Dokumen tersebut merupakan riwayat hidup dari Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Riwayat pendidikan dan pengalamannya mencakup bidang pertanian, perencanaan wilayah, pengembangan masyarakat, dan ekonomi syariah. Ia juga aktif sebagai dosen dan menjabat pos

2. RIWAYAT HIDUP NARA SUMBER
1. NAMA : Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc
2. NIP : 19600305 198603 1 001
3. Jabatan : Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Pendidikan:
1. S1 – Mekanisasi Pertanian IPB, 1983
2. Post Graduate Study – Rural Regional Development
Planning & Management - Dortmund University
Germany, 1992
3. S2 – Human Settlement Developments - Asian
Institute of Technology Thailand, 1993
4. S3 – Islamic Economic & Finance Trisakti University
– Jakarta, 2014
5. Short Courses & Int’l Seminars: Australia, Inggris,
Thailand, Jepang, Korea, China, German, Viet Nam,
Hong Kong, dll.
2

3. Lanjutan RIWAYAT HIDUP NARA SUMBER
5. Aktivitas Akademisi:
 Staf Pengajar S2 - Islamic Economics & Finance
Universitas Trisakti Jakarta;
 Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah
Imam As Syafii Pekanbaru – Riau
6. Aktivitas Sosial:
 Ketua Yayasan Bina Usaha Umat;
 Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pedesaan Ikatan Ahli Ekonom Islam
Indonesia(IAEI);
 Ketua Dewan Pembina Yayasan Kedaulatan Pangan,
Energi dan Lingkungan Indonesia;
 Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Desa
Indonesia (APEDI);
 Sekretaris Umum Babinrohis Kementerian Tenaga
3

4. PENDAHULUAN
4

5. 5
• Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 = 6,30%
• Tahun 2018 = 5,17%
• Gini Rasio 2013  0,41; 2018  0,389
• TPT 6,25% (BPS Agustus 2013)  Feb 2018: 5,13%
Kontribusi UKM terhadap ekspor non
Migas 2013
• UM 98,90%; UKM 1,09%; UB 0,01%;
• produktivitas rendah;
• Kontribusi ekspor hanya 15,8% (BPS
Feb 2018)

6. SKALA USAHA DAN JUMLAH
6
Skala Usaha Kriteria UU No.20/2008 Jumlah
1. Mikro  Aset <Rp.50 juta
 Omzet per tahun <
Rp.300 juta
50,7 juta
98,90%
2. Kecil  Aset Rp.50 juta s.d.
Rp.500 juta
 Omzet per tahun Rp.300
juta s.d. Rp.2,5 miliar
520
1,01%
3. Menengah  Aset Rp.500 juta s.d.
Rp.10 miliar
 Omzet per tahun Rp.2,5
miliar s.d. Rp.50 miliar
40.000
0,08%
4. Besar  Aset >Rp.10 miliar
 Omzet per tahun >Rp.50
miliar
4.000
0,01%
Sumber:
1. Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Desember 2011;
2. Data Kemenkop-UMKM, 2009.

7. BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)
7

8. Tujuan
1. Masyarakat Desa kesulitan mengakses permodalan untuk
usaha sehingga banyak yang terjerat rentenir/ tengkulak
dengan bunga tinggi;
2. Masyarakat Desa dalam mengakses modal di bank kesulitan
oleh persyaratan dari perbankan;
3. Desa mempunyai potensi dalam pengembangan LKM sebagai
unit usaha BUMDes, yang dikelola secara konvensional
maupun syariah;
4. Desa memalui MUSDES dapat menginisiasi untuk
mengembangkan LKM Syariah yang didukung oleh kekuatan
spiritual warga setempat;
5. Menguatkan BUMDes dengan membentuk Unit Usaha LKM
Syariah yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

9. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
6. Permenekop UKM No. 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha
Simpan Pinjam Koperasi.

