temanna #LABEDDU, profile picture
Uploaded bytemanna #LABEDDU
DOCX, PDF1,491 views

Rancanga yuyun matriks

Dokumen ini menjelaskan tentang badan penelitian dan pengembangan daerah di kabupaten Wajo, termasuk struktur organisasi, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Beberapa isu yang dihadapi mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kegiatan, dan partisipasi SKPD yang pasif dalam perumusan kegiatan litbang. Rancangan aktualisasi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk mendukung pembangunan daerah.

Embed presentation

Downloaded 10 times
1 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. Deskripsi Organisasi 1. Profil Organisasi a. Sejarah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Merupakan Unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Wajo, sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagai berikut.
2 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KELOMPK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN KABID SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KASUBID SOSIAL DAN BUDAYA KASUBIDKEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASUBID PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PENGKAJIAN PERATURAN KABID PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KASUBID EKONOMI KASUBID SUMBER DAYA ALAMI DAN LINGKUNGAN HIDUP KASUBID PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK, DAN PRASARANA KABID INOVASI DAN TEKNOLOGI KASUBID INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ANALIS PENELITIAN DAN PENGMBANGAN PENGADMINISTRASIAN PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL KASUBID DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KASUBID DISEMINASI KELITBANGAN
3
4 2. Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki visi, misi dan nilai-nilai organisasi sebagai berikut. a. Visi ‘’Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam Menunjang Pembangunan Daerah” b. Misi 1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan; 2) Mengembangkan system inovasi dan teknologi daerah; 3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijkan pembangunan daerah. c. Nilai-Nilai Organisasi Visi dan misi di atas dikembangkan menjadi nilai-nilai utama badan peneltian dan pengembangan daerah. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh pegawai negeri sipil dalam upaya pencapaian visinya. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 1) Ilmu pengetahuan adalah berbagai pengetahuan yang disusun sesuai dengan akal pikiran, masuk akal dan mempertimbangkan sebab akibat; 2) Ilmiah adalah pengetahuan tentang suatu bidang yangdisusun sesuai dengan pikiran dan metode tertentu; 3) Profesional adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau; 4) Program adalah Rancangan yang menentukan dasardasar yang akan dijalankan; 5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berencana dan sistematik; 6) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.;
5 7) Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya; 8) Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai. Produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggraan pemerintahan; 9) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia; dan 10) Rekayasa Teknologi adalah Bidang studi yang berfokus pada penerapan teknik dan teknologi moderen bukan teoritis. d. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Penelitian dan Pengembangan Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun Uraian Tugas Analis Penelitian dan Pengembangan : a. Mengumpulkan data penelitian dan pengembangan untuk keperluan penyelesaian tugas penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; Tahapan: 1. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyelsaian tugas penelitian dan pengembangan; 2. Memeriksa keakuratan data; 3. Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak terkait; 4. Memperoleh data yang akurat.
6 b. Mengklasifikasi data penelitian dan pengembangan agar memperlancar pelaksanaan tugas; Tahapan: 1. Mempelajari dan menganalisa data penelitian dan pengembangan; 2. Mengecek kesesuaian data penelitian dan pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3. Mengklasifikasikan data penelitian dan pengembangan. c. Menyimpulkan data untuk penyelesaian tugas analis penelitian dan pengembangan di SubBidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi. B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik Adapun permasalahannya yaitu: 1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah; 2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah; 3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif; 4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research); 5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Berikut ini deskripsi keterkaitan isu terhadap teori Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI (Whole Government, Pelayanan Publik, Manajemen ASN).
7 Tabel 3.1 Relevansi Isu terhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) 1 Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga- lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah. Koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penunjang peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, setiap unit yang memberikan pelayanan harus dievaluasi secara berkala agar mampu melakukan perbaikan pada bidang pelayanan. Indikator utama terselenggaranya pelayanan publik yang prima adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, efektifitas instrumen evaluasi perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik. Setiap ASN secara akuntabel diharuskan memberikan pertanggunjawaban secara berkala dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Selain itu, dibutuhkan pula suatu penilaian langsung dari pengguna layanan dalam rangka mengidentifikasi kualitas pelayanan, sehingga dapat pula ditentukan bentuk- bentuk pengembangan SDM
8 No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan. 2 Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah Observasi dalam hal pelaksanaan kegiatan kelitbangan dapat membantu untuk mengidentifikasi topik ataupun kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah sesuai dengan rekomedasi dari beberapa SKPD.Oleh karena itu, informasi terkait penelitian dan pengembangan harus dilakukan secara merata Terselenggaranya pelayanan publik yang prima adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, data atau hasil penelitian kelitbangan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga perbaikan dapat kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan diperlukan potensi ASN yang sesuai dengan kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
