proses pemberian kesetaraan golongan dan jabatan fungsional guru non pns

1. PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT BAGI GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUDRISTEK
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N, K E B U D A Y A A N, R I S E T & T E K N O L O G I
I N S P E K T O R A T J E N D E R A L
T A H U N 2 0 2 3

2. PENGERTIAN
1. Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan adalah pengakuan terhadap
kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan
pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit,
jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada
jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil;
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah;
3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat
persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang
diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal
yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah
serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;

3. LANJUTAN PENGERTIAN
4. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang
pendidikan dan kebudayaan;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau
pemerintah kota;
7. Nomor Unik adalah identitas guru yang dikeluarkan oleh Kementerian;
8. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam
bidang pendidikan dan kebudayaan.

4. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor
03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan
Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

6. TUJUAN
1. Sebagai acuan bagi GBPNS untuk melengkapi persyaratan dalam rangka
mengajukan usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS;
2. Sebagai acuan bagi penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat untuk mengusulkan
pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS;
3. Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan pemberian
kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS.

7. MEKANISME PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
BAGI GURU BUKAN PNS
P E R S Y A R A T A N U M U M
1. GBPNS yang berstatus sebagai guru tetap dengan masa kerja sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di saat pengajuan usulan pemberian
kesetaraan pada satminkal terakhir;
2. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Bagi guru yang
memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program
studi yang terakreditasi paling rendah B;
3. bagi GBPNS yang memiliki sertifikat pendidik harus mengajar mata
pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;
4. GBPNS yang belum memiliki sertifikat pendidik harus mengajar mata
pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki;
5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan;
6. memiliki Nomor Unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;

8. 7. melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/guru bimbingan dan
konseling/guru pembimbing khusus/guru bimbingan TIK atau KKPI;
8. memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
9. bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar
minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta
didik bagi guru bimbingan dan konseling/konselor/guru bimbingan TIK atau KKPI di satuan
administrasi pangkalnya (satminkal) terakhir.
10. bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil Kepala satuan pendidikan/kepala
perpustakaan/kepala laboratorium/ kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit
produksi wajib mengajar minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau
membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan
konseling/konselor/guru bimbingan TIK atau KKPI di satuan administrasi pangkalnya
(satminkal) terakhir.
11. bagi guru wajib mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu atau
membimbing 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan
konseling/konselor/guru bimbingan TIK atau KKPI di satuan administrasi pangkalnya
(satminkal) terakhir.
12. menunjukkan kinerja baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan
pendidikan;
13. bagi guru yang ditetapkan sebagai guru tetap mulai 1 Januari 2014 harus melampirkan
sertifikat kelulusan program induksi dengan hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan
minimal baik;

9. P E R S Y A R AT A N A D M I N I S T R A S I
1. melampirkan surat pengantar Kepala Sekolah pada setiap berkas usulan per individu
guru;
2. melampirkan biodata (format 7 pada buku pedoman);
3. khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB, melampirkan hasil cetak lembar
transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan Dapodikdas semester terakhir pada saat
mengusulkan;
4. fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani
oleh:
a. gubernur/bupati/walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian lain yang
ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota bagi guru yang bertugas di
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan
dilegalisasi dengan stempel basah oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi,
b. ketua yayasan bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dilegalisasi dengan stempel
basah oleh yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi,
c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi
pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang
bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang di
Perwakilan setempat.

10. 5. fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar
selama menjadi guru tetap 4 semester terakhir (dilengkapi rincian jadwal mengajar bagi
guru kelas atau mata pelajaran, atau jadwal bimbingan bagi guru BK dan guru
TIK/KKPI), baik yang diperoleh dari satminkal ataupun dari luar satminkalnya untuk
semua guru tetap dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota;
6. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani
oleh kepala sekolah bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil
kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala
program keahlian/kepala unit produksi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat; dan oleh ketua yayasan bagi kepala sekolah; dan dilegalisasi dengan
stempel basah oleh pihak yang menerbitkan Surat Keputusan.
7. fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang
dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
8. fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang
berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;
9. melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa guru
memiliki kinerja minimal baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut di saat pengajuan
usulan pemberian kesetaraan pada satminkal terakhir.

11. PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN KESETARAAN
1. GBPNS yang dapat diberikan kesetaraan menyerahkan berkas usul pemberian
kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS kepada kepala sekolah masing-masing.
2. Khusus guru jenjang Pendidikan Dasar GBPNS yang memenuhi syarat
berdasarkan Data Pokok Pendidik (Dapodik) akan diberi nomor urut berdasarkan
status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja, dan kemudian
diumumkan melalui laman: www.gtk.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, bagi yang
sudah mendapatkan nomor urut harus segera mengirimkan berkas pengajuan
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Pengiriman berkas
disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan
dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui fasilitas lembar transkrip data
(LTD)/info PTK yang dapat diakses dengan IP address 223.27.144.195:8085
untuk guru PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Kepala sekolah memeriksa kelengkapan administratif dan keabsahan berkas
yang diusulkan guru.

12. 4. Kepala sekolah menyampaikan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud
pada angka 3 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur
Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas (dengan menggunakan stopmap warna kuning),
atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar (dengan menggunakan stopmap
warna merah untuk SD, stopmap warna biru untuk SMP), atau Direktur Pembinaan
Guru Pendidikan Menengah (dengan menggunakan stopmap warna hijau untuk SMA,
stopmap warna abu-abu untuk SMK) pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada kepala dinas
yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya, dengan menggunakan Format-2 pada buku pedoman.
5. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan terkait melakukan verifikasi kelengkapan
administratif dan keabsahan berkas yang diusulkan oleh kepala sekolah.
6. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan terkait melakukan penilaian terhadap berkas
yang telah memenuhi syarat administratif.
7. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan terkait menetapkan angka kredit GBPNS

13. 8. Berdasarkan penetapan angka kredit GBPNS, Direktur Pembinaan Guru terkait
mengusulkan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian untuk ditetapkan
dalam Keputusan Pemberian Kesetaraan.
9. Kepala sekolah menyampaikan kelengkapan administratif sebagaimana
dimaksud pada angka 3 kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Biro
Kepegawaian untuk di verfikasi, dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.
10. Biro Kepegawaian menetapkan Keputusan Pemberian Kesetaraan Jabatan dan
Pangkat bagi GBPNS.
11. Seluruh informasi terkait dengan proses penyetaraan jabatan dan pangkat
GBPNS disampaikan melalui website www.gtk.kemdikbud.go.id untuk guru
pendidikan dasar, http://223.27.144.205:9091

14. 12. Pengajuan usul Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat:
a. bagi GBPNS PAUD Formal atau yang sederajat disampaikan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan Dikmas, Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud dengan
alamat PO Box 4644 JKP 10046
b. Bagi GBPNS SD/SMP atau yang sederajat disampaikan kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikian Dasar, Direktorat
Jenderal GTK Kemendikbud dengan alamat PO Box 1316 JKS 12013
c. Bagi GBPNS SMA/SMK dan SLB atau yang sederajat disampaikan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah,
Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud dengan alamat PO Box 1050 JKS 12010
d. Bagi GBPNS SD/SMP/SMA/SMK pada Sekolah Indonesia Luar Negeri disampaikan
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal dengan alamat Gedung C lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman
Senayan Jakarta Pusat.
12. Direktorat Pembinaan Guru terkait tidak menerima berkas pengusulan pemberian
kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS yang disampaikan secara langsung, baik
individu maupun kelompok.

15. PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT PEMBERI KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT GURU BUKAN PNS
P E J A B A T Y A N G B E R W E N A N G M E N E T A P K A N A N G K A K R E D I T P E M B E R I A N
K E S E T A R A A N G U R U B U K A N P N S D I A T U R S E B A G A I B E R I K U T .
1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit untuk pertimbangan
pemberian kesetaraan berdasarkan kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D-IV dan
penghargaan terhadap masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas
sebagai guru bukan PNS serta dapat ditambah sertifikat pendidik bagi yang sudah
memiliki.
2. Pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada nomor 1
sebagai berikut:
a. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur
Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan sesuai dengan kewenangannya, atas nama Menteri, menetapkan
angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang
III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c;
b. Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, menetapkan angka kredit pemberian
kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Muda, golongan ruang III/c pada sekolah Indonesia di luar negeri;
3. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada nomor 2a berhalangan tetap atau bukan
pejabat definitif, maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala Biro
Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

16. 4. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama menetapkan
angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan
ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada madrasah.
5. Menteri pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian
yang menyelenggarakan pendidikan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian
menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama,
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada
sekolah di lingkungannya.
6. Keputusan pemberian kesetaraan berdasarkan kualifikasi akademik paling
rendah S1 atau D-IV dan penghargaan terhadap masa kerja selama yang
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan PNS serta dapat
ditambah sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki ditetapkan oleh Kepala
Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian, Kementerian
Agama, Kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian, untuk dan atas
nama Menteri/Menteri Agama/Menteri pada kementerian lain, atau Kepala
lembaga pemerintah non-kementerian, sesuai dengan kewenangannya,
berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang .

17. TATA CARA PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
BAGI GURU BUKAN PNS
P R I N S I P P E M B E R I A N K E S E T A R A A N
Prinsip Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru Bukan
Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu :
1. pendidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)
2. penghargaan terhadap masa kerja selama
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru
yang
bukan
pegawai negeri sipil
3. dapat ditambah sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki.

18. PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
Ketiga aspek tersebut dihitung angka kreditnya masing masing sebagai berikut:
a. Aspek Pendidikan (kualifikasi akademik) dengan menggunakan ketentuan
Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya ditentukan berdasarkan tabel sebagai berikut.
Kualifikasi akademik Angka kredit Keterangan
S-1/D-IV 100 1) Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu/dengan sertifikat pendidik
2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi
S-2 150 1) Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu
2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-2 10 1) Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu
2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-3 200 1) Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu
2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-3 15 1) Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu
2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B

19. b. masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan
pegawai negeri sipil diperhitungkan sebesar 15% dari hasil perhitungan norma
angka kredit pembelajaran/pembimbingan, dengan ketentuan:
1) masa kerja sampai dengan tahun 2012 menggunakan indeks 7,628 per
semester, dan/atau
2) masa kerja mulai tahun 2013 menggunakan indeks 5,25 per semester.
c. sertifikat pendidik diberikan angka kredit sebesar 2.

20. Berdasarkan ketentuan sebagaimana Tabel aspek pendidikan di atas, angka kredit
pendidikan dan sertifikat pendidik dapat ditentukan sebagaimana tabel di bawah ini

21. TABEL ANGKA KREDIT KUMULATIF, JENJANG JABATAN GURU, DAN PANGKAT,
GOLONGAN/RUANG
Jenjang Jabatan Angka Kredit kumulatif Pangkat, Gol/Ruang
Guru Pertama
100 ≤ AK < 150 Penata Muda, III/a
150 ≤ AK < 200 Penata Muda Tingkat I, III/b
Guru Muda
200 ≤ AK < 300 Penata, III/c
300 ≤ AK < 400 Penata Tingkat I, III/d
Guru Madya
400 ≤ AK < 550 Pembina, IV/a
550 ≤ AK < 700 Pembina Tingkat I, IV/b
700 ≤ AK < 850 Pembina Utama Muda, IV/c
Guru Utama
850 ≤ AK < 1050 Pembina Utama Madya, IV/d
AK ≥1050 Pembina Utama IV/e

