Knowledge-Sharing-Sosialisasi-Policy-Brief-di-Sekretariat-Jenderal-DPR-RI-1595915738.pdf

1. POLICY BRIEF
AKSI UNTUK TRANSFORMASI SETJEN DPR RI
Tahun 2020-2024
Oleh
Inspektur Utama
Jakarta, Juli 2020
Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal DPR RI

2. “
Sistematika Paparan
1. Hakikat Reformasi Birokrasi, Quick Win dan Sistem Pendukung
2. Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024
3. Catatan KemenPAN RB terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Penilaian Implementasi Reformasi Birokrasi 2020
5. Hasil Antara Penilaian RB Pada Masing-Masing Area Perubahan
6. Rekomendasi Perbaikan Prioritas Pada Masing-Masing Area
Perubahan
7. Penutup

3. 3
HAKIKAT REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PERUBAHAN LINGKUNGAN
Reformasi Sekretariat
Jenderal merupakan
proses pembaharuan yang
dilakukan secara bertahap
dan berkelanjutan,
menghindari sejauh
mungkin tindakan yang
bersifat radikal dan
revolusioner.
A
P
1
A
P
2
A
P
3
A
P
4
A
P
5
A
P
6
A
P
7
A
P
8
SUPPORTING
Keahlian, Administrasi
& Teknis
MASYARAKAT/PUBLIK
DPR RI
FUNGSI LEGISLASI,
ANGGARAN DAN
PENGAWASAN SERTA
DIPLOMASI LUAR NEGERI
Dinamika Politik, Arah RB Nasional,
Perkembangan Ilmu Pengetahuan & IT

4. Keluaran atau hasil akhir dari program ini adalah perbaikan
business process produk utama (core business)
Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan
DPR RI (Parliament trust building) kepada Sekretariat Jenderal
Program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang
terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business)
Hasil perubahan dapat dengan mudah terlihat dan
manfaatnya dapat dirasakan oleh Anggota Dewan
dan Masyarakat
Merupakan jawaban nyata dari keluhan Anggota DPR dan
Ketidakpuasan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal.
4

5. QUICK WIN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
5
Identifikasi
terhadap area-area
yang paling
kritikal/
bermasalah
Menetapkan
2-5 Program
Percepatan
Menyampaikan
rancangan
pelaksanaan
penyelesaian
Program
Percepatan
• Bersentuhan Langsung Dengan Kebutuhan peningkatan kinerja Dewan
• Merupakan Tupoksi Yang Berupa Keluaran/Produk Utama Lembaga/Sekretariat
Jenderal
• Dapat Diselesaikan Dalam Jangka Waktu < 12 Bulan Dan Dengan Menggunakan
Sumberdaya Yang Ada
Mencakup:
1. Data atau fakta yang menjadi latar
belakang program percepatan,
2. Hasil akhir yang ingin dicapai,
3. Metode atau pendekatan yang akan
digunakan,
4. Rencana pelaksanaan (detail aktivitas dan
waktu),
5. Keluaran dari masing-masing program
percepatan, penanggungjawab, dan
6. Sumberdaya yang diperlukan.

6. QUICK WIN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
6
PEMBUATAN
RISALAH
RAPAT
PEMBUATAN
CATATAN
RAPAT
REKOMENDASI 1:
Pembuatan
Risalah Rapat Dan
Catatan Rapat

