Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
BUMDes merupakan organisasi ekonomi desa yang dikelola secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Organisasi pengelola BUMDes terdiri atas pengawas, penasehat, dan pelaksana operasional dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Prinsip Umum Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):
Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan
menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif,
emansipatif, transparansi, akuntable, dan
sustainable, dengan mekanisme member-base dan
self help yang dijalankan secara profesional, dan
mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk
membangun BUMDes diperlukan informasi yang
akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an,
termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan
peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang
dihasilkan.
4. Managemen Organisasi BUMDes
Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat
memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab,
dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang kemungkinkan setiap
jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang
kompeten di bidangnya.
Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)
Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke
dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik
memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan
efektif.
Menetapkan sistem koordinasi
BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi
yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam
organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan
pertanggunganjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.
Mendisain struktur organisasi
Penguatan dalam pendirian BUMDes
5. Managemen Organisasi BUMDes
Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan
pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan.
Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan
Dewan Komisaris
Menyusun bentuk aturan kerjasama
BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu,
diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan
aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga
keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak
pihak.
Menyusun desain sistem informasi
Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan
kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan
rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes
6. Managemen Organisasi BUMDes
Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu
menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan
adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.
Menyusun sistem administrasi dan pembukuan
Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para
pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya
mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat
bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
Menyusun rencana usaha (business plan)
Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara
musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar
pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan
bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke
dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya
adalah melakukan seleksi
Melakukan proses rekruitmen
7. Managemen Organisasi BUMDes
Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas- tugasnya, maka diperlukan adanya
sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat
dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes
menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang
didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari
banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian
insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar
kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan
pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola
BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang
untuk memenuhi kinerja yang diminta.
Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan
8. KARAKTERISTIK BUMDES
Karakter utama Badan Usaha Milik Desa
dibandingkan lembaga ekonomi lainnya
dapat dilihat dari beberapa aspek yakni :
(1) Tujuan pendirian;
(2) Kepemilikan;
(3) Permodalan;
(4) Jenis Usaha;
(5) Kelembagaan;
9. KARAKTERISTIK BUMDES
Bumdes merupakan unit
usaha yang dimiliki oleh
pemerintah sekaligus dimiliki
oleh masyarakat.
KEPEMILIKAN
Ketentuan permodalan dalam
Bumdes adalah 51%
Pemerintah dan 49%
masyarakat
PERMODALAN
Secara umum jenis usaha yang
dapat dikembangkan terdiri
dari tiga yakni sektor jasa,
sektor riil, dan pelayanan
pembinaan dan
pendampingan usaha. Sektor
jasa dalam hal ini termasuk
pelayanan jasa keuangan
JENIS USAHA
Kelembagaan meliputi
(1) peraturan perundangan;
(2) Legalitas;
(3) Organisasi Pengelola
KELEMBAGAAN
Mengembangkan potensi
sumberdaya desa untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat PAD
TUJUAN PENDIRIAN
10. Struktur
Organisasi
BumDes
01 Struktur Kelembagaan BUMDes
Struktur kelembagaan dalam BUMDes
02
Struktur Kekuasaan
Struktur dalam pengambilan keputusan
03
Struktur Organisasi
Struktur kelengkapan organisasi
12. 1. STRUKTUR KEKUASAAN
Struktur kekuasaan dalam BUMDes
adalah Musyawarah Desa/
Musyawarah Antar Desa
Struktur kekuasaan merupakan struktur dalam
pengambilan keputusan. Segala bentuk keputusan dalam
Bumdes wajib dilakukan dan ditetapkan dalam forum
musyawarah yakni musyawarah desa/ Musyawarah Antar
Desa
Apa saja yang dibicarakan dalam Musyawarah:
1. Pendirian Bumdes/Bumdes Bersama
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BUMDes. Penyusunan anggaran dasar ini
akan menjadi dasar hukum pendirian
BUMDes/Bumdesma.
3. Musyawarah membentuk struktur pengurus
BUMDes/Bumdesma dan masa jabatan pengurus
BUMDes/Bumdesma.
4. Menyusun rencana program kerja
BUMDes/Bumdesma.
5. Mengesahkan seluruh rangkaian acara,
termasuk AD/ART BUMDes/Bumdesma.
6. Hal-hal lain yang bersifat strategis
13. 2. Struktur Organisasi
PENGAWAS
Pengawas BUMDes bertindak mengawasi dan menelaah laporan
program kerja dari pelaksana operasional BUMDes. Pengawas BUMDes
juga wajib menyampaikan hasil pengawasannya kepada Musyawarah
Desa.
PENASIHAT
Ex.Officio Kepala Desa. Kewenangan Penasehat BUMDes mulai dari
memberikan nasehat dan arahan kepada pelaksana operasional,
bersama-sama pengawas menelaah dan mengevaluasi program kerja
yang dilaksanakan oleh BUMDes.
PELAKSANA OPERASIONAL
Merupakan pelaksana harian BUMDes
14. BUM Desa merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi
pemerintahan desa. Adapun susunan pengelola BUM Desa terdiri dari,
1. Penasehat adalah ex-officio Kepala Desa.
2. Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha
desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
3. Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Desa.
4. Kedudukan Keanggotaan dalan BUM Desa. Keberadaan anggota dalam BUM Desa tidak sama
dengan keanggotaan pada Koperasi, sehingga keanggotaan pada BUM Desa bisa sejajarkan
dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUM Desa akan muncul manakala
unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro.
susunan
pengelola BUM Desa
15. tugas
01 BUATLAH BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PENGELOLA BUMDES
02
BUATLAH TABEL TUGAS DAN
KEWENANGAN MASING-MASING
ORGANISASI PENGELOLA BUMDES
