Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perka lan no 43 jam tatap muka wi

Tentang Jam Wajib Tatap Muka Widyaiswara, File ini di Share oleh Bapak DR. Juniawan di Group WA WI Pertanian

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perka lan no 43 jam tatap muka wi

  1. 1. PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Perka LAN No. 43 Tahun 2015 Kementerian Pertanian 2019 Share by : DR. Juniawan di Group WA WI Pertanian
  2. 2. Kegiatan Widyaiswara 2 Angka Kredit SKPJam minimal Berkaitan dengan kenaikan jenjang dan pangkat --- LAN Berkaitan dengan kontrak kinerja --- Pimpinan Berkaitan dengan pembayaran honor -- - Penyelenggara Kementerian Pertanian 2019
  3. 3. PENDAHULUAN 3 Amanat : PMK no 53 th 2014 Tentang Standar Biaya Masukan: • Pengaturan tentang honorarium pengajar diklat • Pengajar dari dalam satker: Bagi WI honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka Kementerian Pertanian 2019
  4. 4. Dasar Perhitungan (Ps 4) 4 • Kelebihan jumlah minimal jam tatap muka Widyaiswara dihitung berdasarkan jam efektif pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. • Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan jam efektif pegawai lebih dari 1200 jam per tahun, maka perhitungan jam minimal tatap muka Widyaiswara mengacu pada ketentuan peraturan ini dengan menyesuaikan pengaturan jam efektif pegawai yang berlaku di instansinya. Kementerian Pertanian 2019
  5. 5. Solution s JAM EFEKTIF,PETAJABATAN, DAN ABK 5 • Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja, yang dihitung dari jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. Jumlah jam kerja efektif adalah 1200 jam pertahun. • Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tertinggi. • Analisis beban kerja adalah suatu metode untuk mengetahui perbandingan antara jumlah beban kerja organisasi dengan jumlah pegawai disuatu unit organisasi, serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai. Kementerian Pertanian 2019
  6. 6. PENETAPAN 6 • Jenis dan jumlah jabatan, serta jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu organisasi dapat dilihat dalam peta jabatan yang disusun berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi. • Dalam kondisi ideal, terjadi kesesuaian antara jumlah beban kerja organisasi dengan pegawai yang harus menanganinya. Dengan kata lain, tidak ada pegawai yang bekerja melebihi beban yang seharusnya. • Karena jumlah antara beban kerja dan jumlah Widyaiswara belum berimbang, banyak Widyaiswara harus mengajar melebihi beban yang seharusnya Kementerian Pertanian 2019
  7. 7. Pengaturan dan Pengendalian 7 • Pengaturan dan teknis pengendalian pelaksanaan pembayaran honorarium atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi Widyaiswara, ditetapkan oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kediklatan di instansi masing- masing dengan mengacu pada pengaturan pedoman ini. • Dalam pelaksanaan pengendalian pembayaran honorarium atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi Widyaiswara, digunakan kartu kendali kegiatan Widyaiswara. • Lembaga Diklat/unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan Widyaiswara setiap bulan wajib menyusun rekapitulasi kartu kendali yang digunakan sebagai dasar pembayaran honorarium Widyaiswara. Kementerian Pertanian 2019
  8. 8. 8 Bagaimana menghitung Jumlah minimal jam tatap muka? Kementerian Pertanian 2019
  9. 9. DASAR PERTIMBANGAN (1) 9 • Kebutuhan riil pegawai pada suatu instansi pemerintah berdasar ABK. • Formasi terkait dengan beban kerja yang cukup bagi Widyaiswara • Jumlah Widyaiswara yang dibutuhkan disesuaikan dengan rencana program Diklat minimal (berdasarkan Renstra 5 tahunan di instansi). Kementerian Pertanian 2019
