Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

•

0 likes•490 views

Materi Pembentukan JFPPBJ MOOC Video Pembelajaran bisa ditonton di https://www.youtube.com/watch?v=LmU0N-ogzc8&list=PLGPZDR-Tb3CAhTJax5N3Woia1UDc-zSX4

Government & Nonprofit

Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

What's hot

Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung

bh4ja

Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf

Pemdes Seboro Sadang

Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa

Frans Dione

Paparan SLF 2018 Pemprov DKI

Rahmat Taufiq Sigit

5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016

Ninuk Hp

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Massaputro Delly TP

316397195 rab-siskeudes

Pajeg Lempung

Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

publicprocurementinstitute

Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda

Atit Damay

Tembusan Surat KOMNAS HAM 21 Desember 2012 kepada Walikota BogorTimMediaYasmin

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk

Hambali Nasuka

Sk penetapan tp.pkkAbdul Kohar

195191004 contoh-laporan-pendahuluan

Timey-ft Vytrhie

Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah

Lorentius Yudo Poerwoko

Kode administrasi surat

Firman Ahmad Fauzi

Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4

Nurul Angreliany

Contoh surat penawaran harga (sph)Irman Gapur

Format buku agendaAnugerah Dino Bhavati

Surat tugas survey sorong manokwari

Kunto Adji

Surat izin menggunakan tempatMuhamad Basuni

What's hot (20)

Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung

Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf

Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa

Paparan SLF 2018 Pemprov DKI

5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

316397195 rab-siskeudes

Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda

Tembusan Surat KOMNAS HAM 21 Desember 2012 kepada Walikota Bogor

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk

Sk penetapan tp.pkk

195191004 contoh-laporan-pendahuluan

Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah

Kode administrasi surat

Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4

Contoh surat penawaran harga (sph)

Format buku agenda

Surat tugas survey sorong manokwari

Surat izin menggunakan tempat

More from Nurul Angreliany

Pengantar Pengadaan

Nurul Angreliany

Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Nurul Angreliany

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ

Nurul Angreliany

Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ

Nurul Angreliany

SKHK JF PPBJ - Ahli Madya

Nurul Angreliany

SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang

Nurul Angreliany

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ

Nurul Angreliany

SKHK JF PPBJ - Ahli Muda

Nurul Angreliany

SKHK JF PPBJ Ahli Pertama

Nurul Angreliany

Materi 9 pengadaan khusus - versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus. Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.

Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM

Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya. Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah. Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.

Materi 6 persiapan pbj - versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.

Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan PBJ. Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani

Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia. Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah. Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono

Materi 3 pelaku pbj- versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah

Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa. Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc

Materi 1 ketentuan umum - versi 4

Nurul Angreliany

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ. Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Modul ini disusun oleh Yosi Febriani

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...

Nurul Angreliany

POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021

Nurul Angreliany

More from Nurul Angreliany (20)

Pengantar Pengadaan

Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ

Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ

SKHK JF PPBJ - Ahli Madya

SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ

SKHK JF PPBJ - Ahli Muda

SKHK JF PPBJ Ahli Pertama

Materi 9 pengadaan khusus - versi 4

Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)

Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4

Materi 6 persiapan pbj - versi 4

Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4

Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...

Materi 3 pelaku pbj- versi 4

Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4

Materi 1 ketentuan umum - versi 4

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...

POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021

Recently uploaded

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf

kemendagatang

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas

JOHANNESSIMANJUNTAK8

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Muh Saleh

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Muh Saleh

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada, sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas. Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023

Mirza Sohirin

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx

HasmiSabirin1

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx

TariHappie

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

gabatgibut09

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx

adilaks

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU

LtcLatif