Rapat kerja Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN RI membahas rencana kegiatan tahun 2011, termasuk isu-isu strategis, tugas pokok, fungsi, kegiatan Diklat, dan evaluasi kekuatan dan tantangan. Rencana kegiatan mencakup penelitian, forum, pelatihan, dan penyusunan buku dengan sumber dana rutin dan PNBP untuk mendukung pengembangan aparatur daerah.
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai metode pelatihan untuk aparatur sipil negara seperti pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning.
2. Juga dibahas mengenai penyempurnaan kurikulum pelatihan untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis aparatur sipil negara.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai isu-isu yang mungkin muncul d
Jateng Corpu bertujuan mengintegrasikan sistem pengembangan kompetensi aparatur di seluruh OPD di Jawa Tengah menjadi satu kesatuan yang terencana dan terukur. Jateng Corpu akan mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, merencanakan program pengembangan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi hasilnya secara terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai metode pelatihan untuk aparatur sipil negara seperti pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning.
2. Juga dibahas mengenai penyempurnaan kurikulum pelatihan untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis aparatur sipil negara.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai isu-isu yang mungkin muncul d
Jateng Corpu bertujuan mengintegrasikan sistem pengembangan kompetensi aparatur di seluruh OPD di Jawa Tengah menjadi satu kesatuan yang terencana dan terukur. Jateng Corpu akan mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, merencanakan program pengembangan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi hasilnya secara terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
Pedoman ini membahas penyelenggaraan diklat manajemen proyek untuk eselon III, mencakup tujuan diklat, struktur kurikulum berupa pohon kompetensi dan modul, alokasi waktu, peserta dan tenaga pengajar, metoda dan sarana diklat, waktu dan penyelenggaraan, evaluasi, dan sertifikasi.
Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti etika publik, nasionalisme, dan komitmen mutu melalui kegiatan penelitian, sosialisasi, dan pengembangan referensi di bidang kebencanaan di Lampung Barat.
Dokumen tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS selama 15 hari kerja mulai 25 Agustus hingga 18 September 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 9 kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi survey pemeliharaan jalan, pengawasan, analisis kondisi jalan, pembuatan laporan, perhitungan biaya, pengawasan, menempel slogan anti korupsi, dan merapikan arsip.
Laporan program diseminasi pemahaman indikator kinerja penelitian dan cara mengukur capaian kinerja kementerian melalui serangkaian kegiatan seperti meringkas bahan, visualisasi hasil, mempublikasikan video, dan memberikan konsultasi lanjutan kepada seluruh satuan kerja guna meningkatkan akurasi data capaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Tangerang Selatan untuk periode 2011-2016. Dokumen menjelaskan proses review terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja SKPD berdasarkan kinerja pelayanan masa lalu, serta peran Renstra SKPD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama: (1) keterkaitan antara rencana pembangunan nasional dengan grand design reformasi birokrasi dan pembangunan SDM aparatur, (2) hubungan antara diklat, kesehatan organisasi, dan kinerja prima, serta (3) tiga dimensi reformasi sektor publik yaitu birokrasi, kepegawaian, dan diklat aparatur. Dokumen ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga d
Analisis kebutuhan diklat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi nyata yang dimiliki pegawai, sehingga dapat disusun program pengembangan kompetensi melalui diklat. Tahapannya meliputi penyusunan profil kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pegawai, analisis kesenjang
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Muara Labuh, mencakup lokasi, wilayah hukum, jumlah pegawai, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta visi, misi dan tujuan strategis Pengadilan hingga tahun 2019.
Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
Pedoman ini membahas penyelenggaraan diklat manajemen proyek untuk eselon III, mencakup tujuan diklat, struktur kurikulum berupa pohon kompetensi dan modul, alokasi waktu, peserta dan tenaga pengajar, metoda dan sarana diklat, waktu dan penyelenggaraan, evaluasi, dan sertifikasi.
Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti etika publik, nasionalisme, dan komitmen mutu melalui kegiatan penelitian, sosialisasi, dan pengembangan referensi di bidang kebencanaan di Lampung Barat.
Dokumen tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS selama 15 hari kerja mulai 25 Agustus hingga 18 September 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 9 kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi survey pemeliharaan jalan, pengawasan, analisis kondisi jalan, pembuatan laporan, perhitungan biaya, pengawasan, menempel slogan anti korupsi, dan merapikan arsip.