9 No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) melalui koordinasi yang baik antar unit dalam suatu instansi. 3 Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif Perumusan perencanaan kegiatan kelitbangan memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar SKPD untuk dapat menghimpun kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah Perumusan bersama antar SKPD diharapkan mampu untuk memenuhi kegiatan kelitbangan sesuai kebutuhan daerah sehingga digunakan dalam menjamin terlaksananya tugas Pokok dan fungsi ASN sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat mewujudkan pelayanan public yang baik terhadap Manajemen ASN dalam tingkat partisipasi SKPD diharapkan menjalankan tupoksinya dalam perumusan kegiatan kelitbangan sesuai dengan tupoksi SKPD yang terlibat dalam perumusan kegiatan kelitbangan
10 No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) masyarakat yang dapat dilakukan oleh SKPD terkait. 4 Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) Pelaksanaan Whole of Goverment saat ini tidak lagi berbasis pada intensitas pertemuan secara langusung, melainkan sudah berbasis pada pemanfaatan informasi teknologi. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan diharapkan tidak hanya berkisaran pada penelitian kebijakan namun diharapkan Layanan seharunya dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat, sehingga kegiatan kelitbangan tidak hanya berkisar pada penelitian kebijakan namun dapat dalam bentuk penelitian terapan yang lebih aplikasif sehingga diharapkan mampu memudahkan mobilisasi Perwujudan manajemen yang efektif dan efisien, dapat berupa pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas terhadap ASN dalam lingkup Balitbangda, sehingga penelitian kelitbangan baik yang berupa penelitian kebijakan dan penelitian terapan dapat dilaksanakan beriringan.
11 No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) mampu untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan terapan. pelayanan terhadap maysarakat. 5 Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak memberikan solusi terhadap permasalahan maka dibutuhkan koordinasi yang lebih mendalam terhadap jajaran yang ada di lingkup Balitbangda untuk lebih memperkuat Whole of Goverment, dalam menentukan pelaksanaan penelitian kelitbangan yang lebih memberikan solusi dari Pelayanan public akan tidak terselenggara dengan sebaik- baiknya jika hasil dari penelitian dianggap kurang tepat sasaran serta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, oleh karena itu kegiatan kelitbangan berupa penelitian diharapkan dilakukan dengan tuntas dan memberikan solusi demi Manajemen ASN dalam pelaksanaan penelitian kelitbangan diharapkan dapat melaksanakan penelitian yang dapat menghasilkan keluaran yang mampu menjawab rumusan dari penelitian. Dengan demikian ASN diharapkan melaksanakan kegiatan penelitian kelitbangan sesuai tupoksi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan aspek efektifitas dan efisiensi
12 No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) permasalah yang ada, selain itu penguatan aspek Whole of Goverment, diharapkan sebagai perwujudan aspek efisiensi. terwujudnya pelayanan publik yang tetap sasaran pula. dalam pelaksanaan manajemen ASN.
13 C. Analisis Isu Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan aktualisasi ini adalah alat analisis AKPK (Aktual, Kekhalayakan, Problematika, Kelayakan), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Tabel 3.2 Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL dan USG Bobot Keterangan 5 Sangat kuat pengaruhnya 4 Kuat pengaruhnya 3 Sedang pengaruhnya 2 Kurang pengaruhnya 1 Sangat kurang pengaruhnya Tabel. 3.3 Tabel Analisis Isu Menggunakan APKL NO ISU A (1-5) P (1-5) K (1-5) L (1-5) JML RANK 1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga- lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah. 2 2 1 1 6 4
14 2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah 5 4 5 5 19 1 3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif 1 1 2 2 6 4 4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) 4 3 3 3 13 3 5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. 3 5 4 4 16 2 Dari Analisis Kriteria Isu dengan alat analisis APKL tersebut di atas lalu diambil tiga nilai tertinggi yaitu:
15 1) Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah (nilai: 19) 2) Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. (nilai: 16) 3) Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaianbesar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) (nilai: 16) Dari kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat analisis USG, yang meliputi kriteria: 1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti 2. Seriousness : seberapas serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan 3. Growth : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani. Tabel 3.4 Analisis Kualitas Isu Menggunakan USG No Penilaian Masalah Kriteria Jml Rank U (1-5) S (1-5) G (1-5) 1. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah 5 4 5 14 1
16 2. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. 4 5 4 13 2 3. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) 3 3 4 10 3 Berdasarkan penentuan kualitas Isu dengan alat analisis USG maka tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya yaitu: Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
17 A. Rancangan Aktualisasi Tabel. 3.5 Rancangan Aktualisasi Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo Subbidang Inovasi dan Teknologi Visi “Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam Menunjang Pembangunan Daerah” Misi 1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan; 2) Mengembangkan sistem inovasi dan teknologi daerah; 3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Identifikasi Isu Adapun hasil Identifikasi isu yang didapatkan oleh penulis yaitu: 1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi- instansi pemerintah di daerah. 2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah 3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif 4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) 5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Isu Yang Diangkat Optimalisasi Penguatan Peran Kelitbangan Dalam Proses Perumusan Penyusunan Draf KAK / TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi Pada Badan Peneltian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Gagasan Pemecahan Isu Membuat draf KAK / TOR sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai tujuan dan lingkup kegiatan serta hasil-hasil yang diharapkan.
