SlideShare a Scribd company logo
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU 40/2007 (UU PT) organ PT terbagi
menjadi 3 yaitu:
*Rapat Umum Pemegang saham
*Direksi
*Komisaris
Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam undang-undang
dan/atau anggaran dasar.
RUPS Terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa
Corporate action
Penggabungan, peleburan, spin off, akuisisi, permohonan pailit,
pembubaran perseroan dan likuidasi.
Non corporate action
Perubahan maksud dan tujuan perseroan, perubahan modal dasar,
perubahan pemegang saham, perubahan jangka waktu perseroan,
perubahan pengurus perseroan, perubahan nama dan alamat
perseroan, perubahan status perusahaan menjadi emiten pada
pasar modal, laporan pengelolaan perseroan.
RUPS diselenggarakan oleh Direksi:
RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan sejak buku tahun
terakhir
RUPS Luar Biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang memerlukan izin
dari RUPS menurut undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan
dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
Permintaan 1 orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama yang
mewakili 1/10 pemegang saham
Dewan Komisaris
Perintah Ketua Pengadilan apabila Direksi dan Komisaris tidak
melaksanakan RUPS
dalam jangka waktu 15 hari setelah permintaan dari pemegang saham
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sejak surat penerimaan diterima.
Pada praktiknya penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan susunan
sebagai berikut:
Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Pada saat RUPS
Setelah RUPS
Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Membuat rancangan dan konfrmasi agenda RUPS kepada
pengurus perseroan
Merancang kalender RUPS (pemanggilan, pelaksanaan dan
pengaktaan)
Menyiapkan skenario RUPS
Menyiapkan notaris untuk pengaktaan
Melakukan pemanggilan dengan surat untuk para pemegang
saham, Direksi dan Komisaris
Pada saat RUPS
Memastikan kehadiran pemegang saham sesuai dengan kuorum
Menyiapkan risalah RUPS untuk ditandatangani oleh pemegang
saham
Setelah RUPS
Memastikan risalah RUPS telah ditandatangani oleh Pemegang
saham
Menghubungi Notaris agar risalah rapat dapat diproses menjadi
Akta
Memastikan isi draft akta dari Notaris sudah sesuai dengan
risalah RUPS
Menyiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Notaris
untuk pengaktaan.
Perihal Quorum Catatan
Pelaksanaan RUPS Dihadiri oleh ½ pemegang
saham
Apabila tidak tercapai maka
dilakukan RUPS ke 2
Pelaksanaan RUPS
ke 2
Dihadiri oleh 1/3 pemegang
saham
 Apabila tidak tercapai maka dilakukan
pemanggilan RUPS ke 3
 dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling lambat
21 hari dari RUPS sebelumnya
Pelaksanaan RUPS
ke 3
Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling
lambat 21 hari dari RUPS
sebelumnya
Perihal Quorum Catatan
RUPS Perubahan
anggaran dasar
Dihadiri dan disetujui oleh 2/3
pemegang saham
Dalam hal RUPS perubahan anggaran
dasar tidak tercapai maka dapat
dilaksanakan RUPS ke 2
RUPS Perubahan
anggaran dasar ke
2
 Dihadiri oleh 3/5 pemegang
saham
 Disetujui oleh 2/3 pemegang
saham
 dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling lambat
21 hari dari RUPS sebelumnya
 apabila RUPS kedua gagal memenuhi
kuorum maka dapat dilakukan RUPS
ketiga dengan kuorum yg ditentukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri
Perihal Quorum Catatan
RUPS untuk
penggabungan,
peleburan, akuisisi, spin
off, pengajuan
permohonan pailit,
perubahan waktu,
pembubaran perseroan
Dihadiri dan disetujui oleh
3/4 pemegang saham
Dalam hal RUPS perubahan anggaran
dasar tidak tercapai maka dapat
dilaksanakan RUPS ke 2
RUPS untuk
penggabungan,
peleburan, akuisisi, spin
off, pengajuan
permohonan pailit,
perubahan waktu,
pembubaran perseroan
ke 2
 Dihadiri oleh 2/3
pemegang saham
 Disetujui oleh 3/4
pemegang saham
 dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 hari dan paling lambat
21 hari dari RUPS sebelumnya
 apabila RUPS kedua gagal memenuhi
kuorum maka dapat dilakukan RUPS
ketiga dengan kuorum yg ditentukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri
RUPS diselenggarakan oleh Direksi:
 RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan sejak buku tahun
terakhir
 RUPS Luar Biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang memerlukan
izin dari RUPS menurut undang-undang dan/atau anggaran dasar
perseroan
dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 Permintaan 1 orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
yang mewakili 1/10 pemegang saham
 Dewan Komisaris
dalam jangka waktu 15 hari setelah permintaan dari pemegang saham
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sejak surat penerimaan diterima.
Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Kegiatan Keterangan
Pemberitahuan ke OJK/BEI/KSEI 5 hari kerja sebelum Iklan Pengumuman
Iklan Pengumuman
14 hari kalender sebelum Iklan Pemanggilan
tanpa memperhitungkan tanggal
Pemanggilan & tanggal Pengumuman
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman
Paling lambat 2 hari kerja setelah iklan
Pengumuman
Recording Date Pemegang Saham yang
berhak hadir
1 hari Bursa sebelum iklan Pemanggilan
Iklan Pemanggilan
21 hari kalender sebelum RUPS tanpa
memperhitungkan tanggal Pemanggilan &
tanggal RUPS
Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
Kegiatan Keterangan
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman
Paling lambat 2 hari kerja setelah iklan
Pengumuman
Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Paling lambat 2 hari kerja setelah Pemanggilan
Penyampaian Rencana Public Expose (PE)
Paling lambat 10 hari Bursa sebelum
penyelenggaraan PE
Penyampaian Materi PE
Paling lambat 3 hari Bursa sebelum
penyelenggaraan PE
Sebelum RUPS (tahapan persiapan)
 Melakukan rancangan agenda RUPS
 Menyiapkan skenario RUPS
 Menyiapkan notaris untuk pengaktaan
 Menyiapkan surat suara
 Melakukan pemanggilan dengan surat undangan dan/atau surat
kabar untuk para pemegang saham, Direksi dan Komisaris
Pada saat RUPS
 Memastikan kehadiran pemegang saham sesuai dengan kuorum
 Menyiapkan risalah RUPS untuk ditandatangani oleh pemegang
saham
Setelah RUPS
Kegiatan Keterangan
Iklan Ringkasan Risalah RUPS 2 hari kerja setelah RUPS
Penyampaian Laporan Pelaksanaan PE
Paling lambat 3 hari Bursa setelah
penyelenggaraan PE
Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan
Risalah Rapat
Paling lambat 2 hari kerja setelah Iklan
Ringkasan Risalah RUPS
Penyampaian Risalah RUPS ke OJK 30 hari kalender setelah RUPS
Setelah RUPS
 Memastikan isi draft akta dari Notaris sudah sesuai dengan
risalah RUPS
 Menyiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Notaris
untuk pengaktaan.
Kuorum
Perihal Quorum Catatan
Pelaksanaan RUPS Dihadiri dan disetujui
oleh 2/3 pemegang
saham
Apabila tidak tercapai
maka dilakukan RUPS ke
2
Pelaksanaan RUPS ke 2  Dihadiri oleh 3/5
pemegang saham
 Disetujui oleh 1/2
pemegang saham
Apabila tidak tercapai
maka dilakukan RUPS ke
3
Pelaksanaan RUPS ke 3 Penetapan Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan
permohonan perseroan
Kuorum
Perihal Quorum Catatan
RUPS Perubahan anggaran dasar Dihadiri dan
disetujui oleh
2/3 pemegang
saham
Dalam hal RUPS
perubahan anggaran
dasar tidak tercapai
maka dapat dilaksanakan
RUPS ke 2
RUPS Perubahan anggaran dasar
ke 2
 Dihadiri oleh 3/5
pemegang saham
 Disetujui oleh
1/2 pemegang
saham
 apabila RUPS kedua gagal
memenuhi kuorum maka
dapat dilakukan RUPS
ketiga dengan kuorum yg
ditentukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas
permohonan perseroan
Kuorum
Perihal Quorum Catatan
RUPS untuk pengalihan kekayaan
perseroan lebih dari 50% baik dalam
satu transaksi maupun lebih,
penggabungan, peleburan, akuisisi,
spin off, pengajuan permohonan pailit,
perubahan waktu, pembubaran
perseroan
Dihadiri dan disetujui
oleh 3/4 pemegang
saham
Dalam hal RUPS perubahan
anggaran dasar tidak tercapai
maka dapat dilaksanakan RUPS ke
2
RUPS untuk untuk pengalihan kekayaan
perseroan lebih dari 50%
penggabungan, peleburan, akuisisi,
spin off, pengajuan permohonan pailit,
perubahan waktu, pembubaran
perseroan ke 2
 Dihadiri oleh 2/3
pemegang saham
 Disetujui oleh 3/4
pemegang saham
 apabila RUPS kedua gagal
memenuhi kuorum maka
dapat dilakukan RUPS ketiga
dengan kuorum yg ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan permohonan
Perseroan.