7. SEKRETARIAT
JENDERAL DPR
RI
KELOMPOK
PAKAR ATAU
TIM AHLI
Undang-undang
Nomor 17 Tahun
2014 tentang MD3
sebagaimana telah
diubah dengan UU
42/2014 dan
2/2018
Pasal 416, 417 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
• Pasal 415 ayat (1), dan (2) bahwa pegawai Sekretariat Jenderal
DPR terdiri atas PNS dan pegawai tidak tetap. Ketentuan
mengenai manajemen kepegawaian DPR diatur dengan Peraturan
DPR yang dibahas Bersama dengan Pemerintah.
• Pasal 75 ayat (4) DPR menetapkan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran DPR.
DPR RI
Fungsi Legislasi, Anggaran dan
Pengawasan yang dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat dan juga
untuk mendukung upaya Pemerintah
dalam melaksanakan politik luar
negeri sesuai dengan UU
SISTEM PENDUKUNG DPR RI
REKOMENDASI 2:
Penyusunan Peraturan Dewan tentang Pertanggungjawaban
Anggaran DPR dan Manajemen Kepegawaian DPR 7
1
Transparansi
Mudah diakses informasi berkaitan dengan
kegiatan semua Alat Kelengkapan DPR
(AKD)
2
Teknologi Informasi
Penggunaan Teknologi Informasi untuk
membuka akses bagi masyarakat memperoleh
informasi melalui website dan media sosial.
3
Representasi
Lembaga perwakilan rakyat yang
memperjuangkan aspirasi rakyat.

8. 8
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

9. 9
BEBERAPA CATATAN
EVALUASI KEMENPAN-RB
BERSIFAT
PROYEK
1 2
TIDAK MENGACU
PADA AKAR
PERMASALAHAN
3
TIDAK TERINTEGRASI
4
FUNGSI
PENGAWASAN
TIDAK OPTIMAL
REFORMASI Birokrasi masih dianggap
sebagai penugasan semata, belum melekat
pada pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menyelenggarakan pelatihan Agen Perubahan
dan monitoring evaluasi atas Rencana Aksi
Reformasi Brokrasi
Assesment pegawai sudah berbasis aplikasi
(e-assessment)
Rumusan Indikator Kinerja Individu tidak
selaras dengan rumusan Penilaian Kinerja
Individu yang dituangkan dalam SKP
Upaya penguatan integritas aparatur semakin
membaik yang ditunjukkan dengan
pengajuan dua unit Zona Integritas.
Kebijakan penanganan Benturan
Kepentingan di setiap unit kerja perlu
ditingkatkan
EVALUASI SETJEN DPR RI

10. PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 2020
10
Indeks Arsip
61,30
Indeks Pengelolaan
Keuangan
Indeks
Pengelolaan Aset
MANAJEMEN
PERUBAHAN
Indeks Sistem
Merit
Indeks
Profesionalitas ASN Indeks
Reformasi
Hukum
Indeks
Kualitas
Kebijakan
Indeks
Kelembagaan
72,87
Kepatuhan
Pelayanan
Publik
Indeks
Inovasi
Indeks
Pelayanan
Publik
Maturitas
SPIP 3,18
Indeks
SIN
Indeks
Risiko
Kapabilitas APIP
(IACM)
3 DC
Indeks
Perencanaan
1
2
3
4
6
7
8
5
Indeks
SPBE 2,49
Indeks PBJ
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
10%
Kinerja
Organisasi
10%
Kualitas
Pelayanan
Publik
10%
Pemerintahan
Bersih,
Bebas KKN
10%
Opini BPK: WTP
Nilai SAKIP:
64,60
IKPK: 3,46
IPAK: 3.68
❖ Survei Internal
Organisasi
❖ Capaian Kinerja
❖ Kinerja Lainnya
Indeks Kepemimpinan
Perubahan
HASIL ANTARA (10%)

11. HASIL ANTARA AP-1 MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
INDEKS KEPEMIMPINAN PERUBAHAN
1 Pada Tahun 2020
Indeks ini belum digunakan
dalam penilaian RB karena
belum ada instrumen baku
yang dapat
menggambarkan hasil
antara.
Setiap Pimpinan adalah ROLE
MODEL
11

12. 12
1
3
4
2
RELIGIUS
AKUNTABEL
PROFESIONAL
INTEGRITAS
Internalisasi
Budaya Kerja
Sosialisasi Budaya
Kerja, tidak hanya di
forum formal tapi
juga melalui social
media
Menyusun Indikator
Perilaku Nilai-Nilai
Budaya Kerja
Fokus Perbaikan
REKOMENDASI 3:
Sosialisasi masif ke seluruh Pegawai Setjen DPR terhadap Persekjen Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setjen DPR RI, utamanya nilai-nilai organisasi Setjen
DPR RI untuk membangun budaya baru organisasi.
HASIL ANTARA AP-1 MANAJEMEN PERUBAHAN

