Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Paling lambat 2 hari kerja setelah Pemanggilan
Penyampaian Rencana Public Expose (PE)
Paling lambat 10 hari Bursa sebelum
penyelenggaraan PE
Penyampaian Materi PE
Paling lambat 3 hari Bursa sebelum
penyelenggaraan PE
16. Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Melakukan rancangan agenda RUPS
Menyiapkan skenario RUPS
Menyiapkan notaris untuk pengaktaan
Menyiapkan surat suara
Melakukan pemanggilan dengan surat undangan dan/atau surat
kabar untuk para pemegang saham, Direksi dan Komisaris
17. Pada saat RUPS
Memastikan kehadiran pemegang saham sesuai dengan kuorum
Menyiapkan risalah RUPS untuk ditandatangani oleh pemegang
saham
18. Setelah RUPS
Kegiatan Keterangan
Iklan Ringkasan Risalah RUPS 2 hari kerja setelah RUPS
Penyampaian Laporan Pelaksanaan PE
Paling lambat 3 hari Bursa setelah
penyelenggaraan PE
Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan
Risalah Rapat
Paling lambat 2 hari kerja setelah Iklan
Ringkasan Risalah RUPS
Penyampaian Risalah RUPS ke OJK 30 hari kalender setelah RUPS
19. Setelah RUPS
Memastikan isi draft akta dari Notaris sudah sesuai dengan
risalah RUPS
Menyiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Notaris
untuk pengaktaan.
20. Kuorum
Perihal Quorum Catatan
Pelaksanaan RUPS Dihadiri dan disetujui
oleh 2/3 pemegang
saham
Apabila tidak tercapai
maka dilakukan RUPS ke
2
Pelaksanaan RUPS ke 2 Dihadiri oleh 3/5
pemegang saham
Disetujui oleh 1/2
pemegang saham
Apabila tidak tercapai
maka dilakukan RUPS ke
3
Pelaksanaan RUPS ke 3 Penetapan Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan
permohonan perseroan
21. Kuorum
Perihal Quorum Catatan
RUPS Perubahan anggaran dasar Dihadiri dan
disetujui oleh
2/3 pemegang
saham
Dalam hal RUPS
perubahan anggaran
dasar tidak tercapai
maka dapat dilaksanakan
RUPS ke 2
RUPS Perubahan anggaran dasar
ke 2
Dihadiri oleh 3/5
pemegang saham
Disetujui oleh
1/2 pemegang
saham
apabila RUPS kedua gagal
memenuhi kuorum maka
dapat dilakukan RUPS
ketiga dengan kuorum yg
ditentukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas
permohonan perseroan
22. Kuorum
Perihal Quorum Catatan
RUPS untuk pengalihan kekayaan
perseroan lebih dari 50% baik dalam
satu transaksi maupun lebih,
penggabungan, peleburan, akuisisi,
spin off, pengajuan permohonan pailit,
perubahan waktu, pembubaran
perseroan
Dihadiri dan disetujui
oleh 3/4 pemegang
saham
Dalam hal RUPS perubahan
anggaran dasar tidak tercapai
maka dapat dilaksanakan RUPS ke
2
RUPS untuk untuk pengalihan kekayaan
perseroan lebih dari 50%
penggabungan, peleburan, akuisisi,
spin off, pengajuan permohonan pailit,
perubahan waktu, pembubaran
perseroan ke 2
Dihadiri oleh 2/3
pemegang saham
Disetujui oleh 3/4
pemegang saham
apabila RUPS kedua gagal
memenuhi kuorum maka
dapat dilakukan RUPS ketiga
dengan kuorum yg ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan permohonan
Perseroan.