22. CONTOH :
Wiwin Andriani, S.H. adalah seorang guru tetap S-1 Ilmu Hukum, bersertifikat pendidik
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada SMK Taman Siswa di Sumatera Utara. Yang
bersangkutan mengajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sejak 1 April tahun 2002, namun ia
diangkat sebagai guru tetap pada 7 Maret tahun 2005. Pada bulan Maret tahun 2016 diusulkan
penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.
Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:
Ijazah S1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)
Sertifikat pendidik = 2
Angka kredit pendidikan sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan
sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama,
subunsur sertifikat pendidik.
Masa kerja sebagai guru tetap mulai 1 Maret tahun 2005 sampai dengan akhir Desember tahun
2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = 8 x 2 x 7,628 = 122.048.
Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan akhir Februari 2015 (B) menggunakan indeks 5,25
per semester = 2 x 2 x 5,25 = 21,00
Total masa kerja selama 25 tahun = 15% (A+B) = 0,15 (122.048 + 21,00) = 0,15 x 143.048=
21.888
Angka kredit masa kerja sebesar 21.888 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.
Jumlah angka kredit kumulatif untuk pemberian kesetaraan bagi Wiwin Andriani, S.H.: 100 + 2 +
21.888 = 123.888. Dengan demikian Wiwin Andriani, S.H. diberi kesetaraan sebagai Guru
Pertama dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

25. Penerbitan Surat Keputusan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS
Bagi guru bukan PNS yang telah diterbitkan Surat Keputusan Mendikbud tentang
Penetapan Angka Kredit Guru Bukan PNS yang diusulkan oleh Direktorat terkait
selanjutnya diajukan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendikbud
untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Penyetaraan Jabatan dan Pangkat
Guru Bukan PNS.
Jangka Waktu Pemrosesan Pemberian Kesetaraan
Jangka waktu pemrosesan berkas usulan pemberian kesetaraan jabatan dan
pangkat guru bukan PNS sejak diterima berkas oleh Direktorat terkait sampai
dengan pengiriman SK PAK dan SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat paling
lama 90 hari kerja.

26. Pengiriman Hasil Pemrosesan Pemberian Kesetaraan
Direktorat terkait akan mengirimkan Surat Keputusan Mendikbud tentang Penetapan Angka
Kredit Guru Bukan PNS dan Surat Keputusan tentang Penyetaraan Jabatan dan Pangkat
Guru Bukan PNS kepada guru bukan PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
Kepala Sekolah Satminkal yang bersangkutan.
Tindak Lanjut
 Pengusulan penetapan angka kredit setingkat lebih tinggi
Bagi guru bukan PNS yang telah mendapatkan Surat Keputusan Mendikbud tentang
Penetapan Angka Kredit Guru Bukan PNS dan Surat Keputusan tentang Penyetaraan
Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS dalam jangka waktu tertentu dapat mengajukan
pengusulan angka kredit untuk kenaikan jabatan, pangkat, dan golongan ruang setingkat
lebih tinggi sesuai dengan PermenegPAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Prosedur Pengusulan penetapan angka kredit
setingkat lebih tinggi akan diatur dalam pedoman tersendiri.
 Pengusulan penyesuaian tunjangan profesi
Bagi guru bukan PNS yang telah mendapatkan Surat Keputusan Mendikbud tentang
Penetapan Angka Kredit Guru Bukan PNS dan Surat Keputusan tentang Penyetaraan
Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS dapat mengajukan pengusulan penyesuaian
tunjangan profesi guru bukan PNS kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

27. PROSES PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GBPNS

28. PENGHENTIAN PEMBERIAN KESETARAAN
Apabila di dalam pelaksanaan pemberian pangkat dan jabatan guru bukan pegawai
negeri sipil, ditemukan PAK yang diperoleh dengan cara melawan hukum, maka:
1. Usulan pemberian kesetaraan tidak diproses dan dikembalikan kepada unit
pengusul (Kepala Sekolah Satuan Pendidikan).
2. Berdasarkan usul dari kepala sekolah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan memberikan klarifikasi tentang keabsahan PAK tersebut kepada
Kepala Sekolah Satuan Pendidikan dengan tembusan ke dinas pendidikan
3. Berdasarkan hasil klarifikasi yang menyatakan bahwa PAK guru yang
bersangkutan tidak sah, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
memberhentikan guru yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal
37 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka kreditnya.
4. Guru yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang
pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan
penetapan angka kredit (PAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

29. TERIMA KASIH