10. 1,022
11,945
18,446
39,149
45,549
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah
Sumber : Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi, 2018
• Jumlah Bumdesa
meningkat setiap
tahun
• Pada 2018 sekitar
56% desa telah
memiliki Bumdesa
• Tenaga kerja yang
terserap 1.003.104
orang
• Omzet Bumdes Rp
1,08 Triliun per
tahun, dengan laba
bersih Rp 118 Miliar
per tahun
PERKEMBANGAN JUMLAH BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA)
10

11. BUMDES DENGAN OMSET DI ATAS RP 1 MILIAR/TAHUN
11
Sumber: Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, 2018
Jasa
Keuangan

12. Simulasi Dampak Dana Desa dan APBDes 2015-2019
0.49
1.22
0.39
1.62
2.34
1.381
-0.29
2.67
0.68
1.4
0.42
1.78
3.17
1.517
-0.39
2.9
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Produk Domestik
Bruto
Peningkatan
Kualitas Tenaga
Kerja di Desa
Peningkatan
Penyerapan
Tenaga Kerja di
Desa
Peningkatan
Produktivitas
Sektoral di Desa
Peningkatan
Pembiayaan
Pelaku Usaha
Pertanian dan
Non Pertanian
Peningkatan
Pertumbuhan
Konsumsi
Masyarakat
Biaya Investasi di
Desa
Inflasi di Desa
DD DD + APBDes
PEMBIAYAAN

13. BUMDES SYARIAH
13

14. Landasan Idiologis Ekonomi Syariah
Dalam Alqur’an :
1. Alqur’an Surat Albaqarah ayat 275, 276, 278, 279
2. Alqura’an Surat Ali Imran ayat 130
3. Alqur’an surat Arrun ayat 130
4. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pelarangan riba
Kitab Perjanjian Lama / Taurat maupun UU Talmud yang
digunakan Orang Yahudi secara tegas melarang praktek Riba:
1. Kitab Exedus pasal pasal 22 ayat 25
2. Kitab Deoteronomy pasal 23 dan pasal 19
3. Kitab Levicetus pasal 25, 36, 37
4. Dalam kitab Injil Lukas (Perjanjian Baru) ayat 34
Idiologi Negara Indonesia
1. Pancasila
2. Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945
3. Batang Tubuh UUD RI 1945 pasal 33

15. 15
MAGHRIBA
MAISIR untung-
untungan/spekulatif
GHARAR ketidakjelasan,
dan/atau tipuan dari salah
satu pihak
HARAM hal-hal yang
dilarang dalam Agama
Islam
RIBA pinjam dengan
penambahan nilai
pengembalian
MUAMALAH
Ekonomi Syari’ah at a glance

16. 16

17. MODEL PENGMBANGAN BUMDES
SYARIAH
BUMDES
SYARIAH
1. Merupakan BUMDES Syariah
secara menyeluruh
2. BUMDes Konvensional dengan
Membentuk Unit Usaha di
dalamnya
3. Menerapkan KoLaKS

18. 1. Merupakan BUMDES Syariah secara Menyeluruh
• Dapat diterapkan apabila BUMDes telah berbadan hukum;
• BUMDES Syariah bisa dibentuk dari awal, atau dikonversi dari konvensional ke syariah;
• Bentuk yang paling ideal, dapat langsung bergerak ke masyarakat
• AD/ART disusun secara menyeluruh telah menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan berdasarkan UU
Berbadan hukum syariah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro ) atau peraturan yg berlaku (Permenekop NOMOR 11 TAHUN 2018 Tentang Perizinan Usaha
Simpan Pinjam Koperasi Pasal 3 (2) atau POJK No 15 Tahun 2015, atau PERDA.
Plus dan Minusnya
Positifnya
• Dapat langsung bergerak penuh secara syariah
• Pemda Kab. Bengkalis telah mengeluarkan Peraturan Bupati
• Pemda Kab. Siak telah siap melaksakan
• Tidak ada penolakan masyarakat
Negatifnya
• Menunggu keputusan final Omnibus law yang belum tahu kapan selesai putusannya
• Membuat PERMendes baru yang mengatur tentang BUMDesa Syariah

19. 2. BUMDes Konvensional dengan Membentuk
Unit Usaha Syariah di dalamnya
• BUMDes Konvensional yang telah ada, membentuk unit usaha syariah
• Unit usaha syariah berupa LKMS, bisa berbentuk PT, atau koperasi syariah
• Mengacu pada Permendesa Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 8
Positifnya
• Dapat segera bergerak sesuai kebutuhan lapangan
• Apabila berupa koperasi, akan dikoordinasikan dengan dinas koperasi setempat
• Melibatkan MUI Setempat sebagai DSN yang akan menempatkan DPS
Negatifnya
• Dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 belum ada pasal yang mengatur
LKM Syariah
• Belum ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan MUI-DSN dengan Kemendes
PDTT

