Dokumen tersebut membahas tentang standar kualitas hasil kerja kegiatan tugas jabatan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan tugas-tugas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan jenjang jabatannya serta pedoman penilaian kinerja.

1. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan - 2022
PENGANTAR STANDAR KUALITAS
HASIL KERJA KEGIATAN TUGAS
JABATAN

2. SUSUNAN TUGAS JFPPBJ PADA LAMPIRAN I PERMENPANRB No. 29
TAHUN 2020
SUB UNSUR
URAIAN
KEGIATAN
/TUGAS
PELAKSANA TUGAS
A Perencanaan
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst
• Pengelola PBJ
Pertama
• Pengelola PBJ Muda
• Pengelola PBJ Madya
B Pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst
• Pengelola PBJ Pertama
• Pengelola PBJ Muda
• Pengelola PBJ Madya
C Pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst
• Pengelola PBJ Pertama
• Pengelola PBJ Muda
• Pengelola PBJ Madya
D Pengelolaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah
secara swakelola
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst
• Pengelola PBJ Pertama
• Pengelola PBJ Muda
• Pengelola PBJ Madya
Jenjang
Butir
Kegiatan
Pengelola PBJ
Pertama
29
Pengelola PBJ Muda 34
Pengelola PBJ Madya 32

5. SUSUNAN SKHK JFPPBJ PADA KEPDEP PPSDM LKPP TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DAN SKHK JFPPBJ
SKHK PENGELOLA PBJ PERTAMA
SUB UNSUR
URAIAN
KEGIATAN/
TUGAS
A Perencanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
B Pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
C Pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
D Pengelolaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah
secara swakelola
1. ….
2. ….
3. dst
SKHK PENGELOLA PBJ MUDA
SUB UNSUR
URAIAN KEGIATAN/
TUGAS
A Perencanaan
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
B Pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
C Pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
D Pengelolaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah
secara swakelola
1. ….
2. ….
3. dst
SKHK PENGELOLA PBJ MADYA
SUB UNSUR
URAIAN
KEGIATAN/
TUGAS
A Perencanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
B Pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
C Pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst
D Pengelolaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah
1. ….
2. ….
3. dst

6. Pengelola PBJ
POKJA PEMILIHAN
(Kedudukan: UKPBJ)
PEJABAT
PENGADAAN
(Kedudukan: UKPBJ;
Penugasan: Satker/OPD)
PPK
(Kedudukan: UKPBJ atau
Satker/OPD)
Penugasan Dalam JF PPBJ (1)
•Pasal 10 PermenPANRB No. 29/2020
•Bab IV Lampiran I PerLKPP No.7/2021

7. 7
STANDAR KOMPETENSI JF PPBJ
(PermenPANRB No. 52 Tahun 2020)
SKJ
PERENCANAAN
PENGADAAN
PENGELOLAAN
KONTRAK
PENGELOLAAN
PBJP SECARA
SWAKELOLA
PEMILIHAN
PENYEDIA
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah
Pengelolaan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara Swakelola
Tugas JF PPBJ
(Pasal 10 PermenPANRB No. 29/2020)

8. Jenjang Level
Metode Pemilihan Penyedia
Proses Pemilihan Metode Pemilihan
Pertama 2 Pengadaan Barang/Jasa
Sederhana
• Pengadaan Langsung
• Tender Cepat
• e-purchasing
• Pembelian
Muda 3 Pengadaan Barang/Jasa
Tidak Sederhana
• Tender
• Seleksi
• Penunjukan langsung
Madya 4 Proses Pengadaan
Barang/Jasa dengan
Persyaratan
Khusus/Spesifik
• Tender/Seleksi
Internasional
• Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana
KPBU
• Pekerjaan Terintegrasi
Pembedaan
Pekerjaan
JF PPBJ
Berdasarkan
Metode
Pemilihan

10. 6 Butir Kegiatan Pemilihan Penyedia Pengelola PBJ Muda dan Pengelola PBJ Madya
Yang Dibedakan Berdasarkan Penetap Pemenang (1)
1
2

11. 6 Butir Kegiatan Pemilihan Penyedia Pengelola PBJ Muda dan Pengelola PBJ Madya
Yang Dibedakan Berdasarkan Penetap Pemenang (2)
3
4
5

12. 6 Butir Kegiatan Pemilihan Penyedia Untuk Pengelola PBJ Muda dan Pengelola PBJ Madya
Yang Dibedakan Berdasarkan Penetap Pemenang (3)
6

13. Turun 2
Jenjang
Naik 1
Jenjang
*berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan
• Pengelola PBJ idealnya bekerja sesuai jenjang jabatannya.
• Pengelola PBJ dapat melaksanakan tugas beda jenjang dengan pertimbangan:
a. tidak terdapat/belum tersedia Pengelola PBJ yang mencukupi untuk melaksanakan tugas sesuai
dengan jenjang jabatannya; dan/atau
b. pemerataan beban kerja dan pengalaman kerja.
AK:
maksimal 100 %
AK:
maksimal 80 %
Tugas Beda Jenjang Pengelola PBJ*