Laporan program diseminasi pemahaman indikator kinerja penelitian dan cara mengukur capaian kinerja kementerian melalui serangkaian kegiatan seperti meringkas bahan, visualisasi hasil, mempublikasikan video, dan memberikan konsultasi lanjutan kepada seluruh satuan kerja guna meningkatkan akurasi data capaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Tangerang Selatan untuk periode 2011-2016. Dokumen menjelaskan proses review terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja SKPD berdasarkan kinerja pelayanan masa lalu, serta peran Renstra SKPD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama: (1) keterkaitan antara rencana pembangunan nasional dengan grand design reformasi birokrasi dan pembangunan SDM aparatur, (2) hubungan antara diklat, kesehatan organisasi, dan kinerja prima, serta (3) tiga dimensi reformasi sektor publik yaitu birokrasi, kepegawaian, dan diklat aparatur. Dokumen ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga d
Analisis kebutuhan diklat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi nyata yang dimiliki pegawai, sehingga dapat disusun program pengembangan kompetensi melalui diklat. Tahapannya meliputi penyusunan profil kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pegawai, analisis kesenjang
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Muara Labuh, mencakup lokasi, wilayah hukum, jumlah pegawai, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta visi, misi dan tujuan strategis Pengadilan hingga tahun 2019.
Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama
Modul 4 membahas tentang pelaksanaan proyek, mencakup metode dan teknik pengendalian proyek, pengendalian biaya, jadwal, dan mutu, penyusunan laporan proyek, perubahan ruang lingkup kerja dan klaim, serta audit proyek."
(1) Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU 5/2014 dan PP 11/2017 tentang aparatur sipil negara. (2) Dokumen ini menjelaskan desain pelatihan dasar CPNS yang terdiri dari pembelajaran daring, kelasikal, dan aktualisasi di tempat kerja untuk membentuk karakter dan meningkatkan kompetensi. (3) Seminar laporan aktualisasi digunakan unt
Dokumen tersebut membahas pelatihan dasar calon PNS Kementerian PUPR tahun 2018. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat melalui kurikulum pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis. Pelatihan dilaksanakan selama 113 hari dengan berbagai kegiatan seperti pembelajaran, studi lapangan, dan habituasi di tempat kerja. Peserta dievaluasi berdasarkan sikap
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas mengenai pelatihan kepemimpinan untuk pengawas dan administrator yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta melalui pembelajaran tentang etika kepemimpinan, pelayanan publik, dan pengendalian kinerja. Struktur kurikulum dan jadwal pelatihan dirinci untuk mencapai tujuan tersebut.
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kulturaltemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pelatihan seperti Management of Training (MOT), Training Officers Course (TOC), dan Revolusi Mental (REVMEN). Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan pelatihan PNS. Pelatihan PNS dirancang untuk meningkatkan kompetensi agar dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Terdapat berbagai jenis pelatihan seperti pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional, dan teknis.
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan PermenPANRB No. 6/2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai ASN yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2022 dibandingkan dengan PermenPANRB No. 8/2021, antara lain perubahan pada format SKP, penilaian kinerja, dan hubungan antara SKP dengan JF serta angka kredit.
Nota Tajuk 6 Pentadbiran dan Pengurusan RBTSherly Jewinly
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pentadbiran Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek) dan fungsinya dalam mengurus program pendidikan teknikal dan vokasional di Malaysia, termasuk pengambilan pelajar, penyeliaan kurikulum, dan kerjasama dengan industri.
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas laporan hasil monitoring dan evaluasi program diklat di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup empat komponen utama yaitu kelembagaan diklat, kemampuan SDM pengelola, kompetensi widyaiswara, dan persepsi terhadap alumni diklat."
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil monitoring dan evaluasi program diklat di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini menganalisis empat komponen utama yaitu kelembagaan diklat, kemampuan SDM pengelola, kompetensi widyaiswara, dan persepsi terhadap alumni diklat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program diklat di provinsi tersebut.
Creative Collaboration Solusi Dalam Berpikir dan Bertindak Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang kolaborasi kreatif dan berpikir kreatif. Kolaborasi kreatif melibatkan lima tahapan yaitu engagement, exploration, transformation, presentation, dan reflection. Lingkungan kolaborasi kreatif ditandai dengan kepercayaan tinggi, dialog, dan semangat bersama.