18 Tabel 3.6 Matriks Rancangan Aktualisasi No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Subtansi Mata Pelatihan Konstribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi Penguatan terhadap nilai organisasi 1. Melakukan persiapan rencana kegiatan. a. Melakukan pertemuan dengan Pimpinan (Kasubid). b. Membahas rencana kegiatan atau gagasan c. Meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan. d. Mencatat hasil pertemuan dan bimbingan dari Pimpinan. e. Membuat surat rekomendasi kegiatan berdasarkan hasil pertemuan. Surat tugas yang telah di tanda tangani sebagai bentuk persetujuan dari Pimpinan dari rencana kegiatan. a. Untuk melakukan koordinasi dengan dengan rekan kerja apalagi Pimpinan, seorang ASN harus mengunakan bahasa yang baik, bersikap sopan dan santun, mengutarakan maksud dengan jelas dan mudah dipahami. kegiatan Dengan terlaksananya koordinasi dan persetujuan dari Pimpinan maka dapat meujudkan misi “Mewujudkan dan mengembangka n sumber daya Pada kegiatan ini mengandung beberapa nilai yakni Etika Publik, Akuntabilitas dan WOG, sejalan dengan nilai yang tertanam di Balitbangda yaitu Akuntabilitas
19 f. Memasukkan surat rekomendasi kegiatan ke Pimpinan untuk disetujui dan ditandatangani. ini mengandung nilai Etika Publik. Dengan adanya hal tersebut, akan terjalin komunikasi yang baik, apa yang disampaikan dapat dipahami oleh Pimpinan. b. Dalam melakukan suatu kegiatan dibutuhkan perencanaan strategis, yang outputnya dalam bentuk Surat rekomendasi kegiatan yang telah disetujui oleh manusia kelitbangan” dan Profesionalitas
20 pimpinan, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan. Hal ini menyangkut nilai Akuntabilitas, karena dengan adanya surat persetujuan atas perencanaan kegitan, menunjukan rasa tanggung jawab, transparan. 2. Mengumpulkan bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang a. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyelsaian tugas penelitian dan pengembangan; b. Memeriksa keakuratan data; Daftar kebutuhan informasi yang dibutuhkan yang a. Proses pengumpulan data bertujuan untuk menjadi langkah awal dalam Terkumpulnya data yang valid, dapat dipertanggung jawabkan turut Dilihat dari nilai Komitment Mutu dan Akuntabilitas yang
21 Inovasi dan Pengembanga n Teknologi c. Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak terkait; d. Memperoleh data yang akurat. tersusun dalam satu file excel. menentukan permasalahan dengan jelas agar penyelesaianya tepat sasaran, yakni efektifitas terhadap pelaporan nantinya. Kegiatan ini berorientasi pada nilai Komitmen Mutu b. Selain itu kegiatan ini juga memiliki Nilai Akuntabilitas karena konsistensi untuk menyajikan data yang valid dan berkonstribusi terhadap misi “Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.” terkandung dalam kegiatan ini merupakan internalisasi dari Nilai yang dianut Balitbangda yakni Akuntabilitas dan Ilmiah
22 mengutamakan kejujuran. 3. Mengidentifika si kebutuhan bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembanga n Teknologi. a. Mengidentifikasi skala prioritas dari kegiatan yang hendak dibuat b. Mengidentifikasi permasalahan yang hendak menjadi sub output skala prioritas. c. Membuat keterkaitan solusi yang ditawarkan dengan output yang akan dihasilkan d. Mempelajari dan menganalisa data penelitian dan pengembangan; e. Mengecek kesesuaian data penelitian dan pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Daftar rincian skala prioritas serta rumusan masalah yang tersusun dalam satu file excel. a. Proses pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan jelas agar penyelesaianya tepat sasaran, yakni efektifitas terhadap pelaporan nantinya. Kegiatan ini berorientasi pada nilai Komitmen Mutu b. Selain itu kegiatan ini juga memiliki Terkumpulnya data yang valid, dapat dipertanggung jawabkan turut berkonstribusi terhadap misi “Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.” Dilihat dari nilai Komitment Mutu dan Akuntabilitas yang terkandung dalam kegiatan ini merupakan internalisasi dari Nilai yang dianut Balitbangda yakni Akuntabilitas dan Ilmiah
23 Nilai Akuntabilitas karena konsistensi untuk menyajikan data yang valid dan mengutamakan kejujuran. 4. Membantu Pimpinan dalam membuat rencana anggaran a. Membuat rincian anggaran terhadap perencanaan kegiatan di Balitbangda b. Mencetak dokumen perencanaan anggaran. c. Menyerahkan dokumen ke pimpinan untuk sebagai bahan pertimbangan atas perencanaan. Rincian anggaran perencanaan kegiatan a. Pada kegiatan ini nilai yang terkandung adalah Etika Publik, karena membantu Pimpinan dalam membuat gambaran yang jelas suatu kegiatan adalah demi menciptakan lingkungan non Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan pimpinan, serta memberikan gambaran yang yang jelas tentang rincian anggaran dengan harapan Pimpinan akan segera Adanya Nilai etika public, akuntabilitas, dan Anti korupsi akan memperkuat Nilai Nilai Akuntabilitas dan Profesionalism e di Balitbangda
24 diskriminatif, dan menghargai kerjasama. Selain itu dengan Memberikan gambaran yang jelas kepada Pimpinan atas rekalkulasi pengganggaran kegiatan dapat pula menjadi penunjang terwujudnya komitmen mutu karena mengutamakan kebersamaan, tidak ego sentrik, merealisasikannya. Hal ini sejalan dengan misi “Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan”
25 serta bentuk sinergi yang positif antar stakeholders b. Kegiatan ini juga memiliki Nilai Akuntabilitas karena berkaitan dengan pembuatan rincian anggaran. c. Adapun dari sisi Nilai Anti Korupsi, kegiatan ini menuntut ASN untuk bersikap jujur dalam menyajikan data rincian, serta bentuk kepedulian baik kepada
26 sesama rekan Pimpinan maupun Masyarakat. 5. Menyusun draf KAK / TOR Kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembanga n Teknologi a. Menelaah data; b. Melaksanakan konsultasi dengan atasan; c. Menghimpun hasil konsultasi; d. Menyimpulkan data penelitian dan pengembangan. Dokumen a. Dalam penelahaan data sehingga kegiatan ini mengandung nilai Komitmen Mutu dan Akuntabilitas b. Pada proses konsultasi kegiatan dan menghimpun hasil konsultasi berkaitan dengan bentuk Nilai dasar yakni Gotong royong, hal ini merupakan bentuk Tujuan utama adanya hasil dokumen penyusunan KAK/TOR merupakan wujud konstribusi terhadap misi “Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan Menghasilkan dokumen yang berkualitas yang mengedepanka n nilai Komitmen Mutu , Nasionalisme, serta memperhatikan Kode etik ASN maka akan menguatkan Nilai dasar Balitbangda yakni,
27 nilai Nasionalisme serta Etika Publik pembangunan daerah.” profesionalism e dan program. 6. Membuat KAK / TOR Kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembanga n Teknologi a. Melakukan penginputan data b. Membuat naskah KAK/TOR Naskah KAK / TOR a. Menginput data merupakan wujud Akuntabilitas karena data haruslah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Membuat naskah KAK/TOR merupakan wujud nilai komitmen mutu Naskah KAK/TOR merupakan hasil kegiatan yang menujukkan sejauh mana efektivitas program yang dilaksanakan hal ini berkontribusi pada misi “Mengembangka n sistem inovasi dan teknologi daerah” Dalam kegiatan ini, mengandung nilai Akuntabilitas dan komitmen mutu, hal ini akan menguatkan Nilai di Balitbangda yakni Akuntabilitas.
28

