Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3

1 | PTO P N P M M P d I n t e g r a s i S P P - S P P N T A . 2 0 1 3 K a b . C i a m i s
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-
MPd Integrasi) sebagai upaya mengintegrasikan system pembangunan partisipatif
ke dalam sistem pembangunan daerah (reguler) serta mendorong penyelarasan
perencanaan teknokratis dan politis dengan partisipatif. Program ini pada dasarnya
memiliki dua agenda besar yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan
pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan
masyarakat.
PNPM-MPd Integrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PNPM Mandiri
Perdesaan dengan penekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal.
Pemahaman dasar ini bahwa penguatan dan pelembagaan pembangunan
partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki kebijakan dan
memberikan dukungan, baik dalam bentuk anggaran maupun regulasi yang
berpihak kepada rakyat.
Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan
pembangunan di tingkat desa melalui RPJMDesa dan RKPDesa, yang didukung
dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa sebagai basis. Pada konteks
ini, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintahan desa membentuk Peraturan
Desa, menetapkan APBDesa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Desa (LKPj Kades) juga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) secara rutin menjadi penting. Fasilitasi kegiatan harus dibarengi dengan
peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
Yang menjadi permasalahan selama ini adalah tidak terjadinya keselarasan rencana
kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD Kabupaten.
Sehingga melalui pengintegrasian ini diharapkan bahwa di Kabupaten Ciamis
RPJMDesa dapat dijadikan sebagai basis didalam merencanakan pembangunan
daerah melalui fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbang yang berpihak
kepada masyarakat miskin sebagai upaya dari pemecahan dan tindakan berbagai
permasalahan yang ada sebagaimana hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD).
Permasalahan lainnya dari hasil evaluasi kritis didalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan selama ini diantaranya :
1. Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Ciamis 2009-2014 masih kurang dipahami secara baik oleh SKPD,
kecamatan dan desa,sehingga usulan rencana pembangunan seringkali tidak
sinergis dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Data-data dasar sebagai bahan penyusunan usulan rencana program/kegiatan
pada umumnya kurang akurat bahkan tidak jelas, yang disebabkan seluruh
desa/kelurahan belum memiliki Profil Desa yang akurat;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi masihkurang mendapat perhatian dan
masih kurang dipahami para pemangku kepentingan baik di tingkat desa
maupun kecamatan, karena masih belum jelas tercantum dalam perencanaan
awal (Ranwal) RKPD Kabupaten;

4. Program/kegiatan Pemerintah Provinsi masih terasa belum terintegrasi,
sehingga informasi dan peluang terkadang muncul ditahun berjalan;
5. Kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, sehingga banyak program
kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;
6. Masih adanya program/kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam musrenbang;
7. Perencanaan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun
2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum diterapkan
secara optimal;
8. Belum diterapkannya Pagu Indikatif Kecamatan yang jelas dalam bentuk
penganggaran yang sinkron dengan anggaran yang direncananakan oleh
TAPD,sehingga mengakibatkan tidak jelasnya prioritas-prioritas pembangunan di
setiap wilayah;
9. Wilayah kecamatan belum memiliki renstra kewilayahan sebagai acuan untuk
menentukan skala prioritas kecamatan;
10.Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara eksekutif
(Pemerintah Daerah) dengan legislatif (DPRD), sehingga sering kali menjadi
hambatan dalam pembahasan RAPBD;
11.Kebijakan pemerintah yang seringkali berubah sehingga mempengaruhi Sistem
Perencanan Pembangunan Daerah; dan
12.Fungsi monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan masih lemah,
sehingga belum menjadi bagian penting dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan proses fasilitasi yang dapat
memunculkan berbagai isu penting, yaitu keselarasan penjaringan aspirasi
masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang desa maupun kecamatan,
akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta dukungan
dan implementasi regulasi di tingkat daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan
Bupati) yang terkait dengan Pembangunan partisipatif diantaranya :
1) Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat
2) Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa
3) Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif atau RPJMDesa
4) Penyelenggaraan Musrenbang, dan
5) Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
Dari dukungan regulasi di tingkat daerah yang telah dibuat di Kabupaten Ciamis ,
yaitu :
1. Penyelenggaraan Musrenbang, Pagu Indikatif Kecamatan dan Perencanaan
Pembangunan Desa Partisipatif atau RPJMDesa yang ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis
tanggal 28 Desember 2012.

Begitu pula potensi daerah dan kemampuan anggaran masih menjadi tolok ukur
keberhasilan perencanaan pembangunan yang berkeadilan sebagai satu
perencanaan untuk semua, sehingga kearifan lokal dari masing-masing desa dan
kecamatan menjadi sebuah kebijakan didalam pengambilan keputusan di tingkat
kabupaten, masih dirasakan sebuah keniscayaan.
Demikian halnya pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Tingkat
Kecamatan Tahun 2012 telah diperkenalkan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang
dapat menjadi instrumen bagi para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan
dalam menentukan prioritas pembangunan dan Pagu SKPD (Non PIK) yang
merupakan Rancangan Awal RKPD yang disusun berdasarkan Renja SKPD.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petumjuk Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013;
27. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 147/Kpts.153-Huk/2012 tentang Petunjuk
Teknis Operasional Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2012;
28. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010
perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
29. Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri
Nomor : 414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 perihal Penetapan Lokasi
PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013;
30. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 147/Kpts.112-Huk/2013 tentang Pembentukan
Tim Penyusun Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran
2013.
1.3. Pengertian
1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-
hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
5. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki
kompetensi/kecakapan substansif dan teknis serta memiliki keterampilan
penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektifitas
pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintahan desa
melaksanakan tugas-tugasnya;
6. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk
dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan
lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi
masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif;
7. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi/sub-
fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya
mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi
oleh SKPD terkait;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Satpol PP, Lebaga
Lainnya dan Staf Ahli;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah
untuk mencapai tujuan;
10.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj) adalah laporan
keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh
proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa, yang
disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
11.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)adalah Laporan Tahunan
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati
mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
desa, yang disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran;
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;
14.Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk
mewujudkan visi dan misi;
15.Jaring Asmara merupakan usulan kegiatan perencanaan pembangunan yang
disampaikan oleh legislatif (DPRD) berdasarkan aspirasi masyarakat.
16.Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stake holder
desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan
desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
17.Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta
menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran
berikutnya.

18.Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-
banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai
suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;
19.Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif
kedalam mekanisme reguler;
20.Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau
kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat;
21.Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk
melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik;
22.Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik
dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta
pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan;
23.Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan
kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan
wilayah dan analisa para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu
untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan;
24.Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Instansi pemerintah;
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah
kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan
umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
26.Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)adalah dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang
memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa,
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan RPJM-Desa;
27.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;
28.Kebijakan Lokal yang selanjutnya disebut Kearifan Lokal adalah tindakan yang
diambil serta berlaku dan berkembang di desa atau kecamatan yang menjadi
arah dan tindakan oleh Pemerintah Daerah;
29.Pelaku Kunci Tingkat Desa terdiri dari Kepala Desa, BPD, LMPD dan KPMD.
30.Pelaku Kunci Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Setrawan Kecamatan,
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bersama institusinya, PjOK dan PL.
1.4. Tujuan
a. Tujuan Umum
Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPMMPd maupun
program lainnya ke dalam sistem perencanaan pembangunan (reguler) dan
menyelaraskan perencanaan teknokratis, politik dengan perencanaan partisipatif.
b. Tujuan Khusus
1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa;

2. Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan
penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang
kecamatan;
3. Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan kebijakan penganggaran;
4. Meningkatkan kualitas dan prinsip-prinsip pengelolaan/manajemen
pemerintahan desa;
5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah, terutama
pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
6. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan,
utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

Integrasi Musrenbang
Partisipatif
(Masyarakat)
BAB II
KONSEP DAN KEBIJAKAN PNPMMPd Integrasi
2.1. Konsep PNPM-MPd Integrasi
A. Jenis Integrasi
1. Pengintegrasian horizontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan
PNPM-MPd maupun program lainnya ke dalam sistem perencanaan
pembangunan reguler (Musrenbang).
2. Pengintegrasian vertikal, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratik dan
politis dengan perencanaan partisipatif
Dari kedua jenis integrasi tersebut baik horizontal maupun vertikal, merupakan
sebuah konsep perencanaan didalam pengintegrasian yang pada akhirnya
diharapkan menjadi titik temu integrasi yang lebih besar dan dominan sehingga
digambarkan pada saatnya nanti dapat terbentuk bulat oval walaupun tidak
mencapai sempurna.
Proses
Perencanaan
PNPM-MPd / Pro-
gram Lainnya
Politis
(DPRD)
Integrasi
Teknokratis
(SKPD)

B. Ranah Integrasi
Penjelasan :
1. INTEGRASI PENGGALIAN GAGASAN DENGAN PENGKAJIAN KEADAAN
DESA (PKD)
Proses Pengalian Gagasan PNPMMPd dengan mempergunakan alat-alat kaji
(peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam
pertemuan kelompok perempuan, pertemuan dusun dll, menjadi kegiatan
Pengkajian Keadaan Desa (PKD).
2. INTEGRASI MMDD DENGAN RPJMDesa
a. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) PNPM-MPd sebagai dasar
proses penyusunan RPJMDesa;
b. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan
RPJMDesa dilaksanakan dalam forum musyawarah sesuai ketentuan dan
prinsip-prinsip PNPM-MPd;
c. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang
dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJMDesa;
d. Hasil Musdes RPJMDesa dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 (tiga) orang
wakil masyarakat.
MUSRENBANG
Kabupaten
FORUM
SKPD
MUSRENBANG
Desa
MUSRENBANG
Kecamatan
Riview
RPJMDesa/RKPDes
a
Pengkajian
Keadaan Desa
(PKD)
MMDD
Penggalian
Gagasan
MAD
penetapan
Pelaksanaan
sesuai PTO
PNPM-MPd
MAD
prioritas
RKPDesa
Usulan