13. 13
HASIL ANTARA AP-2 DEREGULASI KEBIJAKAN
DEREGULASI KEBIJAKAN
2
INDEKS REFORMASI HUKUM
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
Pada Tahun 2020
Indeks ini belum
digunakan dalam
penilaian RB karena
belum ada instrumen
baku yang dapat
menggambarkan hasil
antara.
Kedepan, Instansi yang menjadi leading untuk
pengukuran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.
Kedepan, Instansi yang menjadi leading untuk
pengukuran ini adalah LAN.
PERATURAN PERUNDANGAN
Untuk memayungi legalitas setiap
pelaksanaan aktivitas organisasi dan
menjamin peraturan tersebut selaras
dan tidak bertentangan
dengan peraturan lain

14. 14
HASIL ANTARA AP-3 PENATAAN DAN
PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
INDEKS KELEMBAGAAN
3
Tujuannya untuk mewujudkan
organisasi pemerintah yang
tepat fungsi, tepat proses,
dan tepat ukuran
PERMENPAN 20 TAHUN 2018 (Pedoman Evaluasi Kelembagaan
Instansi Pemerintah)
1
merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan
evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien
INSTANSI PENGAMPU
KEMENTERIAN
PAN-RB
• Kompleksitas • Keselarasan (alignment)
antara strategi organisasi dengan visi, tujuan,
dan misi organisasi.
ASPEK STRUKTUR ASPEK PROSES
4
• Formalisasi
aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan
komunikasi dibakukan (konsistensi dan
koordinasi)
6
• Sentralisasi
kewenangan (authority) dalam pengambilan
keputusan-keputusan organisasi berada pada
manajemen tingkat tinggi.
1
5
• Tata Kelola dan Kepatuhan
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi (kemandirian), dan kewajaran
7
• Perbaikan dan Peningkatan Proses 2
• Manajemen Risiko 2
• Teknologi Informasi
Total 30 Indikator
3

15. 15
Peringkat
Komposit:
72,87
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kompleksitas
Formalisasi
Sentralisasi
Alignment
Governance and
Compliance
Perbaikan dan
Peningkatan Proses
Manajemen Risiko
Teknologi Organisasi
IT
GRAFIK RADAR
Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan
Tahun 2018
What’s
next?
REKOMENDASI 4 :
HASIL ANTARA AP-3 PENATAAN DAN
PENGUATAN ORGANISASI
Perbaikan berkelanjutan Aspek Struktur dan
Aspek Proses, serta unsur-unsur di dalamnya.

16. 16
HASIL ANTARA AP-4 PENATAAN TATA LAKSANA
PENATAAN TATALAKSANA
4
01 Indeks Arsip
Masih perlu ditingkatkan dari nilai yang diperoleh saat ini, yaitu 61,3
dengan kategori B (Baik) dari skala tertinggi 100
02 Indeks SPBE
Masih perlu ditingkatkan dari nilai yang diperoleh saat ini, yaitu 2,49
dengan kategori Cukup dari skala tertinggi 5
03 Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Belum melakukan pengisian pada aplikasi penilaian maturitas UKPBJ
pada laman https://siukpbj.lkpp.go.id/
04 Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran
Setjen DPR telah meningkatkan raihan prestasi Nilai IKPA sebesar
93,41 pada Tahun 2019
05 Indeks Pengelolaan Aset
Belum ada pedoman penilaian terhadap Indeks Pengelolaan Aset

17. 17
PENATAAN TATALAKSANA – INDEKS ARSIP
4
1. Kebijakan
2. Pembinaan
3. Pengelolaan Arsip Dinamis
Sesuai dengan PERATURAN ANRI Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Pengawasan Kearsipan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan
arsip dengan baik, penerapan budaya tertib arsip yang
berkesinambungan sesuai kaidah, prinsip, & standar kearsipan serta
peraturan perundang-undangan.
Kondisi yang diinginkan (Target) Indeks Arsip meningkat
Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Terhadap Aspek Penilaian dan
Pengawasan Sistem Kearsipan, meliputi:
4. Sumber Daya Kearsipan
REKOMENDASI 5
Menyusun Persekjen tentang Pengelolaan Kearsipan
mengacu pada Peraturan ANRI 6/2019,
Pemenuhan Arsip/Domumentasi Risalah Rapat Periode 2014-2019
HASIL ANTARA AP-4 PENATAAN TATA LAKSANA