More Related Content

What's hot

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
KanwilYogya
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
Ahmad Abdul Haq
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
Adelfios Andyka Fatra
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
iceu novida adinata
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
sayaperempuan
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
Leks&Co
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas Rizki Malinda
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
dodimeigo
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawasLeo Agus
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pemdes Seboro Sadang
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
razitakhalyla
 
Pengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negaraPengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negara
gusti patiung
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Joy Irman
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
HeraGunandar
 

What's hot (20)

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
 
Pengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negaraPengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negara
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
 

Similar to Tata cara penyelenggaraan rups perusahaan terbuka dan tertutup

168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
Faya25
 
Syarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasiSyarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasibalatransaceh
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
SPG Umbrella Girls
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Wahyu Saputro
 
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptxPertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
IrwanAgustino1
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasishintiaindaah
 
TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASITATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASIMahmudah Meeii
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Fair Nurfachrizi
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
abdou hamadah
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasidewi_ratna
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasifreza_m27
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
Bena N Setia Putra
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasishintiaindaah
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasirili_oktaviani
 

Similar to Tata cara penyelenggaraan rups perusahaan terbuka dan tertutup (20)

168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
 
Syarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasiSyarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasi
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
 
Softskill1
Softskill1Softskill1
Softskill1
 
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptxPertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
 
Softskill1
Softskill1Softskill1
Softskill1
 
Softskill1
Softskill1Softskill1
Softskill1
 
TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASITATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
 
Softskill1
Softskill1Softskill1
Softskill1
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
 
Softskill1
Softskill1Softskill1
Softskill1
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
 
Cara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasiCara mendirikan koperasi
Cara mendirikan koperasi
 

Recently uploaded

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (6)