More Related Content

DOCX
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
bytemanna #LABEDDU
 
DOCX
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
bytemanna #LABEDDU
 
PPTX
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
byMuslihin Hilim
 
DOCX
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
byAgus Triono
 
DOCX
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
byArdi Susanto
 
PDF
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
bytemanna #LABEDDU
 
DOCX
Analisis issue ganesha
bytemanna #LABEDDU
 
DOCX
Telaahan staf 2019 sppd
byIrwanTiro
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
bytemanna #LABEDDU
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
bytemanna #LABEDDU
 
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
byMuslihin Hilim
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
byAgus Triono
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
byArdi Susanto
 
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
bytemanna #LABEDDU
 
Analisis issue ganesha
bytemanna #LABEDDU
 
Telaahan staf 2019 sppd
byIrwanTiro
 

What's hot

PPTX
Overview Orientasi PPPK.pptx
bySainahBheYee
 
PPTX
Prosedur pembentukan peraturan bupati
byArdi Susanto
 
PDF
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
byCoach RFIRMANS
 
PDF
(01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
byArigaPratama
 
PPTX
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
byRidho Fitrah Hyzkia
 
PDF
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
bytemanna #LABEDDU
 
DOCX
Materi uji kompetensi asdma
byKutsiyatinMSi
 
PDF
TUGAS PERSEORANGAN ANALISIS ISU KONTEMPORER.pdf
byFajarYuniftiadi1
 
PDF
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
byNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PPTX
Ppt seminar rancangan aktualisasi final Uswatun Coachee
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
byNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PDF
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
bySutikno Tumingan
 
PDF
Habituasi
byAlfonsus Liguori
 
PDF
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
byMikhail Rasyid
 
PDF
Manajemen ASN
byAlfonsus Liguori
 
DOC
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
byRian Saifulloh
 
DOC
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
byIr. Zakaria, M.M
 
PDF
Skp bendahara
bypamuaralabuh
 
DOCX
Uraian tugas penyesuaian
byACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Overview Orientasi PPPK.pptx
bySainahBheYee
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
byArdi Susanto
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
byCoach RFIRMANS
 
(01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
byArigaPratama
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
bytemanna #LABEDDU
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
byRidho Fitrah Hyzkia
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
bytemanna #LABEDDU
 
Materi uji kompetensi asdma
byKutsiyatinMSi
 
TUGAS PERSEORANGAN ANALISIS ISU KONTEMPORER.pdf
byFajarYuniftiadi1
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
byNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Ppt seminar rancangan aktualisasi final Uswatun Coachee
bytemanna #LABEDDU
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
byNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
bySutikno Tumingan
 
Habituasi
byAlfonsus Liguori
 
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
byMikhail Rasyid
 
Manajemen ASN
byAlfonsus Liguori
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
byRian Saifulloh
 
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
byIr. Zakaria, M.M
 
Skp bendahara
bypamuaralabuh
 
Uraian tugas penyesuaian
byACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 

More from temanna #LABEDDU

PPTX
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
bytemanna #LABEDDU
 
PPTX
Perencanaan anggaran pp
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Permenpan no 38 tahun 2020
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
bytemanna #LABEDDU
 
PPTX
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Se menpanrb 50 perubahankedua
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Perpu nomor 2 tahun 2020
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
bytemanna #LABEDDU
 