18. 18
PENATAAN TATALAKSANA – INDEKS SPBE
4
Kondisi yang diinginkan (Target) Indeks SPBE meningkat
Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan Indeks SPBE, antara lain
meningkatkan kualitas dari komponen penilaian sebagaimana termaktub dalam Permenpan
5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Domain Aspek Penilaian
Domain 1 – Kebijakan Internal
SPBE
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Kebijakan Internal Layanan SPBE
Domain 2 – Tata Kelola SPBE Kelembagaan
Strategi dan Perencanaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Domain 3 – Layanan SPBE Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Skala
5
REKOMENDASI 6
Pemenuhan Eviden Hasil Rekomendasi Penilaian SPBE
untuk mencapai minimal Level 3
HASIL ANTARA AP-4 PENATAAN TATA LAKSANA

19. 19
PENATAAN TATALAKSANA – INDEKS PENGELOLAAN PBJ
4
Kondisi yang diinginkan (Target) Indeks PBJ berada di Level 3 (Proaktif)
Rekomendasi : Pemenuhan Eviden Penilaian LKPP untuk mencapai tingkat
kematangan ULP minimal Level 3
Model Kematangan UKPBJ
REKOMENDASI 7
HASIL ANTARA AP-4 PENATAAN TATA LAKSANA

20. 20
PENATAAN TATALAKSANA – KEMATANGAN ULP LEVEL 3
4
REKOMENDASI 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Menetapkan Nilai Organisasi dan Internalisasi ke seluruh pegawai
SOP Pemilihan Penyedia
SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
SOP Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pengembangan kompetensi pegawai dan pola perencanaannya
Target Kinerja ULP
Identifikasi Risiko dan Rencana Mitigasi Risiko
Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi SOP
manajemen informasi
Perencanaan Kegiatan ULP terstandar
11 Prosedur Pengawasan Kabag ULP
12 Memiliki Sarana dan Prasarana terstandar
HASIL ANTARA AP-4 PENATAAN TATA LAKSANA

21. 21
ULP DAN LPSE
UKPBJ
1. Tugas UKPBJ:
a. pengelolaan pengadaan
barang/jasa;
b. pengelolaan LPSE;
c. pembinaan SDM dan
kelembagaan PBJ;
d. pelaksanaan pendampingan,
konsultasi, dan/atau bimbingan
teknis; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh/menteri/kepala
lembaga/kepala daerah.
2. UKPBJ berbentuk struktural dan
ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi LPSE dapat dilaksanakan
oleh unit kerja terpisah.
(psl. 75)
1. ULP adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang
bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit
yang sudah ada. (psl. 1)
2. LPSE dibentuk untuk memfasilitasi
ULP/Pejabat Pengadaan dalam
melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik
yang sekurang-kurangnya meliputi
pelayanan:
a. Administrator sistem elektronik;
b. Unit registrasi dan verifikasi
pengguna; dan
c. Unit layanan pengguna.
(psl. 111)
REKOMENDASI 8
Perbaikan dan Penajaman Tugas dan Fungsi Bagian Layanan Pengadaan
HASIL ANTARA AP-4 PENATAAN TATA LAKSANA

22. 22
Reformasi Birokrasi Area Penataan Sistem Manajemen Aparatur
Kriteria Keberhasilan
NO HASIL ANTARA KRITERIA KEBERHASILAN
1 Indeks Profesionalitas ASN
PERATURAN MENPAN RB NOMOR 38 TAHUN 2018
(Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)
PERATURAN BKN NOMOR 8 TAHUN 2019 (Pedoman Tata
Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)
Seluruh ASN Setjen DPR memiliki
kualitas sikap serta derajat
pengetahuan dan keahlian yang tinggi
untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan
sesuai standar dan persyaratan yang
ditentukan.
2 Indeks Sistem Merit
PERATURAN MENPAN RB NOMOR 40 TAHUN 2019
(Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN)
PERATURAN KASN NOMOR 5 TAHUN 2017 (Penilaian Mandiri
Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah)
Penerapan sistem merit yang kredibel
dalam aspek-aspek manajemen ASN.
HASIL ANTARA AP-5 MANAJEMEN SDM APARATUR
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
5