3. INTEGRASI MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DAN MKP DENGAN
MUSRENBANGDESA
a. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah
Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM MPd;
b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses
Musrenbang Desa;
c. Musrenbang Desa dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan
evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya dan pembahasan draft
RKPDesa satu tahun yang akan datang;
d. Musrenbang Desa dimaksud melakukan review usulan-usulan kegiatan yang
belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai
usulan yang dituangkan dalam DU-RKPDesa;
e. Hasil kegiatan Musrenbang Desa dimaksud untuk merencanakan usulan 1
(satu) tahun kedepan (N+1) adalah:
1. Usulan kegiatan yang akan didanai APBDesa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa (PAD);
2. Usulan kegiatan yang akan didanai ADD;
3. Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai BLM PNPMMPd
sesuai ketentuan PNPMMPd, maupun program lainya sesuai dengan
ketentuan dalam program tersebut;
4. Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai APBD melalui
Musrenbang Kabupaten, baik melalui Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
maupun Non PIK;
5. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain.
6. Menyepakati utusan/delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang di
Tingkat Kecamatan;
7. Membentuk Tim Penyusun RKPDesa, untuk melaksanakan penyusunan
DU-RKPDesa yang diusulkan melalui Musrenbang di Tingkat Kecamatan.
Hasil tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh
Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil dari masyarakat.
f. Tim Penyusun RKPDesa merumuskan finalisasi hasil pembahasan di atas
untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
g. MAD Prioritas Usulan dilaksanakan sesuai ketentuan PNPMMPd pada tahun
sebelumnya (N-1), setelah dilaksanakan verifikasi usulan kegiatan sesuai
proposal usulan yang diusulkan berdasarkan RKPDesa Tahun N+1
4. INTEGRASI MAD PENETAPAN USULAN (MAD III) DENGAN MUSRENBANG
KECAMATAN
a. Proses MAD Penetapan Usulan (Pendanaan) dilaksanakan sesuai ketentuan
PNPMMPd yang dilaksanakan pada proses penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Tingkat Kecamatan;
b. Bahan masukan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan adalah :
1. Kompilasi hasil Musrenbang Desa;
2. Prioritas Kecamatan berdasarkan Renja Kecamatan dan UPTD;

3. Rancangan Awal RKPD dan Daftar Pagu Indikatif Kecamatan.
4. Prioritas usulan kegiatan yang didanai BLM PNPM-MPd maupun
Program lainnya tahun berjalan sesuai ketentuan program tersebut;
c. Hasil kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan adalah:
1. Daftar usulan kegiatan yang didanai ADD;
2. Daftar rencana usulan kegiatan yang akan didanai BLM PNPM-MPd
maupun Program lainnya, sesuai ketentuan program tersebut;
3. Usulan kegiatan yang didanai BLM PNPM-MPd maupun Program lainnya
tahun berjalan sesuai ketentuan program tersebut;
4. Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten
untuk didanai APBD, baik melalui Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
maupun Non PIK.
5. Daftar utusan/delegasi kecamatan untuk mengikuti kegiatan Forum SKPD
dan Musrenbang di Tingkat Kabupaten.
d. Hasil kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh Camat, Pimpinan Musyawarah dan unsur
yang mewakili peserta musrenbang;
e. Camat menetapkan usulan kegiatan PNPM MPd sesuai hasil Musrenbang di
Tingkat Kecamatan dengan Surat Penetapan Camat (SPC);
f. Camat menyampaikan laporan hasil Musrenbang di Tingkat Kecamatan
kepada Bappeda.
C. Anasir / Unsur-unsur yang diintegrasi
Yang diintegrasikan adalah sistem, unsur-unsur sistem dimaksud adalah:
1. NIILAI/PRINSIP
Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanana PNPM-MPd,
diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara
reguler.
2. MEKANISME PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pembahasan
dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dalam Musyawarah
Desa dan MAD dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak kepada
masyarakat miskin diintegrasikan dan diselaraskan dengan proses
pengambilan keputusan di dalam pelaksanaan Musrenbang. Untuk
menyelaraskan proses pembahasan dan pengambilan keputusan maka
disepakati dan ditetapkan Tata Tertib Musrenbang dan Diskusi Kelompok.
3. MEKANISME PROSES PERENCANAAN
Proses perencanaan PNPMMPd, mulai dari MMDD, Musdes Perencanaan,
Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Penetapan (Pendanaan)
diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJMDesa dan
review rencana kegiatan tahunan (RKPDesa), Musrenbang Desa dan
Musrenbang Kecamatan. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan
mendasar perencanaan PNPM-MPd yang berulang dan adhoc, sekaligus
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

4. MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN
Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah
satu keunggulan PNPMMPd diintegrasikan agar terwujud pola standar
pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya,
Program, APBD dll).
5. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara
terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM-MPd
diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa sehingga tercipta
pola standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa.
6. PELAKU
Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendaya-
gunaan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD,
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,KPMD, BKAD dan pelaku
lainnya di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan).
2.2. Kebijakan PNPMMPd Integrasi
Pelaksanaan pengembangan sistem pembangunan partisipatif mempunyai prinsip
atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap
pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan.
Nilai-nilai dasar tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM
MPd Integrasi.
1. Tujuan :
a. Umum :
Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM-MPd ke
dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan
teknokratik, politis dengan perencanaan partisipatif;
b. Khusus :
 Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di
tingkat desa;
 Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD
dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang
di Tingkat Kecamatan;
 Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dan penganggaran;
 Meningkatkan manajemen pemerintahan desa;
 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan,
terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan
partisipatif;
 Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan,
utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan :
a. Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem Negara
Kesatuan RI
b. Keterpaduan
Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan berbagai
aspek kegiatan
c. Efektif dan Efisien
Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil
sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-
sumber daya yang ada seoptimal mungkin
d. Prioritas
Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan
kemendesakan dan kemanfatan untuk pengentasan kemiskinan
e. Partisipatif
Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyak pihak
yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan
atau hasil yang telah ditetapkan
f. Transparansi dan akuntabel
Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan
proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat
dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif
maupun legal
g. Keberlanjutan
Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk
menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan
kelangsungan sistem
h. Pemberdayaan
Upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait
upaya peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraannya.
3. Kerangka Kerja :
a. Otonomi Daerah
Integrasi Program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otomi Daerah, yaitu
hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Pemberdayaan Masyarakat
Integrasi Program menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam
pelaksanaan pembangunan.

c. Penguatan Demokrasi
Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya
secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat.
d. Penguatan Antar Pelaku
Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian oleh :
• PEMERINTAH, meliputi : Penguatan Komitmen dan Reorientasi
Kebijakan Pembangunan ;
• MASYARAKAT SIPIL, meliputi : Membangun Kesadaran Kritis dan
Peningkatan Kapasitas ;
• MASYARAKAT POLITIK, meliputi : Keberpihakan kepada Rakyat dan
Dukungan Regulasi
4. Strategi :
Terkait dengan pelaksanaan pengembangan sistem pembangunan partisipatif
dalam upaya peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, strategi
pelaksanaan sebagai berikut :
a) Mendorong efektifitas pelaksanaan regulasi (Peraturan)
Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan
pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang
berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
b) Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler
Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari
kegiatan reguler sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan
c) Menegaskan arah / orientasi aksi
Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif memiliki arah dan titik
sentuh yang jelas sesuai sasarannya :
 Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk penguatan komitmen dan
mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan
berbasis pemberdayaan masyarakat
 Masyarakat sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan
peningkatan kapasitas
 Masyarakat politik, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan
kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.
d. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam pengelolaan pembangunan;
e. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk
penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
f. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya
kepada rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang sesuai
dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif.