20. 3. Menerapkan KoLaKS
• Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah
• Melibatkan Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ada, seperti Perbankan
Syariah, BPRS, BMT atau Koperasi Syariah
• Dapat berupa Lakupandai atau Agen Bank;
• Namun yang ditunjuk sebagai agen adalah BUMDes, bukan perorangan
Positifnya:
• Bisa langsung diterapkan di BUMDes yang telah ada
• BRI Syariah sudah siap melaksakanannya. Uji coba yang dapat berjalan di
BUMDes Kota Banjar
• BRI Syariah dan Pegadaian Syariah di Cirebon dan Majalengka sudah siap
melaksanakan bekerjasama dengan BUMDes setempat;
• Mendapat dukungan dari KNKS
Negatifnya
• LKMS tidak dapat berkembang besar, karena bersifat keagenan, sangat
bergantung pada Lembaga Keuangan Induk (Bank)
• LKMS hanya sebagai Kepanjangan bank untuk menghimpun dana masyarakat
• LKMS tidak mandiri dalam mengelola keuangan

21. MENSYARIAHKAN
BUMDes Konvensional
dengan Membentuk Unit
Usaha Syariah di dalamnya

22. Arti Penting LKMS
Sebagai Unit Usaha BUMDES
• Memiliki kekuatan hukum tetap secara UU, PP dan
Permen, dll.
• Tidak harus membuat Permendes PDTT yang baru
berkaitan dengan BUMDes Syariah;
• Konsep LKM Syariah sudah berjalan dimasyarakat dan
selama ini sudah mendapat dukungan dari KNKS,
Kementerian Koperasi UKM dan OJK;
• LKM Syariah bukan kelembagaan yang baru, sehingga
tidak diragukan sistemnya operasionalnya karena
penduduk desa mayoritas beragama Islam.
• Pengembangan Unit Usaha LKMS seperti yang dilakan
oleh Perbankan konven membuka unit layanan Syariah
(BRIS, BCAS, MADIRI-S, Mega Syariah, dll)

23. Perbedaan imbalan yang berdasarkan
bunga dan yang berdasarkan bagi hasil
Bunga Nisbah
1. Penentuan bunga dibuat pada
waktu akad tanpa dengan asumsi
selalu untung
2. Besarnya persentase berdasarkan
pada jumlah uang (modal) yang
dipinjamkan
3. Pembayaran bunga tetap seperti
yang dijanjikan tanpa pertimbangan
apakah proyek yang dijalankan
untug atau rugi
4. Jumlah pembayaran bunga tidak
meningkat sekalipun jumlah
keuntungan berlipat
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau
tidak dikecam) oleh semua agama,
termasuk Islam
1.Penentuan besarnya rasio nisbah
bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berdasar pada
kemungkinan untung rugi
2.Besarnya rasio bagi hasil
berdasarkan pada jumlah
keuntungan yang diperoleh
3.Bagi hasil bergantung pada
keuntungan proyek yang
dijalankan. Bila usaha rugi,
akan ditanggung bersama
4.Jumlah pembagian laba
meningkat sesuai dengan
peningkatan pendapatan
5.Tidak ada yang meragukan
keabsahan bagi hasil

24. UU Desa No 6 Tahun 2014
BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 87
1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 88
1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 89
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
1. pengembangan usaha; dan
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk
masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 90
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah
Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
1. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
2. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
3. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

25. Struktur Organisasi BUMDes dan UNIT Usaha Syariah
BUMDesa
Unit Usaha LKM
Syariah Unit Usaha Riel
Produksi Perdagangan Jasa
Pengawas:
• DSN MUI
• SKPDTerkait
Simpanan/Pinjam
Masyarakat Desa
ZISWa
Penasihat:
• Kades
• BPD
• TOMAS
Rapat Anggota Pendiri
(MUSDES)
KEMITRAAN:
• BANK
• INVESTOR, DLL

26. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
(Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum)
• DPS adalah badan independen pada lembaga keuangan
syariah.
• Anggota DPS terdiri dari para pakar syariah muamalah yang
memiliki pengetahuan perbankan.
• Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.
26
Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS.
Fungsi DPS :
• Sebagai penasehat dan pemberi syaran mengenai hal-hal yang
terkait dengan aspek syariah;
• Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan
jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
• Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Lemaga
keuangan syariah.
• DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan
lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN minimal
1 x setahun. 26

27. 27