23. 23
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
5
Kompetensi 40%
Kualifikasi 25%
4
Dimensi
Area kunci yang dianggap penting dan wajib ada :
Indeks Profesionalitas ASN
Kinerja 30%
Disiplin 5%
HASIL ANTARA AP-5 MANAJEMEN SDM APARATUR
Target
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada
Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

24. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
20%
10%
25%
10%
15%
10%
5%
5%
Aspek Penilaian Indeks Sistem Merit dan Bobotnya
Target
5
Perencanaan Kebutuhan
Pengadaan
Pengembangan Karier
Promosi dan Mutasi
Manajemen Kinerja
Penggajian,
Penghargaan,
dan Disiplin
Perlindungan dan Pelayanan
Sistem Informasi
Kategori
4
24
HASIL ANTARA AP-5 MANAJEMEN SDM APARATUR

25. 25
1. Pembaharuan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang
kredibel.
2. Merevisi Standar Kompetensi Pegawai.
3. Menyusun kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
dengan metode Balanced Scorecard (BSC).
4. Penerapan (implementasi) sistem Balanced Scorecard (BSC)
dalam penetapan IKU perorangan, penetapan target, dan
pengukuran kinerja pegawai.
5. Membangun sistem informasi manajemen ASN yang andal
untuk pengukuran/tinjauan kinerja pegawai.
6. Membentuk Tim Penilai Kinerja, membangun dialog kinerja
(Performance Dialogue), dan melaksanakan kebijakan
Performance Based Incentives.
7. Menyusun Talent Mapping, Succession & Career Planning.
8. Melakukan audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan
nasional.
REKOMENDASI 9
HASIL ANTARA AP-5 MANAJEMEN SDM APARATUR

26. 26
9. Membentuk Assessment Center dan merekrut pejabat
fungsional Assessor SDM Aparatur untuk melakukan
penilaian kompetensi manajerial bagi seluruh pegawai.
10. Melaksanakan assessmen/penilaian kompetensi bagi seluruh
pegawai Setjen DPR.
11. Menyelenggarakan diklat yang berkontribusi pada
peningkatan kompetensi dengan memperhatikan ketentuan
pemenuhan 20 jam per tahun untuk setiap PNS.
12. Melaksanakan Training Need Analysis (TNA).
13. Melaksanakan diklat, pembinaan (Coaching), dan Mentoring
berbasis penilaian kompetensi dan penilaian kinerja.
14. Melakukan integrasi sistem informasi pegawai dan sistem
informasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan
kompetensi pegawai.
REKOMENDASI 9
HASIL ANTARA AP-5 MANAJEMEN SDM APARATUR

27. 27
HASIL ANTARA AP-5 MANAJEMEN SDM APARATUR
Tahapan Pengembangan Sistem Informasi Kinerja ASN

28. 28
HASIL ANTARA AP-6 PENGUATAN AKUNTABILITAS
PENGUATAN AKUNTABILITAS
6
INDEKS PERENCANAAN
Indeks ini diukur oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional
REKOMENDASI 10
Pada Tahun 2020
Indeks ini belum digunakan dalam
penilaian RB karena belum ada
instrumen baku yang dapat
menggambarkan hasil antara.
1
2
3
PERATURAN SEKJEN
TENTANG SAKIP
IMPLEMENTASI
SINCAN
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
✓ Standar Harga tepat guna,
✓ ToR, RAB, Action Plan, Cash
Planning
✓ Pemahaman Bagan Akun
Standar/Jenis Belanja