5. Sasaran
a. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar
desa serta fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa melalui penguatan jalur perencanaan
partisipatif (Musrenbang), dengan menekankan penguatan perencanaan
partisipatif di masyarakat dan manajemen pemerintahan desa.
b. Peningkatan kapasitas dan fungsi pemerintah daerah mendorong proses
pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif
melalui penguatan jalur teknokratik, dengan menekankan pada sinergi Renja
SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan dan keterpaduan rencana
kegiatan dan anggaran.
c. Peningkatan peran DPRD mendorong proses pengintegrasian sebagai wujud
penguatan sistem pembangunan partisipatif, melalui penguatan jalur politis,
dengan menekankan keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat dengan
Musrenbang Kecamatan dan pembentukan peraturan daerah yang
diperlukan.
6. Ketentuan Dasar
Ketentuan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif
merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi
masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.
Ketentuan dasar Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan
Partisipatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan
Dasar meliputi :
a. Desa Berpartisipasi
Seluruh desa berhak ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan.
Untuk dapat berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pengembangan Sistem
Pembangunan Partisipatif, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan
desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara
swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara
sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan
ketentuan dalam Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan
Partisipatif.
b. Prioritas Kegiatan
Kegiatan yang diusulkan telah disepakati sebagai prioritas kegiatan di
wilayah kecamatan yang mempunyai daya ungkit sangat tinggi terhadap
capaian prioritas pembangunan daerah dalam rangka menangani
permasalahan daerah yang ada di wilayah kecamatan berdasarkan
Rencana Pembangunan Kecamatan dan RPJMDesa.
Memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar desa (dua desa
atau lebih) dalam satu kecamatan atau antar kecamatan
c. Kriteria dan Jenis Kegiatan
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan
yang memenuhi kriteria :
- lebih bermanfaat bagi RTM

- berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- dapat dikerjakan oleh masyarakat
- didukung oleh sumber daya yang ada
- memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM Pelaksanaan Pengem-
bangan Sistem Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut :
 Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang
dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM
 Kegiatan peningkatan bidang sosial budaya
 Penambahan permodalan simpan pinjam untuk usaha ekonomi produktif
yang dikelola kelompok perempuan (SPP)
d. Mekanisme Usulan Kegiatan
Penetapan di Tingkat Kabupaten
Untuk menentukan lokasi dan alokasi BLM PNPM MPd Integrasi dan DOK
PNPM MPd Integrasi, ditetapkan melalui Musyawarah Antar Kecamatan
(MAK) yang dihadiri utusan dari setiap Kecamatan, diatur didalam PTO
PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
Tingkat Kecamatan
Untuk memanfaatkan dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, setiap
Kecamatan yang minimal 65% dari jumlah desanya telah memiliki
RPJMDesa dan RKPDesa dengan kategori penilaian minimal cukup layak
ditetapkan sebagai lokasi kecamatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
Tingkat Desa
Untuk memanfaatkan dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, setiap
desa yang telah memiliki RPJMDesa dan RKPDesa dengan kategori
penilaian minimal cukup layak dapat mengajukan usulan baru atau
menambah usulan sesuai ketentuan PNPM MPd dan/atau dimanfaatkan
untuk Usulan tidak boleh langsung dibiayai tetapi harus direview kembali
dalam RPJMDesa
e. Swadaya Masyarakat dan Desa
Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Pelaksanaan Pengembangan
Sistem Pembangunan Partisipatif. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan
harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa.
1. Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan pengembangan
sistem pembangunan partisipatif pada kegiatan PNPM MPd Integrasi
SPP-SPPN.
2. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas
keswadayaan dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Uang
Tunai dan/atau Material serta dapat berupa HOK yang bisa
diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
kegiatan.

3. Swadaya masyarakat dalam bentuk uang tunai dan/atau material
dengan sasaran dari rumah tangga (keluarga) mampu, dengan tujuan
untuk dapat membantu rumah tangga miskin (RTM) yang hanya bisa
berpartisipasi dalam bentuk HOK.
4. Pembayaran upah kerja dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MPd
Integrasi baik yang bersumber dari BLM atau Swadaya harus dibayar
penuh sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.
f. Keberpihakan kepada perempuan
Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan, upaya
pemihakan dan upaya perlindungan. Kegiatan dilaksanakan juga
mengutamakan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan yang kurang
beruntung, pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi dan politik serta
perlindungan dari penguasaan aset produktif yang tidak seimbang. Sebagai
salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif mengharuskan adanya
keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus
terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan,
termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan
keikutsertaan perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.
g. Jenis Kegiatan yang dilarang (Negative list)
Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui BLM Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif adalah :
1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau
angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
2. Pembelian senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang
merusak lingkungan
3. Pembiayaan gaji pegawai negeri
4. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia
kerja
5. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada
lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis
dari instansi yang mengelola lokasi tersebut
6. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang
7. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai
yang mengalir dari atau menuju negara lain
8. Kegiatan yang berkaitan dengan permindahan jalur sungai
9. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih
dari 50 Ha
10. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan
kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik

h. Sanksi
Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran
kesepakatan yang telah dibuat dalam Pelaksanaan Pengembangan Sistem
Pembangunan Partisipatif. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa
tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan
Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif.
Sanksi dapat berupa :
1. Sanksi masyarakat (aturan lokal), yaitu sanksi yang ditetapkan melalui
kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Semua
kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam
berita acara musyawarah.
2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
3. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau
desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, seperti : menyalahi
prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan
prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat
dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai
kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang
sedang berlangsung.
i. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan
pemerintahan lokal untuk lebih mendorong pengintegrasian dengan
meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan sebagai wujud
penguatan pembangunan partisipatif, maka :
1. Disetiap desa dipilih, ditetapkan dan dikembangkan : Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (KPMD/K) dengan
kualifikasi teknik dan pemberdayaan , Tim Penulis Usulan, Tim
Pengelola Kegiatan, Tim Pemantau dan Tim Pemelihara.
2. Tingkat Kecamatan dikembangkan penguatan : Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD) dan peningkatan kapasitas Unit Pengelola Kegiatan
(UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), dan kelembagaan lainnya
yang bentuk dan ditetapkan melalui forum MAD.
j. Pola Hubungan Antar Pihak di dalam pelaksanaan
Kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat desa dan
antar desa adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan diarahkan untuk mendorong penguatan pembangunan
partisipatif.
b. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
BKAD.

c. Standar Operasional Prosedur UPK dan kelembagaan lainnya dalam
wadah kelembagaan BKAD.
d. Pola hubungan UPK dalam bentuk kesepakatan kerja sama antar desa
melalui BKAD.
e. Pola hubungan BKAD dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar
desa.
f. Penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsi.
g. UPK, BP-UPK dan kelembagaan BKAD lainnya dalam menjalankan
fungsinya wajib dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.
Standar operasional prosedur dibuat dan dikembangkan mengacu
kepada AD/ART BKAD yang ditelah ditetapkan oleh Forum MAD sesuai
dengan fungsi yang dijalani.
h. UPK memiliki fungsi pokok dan fungsi pengembangan. Fungsi pokok
UPK adalah dalam hal pengelolaan perguliran dan pengelolaan teknis
program. Fungsi pengembangan UPK adalah dalam hal pembinaan
kelompok, penanganan pinjaman bermasalah.
i. BP-UPK memiliki fungsi sebagai pengawas teknis dan pemeriksaan
keuangan UPK, TPK dan kelompok usaha ekonomi/SPP.
j. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (POKMAS) yang
dilaksanakan dengan strategi pendampingan yang bersifat partisipatif,
kolektif dan representatif

BAB III
PENGELOLAAN KEGIATAN
Pelaksanaan pengembangan sistem pembangunan partisipatif dirancang untuk
mendorong munculnya program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang
sesuai dengan kondisi, kekhususan dan kebutuhan daerah.
3.1. Jenis Kegiatan
A. Kegiatan Pengintegrasian
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya
pengintegrasian yaitu :
1. Perencanaan Pembangunan Desa
1. Penyusunan atau penyempurnaan (riview) RPJMDesa
2. Penyusunan RKPDesa
3. Penguatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa.
2. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa
1. Pembentukan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, APBDesa, dan Perdes
lainnya.
2. Penyusunan LKPj Kepala Desa
3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
3. Penyelarasan Perencanaan
1. Penguatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan
2. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (desa dan
Kecamatan)
3. Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD
4. Penguatan Musrenbang Kabupaten
4. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD
1. Fasilitasi Hearing DPRD
2. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah (Perda)
3. Fasilitasi penganggaran melalui APBD yang berpihak kepada rakyat miskin
5. Penguatan Sosial, dengan fokus agenda PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN :
 Penyusunan/Penyempurnaan RPJMDesa dan RKPDesa
 Penyusunan RAPBDesa
 Penguatan pelaku : KPMD, LPM, Sekdes, Kades dan BPD
 Penguatan kapasitas Setrawan (Kabupaten & Kecamatan)
 Penguatan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
 Penguatan sinergi perencanaan melalui penyelenggaraan musrenbang.
 Penguatan pola swakelola masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan

 Penyusunan Peraturan Daerah untuk penyelenggaraan pembangunan
partisipatif.
B. Kegiatan Peningkatan Kapasitas
1. Cakupan
Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan
kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai
tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, yang mencakup:
a. Pelatihan Pelaku Kunci di tingkat desa
b. Pelatihan Pelaku Kunci di tingkat kecamatan
c. Pelatihan Aparatur Pemerintah di tingkat kecamatan
2. Penyelenggaraan
a. Pelaksanaan pelatihan Pelaku Kunci di tingkat desa dikelola oleh BKAD
atau TPM sebagai event organizer/panitia pelaksana.
b. Pelaksanaan pelatihan Pelaku Kunci di tingkat kecamatan dikelola oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat sebagai event
organizer/panitia pelaksana.
c. Pelatihan Aparatur Pemerintah di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh
Satuan Kerja (Satker) Kabupaten sesuai dengan ketentuan Tugas
Pembantuan (TP).
3. Pengelolaan
a. Rancangan dan Modul pelatihan disiapkan oleh tim yang dibentuk dan
dikoordinasikan oleh Tim Fasilitator Kabupaten PNPM MPd dan Setrawan
Kabupaten.
b. Fasilitasi proses dilakukan oleh Tim Pelatih Masyarakat (TPM)
4. Tim Pelatih Mayarakat (TPM)
a. TPM dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh BKAD
b. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang
memiliki kemampuan dibidang tertentu yang dibutuhkan untuk
pengembangan potensi masyarakat
c. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, daya dukung dan
kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per
kecamatan
d. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM memperoleh pembekalan
(TOT) yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator Kabupaten PNPM MPd dan
Setrawan Kabupaten.
5. Ruang Belajar Masyarakat (RBM)
a. Terbentuknya sistem yang memungkinkan terjadinya keberlanjutan proses
belajar kolektif masyarakat.
b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang
kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat
c. Berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal yang memungkinkan
terjadinya proses belajar kolektif masyarakat

d. Diperkuatnya jiwa, peran dan tugas pelaku dalam rangka pengembangan
ruang belajar
e. Dikembangkannya tempat pelatihan masyarakat di desa, kecamatan dan
kabupaten
C. Kegiatan Pendukung
a. Dasar Pemikiran
PNPM-MPd Integrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PNPM
Mandiri Perdesaan dengan penekanan pada aspek penguatan pemerintahan
lokal. Pemahaman dasar ini bahwa penguatan dan pelembagaan
pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah
memiliki kebijakan dan memberikan dukungan, baik dalam bentuk anggaran
maupun regulasi yang berpihak kepada rakyat.
Dasar pemikiran Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan
Partisipatif merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai
acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan,
mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.
b. Tujuan
Kegiatan Pendukung bertujuan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang
bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang didanai dari sumber dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
c. Ketentuan Umum
Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah :
1. Tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang sesuai dengan daftar
larangan kegiatan/negative list yang ditetapkan PNPM-MPd
2. Memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar desa (dua
desa atau lebih) dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
3. Penetapan lokasi kegiatan dan alokasi pendanaan PNPM MPd Integrasi
SPP-SPPN melalui Penetapan DOK dan BLM PNPM MPd Integrasi yang
disepakati di dalam Musyawarah Antar Kecamatan (MAK).
4. Ketentuan, prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan
kegiatan sesuai ketentuan PNPM-MPd.
d. Sasaran Kegiatan
Kegiatan yang diusulkan telah disepakati sebagai prioritas kegiatan di wilayah
kecamatan yang mempunyai daya ungkit sangat tinggi terhadap capaian
prioritas pembangunan daerah dalam rangka menangani permasalahan
daerah yang ada di wilayah kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan
Kecamatan dan RPJMDesa.
Yang menjadi sasaran kegiatan pendukung mencakup :
a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan;
c. Bidang Ekonomi;
d. Bidang Sosial;

e. Bidang Prasarana, dan
f. Bidang lain (sesuai kondisi dan kebutuhan daerah khususnya yang
mendukung visi dan misi RPJMDesa).
e. Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM Pelaksanaan Pengembangan
Sistem Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang
dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM
2. Kegiatan peningkatan bidang sosial budaya
3. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk usaha ekonomi produktif
yang dikelola kelompok perempuan (SPP)
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan
yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. lebih bermanfaat bagi RTM
2. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. didukung oleh sumber daya yang ada
5. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
f. Mekanisme Pengelolaan
Pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan dan tatacara yang ditetapkan dengan
memperhatikan ketentuan PNPM-MPd.
3.2. Output/Hasil
Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN
adalah:
1. Tersedia KPMD yang memiliki kapasitas;
2. Tersedianya Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
3. Tersedianya Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa;
4. Tersedianya Peraturan Desa tentang APBDesa;
5. Tersedianya peraturan (regulasi) di tingkat kabupaten yang mengatur tentang :
a. Sistem Perencanaan pembangunan Daerah dan Desa
b. Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat;
c. Pembagian urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa;
d. Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
e. Penyelenggaraan Musrenbang dan Pagu Indikatif Kecamatan.
6. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Desa
dan LPPD secara rutin;
7. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang Kecamatan dalam APBD
Kabupaten.

Untuk melaksanakan kegiatan utama diperlukan adanya kegiatan pendukung
sebagai berikut :
1). Review dan Pembuatan Peraturan Daerah
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi keberadaan Perda yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, mengkaji ulang dan
merekomendasikan rencana kerja tindak lanjut baik dalam upaya perbaikan,
perubahan atau penyusunan rancangan peraturan daerah yang melibatkan
stake holder dan berbagai unsur masyarakat.
2). Penetapan dan Peningkatan Kapasitas Setrawan (pelatihan, pembekalan dan
pengembangan)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 6 (enam) orang setrawan
di kabupaten, dan minimal 1(satu) orang setrawan di kecamatan.
Peningkatan kapasitas mencakup kegiatan pelatihan, workshop, dan
sebagainya.
3). Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan
Sekretaris Desa, dan unsur Pimpinan BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi,
wewenang dan tanggungjawabnya.
4). Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5). Pendampingan oleh Konsultan
Pola pendampingan konsultan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi,
kondisi dan kebutuhan setempat. Untuk lokasi PNPM Mandiri pendampingan
dilakukan dengan mengoptimalkan peran konsultan/fasilitator PNPM Mandiri
Perdesaan .
6). Sosialisasi melalui Lokakarya di tingkat Kabupaten
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai
sistem pembangunan daerah yang partisipatif kepada para pemangku
kepentingan di kabupaten.
7). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BKAD
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong BKAD dapat melaksanakan tugas,
fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya.
8). Peningkatan Kapasitas UPK/UPKs
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi berfungsinya UPKs pada lokasi Non
PNPM MPd, atau mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk
berfungsi sebagai UPK. Peningkatan kapasitas mempunyai 2 target yaitu untuk
UPKs yang baru terbentuk merupakan pelatihan pratugas dan untuk lokasi yang
sudah ada UPK merupakan pelatihan penyegaran dan tambahan informasi
tentang program.
9). Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader desa dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
10). Fasilitasi penyusunan atau penyempurnaan RPJMDesa dan RKPDesa.

11). Fasilitasi Rapat Koordinasi melalui ForumSKPD.
12). Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten.
13). Fasilitasi Hearing DPRD.
14). Fasilitasi penyusunan peraturan (regulasi) di tingkat kabupaten untuk
penguatan penyelenggaraan Pembangunan partisipatif.
3.3. Tahapan dan Jadwal Kegiatan
1. Perencanaan Pengintegrasian Tahun 2013-2014 dalam Tahapan PNPM MPd
Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
a. Sosialisasi RKPD dan PNPM MPd : bulan Juli s.d. Agst’ 2013
Tahun 2014 di tingkat kecamatan
b. Review RPJMDesa(disesuaikan) : bulan Agst’ s.d Sep’ 2013
1. Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
2. Penyusunan Rancangan RPJMDesa /perubahan
3. Pembahasan Rancangan RPJMDesa /perubahan
c. Musdes RPJMDesa & RKPDesa : bulan Sep’ s.d Okt’ 2013
1. Penetapan RPJMDesa /perubahan
2. Penetapan Perubahan RKPDesa 2013
3. Penetapan RKPDesa2014
d. Perubahan Anggaran (APBDesa) 2013 : bulan Oktober 2013
e. Proposal Usulan Kegiatan PNPM 2014 : bulan Nopember 2013
f. Verifikasi Usulan Kegiatan PNPM 2014 : bulan Nop’ s.d Des’ 2013
g. Penyusunan RAPBDesa TA.2014 : bulan Nop’ s.d. Des’ 2013
h. MAD Prioritas Usulan PNPM 2014 : bulan Desember 2013
i. Survey dan Pembuatan Design/RAB : bulan Des’13 s.d. Jan’14
j. Umpan Balik Design/RAB : bulan Januari 2014
k. Musrenbang Desa Tahun 2014 : bulan Januari 2014
1. Sosialisasi :
 RKPDesa 2014
 Rancangan Awal RKPD 2015
2. Penyusunan DU-RKPDesa 2015
3. Penetapan utusan Desa
l. Penyusunan LKPj Kepala Desa & LPPD 2013 : bulan Januari 2014
m.Pembahasan /Penetapan APBDesa TA.2014 : bulan Jan’ s.d Peb’ 2014
n. Murenbang Kecamatan Tahun 2014 : bulan Pebruari 2014
o. Pengawalan Forum SKPD Tahun 2014 : bulan Peb’ s.d. Mar’ 2014
p. Murenbang Kabupaten Tahun 2014 : bulan Maret 2014
2. Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN
Tahapan kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan usulan kegiatan
PNPMMPd dengan konsep pengintegrasian yang diusulkan berdasarkan
RKPDesa.

