Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Materi Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis
3. Penerjemahan/Penyaduran Buku Barang/Jasa
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Pengembanngan Profesi dan Penunjang PPBJ.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Kegiatan, Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Merincikan Kegiatan Penunjang atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ
Menjelaskan tentang Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti pihak-pihak yang terlibat dan proses penilaian angka kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABEL MANAJEMEN PENGADAAN
1.
2. VISI DAN MISI
KABUPATEN
MEMPAWAH
“Menjadikan
Kabupaten Mempawah
Cerdas, Mandiri, dan
Terdepan”
V I S
I
M I S I
1. Menciptakan sistem pelayanan publik yang
cepat, profesional, dan efisien
2. Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun plus
beasiswa bagi putra dan putri terbaik daerah
untuk melanjutkan ke Pendidikan tinggi
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang
bermutu bagi masyarakat
4. Membangun infrastruktur publik yang memadai
dan efektif secara merata
5. Menumbuh dan mengembangkan
perekonomian desa gina menciptakan
kemandirian masyarakat desa.
3. RUANG LINGKUP TUGAS
PESERTA
1. Menyusun sasaran kinerja pegawai sebagai rencana kerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
2. Melaksanakan inventarisasi perencanaan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang–
undangan agar terselenggaranya pemilihan penyedia barang/jasa secara efektif, efesien dan transparansi;
3. Menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan agar terselenggaranya pemilihan penyedia barang/jasa secara efektif, efesien dan transparansi;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar terselenggaranya pemilihan
penyedia barang/jasa secara efektif, efesien dan transparansi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan atasan untuk pelaksanaan tugas.
5. GAGASAN ISU
NILAI
Rangking
A P K L Total
Belum adanya penampungan saran, kritik dan penilaian
dari pihak eksternal mengenai pelayanan pengadaan
barang dan jasa
3 2 3 3 11 III
Belum adanya standar pengarsipan dokumen pemilihan di
Bagian PPBJ Setda Kab. Mempawah
3 3 2 4 12 II
Perlengkapan kantor belum terinventarisasi dengan baik 2 2 2 2 8 V
Belum adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3 3 2 2 10 IV
Belum Optimalnya Kematangan UKPBJ di Kabupaten
Mempawah
4 3 3 3 13 I
Menentukan ISU
ANALISA ISU
DENGAN METODE
APKL :
• Aktual
• Problematik
• Khalayak
• Layak
7. KEMATANGAN UKPBJ
BAGAIMANA CARA MEMASTIKAN BAHWA
SEBUAH UKPBJ SUDAH MENJADI PUSAT
KEUNGGULAN PENGADAAN
BARANG/JASA ?
ESENSI
INISIASI
PROAKTIF
STRATEGIS
UNGGUL
Kriteria UKPJB
sebagai pusat
keunggulan
Pengadaan
Barang/Jasa
direfleksikan
pada level
Proaktif
10. MASALAH POKOK
NILAI
Rangking
U S G Total
Belum ada yang domain yang mencapai tingkat
kematangan level Proaktif
3 3 4 19 III
Ketidaksesuaian bukti dukung yang diunggah pada
Domain Proses, Variabel Manajemen Pengadaan
4 4 4 12 I
Belum dipenuhinya bukti dukung pada Domain Proses,
Variabel Manajemen Penyedia dan Variabel Manajemen
Kinerja
4 3 4 11 II
Masalah penyebab isu
ANALISA MASALAH
DENGAN METODE
USG:
• Urgency
• Seriousness
• Growth
11. ISU PRIORITAS
Belum Optimalnya Kematangan UKPBJ di
Kabupaten Mempawah
PENYEBAB UTAMA
Ketidaksesuaian bukti dukung yang diunggah
pada Domain Proses, Variabel Manajemen
Pengadaan
GAGASAN PEMECAHAN MASALAH
Upaya Peningkatan Kematangan UKPBJ dengan Pemenuhan Bukti Dukung Variabel
Manajemen Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Mempawah
12. DAMPAK
• UKPBJ Kabupaten Mempawah tidak bisa akan
mencapai tingkat kematangan level 3 atau Proaktif
• Dianggap gagal dalam pengembangan sistem
Pengadaan yg efisien dan bebas korupsi
• UKPBJ Kabupaten Mempawah tidak bisa
menyelenggarakan proses Pengadaan Barang/Jasa
14. Berkonsultasi kepada mentor, coach, dan Kabag PPBJ
9 – 12 April 2021
1. Mengatur jadwal dan membuat janji dengan Mentor, Coach, dan Kabag
2. Menyediakan bahan yang akan dikonsultasikan
3. Menyediakan ruangan untuk konsultasi
4. Menemui mentor dan Kabag sesuai waktu yang telah disepakati
5. Menyampaikan maksud konsultasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi
6. Mendengarkan penyampaian arahan dari mentor dan Kabag
7. Mencatat resume arahan dari mentor dan Kabag
8. Meminta persetujuan hasil resume
9. Menghubungi coach melalui whatsapp
10. Menyampaikan hasil resume kepada coach
11. Meminta pendapat dan persetujuan dari coach tentang hasil resume
N
I
L
A
I
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