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
bytemanna #LABEDDU
 
Perencanaan anggaran pp
bytemanna #LABEDDU
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
bytemanna #LABEDDU
 
Permenpan no 38 tahun 2020
bytemanna #LABEDDU
 
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
bytemanna #LABEDDU
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
bytemanna #LABEDDU
 
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
bytemanna #LABEDDU
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
bytemanna #LABEDDU
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
bytemanna #LABEDDU
 
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
bytemanna #LABEDDU
 
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
bytemanna #LABEDDU
 
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
bytemanna #LABEDDU
 
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
bytemanna #LABEDDU
 
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
bytemanna #LABEDDU
 
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
bytemanna #LABEDDU
 
Se menpanrb 50 perubahankedua
bytemanna #LABEDDU
 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
bytemanna #LABEDDU
 
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
bytemanna #LABEDDU
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
bytemanna #LABEDDU
 
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
bytemanna #LABEDDU
 

Recently uploaded

PDF
LKPD - IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
byYatno Sudar
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 7
byModul Guruku
 
PDF
Etika Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa
byRangga Wijaya
 
PDF
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PPTX
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
PDF
TEKS PROSEDUR KELAS 5 FASE C BAHASA INDONESIA
bySlideshare ID
 
PDF
JAMINAN MUTU PADA PEMERIKSAAN VIROLOGI.pdf
byMuhammadSuyadi2
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
PDF
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
PPT
TIMBANG TERIMA MANAJEMEN KEPERAWATAN 2025
byEviNurmaisaBiduri
 
PPTX
Kepramukaan Petualangan Pramuka Penggalang
byfahdifauziassyabu
 
PPTX
Mekanisme Pelaporan Tindakan Penyuapan _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
PPTX
1. Analisis Kesalahan.pptx Analisis kesalahan adalah studi dan evaluasi dari ...
byHarjum Budiman
 
PDF
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
PPTX
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
DOCX
Perbedaan Teori Trait Eysenck,Cattell dan McCrae
byhafizhachfzn
 
LKPD - IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
byYatno Sudar
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 7
byModul Guruku
 
Etika Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa
byRangga Wijaya
 
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
TEKS PROSEDUR KELAS 5 FASE C BAHASA INDONESIA
bySlideshare ID
 
JAMINAN MUTU PADA PEMERIKSAAN VIROLOGI.pdf
byMuhammadSuyadi2
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
TIMBANG TERIMA MANAJEMEN KEPERAWATAN 2025
byEviNurmaisaBiduri
 
Kepramukaan Petualangan Pramuka Penggalang
byfahdifauziassyabu
 
Mekanisme Pelaporan Tindakan Penyuapan _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
1. Analisis Kesalahan.pptx Analisis kesalahan adalah studi dan evaluasi dari ...
byHarjum Budiman
 
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
Perbedaan Teori Trait Eysenck,Cattell dan McCrae
byhafizhachfzn
 