2.1. Perencanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN DI tingkat kabupaten
dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Oktober
a. Pengalokasian DOK dan BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN
disepakati dan ditetapkan melalui Musyawarah Antar Kecamatan
berdasarkan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
b. DOK PNPM MPd Integrasi dialokasikan untuk mendukung kegiatan
Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat yang ditetapkan melalui Surat
Penetapan Camat berdasakan hasil Musrenbang di Tingkat
Kecamatan.
c. Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) difasilitasi oleh Tim Fasilitator
Kabupaten Integrasi dan Setrawan Kabupaten, sebagai penyelenggara
adalah Satker PNPM MPd/PNPM MPd Integrasi dan yang bertindak
sebagai pimpinan musyawarah PjO Kabupaten.
d. Jumlah utusan kecamatan yang mengikuti MAK sebanyak 6 (enam)
orang, terdiri dari : Camat, PjOK, Setrawan Kecamatan, wakil BKAD,
wakil UPK, dan 1 orang wakil perempuan
2.2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Kegiatan yang didanai BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah
usulan kegiatan yang telah ditetapkan menjadi prioritas sesuai
RKPDesa dan telah ditetapkan menjadi prioritas usulan melalui MAD
Prioritas Usulan (MAD II).
b. Usulan Kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
berdasarkan hasil Musyawarah Antar Kecamatan di tingkat kabupaten.
c. Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN selanjutnya
dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM MPd.
3. Pengendalian
3.1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan
Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD, yang diatur melalui Tata Tertib BPD.
3.2. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPj) Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD didalam musyawarah BPD
secara terbuka, dan
3.3. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat
setelah berakhirnya tahun anggaran.
3.4. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa menyampaiakan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada masyarakat setelah
berakhirnya tahun anggaran.
4. Pelestarian
Tahapan kegiatan pelestarian dilakukan sesuai dengan ketentuan PNPMMPd, kecuali
bagi desa yang telah memiliki Peraturan Desa tentang Pelestarian hasil kegiatan.

BAB IV
PENDANAAN
4.1. SUMBER DANA
Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Pengintegrasian berasal dari:
a. Swadaya Masyarakat;
b. BLM Kabupaten dari APBD Kabupaten (DDUB);
c. BLM Kabupaten dari APBN (DUB);
d. DOK Kabupaten dari APBN;
e. DOK RBM Kabupaten dari APBN;
f. DOK Kabupaten dari APBDKabupaten(PAP);
g. BLM Kecamatan dan/atau desa dari berbagai program yang bersumber dari
APBN dan APBDProvinsi/Kabupaten;
h. Dana Alokasi Dana Desa (ADD)dari APBD Kabupaten;
i. Kontribusi dunia usaha/swasta (CSR); dan
j. Sumber lain yang tidak mengikat.
4.2. BESARAN DANA
1. Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
MPd) Integrasi SPP-SPPN adalah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),
bersumber dari APBD Kabupaten melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan APBN melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.
2. DOK Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi SPP-SPPN bersumber dari Pemerintah Pusat
melalui APBN.
3. DOK RBM Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) bersumber dari Pemerintah Pusat melalui APBN.
4. Jumlah PAP Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) dan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebesar 5% (lima
persen) dari Jumlah Pagu BLM yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten.
5. Jumlah dana-dana lainnya sesuai sumber dana yang diterima ditetapkan melalui
APBDesa dan/atau DPA OPD.
4.3. PENYALURAN DANA
Penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi SPP-SPPN adalah dari rekening kolektif BPNPM
MPd Integrasi ditingkat Kabupaten ke rekening kolektif BPNPM MPd Integrasi
Kecamatan. Pada prinsipnya, semua administrasi pencairan dan penyaluran dana
PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di Kabupaten akan dikelola dan diadministrasikan
oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK/UPKs) Kecamatan, termasuk administrasi
kegiatan bidang sarana prasarana, bidang Ekonomi maupun bidang sosial budaya.
Kegiatan administrasi di Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK ).

Administrasi kegiatan terdiri dari pengelolaan keuangan, administrasi dan
laporan keuangan, laporan kemajuan pekerjaan, penanganan masalah, serta
pendokumentasian setiap kemajuan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dari BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
MPd) Integrasi SPP-SPPN tidak dikenakan pajak.
Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari pemerintah mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan.
Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK
K P P N KCBI
Pengajuan SPM: Perintah
Tahapan Penyaluran Pembebanan
Sesuai Kriteria SP2 Lb 3
Kecamatan Kredit Rekening
KABUPATEN BO KPPN
KPA, Perintah Pembayaran
Penerbit SPM,
Bendahara Kredit Rekening
KECAMATAN
Pengajuan SPP:
Tahapan Penyaluran Perjanjian
Sesuai dengan hasil Pendanaan
Musyawarah Kab.
Pendanaan. Lampiran:
SPC,BAPDK,KW-1 dan PjOK U P K / UPKs
Fotocopy rekening
KolektifBPNPM yang Pengajuan
Diverifikasi oleh Pencairan Dana
Fasilitator Kabupaten
DESA
Kelompok Masyarakat
4.4. PENCAIRAN DANA
Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN akan dilakukan melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) ke “Rekening Bantuan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi”
(Rekening BPNPM MPd Integrasi) pada Bank Pemerintah setempat. Tata cara dan
dokumen yang harus disiapkan dalam proses pencairan dana BLM yang bersumber
dari APBN akan diatur secara tersendiri melalui Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan.

Sedangkan pencairan dana BLM yang bersumber dari APBD akan dilakukan
melalui Kantor Kas Daerah setempat ke Rekening kolektif desa yang di
administrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK/UPKs) dengan nama “Rekening
Bantuan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
MPd) Integrasi” (Rekening BPNPM MPd Integrasi) pada Bank Pemerintah Daerah
atau Bank lainnya setelah mendapat rekomendasi dari TK-PNPM MPd Integrasi
Kabupaten, agar prosedur dan mekanisme penarikan dana APBD sesuai dengan
ketentuan umum PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
Dana BLM akan dilakukan dalam tiga tahapan pencairan (termin) :
a. Tahap I sebesar 75 % dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) yang
bersumber dari dana APBN dengan ketentuan/ syarat-syarat pencairan diatur
oleh Pemerintah Daerah bersangkutan;
b. Tahap II sebesar 100 % dari nilai SP2 bersumber dari dana APBD Kabupaten
diterbitkan ke rekening kolektif PNPM MPd Integrasi UPK apabila penggunaan
dana tahap I telah mencapai 90 %;
c. Tahap III sebesar 25% dari nilai SP2 BLM PNPM MPd Integrasi dapat diterbitkan
apabila penggunaan dana tahap I telah mencapai 100% dan tahap II telah
mencapai 90% atau lebih.
4.5. MEKANISME PENYALURAN DANA
Tata cara Penyaluran Dana dari Rekening Kolektif BPNPM MPd Integrasi SPP-SPPN
ke Desa (TPK ) adalah sebagai berikut :
A. Sebelum penyaluran dana ke desa dilakukan, maka dibuat Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan ( SPPB ) antara UPK/UPKs dan TPK dengan dan diketahui
oleh Camat dan masing – masing Kepala Desa.
B. SPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan dilampiri
dokumen – dokumen.
Lampiran dokumen kegiatan sarana prasarana.
a. Gambaran umum desa.
b. Peta desa yang menunjukan lokasi kegiatan.
c. Peta sosial desa berdasarkan hasil penggalian gagasan.
d. Hasil verifikasi usulan desa.
e. Ceklis masalah dampak lingkungan.
f. Rencana anggaran biaya detail.
g. Foto 0% dari prasarana yang akan dibangun/direnovasi.
h. Jadwal pelaksanaan.
i. Surat pernyataan TPK yang menyatakan sanggup menyelesaikan
pekerjaan.
j. Rencana pemeliharaan lengkap termasuk tim pemelihara dan rencana
kegiatan pemeliharaan yang diketahui oleh Fasilitator Teknis,PjOKdan/atau
Setrawan Kecamatan.
Lampiran dokumen kegiatan ekonomi dan Sosial Budaya yaitu:
a. Peta sosial desa dan lokasi penerima manfaat.
b. Daftar penerima manfaat, besarnya nilai manfaat ( SPP) dan jangka waktu
pengembalian pinjaman ( SPP).

c. Daftar penerima manfaat kegiatan sosial.
d. Jadwal pengembalian untuk kegiatan simpan pinjam.
e. Sanksi yang telah disepakati ditingkat kelompok dalam Musdes maupun
MAD/ musyawarah kecamatan.
f. Swadaya kelompok.
C. Penyaluran dana dari rekening kolektif BPNPM MPd Integrasi ke desa melalui
TPK dilakukan sesuai kebutuhan dan perencanaan desa, serta sesuai kemajuan
pelaksanaan kegiatan.
D. Kebutuhan dan rencana pelaksanaan desa selanjutnya dituangkan dalam
format Rencana Pengunaan Dana (RPD) yang dipersiapkan oleh KPMD dan
TPK masing-masing desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan PjOK
dan/atau Setrawan Kecamatan.
E. Setiap penyaluran dana, TPK harus menyampaikan realisasi penggunaan dana
sebelumnya dalam format Laporan penggunaan Dana (LPD) disertai dengan
bukti-bukti pertanggungjawaban yang resmi dan sah .
F. Sebelum penyaluran dana terakhir, TPK dan KPMD membuat Surat
Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) dan diketahui oleh PjOK dan
Setrawan Kecamatan
G. Setelah kegiatan selesai 100 % dan sebelum dilaksanakan serah terima harus
dilakukan sertifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan hasil kegiatan oleh
Fasilitator Teknik yang diketahui oleh Setrawan Kecamatan terhadap seluruh
kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan.
H. Sebelum melakukan musyawarah desa serah terima, dokumen-dokumen
penyaluran dan penggunaan dana harus sudah lengkap, diisi dengan benar,
dan sesuai dengan realitas serta pemanfaatannya.
4.6. DANA OPERASIONAL UPK DAN PELAKSANAAN DI DESA
Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/Desa dan UPK/UPKs bertumpu
pada swadaya masyarakat.Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut
diberikan bantuan stimulan dana dari alokasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi.
Dana operasional UPK/UPKs sebesar maksimal 2 % ( dua persen) dari dana
BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)
Integrasi yang dialokasikan di Kecamatan tersebut sesuai pagu untuk masing-masing
kecamatan yang tertuang dalam Surat Penetapan Kegiatan.
Dana operasional TPK sebesar maksimal 3 % ( tiga persen) dari dana BLM
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)
Integrasi yang dialokasikan di Desa tersebut sesuai hasil Musrenbang di Tingkat
Kecamatan yang tertuang dalam Surat Penetapan Kegiatan.
4.7. ADMINISTRASI KEGIATAN
4.7.1. ADMINISTRASI KEUANGAN UPK
Administrasi keuangan merupakan salah satu tugas utama UPK/UPKs di
Tingkat Kecamatan. Pengadministrasian dilakukan dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan, sehingga dibutuhkan pencatatan yang jelas,