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 

Tata cara penyelenggaraan rups perusahaan terbuka dan tertutup

  • 1.
  • 2. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU 40/2007 (UU PT) organ PT terbagi menjadi 3 yaitu: *Rapat Umum Pemegang saham *Direksi *Komisaris
  • 3. Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. RUPS Terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
  • 4. Corporate action Penggabungan, peleburan, spin off, akuisisi, permohonan pailit, pembubaran perseroan dan likuidasi. Non corporate action Perubahan maksud dan tujuan perseroan, perubahan modal dasar, perubahan pemegang saham, perubahan jangka waktu perseroan, perubahan pengurus perseroan, perubahan nama dan alamat perseroan, perubahan status perusahaan menjadi emiten pada pasar modal, laporan pengelolaan perseroan.
  • 5. RUPS diselenggarakan oleh Direksi: RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan sejak buku tahun terakhir RUPS Luar Biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang memerlukan izin dari RUPS menurut undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: Permintaan 1 orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama yang mewakili 1/10 pemegang saham Dewan Komisaris Perintah Ketua Pengadilan apabila Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 15 hari setelah permintaan dari pemegang saham Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sejak surat penerimaan diterima.
  • 6. Pada praktiknya penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan susunan sebagai berikut: Sebelum RUPS (tahapan persiapan) Pada saat RUPS Setelah RUPS
  • 7. Sebelum RUPS (tahapan persiapan) Membuat rancangan dan konfrmasi agenda RUPS kepada pengurus perseroan Merancang kalender RUPS (pemanggilan, pelaksanaan dan pengaktaan) Menyiapkan skenario RUPS Menyiapkan notaris untuk pengaktaan Melakukan pemanggilan dengan surat untuk para pemegang saham, Direksi dan Komisaris
  • 8. Pada saat RUPS Memastikan kehadiran pemegang saham sesuai dengan kuorum Menyiapkan risalah RUPS untuk ditandatangani oleh pemegang saham
  • 9. Setelah RUPS Memastikan risalah RUPS telah ditandatangani oleh Pemegang saham Menghubungi Notaris agar risalah rapat dapat diproses menjadi Akta Memastikan isi draft akta dari Notaris sudah sesuai dengan risalah RUPS Menyiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Notaris untuk pengaktaan.
  • 10. Perihal Quorum Catatan Pelaksanaan RUPS Dihadiri oleh ½ pemegang saham Apabila tidak tercapai maka dilakukan RUPS ke 2 Pelaksanaan RUPS ke 2 Dihadiri oleh 1/3 pemegang saham  Apabila tidak tercapai maka dilakukan pemanggilan RUPS ke 3  dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS sebelumnya Pelaksanaan RUPS ke 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS sebelumnya
  • 11. Perihal Quorum Catatan RUPS Perubahan anggaran dasar Dihadiri dan disetujui oleh 2/3 pemegang saham Dalam hal RUPS perubahan anggaran dasar tidak tercapai maka dapat dilaksanakan RUPS ke 2 RUPS Perubahan anggaran dasar ke 2  Dihadiri oleh 3/5 pemegang saham  Disetujui oleh 2/3 pemegang saham  dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS sebelumnya  apabila RUPS kedua gagal memenuhi kuorum maka dapat dilakukan RUPS ketiga dengan kuorum yg ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
  • 12. Perihal Quorum Catatan RUPS untuk penggabungan, peleburan, akuisisi, spin off, pengajuan permohonan pailit, perubahan waktu, pembubaran perseroan Dihadiri dan disetujui oleh 3/4 pemegang saham Dalam hal RUPS perubahan anggaran dasar tidak tercapai maka dapat dilaksanakan RUPS ke 2 RUPS untuk penggabungan, peleburan, akuisisi, spin off, pengajuan permohonan pailit, perubahan waktu, pembubaran perseroan ke 2  Dihadiri oleh 2/3 pemegang saham  Disetujui oleh 3/4 pemegang saham  dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS sebelumnya  apabila RUPS kedua gagal memenuhi kuorum maka dapat dilakukan RUPS ketiga dengan kuorum yg ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