Rancanga yuyun matriks

  • 1.
    1 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A.Deskripsi Organisasi 1. Profil Organisasi a. Sejarah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Merupakan Unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Wajo, sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagai berikut.
  • 2.
    2 KEPALA BADAN PENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH KELOMPK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN KABID SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KASUBID SOSIAL DAN BUDAYA KASUBIDKEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASUBID PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PENGKAJIAN PERATURAN KABID PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KASUBID EKONOMI KASUBID SUMBER DAYA ALAMI DAN LINGKUNGAN HIDUP KASUBID PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK, DAN PRASARANA KABID INOVASI DAN TEKNOLOGI KASUBID INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ANALIS PENELITIAN DAN PENGMBANGAN PENGADMINISTRASIAN PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL KASUBID DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KASUBID DISEMINASI KELITBANGAN
  • 3.
  • 4.
    4 2. Visi, Misi,Nilai-Nilai Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki visi, misi dan nilai-nilai organisasi sebagai berikut. a. Visi ‘’Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam Menunjang Pembangunan Daerah” b. Misi 1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan; 2) Mengembangkan system inovasi dan teknologi daerah; 3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijkan pembangunan daerah. c. Nilai-Nilai Organisasi Visi dan misi di atas dikembangkan menjadi nilai-nilai utama badan peneltian dan pengembangan daerah. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh pegawai negeri sipil dalam upaya pencapaian visinya. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 1) Ilmu pengetahuan adalah berbagai pengetahuan yang disusun sesuai dengan akal pikiran, masuk akal dan mempertimbangkan sebab akibat; 2) Ilmiah adalah pengetahuan tentang suatu bidang yangdisusun sesuai dengan pikiran dan metode tertentu; 3) Profesional adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau; 4) Program adalah Rancangan yang menentukan dasardasar yang akan dijalankan; 5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berencana dan sistematik; 6) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.;
  • 5.
    5 7) Inovasi adalahsuatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya; 8) Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai. Produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggraan pemerintahan; 9) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia; dan 10) Rekayasa Teknologi adalah Bidang studi yang berfokus pada penerapan teknik dan teknologi moderen bukan teoritis. d. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Penelitian dan Pengembangan Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun Uraian Tugas Analis Penelitian dan Pengembangan : a. Mengumpulkan data penelitian dan pengembangan untuk keperluan penyelesaian tugas penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; Tahapan: 1. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyelsaian tugas penelitian dan pengembangan; 2. Memeriksa keakuratan data; 3. Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak terkait; 4. Memperoleh data yang akurat.
  • 6.
    6 b. Mengklasifikasi datapenelitian dan pengembangan agar memperlancar pelaksanaan tugas; Tahapan: 1. Mempelajari dan menganalisa data penelitian dan pengembangan; 2. Mengecek kesesuaian data penelitian dan pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3. Mengklasifikasikan data penelitian dan pengembangan. c. Menyimpulkan data untuk penyelesaian tugas analis penelitian dan pengembangan di SubBidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi. B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik Adapun permasalahannya yaitu: 1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah; 2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah; 3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif; 4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research); 5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Berikut ini deskripsi keterkaitan isu terhadap teori Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI (Whole Government, Pelayanan Publik, Manajemen ASN).
  • 7.
    7 Tabel 3.1 Relevansi Isuterhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI No Isu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) 1 Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga- lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah. Koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penunjang peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, setiap unit yang memberikan pelayanan harus dievaluasi secara berkala agar mampu melakukan perbaikan pada bidang pelayanan. Indikator utama terselenggaranya pelayanan publik yang prima adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, efektifitas instrumen evaluasi perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik. Setiap ASN secara akuntabel diharuskan memberikan pertanggunjawaban secara berkala dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Selain itu, dibutuhkan pula suatu penilaian langsung dari pengguna layanan dalam rangka mengidentifikasi kualitas pelayanan, sehingga dapat pula ditentukan bentuk- bentuk pengembangan SDM
  • 8.
    8 No Isu Kedudukan danPeran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan. 2 Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah Observasi dalam hal pelaksanaan kegiatan kelitbangan dapat membantu untuk mengidentifikasi topik ataupun kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah sesuai dengan rekomedasi dari beberapa SKPD.Oleh karena itu, informasi terkait penelitian dan pengembangan harus dilakukan secara merata Terselenggaranya pelayanan publik yang prima adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, data atau hasil penelitian kelitbangan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga perbaikan dapat kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan diperlukan potensi ASN yang sesuai dengan kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  • 9.
    9 No Isu Kedudukan danPeran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) melalui koordinasi yang baik antar unit dalam suatu instansi. 3 Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif Perumusan perencanaan kegiatan kelitbangan memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar SKPD untuk dapat menghimpun kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah Perumusan bersama antar SKPD diharapkan mampu untuk memenuhi kegiatan kelitbangan sesuai kebutuhan daerah sehingga digunakan dalam menjamin terlaksananya tugas Pokok dan fungsi ASN sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat mewujudkan pelayanan public yang baik terhadap Manajemen ASN dalam tingkat partisipasi SKPD diharapkan menjalankan tupoksinya dalam perumusan kegiatan kelitbangan sesuai dengan tupoksi SKPD yang terlibat dalam perumusan kegiatan kelitbangan