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Mus kamal
Makalah ini membahas tentang aktualitas konsep birokrasi Weber dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi di Indonesia. Dibahas pula tentang korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi seperti membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan etika kerja di kalangan birokrat.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Electronic government ( muskamal, s.sos, m.si )Mus kamal
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan bisnis, seperti layanan online dan transparansi. Implementasinya membutuhkan infrastruktur memadai dan SDM handal, namun dihadang oleh budaya berbagi dan dokumentasi yang belum berkembang.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
1. RAPAT KERJA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR II LAN
RI ( UNIT DIKLAT APARATUR )
Jl. Raya Baruga Antang No. 48 No. Telp 0411
( 490101) 0411 (490 108), 490 107
Makassar, 21-23 Januari 2011
2. ISU STRATEJIK
• Tata Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
• Kelembagaan menyangkut Evaluasi Penerapan
PP 41 Tahun 2007
• Isu Pengembangan SDA Pemerintah Daerah
• Isu tentang Optimalisasi Budaya Kerja
Organisasi
• Isu otonomi daerah - Pemekaran/penggabungan
daerah.
3. TUGAS POKOK PKP2A II
Menyelenggarakan kajian/penelitian dan
pengembangan di bidang administrasi negara
dan pendidikan dan pelatihan aparatur negara
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Kepala LAN
4. FUNGSI PKP2A II
• Penyelenggaraan pengkajian kinerja kelembagaan dan
SDA pemerintah
• Penyelenggaraan pengkajian kebijakan administrasi
negara yang meliputi bidang pemerintahan umum,
pembangunan, perekonomian negara dan manajemen
pelayanan.
• Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem
informasi dan otomasi administrasi.
• Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklat
Kepemimpinan (Diklatpim), Diklat Teknis, Diklat
Fungsional, serta pembinaan Diklat dan Widyaiswara
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, perkonsultasian,
pemantauan dan pengendalian.
• Pengelolaan sumber daya pusat bagi terlaksananya
tugas TUPOKSIsecara berdayaguna dan berhasil guna.
Pusat DIKLAT
• Pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan
Pusat Unggulan dalam penelitian, pengkajian dan
Kepala LAN
pengkonsultasian dalam bidang kelembagaan dan sumber
daya aparatur negara di Kawasan Timur Indonesia 2014
5. TUPOKSI DIKLAT
Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program kajian kinerja
kelembagaan dan sumber daya aparatur
6. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER RUPIAH MURNI
NO JENIS KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Diklat Budaya Kerja Internal PKP2A II LAN 343.070.000 Peserta seluruh
Pegawai PKP2A II
( 60 Orang)
2 Training of Fasilitator (TOF) 1 angk 25 Orang Peserta
3 Forum Konsorsium Diklat KTI 5 Provinsi Di KTI
4 TOT ( Training Of trainer ) 25 Orang Peserta
5 MOT ( Manajemen Of Traning) 25 Orang Peserta
6 Penyusunan Buku Diklat 71.794.000
7. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
NO JENIS KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II 3.559.419.000 60 orang Peserta
2 Angkatan
2 Diklat kepemimpinan Tingk III, 3 Angkatan 2.602.431.000 40 Orang Peserta
3 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, 1 angk atan 793.177.000 40 Orang Peserta
4 Diklat Prajabatan Golongan III, I 217.408.000 40 Orang Peserta
Angkatan
5 Diklat Prajabatan Golongan I dan II, 1 175.259.000 40 Orang Peserta
Angkatan
6 Legal Drafting - 60 orang Peserta
7 Manajemen Kebijakan Publik Untuk Anggota - 40 Orang Peserta
Legislatif
8 Barjas ( Barang dan Jasa ) 793.177.000 100 Orang Peserta
8. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
DIKLAT BUDAYA KERJA INTERNAL PKP2A II LAN
Tujuan Meningkatkan Budaya Kerja 60 orang pegawai PKP2A II LAN Terkait dengan
peningkatan Keterampilan, Pengetahuan dan sikap dan mengenai konsep dan nilai
– nilai budaya kerja yang baik
Sasaran Meningkatkan Budaya Kerja yang baik para pegawai PKP2A II LAN
Syarat Seluruh Pegawai PKP2A II LAN
Peserta
Jadwal 12 – 14 Februari 2011
Pelaksanaan
9. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
TRAINING OF FASILITATOR (TOF)
Tujuan Menyiapkan 25 orang fasilitator yang memahami dan mampu memfasilitasi daerah
menggunakan metode peningkatan kualitas pelayanan public
Sasaran Tersedianya 25 orang fasilitator yang memahami dan mampu memfasilitasi daerah
menggunakan metode peningkatan kualitas pelayanan public
Syarat Pimpinan/staf SKPD
Peserta Widyaiswara
Jadwal 22 – 26 Maret 2011
Pelaksanaan
10. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
FORUM KONSORSIUM DIKLAT KTI (LANJUTAN )
Tujuan Mewujudkan konsorsium Diklat di KTI
Sasaran Terwujudnya konsorsium diklat di KTI
Syarat Kepala BKD/BKPPD di KTI
Peserta Kepala Badan Diklat di KTI
Widyaiswara
Jadwal 1 – 2 Nopember 2011
Pelaksanaan
11. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
PENYUSUNAN BUKU DIKLAT
Tujuan Penyusunan Buku Diklat
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat di KTI
Syarat Peneliti
Peserta Pembantu Peneliti
Jadwal Februari – Oktober 2011
Pelaksanaan
12. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
LEGAL DRAFTING
Tujuan Menyiapkan peserta diklat teknis Fungsional agar memiliki kemampuan teknis dalam
mengidentifikasi legal baseline atau landasan hukum, penyusunan naskah akademik
dan rancangan Perda, penyelenggaraan Konsultasi Publik.