  • 13. RUPS diselenggarakan oleh Direksi:  RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan sejak buku tahun terakhir  RUPS Luar Biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang memerlukan izin dari RUPS menurut undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:  Permintaan 1 orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama yang mewakili 1/10 pemegang saham  Dewan Komisaris dalam jangka waktu 15 hari setelah permintaan dari pemegang saham Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sejak surat penerimaan diterima.
  • 14. Sebelum RUPS (tahapan persiapan) Kegiatan Keterangan Pemberitahuan ke OJK/BEI/KSEI 5 hari kerja sebelum Iklan Pengumuman Iklan Pengumuman 14 hari kalender sebelum Iklan Pemanggilan tanpa memperhitungkan tanggal Pemanggilan & tanggal Pengumuman Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Paling lambat 2 hari kerja setelah iklan Pengumuman Recording Date Pemegang Saham yang berhak hadir 1 hari Bursa sebelum iklan Pemanggilan Iklan Pemanggilan 21 hari kalender sebelum RUPS tanpa memperhitungkan tanggal Pemanggilan & tanggal RUPS
  • 15. Sebelum RUPS (tahapan persiapan) Kegiatan Keterangan Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Paling lambat 2 hari kerja setelah iklan Pengumuman Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Paling lambat 2 hari kerja setelah Pemanggilan Penyampaian Rencana Public Expose (PE) Paling lambat 10 hari Bursa sebelum penyelenggaraan PE Penyampaian Materi PE Paling lambat 3 hari Bursa sebelum penyelenggaraan PE
  • 16. Sebelum RUPS (tahapan persiapan)  Melakukan rancangan agenda RUPS  Menyiapkan skenario RUPS  Menyiapkan notaris untuk pengaktaan  Menyiapkan surat suara  Melakukan pemanggilan dengan surat undangan dan/atau surat kabar untuk para pemegang saham, Direksi dan Komisaris
  • 17. Pada saat RUPS  Memastikan kehadiran pemegang saham sesuai dengan kuorum  Menyiapkan risalah RUPS untuk ditandatangani oleh pemegang saham
  • 18. Setelah RUPS Kegiatan Keterangan Iklan Ringkasan Risalah RUPS 2 hari kerja setelah RUPS Penyampaian Laporan Pelaksanaan PE Paling lambat 3 hari Bursa setelah penyelenggaraan PE Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Paling lambat 2 hari kerja setelah Iklan Ringkasan Risalah RUPS Penyampaian Risalah RUPS ke OJK 30 hari kalender setelah RUPS
  • 19. Setelah RUPS  Memastikan isi draft akta dari Notaris sudah sesuai dengan risalah RUPS  Menyiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Notaris untuk pengaktaan.
  • 20. Kuorum Perihal Quorum Catatan Pelaksanaan RUPS Dihadiri dan disetujui oleh 2/3 pemegang saham Apabila tidak tercapai maka dilakukan RUPS ke 2 Pelaksanaan RUPS ke 2  Dihadiri oleh 3/5 pemegang saham  Disetujui oleh 1/2 pemegang saham Apabila tidak tercapai maka dilakukan RUPS ke 3 Pelaksanaan RUPS ke 3 Penetapan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan perseroan
  • 21. Kuorum Perihal Quorum Catatan RUPS Perubahan anggaran dasar Dihadiri dan disetujui oleh 2/3 pemegang saham Dalam hal RUPS perubahan anggaran dasar tidak tercapai maka dapat dilaksanakan RUPS ke 2 RUPS Perubahan anggaran dasar ke 2  Dihadiri oleh 3/5 pemegang saham  Disetujui oleh 1/2 pemegang saham  apabila RUPS kedua gagal memenuhi kuorum maka dapat dilakukan RUPS ketiga dengan kuorum yg ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perseroan
  • 22. Kuorum Perihal Quorum Catatan RUPS untuk pengalihan kekayaan perseroan lebih dari 50% baik dalam satu transaksi maupun lebih, penggabungan, peleburan, akuisisi, spin off, pengajuan permohonan pailit, perubahan waktu, pembubaran perseroan Dihadiri dan disetujui oleh 3/4 pemegang saham Dalam hal RUPS perubahan anggaran dasar tidak tercapai maka dapat dilaksanakan RUPS ke 2 RUPS untuk untuk pengalihan kekayaan perseroan lebih dari 50% penggabungan, peleburan, akuisisi, spin off, pengajuan permohonan pailit, perubahan waktu, pembubaran perseroan ke 2  Dihadiri oleh 2/3 pemegang saham  Disetujui oleh 3/4 pemegang saham  apabila RUPS kedua gagal memenuhi kuorum maka dapat dilakukan RUPS ketiga dengan kuorum yg ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan Perseroan.