29. 29
Dokumen AKIP (Renstra, IKU, PK, dan LAK telah
disusun secara formal dan disampaikan ke
esr.menpan.go.id walaupun belum seluruh unit
kerja
Budaya kerja belum tumbuh pada setiap
jenjang manajerial. Belum ada reviu atas
capaian kinerja secara berkala
Kinerja secara berjenjang pada setiap level
satuan kerja/Cascading belum
menggambarkan keselarasan kinerja antara
sasaran kinerja atasan dengan bawahannya
Evaluasi internal terhadap penerapan SAKIP unit
kerja masih belum memberikan hasil yang
maksimal untuk mendorong perbaikna
akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja.
EVALUASI
INTERNAL
REKOMENDASI 11 Penyusunan Revisi Peraturan Sekjen tentang SAKIP
HASIL ANTARA AP-6 PENGUATAN AKUNTABILITAS

30. 30
Terus mendorong pembangunan Budaya Kinerja dengan meningkatkan keselarasan
kinerja di setiap level organisasi, kualitas ukuran kinerja, proses bisnis yg mendasari
pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM untuk mewujudkan performance based
organization
Melakukan analisis hubungan/turunan kinerja dari Sekretaris Jenderal ke unit kerja
dibawahnya sampai unit kerja terkecil, sampai ke level individu sehingga terbentuk
pohon kinerja Sekretariat Jenderal. Berdasarkan pohon kinerja dilakukan reviu untuk
mempertajam ukuran kinerja sebagai bahan penilaian kinerja individu
Mengembangkan aplikasi teknologi informasi e-kinerja, sehingga dapat
mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai
media dalam melakukan reviu capaian kinerja secara berkala
Meningkatkan KOMITMEN seluruh unit kerja sampai level terkecil utk mengoptimalkan
pelaksanaan monev capaian kinerja secara berkala sebagai dasar pemberian reward and
punishment
Meningkatkan kualitas EVALUASI implementasi sistem AKIP dan memastikan tindak
lanjut atas rekomendasi/perbaikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja
HASIL ANTARA AP-6 PENGUATAN AKUNTABILITAS

31. 31
HASIL ANTARA AP-7 PENGUATAN PENGAWASAN
PENGUATAN PENGAWASAN
7
Maturitas SPIP Kapabilitas APIP
Indeks SIN Indeks Risiko
3,18 3 DC
Pada Tahun 2020
Indeks SIN dan Indeks Risiko ini belum digunakan dalam
penilaian RB karena belum ada instrumen baku yang dapat
menggambarkan hasil antara.

32. 32
Gratifikasi
Penerapan SPIP
Pengaduan Masyarakat
Whistle-Blowing System
Pembangunan Zona Integritas
Penangan Benturan Kepentingan
Kapabilitas APIP
• Kebijakan penanganan
gratifikasi
• Telah dilakukan public
campaign
• Implementasi
penanganan gratifikasi
• Evaluasi atas kebijakan
penanganan gratifikasi
• Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
• Telah disusun
kebijakan pengaduan
masyarakat
• Telah terdapat Whistle
Blowing System
• Sosialisasi Whistle
Blowing System
• Implementasi Whistle
Blowing System
• Evaluasi Whistle Blowing
System
• Tindak lanjut hasil
evaluasi Whistle Blowing
System
• Maturitas SPIP
Level 3
• Telah
disusun
kebijakan
penanganan
benturan
kepentingan
• Indeks Internal Audit Capability
Model (IACM) Level 3 DC
• Pencanangan
zona integritas
• Penetapan Unit
yang menjadi
zona integritas
• Evaluasi atas
zona integritas
HASIL ANTARA AP-7 PENGUATAN PENGAWASAN

33. 33
REKOMENDASI
12
Identifikasi Benturan Kepentingan
Penyelesaian Areas Of Improvement
dan Management Letter IACM
Penguatan Manajemen Risiko
Pemenuhan Eviden Telaah Sejawat
(Peer Review)
HASIL ANTARA AP-7 PENGUATAN PENGAWASAN