cermat dan didukung bukti-bukti. Selanjutnya pencatatan semua transaksi
keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan.
Pengelolaan dana bergulir sebagai pelayanan keuangan yang memiliki potensi
berkembang dan lestari, membutuhkan sistem pencatatan/pembukuan
akuntansi yang dapat mencatat dan memproses keseluruhan siklus usaha
keuangan secara lengkap. Pencatatan transaksi dilakukan agar dapat
menghasilkan informasi keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, statistik
kinerja dan perkembangan usaha kegiatan ekonomi UPK/UPKs secara
berkala.
Informasi keuangan yang lengkap dan benar dapat digunakan sebagai dasar
pengendalian dan pengambilan keputusan. Secara eksternal, pengunaan
sistem akutansi keuangan yang standar dan dapat diperiksa kebenarannya
akan menjadi instrumen pembangun kepercayaan masyarakat dan bukti
bahwa UPK/UPKs telah mengelola keuangan secara tertib.
Dalam rangka mengelola administrasi kegiatan, UPK/UPKs memperoleh modal
untuk biaya operasional sebesar 2% dari dana BLM.
4.7.2. PENGELOLAAN KEARSIPAN /DOKUMEN UPK
UPK bersama Setrawan diwajibkan menyimpan seluruh dokumen setiap
tahapan proses, baik Keuangan atau non Keuangan kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)
Integrasi. Mengingat pentingnya dokumen maka setiap penghilangan atau
penggelapan dokumen mempunyai konsekwensi hukum.
Sistem pengelolaan dokumen mengacu pada pola pengelolaan yang baik,
sederhana dan mencakup unsur kelengkapan dan kemudahan dalam
pencarian dokumen/arsip yang dibutuhkan oleh siapa saja.
Pengelolaan dokumen kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi secara sederhana sebagai berikut :
a. Dokumen Proses Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi simpan pinjam adalah semua
dokumen yang berkaitan dengan proses Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi mulai sosialisasi
sampai dengan realisasi penyaluran dan pencairan dana, pelaporan,
permasalahan dsb. Penyusunan dokumen ini berdasarkan urutan
pelaksanaan kegiatan.
b. Dokumen Keuangan adalah semua pencatatan keuangan baik asli
ataupun foto copy yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pengajuan
dana ke KPPN hingga penyaluran dana dari UPK/UPKs ke desa melalui
TPK. Dokumen Keuangan diantaranya : Dokumen perencanaan keuangan,
SPM dan beserta lampirannya, tanda terima uang maupun bukti transaksi
(nota, faktur dan kuitansi dsb), semua Rekening Koran , Buku Tabungan,
buku catatan keuangan, laporan keuangan, dsb.
Penyusunan Dokumen ini berdasarkan penggolongan kegiatan keuangan
dalam file setiap bulan.
c. Dokumen kegiatan Simpan Pinjam adalah seluruh dokumen yang
menyangkut pinjaman, Identitas peminjam, usulan kegiatan, proses
keputusan, realisasi penyaluran, monitoring, kartu pinjaman, pelaporan,
permasalahan, dsb. Penyusunan dokumen ini berdasarkan setiap
kelompok peminjam.

d. Dokumen Kegiatan sarana/prasarana usulan kegiatan ( SPPB dan
dokumen lampirannya), proses keputusan (berita acara dan daftar hadir).
RAB, Revisi pelaksanaan, dsb. Penyusunan dokumen ini berdasarkan
pada urutan kegiatan dan dipisahkan untuk setiap desa.
e. Dokumen kegiatan pendidikan usulan kegiatan, proses keputusan,
realisasi alokasi, permasalahan, laporan kegiatan dsb. Penyusunan
dokumen ini berdasarkan urutan kegiatan dan dipisahkan untuk setiap
usulan kegiatan.
f. Dokumen kegiatan kesehatan usulan kegiatan, proses keputusan, revisi,
realisasi alokasi, permasalahan, laporan kegiatan. Penyusunan dokumen
ini berdasarkan urutan kegiatan dan dipisahkan untuk setiap usulan.
g. Foto – foto kegiatan dan dokumentasi kegiatan lainnya.
4.7.3. ADMINISTRASI KEGIATAN DI DESA
A. BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN DI DESA/ KELURAHAN.
Biaya operasional terdiri dari biaya administrasi, pelaporan dan biaya
transportasi TPK. Besarnya biaya operasional per desa/ kelurahan
ditetapkan sebesar 3% dari alokasi dana untuk kegiatan yang ada di desa/
kelurahan tersebut. Penggunaan dana alokasi untuk biaya operasional
harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan dalam musyawarah
desa/ kelurahan.
B. BUKU KAS HARIAN
Keluar masuk uang dicatat dalam buku kas harian selanjutnya disebut
buku kas. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara TPK.
a. Bentuk buku kas sesuai dengan format standar buku kas harian seperti
dalam buku formulir.
b. Perputaran uang untuk kegiatan simpan pinjam dicatat dalam buku
tersendiri, yaitu buku pengembalian. Setiap anggota memiliki buku dan
kartu kelompok yang memuat bukti pengembalian. Selanjutnya masing
masing anggota kelompok memiliki kartu pengembalian yang
digunakan sebagai bukti pengembalian kepada pengurus kelompok.
c. Buku Kas ditutup tiap akhir bulan. Penutupan tidak dikaitkan dengan
penyelesaian suatu penyaluran dana dari UPK/UPKs. Setelah ditutup,
kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua TPK dan dibuatkan
rekapitulasinya yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah.
d. Catatan pada Buku Kas saat tutup buku akhir bulan digunakan untuk
menyusun laporan bulanan kepada UPK/UPKs yang menyangkut
jumlah penerimaan dan pengeluaran uang.
e. Tim Pengelola Kegiatan dibantu oleh KPM membuat Dokumen
Penyelesaian yang terdiri laporan Penyelesaian Pelaksanaan (LP2K),
rincian realisasi penggunaan biaya, foto kegiatan dan lampiran
pendukung lainnya.
C. BUKU KAS BANTU
Buku Kas khusus digunakan untuk mencatat penerimaan dari kas harian
dan mencatat rincian pengeluaran yaitu untuk kegiatan simpan pinjam,

kegiatan bidang kesehatan dan pendidikan. Pengembalian dari kelompok
langsung diserahkan kepada UPK/UPKs tanpa harus melalui TPK.
D. BUKU MATERIAL ( BM )
a. Buku material (BM) adalah tempat mencatat material/ bahan yang telah
diterima dan yang telah dibayar.
b. Bentuk BM sesuai dengan format yang terdapat dalam buku formulir.
c. BM berguna untuk menyiapkan RPD, menyiapkan pembayaran,
mengendalikan pengadaan agar sesuai target, dan mengevaluasi
pengadaan bahan.
d. BM dibuat oleh Sekretaris TPK, ditutup setiap akhir bulan mengikuti
buku kas harian. Setiap penutupan harus diperiksa oleh ketua TPK dan
FK Teknis/ PjOK atau Setrawan Kecamatan.
e. Nomor bukti yang dicacat dalam BM adalah Nomor Bukti Penerimaan
barang.
E. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD).
RPD merupakan bagian penting dalam mengajukan penyaluran dana ke
UPK/UPKs. RPD dibuat sesuai kebutuhan dan target pelaksanaan
kegiatan. RPD memuat rencana kebutuhan bahan dan nilai yang akan
dibelanjakan pada rencana pekerjaan. Besarnya nilai RPD tidak harus
sama setiap tahapan. Sebelum diajukan RPD harus diperiksa oleh KPMD
dan ketahui oleh Kepala Desa sebelum diajukan ke UPK/UPKs untuk
diperiksa oleh FK,PjOK dan Setrawan Kecamatan.
RPD bukan merupakan dasar untuk menentukan proses pengadaan
bahan, barang atau jasa yang harus memulai proses penawaran/lelang.
Proses pengadaan bahan lebih lanjut ditentukan berdasarkan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) detail. Tidak dibenarkan menguraikan atau
memecahkan jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang/jasa tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan bahan
selanjutnya dilakukan sesuai prosedur pengadaan bahan dalam
penjelasan mengenai jenis-jenis kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi.
F. LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD )
LPD merupakan dokumen pertanggungjawaban TPK untuk setiap dana
yang telah disalurkan dari UPK/UPKs berdasarkan RPD yang disetujui
sebelumnya. LPD dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Kepala Desa
sebelum diserahkan ke UPK/UPKs untuk diperiksa oleh FK, PjOK dan
Setrawan Kecamatan.
LPD yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi
pembayaran yang sah dan didokumentasikan secara khusus sesuai
prinsip pengarsipan yang rapi dan lengkap.
G. PENGENDALIAN KEUANGAN.
Sesuai dengan RPD yang telah dibahas dalam rapat pra pelaksanaan
maupun rapat-rapat evaluasi, penggunaan dana di Desa / Kelurahan
sangat dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan kegiatan, jadwal pengadaan
bahan dan alat, serta jadwal pengerahan tenaga kerja.