• Etika
• Kerjasama
• Efisiensi
M
I
S
I
Menciptakan sistem
pelayanan publik yang
cepat, professional, dan
efisien
A : tanggung jawab, kejelasan target
N : menghormati
E : sopan, hormat
K : efisien
A : disiplin
N
I
L
A
I
D
A
S
A
R
A
S
N
TA
H
A
P
A
N
K
E
G
I
ATA
N
O
U
T
P
U
T
• Resume hasil
konsultasi
• Foto Dokumentasi
15. Mengevaluasi bukti dukung yang tidak sesuai ketetuan
12 – 15 April 2021
1. Mencari aturan terkait tentang Kematangan UKPBJ
2. Mencari ketidaksesuaian SOP Persiapan Pengadaan dan SOP Pemilihan
eksisting dengan ketentuan yang berlaku
3. Mendiskusikan hasil evaluasi SOP dengan mentor dan tim POKJA
4. Mencatat arahan dari mentor dan tim POKJA saat diskusi
N
I
L
A
I
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
• Informasi
• Tanggungjawab
M
I
S
I
Menciptakan sistem
pelayanan publik yang
cepat, professional, dan
efisien
A : tanggung jawab, kejelasan target
N : kerjasama, amanah, kerja keras
E : integritas, cermat, taat peraturan perundang
K : efisien, orientasi mutu
A : berani, tanggungjawab
N
I
L
A
I
D
A
S
A
R
A
S
N
T
A
H
A
P
A
N
K
E
G
I
A
T
A
N
O
U
T
P
U
T
• Peraturan-
peraturan terkait
• Data
ketidaksesuaian
bukti dukung
• Foto dokumentasi
16. Membuat usulan perbaikan Standar operasional Prosedur
Persiapan Pengadaan
15 – 22 April 2021
1. Mencari format baku SOP Persiapan Pengadaan
2. Membuat usulan SOP Persiapan Pengadaan
3. Mencetak usulan SOP Persiapan Pengadaan
4. Menyampaikan usulan SOP Persiapan Pengadaan pada mentor dan
Kepala Bagian
5. Membahas hasil usulan SOP Persiapan Pengadaan pada mentor dan
Kepala Bagian
6. Mengajukan usulan SOP untuk disetujui atau diberi paraf dari Kabag
N
I
L
A
I
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
• Integritas
• Kualitas (Mutu)
• Tanggungjawab
• Efisiensi
• Informasi
M
I
S
I
Menciptakan sistem
pelayanan publik yang
cepat, professional, dan
efisien
A : tanggung jawab, konsisten
N : amanah
E : cermat, integritas
K : orientasi mutu
A : berani, mandiri
N
I
L
A
I
D
A
S
A
R
A
S
N
T
A
H
A
P
A
N
K
E
G
I
A
T
A
N
O
U
T
P
U
T
• Usulan SOP
Persiapan
• SOP Persiapan
yang telah diparaf
Kabag
• Foto dokumentasi
17. Membuat usulan perbaikan Standar operasional Prosedur
Pemilihan
23 - 30 April 2021
1. Mencari format baku SOP Pemilihan
2. Membuat usulan SOP Pemilihan
3. Mencetak usulan SOP Pemilihan
4. Menyampaikan usulan SOP Pemilihan pada mentor dan Kepala Bagian
5. Membahas hasil usulan SOP Pemilihan pada mentor dan Kepala Bagian
6. Mengajukan usulan SOP untuk disetujui atau diberi paraf dari Kabag
N
I
L
A
I
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
• Integritas
• Kualitas (Mutu)
• Tanggungjawab
• Efisiensi
• Informasi
M
I
S
I
Menciptakan sistem
pelayanan publik yang
cepat, professional, dan
efisien
A : tanggung jawab, konsisten
N : amanah
E : cermat, integritas
K : orientasi mutu
A : berani, mandiri
N
I
L
A
I
D
A
S
A
R
A
S
N
T
A
H
A
P
A
N
K
E
G
I
A
T
A
N
O
U
T
P
U
T
• Usulan SOP
Pemilihan
• SOP Pemilihan
yang telah diparaf
Kabag
• Foto dokumentasi
18. Mengajukan usulan SOP Persiapan dan Pemilihan kepada
Sekretariat daerah
03 -07 mei 2021
1. Menyiapkan usulan SOP Persiapan dan Pemilihan
2. Menandai halaman yang perlu ditandatangani Sekda
3. Memasukkan berkas ke dalam map
4. Mengantar berkas ke Asisten II untuk diparaf
5. Mengantar berkas ke Ruangan Sekda untuk meminta tandatangan
N
I
L
A
I
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
• Etika
• Kualitas (Mutu)
• Keberhasilan
M
I
S
I
Menciptakan sistem
pelayanan publik yang
cepat, professional, dan
efisien
A : tanggung jawab, konsisten
N : menghormati keputusan, kerjakeras
E : cermat, taat perintah,
K : efektivitas
A : jujur, berani
N
I
L
A
I
D
A
S
A
R
A
S
N
T
A
H
A
P
A
N
K
E
G
I
A
T
A
N
O
U
T
P
U
T
• Usulan SOP yang
telah diparaf
Asisten II dan
ditandatangani
Sekda
• Foto dokumentasi
19. Mengisi Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ
10 - 25 mei 2021
1. Membuka laman Pengisian Mandiri Kematangan UKPBJ, variabel
Manajemen Pengadaan
2. Menyiapkan bukti dukung yang akan diunggah
3. Mengunggah bukti dukung yang telah disiapkan
4. Memastikan bukti dukung telah terunggah sempurna
5. Memastikan bukti dukung terverifikasi oleh sistem
N
I
L
A
I
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
• Kualitas (Mutu)
• Keberhasilan
M
I
S
I
Menciptakan sistem
pelayanan publik yang
cepat, professional, dan
efisien
A : tanggung jawab, konsisten
N : kerja keras
E : cermat
K : Orientasi pada mutu, efektif, efisien
A : Mandiri, tanggung jawab
N
I
L
A
I
D
A
S
A
R
A
S
N
T
A
H
A
P
A
N
K
E
G
I
A
T
A
N
O
U
T
P
U
T
• Terpenuhinya
bukti dukung
• Foto dokumentasi
• Tervefirikasinya
bukti dukung