  10. 10. DASAR PERTIMBANGAN (2) 1 0 • Tugas Widyaiswara terdiri dari beberapa kegiatan yang saling terkait dan saling mempengaruhi demi keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu tugas pokok Widyaiswara selain tugas tatap muka, tetap harus diperhitungkan dalam pengaturan jam minimal tatap muka. • Tidak seluruh organisasi pemerintah menggunakan perhitungan jam efektif pegawai sebesar 1200 jam per tahun, maka perhitungan jam minimal tatap muka Widyaiswara dapat disesuaikan dengan pengaturan jam efektif pegawai di organisasi yang bersangkutan. Kementerian Pertanian 2019
  11. 11. Dasar Perka BKN No. 11 tahun 2011 jam kerja efektif pegawai adalah 1.200 Jam pertahun Perka LAN No. 1 Tahun 2014 kegiatan tatap muka adalah 67% dari keseluruhan tugas pokok Widyaiswara. 1 2 Dasar Perhitungan (1) Kementerian Pertanian 2019
  12. 12. Kegiatan WI 12 Kementerian Pertanian 2019
  13. 13. Jam Minimal TatapMuka (1) 13 • Jam kerja efektif PNS (Widyaiswara) • Kegiatan utama adalah 80% dari 1200 jam = 1200 jam/tahun = 960 jam • 30% dari kegiatan utama adalah tugas pokok = 30% x 960 = 288 Jam • Penyepadanan: = 384 Jam Pelajaran (288 Jam x 60 menit) / 45 menit (Per tahun) • Kewajiban per bulan = 384 JP / 12 bulan = 32 JP per bulan Kementerian Pertanian 2019
  14. 14. • 32 JP per bulan adalah meliputi keseluruhan dari tugas pokok Widyaiswara yang meliputi dikjartih, evaluasi dan pengembangan diklat. • Adapun tatap muka merupakan salah satu bagian dari kegiatan dikjartih. • Menghitung kegiatan tatap muka: Jam Minimal TatapMuka (2) 14 Tatap muka Kegiatan lain = 67% x 32 JP = 21,44 dibulatkan menjadi 21 JP per bulan = 32 - 21 = 11 JP per bulan Kementerian Pertanian 2019
  15. 15. JAM MINIMAL TATAPMUKA (3) 15  Dengan pertimbangan bahwa tugas Widyaiswara terdiri dari beberapa kegiatan yang saling terkait dan saling mempengaruhi demi keberhasilan pelaksanaan tugasnya, penetapan jam minimal tatap muka Widyaiswara tetap memperhitungkan kegiatan lain selain tatap muka. Kementerian Pertanian 2019
  16. 16. Dilakukan pengaturan sebagai berikut: • Jumlah jam minimal tatap muka Widyaiswara adalah 32 JP yang terdiri dari: • Tatap muka = 21 JP per bulan • Kegiatan lain/konversi = 11 JP per bulan • Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversi seorang Widyaiswara sudah mencapai 11 JP dalam satu bulan, setelah mencapai jam tatap muka 21 JP maka Widyaiswara tersebut berhak memperoleh pembayaran honorarium mengajar atas kelebihan jam minimal. • Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversi seorang Widyaiswara belum mencapai 11 JP dalam satu bulan, Widyaiswara tersebut baru berhak memperoleh pembayaran honorarium mengajar atas kelebihan jam minimal setelah jam tatap mukanya mampu menutup kekurangan kegiatan lain/konversi sehingga jumlah jam minimal telah mencapai 32 JP dalam bulan tersebut. Jam Minimal TatapMuka (4) 16Kementerian Pertanian 2019
  17. 17. Tabel Konversi 17 No. Kegiatan Satuan Hasil JP 1. Menyusun bahan diklat a. bahan ajar Makalah 1 b. bahan tayang bahan tayang 1 c. bahan peraga bahan peraga 1 d. GBPP/RBPMD dan SAP/RP GBPP/RBPMD dan SAP/RP 1 2. Menyusun soal a. pre test - post test Naskah 1 b. komprehensif test Naskah 1 c. Kasus Naskah 1 3. Memeriksa hasil ujian a. pre test - post test Laporan 1 b. komprehensif test Laporan 1 c. kasus Laporan 1 4. Melaksanakan pendampingan OL/PKL/ Benchmarking Laporan 1 Kementerian Pertanian 2019
  18. 18. Tabel Konversi 18 No. Kegiatan Satuan Hasil JP 5. Melaksanakan pendampingan penulisankertas kerja/ proyek perubahan Kertas kerja 1 6. Melakukan coaching pada proses penyelenggaraan Laporan 2 7. Evaluasi Diklat a. Terlibat dalam mengevaluasipenyelenggaraan Diklat di instansinya Laporan 1 b. Terlibat dalam pengevaluasiankinerja Widyaiswara Laporan 1 8. Pengembangan Diklat a. Terlibat dalam pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Laporan 5 b. Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat Laporan 3 c. Terlibat dalam penyusunan Modul Diklat Modul 5 d. Terlibat dalam penyusun pedoman kediklatan Pedoman 3 e. Terlibat dalam penyusunan kebijakan kediklatan Kebijakan 3 Kementerian Pertanian 2019
  19. 19. Solution s TERIMA KASIH 19Kementerian Pertanian 2019

×