TPK harus memiliki rencana yang matang mengenai ketiga hal tersebut,
karena akan mempengaruhi besar atau kecilnya pengeluaran dana.
Langkah-langkah pengendalian keuangan dilapangan harus dilihat dari :
a. Apakah pekerjaan sesuai dengan jadwal kemajuan pekerjaan.
b. Apakah pengadaan bahan/material sesuai dengan jadwal dan jumlah
yang direncanakan.
c. Apakah pengadaan alat sesuai dengan jadwal dan volume yang
dihasilkan.
d. Apakah pengadaan tenaga kerja sesuai dengan jadwal dan jumlah
yang direncanakan.
Bila karena suatu keadaan, misalnya untuk mengantisipasi musim hujan
harus dilakukan pembelian material diawal pelaksanaan. Tentu sebagian
besar dana akan teralokasikan kepada material, akan tetapi harus
diimbangi dengan pelaksanaan kontruksi dilapangan agar dana
selanjutnya dapat cepat dicairkan.
Setiap pengeluaran dana di Desa harus mendapat persetujuan dari Ketua
TPK. UPK/UPKs harus aktif memeriksa setiap pengeluaran dana dari
Bendahara TPK. UPK/UPKs, Setrawan kecamatan dan PjOK harus
memeriksa saldo pada Buku Kas Harian dibandingkan dengan jumlah
uang tunai yang ada pada kas bendahara (cash opname).
H. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI KEUANGAN.
Pemantauan administrasi keuangan TPK menggunakan formulir
pemeriksaan administrasi.
Penilaian kualitas administrasi menguraikan aspek – aspek yang ada pada
formulir pemeriksaan kualitas administrasi. Untuk setiap aspek tersebut,
penilai memilih satu dari lima kategori penilaian, yaitu :
Baik: Jika kualitas telah memenuhi segala syarat, baik, benar
dan lengkap serta ada inovasi kreatif yang menambah
kualitas.
Cukup Jika kualitas telah memenuhi segala syarat, baik, benar
dan lengkap.
Agak Kurang Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang harus
diperbaiki untuk memenuhi
Kurang Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus
diperbaiki dan tidak lengkap.
Tidak ada Jika hal tersebut tidak ada pada arsip TPK.
Setiap aspek yang dinilai kurang perlu diberikan penjelasan dan
rekomendasi perbaikan agar dapat ditindaklanjuti oleh TPK. Nama
pemeriksa dan tanggal pemeriksaan dicatat pada bagian bawah dan pada
bagian atas persentase kemajuan kegiatan harus diisi.

Hal – hal Penting dalam
Pengelolaan keuangan Oleh TPK
o Pembayaran insentif harus diberikan secara langsung kepada
setiap orang yang bekerja, baik sistem upah harian maupun sistem
borongan / target.
o TPK tidak boleh mengeluarkan biaya untuk UPK/UPKs, seluruh
aparat pemerintah dan seluruh unsur yang terkait baik langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)
Integrasi .
o Pembayaran kepada supplier dilakukan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan dan disepakati dalam kontrak pengadaan bahan atau
kontrak sewa. PjOK, Setrawan Kecamatan, Faskab Integrasi harus
memantau proses kemajuan pengadaan tersebut.
o Dana tersebut hanya boleh dipegang oleh Bendahara sebagai Kas
TPK. Dana Kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi dilarang
dipegang/dititipkan kepada pihak lain atau disimpan dalam rekening
manapun.
o Bukti pembayaran yang telah dijilid dalam berkas LPD harus dikirim
ke UPK/UPKs dalam rangka pengajuan penyaluran dana.
UPK/UPKs berhak untuk memeriksa arsip dan pembukuan TPK
kapan saja, dan sewaktu – waktu dapat meminta fotocopy bukti
pembayaran dalam rangka tugasnya sebagai pengendali dan
pembina TPK.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
5.1. KABUPATEN
Keterangan :
garis intruksi
garis koordinasi
5.1.1. Bupati
Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi di kabupaten dan bersama
DPRD melakukan kaji ulang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tugas Bupati adalah :
a. Menyediakan dana BLM (DDUB dan PAP) dan Administrasi Pembinaan ;
b. Menyediakan dana ADD sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Menerbitkan SK Satuan Kerja yang berhubungan dengan pencairan dan
penyaluran dana yang terdiri dari ; pejabat yang menerbitkan surat penetapan
Kabupaten, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran,
Bendahara, dan lain-lain;
d. Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swakelola oleh
masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan
kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
e. Bersama DPRD, menerbitkan Peraturan Daerah yang mendukung bagi
penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian.
Bupati
ati
Bupati
Tim Koordinasi PNPM
PjO Kab
Pokja RBM
DPRD
ati
Bupati
Setrawan Kab Tim Faskab
TPM Kab

5.1.2. TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PNPM MPd INTEGRASI KABUPATEN
Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan
pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. Tim Koordinasi
Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar
instansi, pelayanan dan proses administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan
fungsi dan perannya, TK Kabupaten dibantu oleh sekretariat atau sebutan lainnya.
Tugas Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan
penguatan pengintegrasian;
b. Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian
kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan
pengintegrasian;
d. Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten;
e. Menyusun laporan berkala untuk disampaikan Kepada Bupati.
5.1.3. PENANGUNGJAWAB OPERASIONAL KABUPATEN (PJO-KAB)
PJO-Kab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Tugas Penanggungjawab Operasional Kabupaten :
a. Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM-MPd / Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi
kabupaten untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian;
b. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku di wilayah tugasnya;
c. Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi,
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian,
d. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan,
masalah-masalah dan penyelesaiannya;
e. Membuat laporan periodik dan insidental kepada Tim Koordinasi PNPM-MPd
Integrasi Kabupaten;
f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
g. Memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator dan peningkatan kinerja
program kepada Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi Kabupaten;
h. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN;
i. Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK.

5.1.4. SETRAWAN KABUPATEN
Setrawan Kabupaten adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan
secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan PNPMMPd Integrasi dan
Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten.
Tugas Setrawan Kabupaten:
a. Bersama-sama dengan Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten menyusun dan
merumuskan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi di tingkat Kabupaten.
b. Memfasilitasi Setrawan Kecamatan;
c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan
pengintegrasian;
d. Memfasilitasi pertemuan/ rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait
Daerah;
e. Membantu Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi Kabupaten menyusun laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;
f. Membantu Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi Kabupaten menyelenggarakan
kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;
g. Membantu Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi Kabupaten mensosialisasikan
kebijakan pembangunan partisipatif dan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi kepada Pemerintah
Kecamatan di wilayah tugasnya;
5.1.5. FASILITATOR KABUPATEN
Fasilitator Kabupaten (Faskab) adalah tenaga konsultan manajerial profesional
yang berkedudukan di tingkat Kabupaten. Fungsi Faskab dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi sebagai
supervisor. Faskab Integrasi terdiri dari Faskab – Pemberdayaan, Faskab – Teknik,
Faskab – Keuangan, Faskab harus memastikan tahapan pelaksanaan Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian kegiatan selesai dengan baik, tepat waktu dengan
tetap mengacu pada prinsip dan prosedur dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi. Faskab juga berperan
dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis, manajemen kepada pelaku
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)
Integrasidi Kecamatan dan Desa. Faskab juga berperan sebagai fasilitator bagi
pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah
yang relevan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi. Dalam menjalankan perannya, Faskab bekerja
sebagai Team-Work, dan dalam menjalankan tugasnya, Faskab harus melakukan
koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten.
5.1.5.1. Tugas dan Tanggung jawab Tim Fasilitator Kabupaten – Integrasi :
a. Mengoordinasikan Tim Kerja Fasilitator Kabupaten;

b. Memastikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;
c. Memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi pengintegrasian;
d. Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai
pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif;
e. Memediasi dan membangun jaringan kerjasama para pihak (intern
pemerintah Kabupaten), DPRD, LSM dan pihak-pihak lain yang terkait dan
berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses
pembangunan partisipatif;
f. Mensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum Hearing
DPRD;
g. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd
Integrasi, baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
h. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang
sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif;
i. Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dll, agar
terlaksana secara efektif;
j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
k. Memastikan tersedianya data-data kegiatan;
l. Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5.1.5.2. Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kabupaten – Pemberdayaan :
a. Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian;
b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;
c. Memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi melalui forum Hearing
DPRD;
d. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd
Integrasi, ditingkat kecamatan;
e. Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM
Desa;
f. Memfasilitasi pelatihan, workshop, semiloka dan kegiatan lainnya untuk
peningkatan kapasitas masyarakat;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
h. Mengelola data-data kegiatan;
i. Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
k. Memastikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai
ketentuan/panduan yang telah ditetapkan;
l. Memastikan tersusunannya RPJMDesa, Perdes tentang APBDesa dan
Perdes lainnya sesuai kebutuhan;
m. Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LKPj Kepala Desa;
n. Memantau, membimbing dan mengevaluasi Fasilitator Kecamatan dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