  • 10.
    10 No Isu Kedudukan danPeran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) masyarakat yang dapat dilakukan oleh SKPD terkait. 4 Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) Pelaksanaan Whole of Goverment saat ini tidak lagi berbasis pada intensitas pertemuan secara langusung, melainkan sudah berbasis pada pemanfaatan informasi teknologi. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan diharapkan tidak hanya berkisaran pada penelitian kebijakan namun diharapkan Layanan seharunya dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat, sehingga kegiatan kelitbangan tidak hanya berkisar pada penelitian kebijakan namun dapat dalam bentuk penelitian terapan yang lebih aplikasif sehingga diharapkan mampu memudahkan mobilisasi Perwujudan manajemen yang efektif dan efisien, dapat berupa pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas terhadap ASN dalam lingkup Balitbangda, sehingga penelitian kelitbangan baik yang berupa penelitian kebijakan dan penelitian terapan dapat dilaksanakan beriringan.
  • 11.
    11 No Isu Kedudukan danPeran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) mampu untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan terapan. pelayanan terhadap maysarakat. 5 Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak memberikan solusi terhadap permasalahan maka dibutuhkan koordinasi yang lebih mendalam terhadap jajaran yang ada di lingkup Balitbangda untuk lebih memperkuat Whole of Goverment, dalam menentukan pelaksanaan penelitian kelitbangan yang lebih memberikan solusi dari Pelayanan public akan tidak terselenggara dengan sebaik- baiknya jika hasil dari penelitian dianggap kurang tepat sasaran serta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, oleh karena itu kegiatan kelitbangan berupa penelitian diharapkan dilakukan dengan tuntas dan memberikan solusi demi Manajemen ASN dalam pelaksanaan penelitian kelitbangan diharapkan dapat melaksanakan penelitian yang dapat menghasilkan keluaran yang mampu menjawab rumusan dari penelitian. Dengan demikian ASN diharapkan melaksanakan kegiatan penelitian kelitbangan sesuai tupoksi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan aspek efektifitas dan efisiensi
  • 12.
    12 No Isu Kedudukan danPeran PNS dalam NKRI Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN (1) (2) (3) (4) (5) permasalah yang ada, selain itu penguatan aspek Whole of Goverment, diharapkan sebagai perwujudan aspek efisiensi. terwujudnya pelayanan publik yang tetap sasaran pula. dalam pelaksanaan manajemen ASN.
  • 13.
    13 C. Analisis Isu Alatanalisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan aktualisasi ini adalah alat analisis AKPK (Aktual, Kekhalayakan, Problematika, Kelayakan), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Tabel 3.2 Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL dan USG Bobot Keterangan 5 Sangat kuat pengaruhnya 4 Kuat pengaruhnya 3 Sedang pengaruhnya 2 Kurang pengaruhnya 1 Sangat kurang pengaruhnya Tabel. 3.3 Tabel Analisis Isu Menggunakan APKL NO ISU A (1-5) P (1-5) K (1-5) L (1-5) JML RANK 1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga- lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah. 2 2 1 1 6 4
  • 14.
    14 2. Tumpang tindihnya kegiatan litbangyang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah 5 4 5 5 19 1 3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif 1 1 2 2 6 4 4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) 4 3 3 3 13 3 5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. 3 5 4 4 16 2 Dari Analisis Kriteria Isu dengan alat analisis APKL tersebut di atas lalu diambil tiga nilai tertinggi yaitu:
  • 15.
    15 1) Tumpang tindihnyakegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah (nilai: 19) 2) Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. (nilai: 16) 3) Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaianbesar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) (nilai: 16) Dari kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat analisis USG, yang meliputi kriteria: 1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti 2. Seriousness : seberapas serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan 3. Growth : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani. Tabel 3.4 Analisis Kualitas Isu Menggunakan USG No Penilaian Masalah Kriteria Jml Rank U (1-5) S (1-5) G (1-5) 1. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah 5 4 5 14 1
  • 16.
    16 2. Kedalaman hasilpenelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. 4 5 4 13 2 3. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) 3 3 4 10 3 Berdasarkan penentuan kualitas Isu dengan alat analisis USG maka tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya yaitu: Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
  • 17.
    17 A. Rancangan Aktualisasi Tabel.3.5 Rancangan Aktualisasi Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo Subbidang Inovasi dan Teknologi Visi “Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam Menunjang Pembangunan Daerah” Misi 1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan; 2) Mengembangkan sistem inovasi dan teknologi daerah; 3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Identifikasi Isu Adapun hasil Identifikasi isu yang didapatkan oleh penulis yaitu: 1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi- instansi pemerintah di daerah. 2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah 3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih bersifat pasif 4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research) 5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Isu Yang Diangkat Optimalisasi Penguatan Peran Kelitbangan Dalam Proses Perumusan Penyusunan Draf KAK / TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi Pada Badan Peneltian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Gagasan Pemecahan Isu Membuat draf KAK / TOR sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai tujuan dan lingkup kegiatan serta hasil-hasil yang diharapkan.
  • 18.