Sasaran Tersedianya alumni diklat dengan kompetensi teknis yang handal guna mendukung
pencapaian kinerja optimal
Syarat Peserta a. Disesuaikan dengan program diklat yang dipilih
b. Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Perekonomian dan
keuangan,Komisi C Bidang Pembangunan, Komisi D Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Jadwal 19 – 23 Juli 2011
Pelaksanaan
13. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK ANGGOTA LEGISLATIF
Tujuan Menyiapkan peserta Diklat Teknis Fungsional agar memiliki kemampuan teknis
dalam Identifikasi masalah kebijakan, agenda setting, Formulasi Kebijakan,
Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan.
Sasaran Tersedianya alumni diklat dengan kompetensi teknis yang handal guna mendukung
pencapaian kinerja optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Syarat a. Disesuaikan dengan program diklat yang dipilih
Peserta b. Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jadwal 11 – 15 Juli 2011
Pelaksanaan
14. KEGIATAN TAHUN 2011 SUMBER PNBP
BARJAS ( BARANG DAN JASA )
Tujuan Menyiapkan Peserta Diklat teknis yang berkualitas dalam memahami proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang benar dan dapat melaksanakannya
dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Perpres No 54 Tahun 2010
Sasaran Tersedianya Alumni Diklat dengan Kompetensi teknis yang handal guna mendukung
pencapaian Kinerja optimal instansi
Syarat Disesuaikan dengan progam diklat yang dipilih
Peserta
Jadwal 7 - 11 Februari
Pelaksanaan
15. KEKUATAN
• Jaringan kerja yang luas
• Fasilitas Kerja yang memadai
• Komitmen kerja yang baik
• Lingkungan kerja yang kondusif
• Tersedianya data dan informasi yang
memadai
• Kebijakan institusi tentang penelitian,
kajian dan perkonsultasian cukup tinggi
16. KELEMAHAN
• Kompetensi pegawai dalam bidang kajian masih
minim
• Jumlah pegawai belum memadai
• Nilai-nilai profesionalisme masih rendah
• Pengembangan pegawai dalam bidang kajian
belum fokus
• Kualitas produk penelitian dan kajian belum
memenuhi StandarMekanisme prosedur Kerja
17. PELUANG
• Adanya kebijakan otonomi daerah
• Banyaknya bantuan dan fasilitas dari lembaga
internasional dalam mengembangkan
administrasi negara di daerah
• Luasnya jangkauan wilayah lokus penelitian,
kajian dan perkonsultasian
• Kebutuhan penelitian, kajian dan
perkonsultasian cukup tinggi
• Besarnya komitmen daerah dalam
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
sumber daya aparatur pemerintah daerah
18. TANTANGAN
• Banyaknya lembaga-lembaga yang memiliki
misi yang sama di daerah dalam
pengembangan kelembagaan dan sumber daya
aparatur
• Image aparatur negara masih belum memenuhi
harapan masyarakat
19. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN T.A. 2011
KAJIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
No TahapKegiatan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nop Des
1 Penyusunan TOR
2 Penyusunan Proposal
3 Penyusunan Instrumen
4 Pengumpulan Data
5 Pengolaha Data
6 Penyusunan DrafLap.
7 Seminar Laporan
8 Penyempurnaan Draft
9 Finalisasi Laporan
20. JADWAL PENYELENGGARAAN DIKLAT 2011
No TahapKegiatan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nop Des
1 Penyusunan TOR
2 Penyusunan Proposal
3 Penyusunan Instrumen
4 Pengumpulan Data
5 Pengolaha Data
6 Penyusunan DrafLap.
7 Seminar Laporan
8 Penyempurnaan Draft
9 Finalisasi Laporan