5.1.5.3. Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kabupaten – Teknik :
Faskab – Teknik adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang
berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil
kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari
perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta
operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor, Faskab – Teknik melakukan
sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur
selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip
prosedur dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi serta sesuai kaidah atau standar teknik
prasarana. Faskab – Teknik juga berperan dalam memberikan bimbingan atau
dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada
pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
MPd) Integrasi di kecamatan dan desa. Dalam menjalankan perannya, Faskab –
Teknik harus melakukan koordinasi dengan Tim Faskab lainnya serta Tim
Koordinasi Kabupaten.
Tugas dan tanggung jawab Faskab – Teknik :
c. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd
Integrasi, di tingkat kecamatan;
d. Mensupervisi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana;
e. Memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis;
f. Memfasilitasi pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas
kader teknis;
g. Memfasilitasi terbentuknya lab site untuk mendukung proses pembelajaran
masyarakat;
h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
i. Mengelola data-data kegiatan;
j. Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5.1.5.4. Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kabupaten – Keuangan :
Faskab – Keuangan adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan
UPK agar UPK menjadi suatu lembaga yang akuntabel dalam pengelolaan
keuangan dan pinjaman. Faskab – Keuangan akan lebih berfokus pada
penguatan dan pengembangan UPK yang potensial, tetapi juga memberikan
bantuan teknis dan rekomendasi dalam rangka penyehatan UPK yang masuk
dalam kategori kurang atau tidak potensial. Dalam menjalankan tugas dan
perannya, Faskab – Keuangan harus melakukan koordinasi dengan Tim Faskab
lainnya dan Tim Koordinasi Kabupaten.
Tugas dan tanggung jawab Faskab – Keuangan :
c. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd
Integrasi, ditingkat kecamatan;

d. Memantau dan memeriksa pengelolaan keuangan program;
e. Membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus UPK;
f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;
g. Mengelola data-data kegiatan;
h. Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;
i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5.1.6. TIM PELATIH MASYARAKAT KABUPATEN
a. TPM (Tenaga Pelatih Masyarakat) adalah kompetensi yang melekat dan
dimiliki oleh pelaku yang terlibat dalam RBM. TPM diharapkan mendukung
kinerja Pokja Kabupaten. Kedudukan TPM di dalam Pokja Kabupaten
diharapkan ada di dalam setiap bidang yang dikelola. TPM ini adalah unsur
yang memiliki kompetensi teknis pelatihan masyarakat.
b. Pada tahun pertama kegiatan, Pokja Kabupaten wajib memfasilitasi Tenaga
Pelatih Masyarakat (TPM). TPM ada di kabupaten dan di kecamatan. TPM
Kabupaten menjadi bagian dari unsur Pokja Kabupaten, sedangkan TPM
Kecamatan akan memperkuat dan mengembangkan kegiatan yang
berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku di level kecamatan dan
desa PNPM Mandiri Perdesaan.
c. Personil TPM direkrut berdasarkan kompetensi atau kemampuan yang
bersangkutan di bidang tertentu, misalnya: bidang advokasi hukum,
pengawasan pembangunan, pemeriksaan keuangan, bidang infrastruktur,
pertanian, perindustrian, pemasaran dan bidang lain terkait dengan penguatan
pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
d. Pengurus BKAD dan pelaku lain (masyarakat profesional) karena
kemampuannya diharapkan menjadi anggota TPM.
e. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan ketentuan. Diharapkan jumlah
minimal TPM Kabupaten 3 orang, demikian juga TPM Kecamatan minimal 3
orang.
f. Fasilitasi pembentukan TPM Kabupaten (embrio) sudah harus dilakukan saat
workshop perencanaan awal di kabupaten. Fasilitasi pembentukan TPM
Kecamatan dilakukan melalui MAD/Musyawarah BKAD dan pengembangan
TPM kecamatan dilakukan melalui TOT.
5.1.7. POKJA RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RBM)
a. Fasiltasi Pembentukan dan Penguatan Pokja Kabupaten:
Faskab (untuk lokasi PNPM MPd Integrasi adalah Fasilitator Integrasi) wajib
memfasilitasi (termasuk peran dan fungsi) Pokja Kabupaten dengan meminta
bantuan Satker Kabupaten, seperti Undangan, Ruang Rapat dan lain
sebagainya.
b. Waktu Pembentukan:
Pokja Kabupaten dibentuk saat workshop perencanaan awal (Musyawarah
Pelaku RBM) di kabupaten.

c. Unsur Pokja Kabupaten:
Unsur Pokja Kabupaten sekurang-kurangnya adalah BKAD (pengarah/quality
control dan pengemban amanat/mandatory masyarakat), UPK (karena memiliki
keterampilan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan), TPM (teknis,
substansi pelatihan dan peningkatan kapasitas), Setrawan (fasilitator
pemerintahan). Unsur lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
d. Struktur Pokja Kabupaten:
Pokja Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh sekretaris dan
bendahara. Selain itu di dalam struktur Pokja Kabupaten terdapat beberapa
koordinator bidang (Misalnya Bidang Advokasi Hukum, CBM dsb). Bidang lain
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal pada saat rapat kabupaten
sebelumnya. Faskab berkewajiban mempersiapkan Musyawarah Pelaku untuk
menjalankan organisasi gugus tugas dan fungsi Pokja tahun berikutnya.
Masing-masing unsur di dalam Pokja Kabupaten mempunyai peran, tugas, dan
tanggungjawab sesuai ruang lingkup dan karakter kelembagaan/fungsi.
e. Peran dan Tugas Pokja Kabupaten:
Pokja Kabupaten bertugas mengelola pelaksanaan RBM. Peran dan tugas
Pokja Kabupaten adalah memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan keberlanjutan sistem RBM. Kegiatan perencanaan yang
dilakukan diantaranya, memfasilitasi proses rapat, menyiapkan proposal
kegiatan, mengajukan pencairan dana. Kegiatan saat pelaksanaan diantaranya
adalah rapat persiapan, pembentukan panitia, RKTL kegiatan, penyelenggaraan
kegiatan. Kegiatan pengendalian diantaranya menyusun rencana dan
menjalankan supervisi, monitoring-evaluasi kegiatan, serta menyusun laporan
kegiatan. Kegiatan keberlanjutan system RBM, maka tugas Pokja Kabupaten
adalah menyiapkan kerangka pengembangan sistem RBM untuk tahun-tahun
berikutnya.
5.2. KECAMATAN
Keterangan :
garis intruksi
garis koordinasi
Camat
ati
Bupati
PjOK Setrawan KecFasilitatorBKAD
UPKBP UPK

5.2.1. CAMAT
Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi
pada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk
mengajukan usulan nama calon PjOK dan Setrawan Kecamatan yang akan
ditetapkan oleh Bupati.
Tugas dan tanggung jawab Camat adalah :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi/Pengintegrasian
di wilayah tugasnya;
b. Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi/
Pengintegrasian;
d. Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan
kegiatan Penguatan Pengintegrasian di wilayah tugasnya;
e. Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Penguatan
Pengintegrasian;
f. Menilai kinerja Penguatan Pengintegrasian di Desa dan kecamatan wilayah
tugasnya.
5.2.2. PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)
PjOK adalah seorang Kasi PMD atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok
sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan
bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan
seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MPd) Integrasi di kecamatan.
Tugas dan tanggung jawab PjOK adalah :
a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi/Pengintegrasian;
b. Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Pengintegrasian, yang meliputi
kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian;
c. Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Perdes tentang
RPJMDesa;
d. Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APBDesa;
e. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan
pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan
penyelesaiannya;
f. Menyusun laporan bulanan kegiatan PNPM MPD Integrasi/Pengintegrasian
kepada TK PNPM-MPd Integrasi Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;
g. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
h. Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPMD;
i. Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa.
5.2.3. SETRAWAN KECAMATAN
Setrawan Kecamatan adalah perangkat Pemerintah kecamatan yang ditugaskan
secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi di
kecamatan.
Tugas dan tanggung jawab Setrawan adalah:
a. Membantu pelaksanaan tugas PjOK;
b. Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di
lapangan;
c. Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan
pengintegrasian;
d. Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif;
e. Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa.
5.2.4. UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK/UPKs)
UPK/UPKs atau sebutan lainnya adalah sebagai unit pengelola dan operasional
pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi yang berkedudukan di Kecamatan. UPK/UPKs
juga dapat bertindak sebagai pelaksana mandat/unit dari BKAD. Pengurus
UPK/UPKs terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK/UPKs
berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil
musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa
Tugas dan tanggung jawab UPK :
a) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari
BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
MPd) Integrasi;
b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh
transaksi keuangan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi,
c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi,
d) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM-MPd/PNPM MPd Integrasi.
5.2.5. BADAN PENGAWAS UPK
Badan Pengawas UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan,
administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK/UPKs. Badan Pengawas UPK
bertindak sebagai pelaksana mandat/unit dari BKADdibentuk oleh Forum
Musyawarah Kecamatan, minimal 3 orang terdiri dari 1 ketua dan 2 orang anggota.
Tugas Dan tanggung jawab BP-UPK
a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-
dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan
pinjaman yang dikelola oleh UPK/UPKs
b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK/UPKs pada prinsip dan
mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MPd) Integrasi.
c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK/UPKs terhadap aturan-aturan

Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3

Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3

Similar to Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3 (20)

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

More from Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)

Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3