    18 Tabel 3.6 Matriks RancanganAktualisasi No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Subtansi Mata Pelatihan Konstribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi Penguatan terhadap nilai organisasi 1. Melakukan persiapan rencana kegiatan. a. Melakukan pertemuan dengan Pimpinan (Kasubid). b. Membahas rencana kegiatan atau gagasan c. Meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan. d. Mencatat hasil pertemuan dan bimbingan dari Pimpinan. e. Membuat surat rekomendasi kegiatan berdasarkan hasil pertemuan. Surat tugas yang telah di tanda tangani sebagai bentuk persetujuan dari Pimpinan dari rencana kegiatan. a. Untuk melakukan koordinasi dengan dengan rekan kerja apalagi Pimpinan, seorang ASN harus mengunakan bahasa yang baik, bersikap sopan dan santun, mengutarakan maksud dengan jelas dan mudah dipahami. kegiatan Dengan terlaksananya koordinasi dan persetujuan dari Pimpinan maka dapat meujudkan misi “Mewujudkan dan mengembangka n sumber daya Pada kegiatan ini mengandung beberapa nilai yakni Etika Publik, Akuntabilitas dan WOG, sejalan dengan nilai yang tertanam di Balitbangda yaitu Akuntabilitas
  • 19.
    19 f. Memasukkan surat rekomendasikegiatan ke Pimpinan untuk disetujui dan ditandatangani. ini mengandung nilai Etika Publik. Dengan adanya hal tersebut, akan terjalin komunikasi yang baik, apa yang disampaikan dapat dipahami oleh Pimpinan. b. Dalam melakukan suatu kegiatan dibutuhkan perencanaan strategis, yang outputnya dalam bentuk Surat rekomendasi kegiatan yang telah disetujui oleh manusia kelitbangan” dan Profesionalitas
  • 20.
    20 pimpinan, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan.Hal ini menyangkut nilai Akuntabilitas, karena dengan adanya surat persetujuan atas perencanaan kegitan, menunjukan rasa tanggung jawab, transparan. 2. Mengumpulkan bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang a. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyelsaian tugas penelitian dan pengembangan; b. Memeriksa keakuratan data; Daftar kebutuhan informasi yang dibutuhkan yang a. Proses pengumpulan data bertujuan untuk menjadi langkah awal dalam Terkumpulnya data yang valid, dapat dipertanggung jawabkan turut Dilihat dari nilai Komitment Mutu dan Akuntabilitas yang
  • 21.
    21 Inovasi dan Pengembanga n Teknologi c.Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak terkait; d. Memperoleh data yang akurat. tersusun dalam satu file excel. menentukan permasalahan dengan jelas agar penyelesaianya tepat sasaran, yakni efektifitas terhadap pelaporan nantinya. Kegiatan ini berorientasi pada nilai Komitmen Mutu b. Selain itu kegiatan ini juga memiliki Nilai Akuntabilitas karena konsistensi untuk menyajikan data yang valid dan berkonstribusi terhadap misi “Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.” terkandung dalam kegiatan ini merupakan internalisasi dari Nilai yang dianut Balitbangda yakni Akuntabilitas dan Ilmiah
  • 22.
    22 mengutamakan kejujuran. 3. Mengidentifika si kebutuhan bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasidan Pengembanga n Teknologi. a. Mengidentifikasi skala prioritas dari kegiatan yang hendak dibuat b. Mengidentifikasi permasalahan yang hendak menjadi sub output skala prioritas. c. Membuat keterkaitan solusi yang ditawarkan dengan output yang akan dihasilkan d. Mempelajari dan menganalisa data penelitian dan pengembangan; e. Mengecek kesesuaian data penelitian dan pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Daftar rincian skala prioritas serta rumusan masalah yang tersusun dalam satu file excel. a. Proses pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan jelas agar penyelesaianya tepat sasaran, yakni efektifitas terhadap pelaporan nantinya. Kegiatan ini berorientasi pada nilai Komitmen Mutu b. Selain itu kegiatan ini juga memiliki Terkumpulnya data yang valid, dapat dipertanggung jawabkan turut berkonstribusi terhadap misi “Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.” Dilihat dari nilai Komitment Mutu dan Akuntabilitas yang terkandung dalam kegiatan ini merupakan internalisasi dari Nilai yang dianut Balitbangda yakni Akuntabilitas dan Ilmiah
  • 23.
    23 Nilai Akuntabilitas karena konsistensi untukmenyajikan data yang valid dan mengutamakan kejujuran. 4. Membantu Pimpinan dalam membuat rencana anggaran a. Membuat rincian anggaran terhadap perencanaan kegiatan di Balitbangda b. Mencetak dokumen perencanaan anggaran. c. Menyerahkan dokumen ke pimpinan untuk sebagai bahan pertimbangan atas perencanaan. Rincian anggaran perencanaan kegiatan a. Pada kegiatan ini nilai yang terkandung adalah Etika Publik, karena membantu Pimpinan dalam membuat gambaran yang jelas suatu kegiatan adalah demi menciptakan lingkungan non Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan pimpinan, serta memberikan gambaran yang yang jelas tentang rincian anggaran dengan harapan Pimpinan akan segera Adanya Nilai etika public, akuntabilitas, dan Anti korupsi akan memperkuat Nilai Nilai Akuntabilitas dan Profesionalism e di Balitbangda
  • 24.
    24 diskriminatif, dan menghargai kerjasama. Selain itudengan Memberikan gambaran yang jelas kepada Pimpinan atas rekalkulasi pengganggaran kegiatan dapat pula menjadi penunjang terwujudnya komitmen mutu karena mengutamakan kebersamaan, tidak ego sentrik, merealisasikannya. Hal ini sejalan dengan misi “Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan”
  • 25.
    25 serta bentuk sinergi yangpositif antar stakeholders b. Kegiatan ini juga memiliki Nilai Akuntabilitas karena berkaitan dengan pembuatan rincian anggaran. c. Adapun dari sisi Nilai Anti Korupsi, kegiatan ini menuntut ASN untuk bersikap jujur dalam menyajikan data rincian, serta bentuk kepedulian baik kepada
  • 26.
    26 sesama rekan Pimpinan maupun Masyarakat. 5.Menyusun draf KAK / TOR Kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembanga n Teknologi a. Menelaah data; b. Melaksanakan konsultasi dengan atasan; c. Menghimpun hasil konsultasi; d. Menyimpulkan data penelitian dan pengembangan. Dokumen a. Dalam penelahaan data sehingga kegiatan ini mengandung nilai Komitmen Mutu dan Akuntabilitas b. Pada proses konsultasi kegiatan dan menghimpun hasil konsultasi berkaitan dengan bentuk Nilai dasar yakni Gotong royong, hal ini merupakan bentuk Tujuan utama adanya hasil dokumen penyusunan KAK/TOR merupakan wujud konstribusi terhadap misi “Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan Menghasilkan dokumen yang berkualitas yang mengedepanka n nilai Komitmen Mutu , Nasionalisme, serta memperhatikan Kode etik ASN maka akan menguatkan Nilai dasar Balitbangda yakni,
  • 27.
    27 nilai Nasionalisme serta EtikaPublik pembangunan daerah.” profesionalism e dan program. 6. Membuat KAK / TOR Kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembanga n Teknologi a. Melakukan penginputan data b. Membuat naskah KAK/TOR Naskah KAK / TOR a. Menginput data merupakan wujud Akuntabilitas karena data haruslah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Membuat naskah KAK/TOR merupakan wujud nilai komitmen mutu Naskah KAK/TOR merupakan hasil kegiatan yang menujukkan sejauh mana efektivitas program yang dilaksanakan hal ini berkontribusi pada misi “Mengembangka n sistem inovasi dan teknologi daerah” Dalam kegiatan ini, mengandung nilai Akuntabilitas dan komitmen mutu, hal ini akan menguatkan Nilai di Balitbangda yakni Akuntabilitas.
  • 28.