34. 34
HASIL ANTARA AP-8 PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
8
▪ Penilaian Tingkat Kepatuhan
Terhadap Standar
Pelayanan Publik sesuai
Undang-Undang 25 Tahun
2009
Pengukuran berdasarkan pendapat
masyarakat mengenai ide kreatif,
tindakan baru yang berbeda dari
yang ada sebelumnya, terobosan,
proses, atau hasil pengembangan,
pemanfaatan/mobilisasi
pengetahuan, keterampilan dan
pengalaman untuk menciptakan
atau memperbaharui produk,
proses, atau sistem yang baru,
yang memberikan nilai tambah
terhadap pemenuhan kebutuhan
pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan
penduduk.
Indeks ini digunakan untuk
mengukur kinerja pelayanan
publik di lingkungan
kementerian, Lembaga, dan
pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan aspek:
(1) Aspek Kebijakan Pelayanan
(2) Aspek Profesionalisme SDM
(3) Aspek Sarana Prasarana
(4) Aspek Sistem Informasi
Pelayanan Publik
(5) Aspek Konsultasi dan
Pengaduan
(6) Aspek Inovasi
INDEKS KEPATUHAN
PELAYANAN PUBLIK
INDEKS INOVASI
INDEKS PELAYANAN
PUBLIK

35. 35
Mempublikasikan Maklumat
Pelayanan agar dapat
diketahui oleh publik dan
Anggota Dewan melalui
media sosial, website,
banner, leaflet, poster,
brosur, dsb.
Maklumat Pelayanan
Mempublikasikan Standar
Pelayanan yang telah
ditetapkan agar dapat
diketahui oleh publik dan
pengguna layanan
(Anggota Dewan).
Standar Pelayanan
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelayanan Publik pada unit-
unit yang
menyelenggarakan
pelayanan publik.
Laporan
Pelaksanaan Survey
Kepuasan Pengguna
Layanan secara periodik
dengan mengacu pada
Permenpan 14 Tahun 2017.
Survey Kepuasan Publik
REKOMENDASI 13
Penyusunan/Revisi Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan (ISO),
Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan Publik, dan
Survei Pelayanan Instansi maupun Unit Kerja
HASIL ANTARA AP-8 PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

36. Memisahkan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada
Dewan dan yang ditujukan kepada Kesekjenan.
Mengidentifikasi bentuk layanan publik Setjen DPR dengan
urutan skala prioritas (mengacu pada definisi “publik”) :
Anggota Dewan, Mitra Kerja, dan Masyarakat.
Melakukan penguatan pelayanan publik berbasis teknologi
informasi dan mengembangkan inovasi dalam menciptakan
aplikasi yang lebih mutakhir serta sarat manfaat.
Menetapkan Standar Pelayanan Publik bagi tiap-tiap unit kerja
di Sekretariat Jenderal DPR yang melakukan fungsi pelayanan
publik, dengan urutan skala prioritas (mengacu pada definisi
“publik”) Anggota Dewan, Mitra Kerja, dan Masyarakat.
36
REKOMENDASI 14
HASIL ANTARA AP-8 PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

37. Memonitoring tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil survei.
Melakukan perbaikan layanan berdasarkan survei kepuasan
pengguna layanan.
Menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap layanan
Setjen DPR setiap tahun.
Membangun budaya pelayanan bagi para pelaksana
pelayanan.
37
REKOMENDASI 14
HASIL ANTARA AP-8 PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

38. Langkah
Strategis
PENUTUP
38
Membangun Komitmen Pimpinan di setiap
tingkatan akan kebutuhan RB.
01
RB merupakan kebutuhan organisasi yang
perencanaanya dituangkan dalam Renstra
Setjen DPR.
02
Internalisasi dan sosialisasi program dan kegiatan
RB secara masif kepada seluruh pegawai.
03
Mengoptimalkan Agen Perubahan untuk percepatan
terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.
04
Sumber daya termasuk dukungan anggaran difokuskan
untuk pelaksanaan RB.
05
Optimalisasi Pembangunan/Pengembangan IT untuk e-Gov
dan e-Parliament.
06
Penyempurnaan Roadmap RB 2020-2024 menyesuaikan
dengan LKE PMPRB 2020.
07

39. 39
Ittama.dpr.go.id Ittama@dpr.go.id
Ittamadpr
Ittamadpr
Ittamadpr
@IttamaDPR