Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
Â
Mata pelatihan ini membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi, hak dan kewajiban peserta uji kompetensi, persiapan peserta uji kompetensi jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
Disusun oleh Puslat SDM Kesehatan dan PTGMI
Sumber : SIAKPEL
Merupakan Modul Pelatihan Yang disusun Oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan PTGMI
Mata pelatihan ini membahas tentang prinsip perhitungan formasi Jabfung TGM rencana pengembangan karier jabfung TGM
Disusun Oleh PTGM dan Puslat SDM Kesehatan tahun 2020
Mata pelatihan ini membahas tentang unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut, yang akan menguraikan tentang unsur utama, unsur penunjang dan pengembangan profesi. Mata pelatihan ini juga akan membahas tentang uraian kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut yang akan diuraikan berdasarkan definisi operasional, hasil kerja dan kualitas hasil kerja.
Mata pelatihan ini membahas kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi Jabfung TGM; kategori, jenjang dan tunjangan jabfung TGM; penilaian kinerja TGM.
disusun oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kemenkes
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK
Credit : Puslat SDMK
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Karya Tulis Ilmiah
Credit : Puslat SDMK
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi Kerangka Acuan dan Laporan Kegiatan
Credit : Puslat SDMK
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Sertifikasi di Bidang Kesehatan
Credit : Puslat SDMK
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Â
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
Â
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas
1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG EPIDEMIOLOGI
POKOK BAHASAN 2:
PROSEDUR PEMBERDAYAAN KELUARGA, KELOMPOK MASYARAKAT
TERBATAS
Sub pokok Bahasan:
1) Konsep Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas
2) Langkah-langkah pelaksanaan
1) Konsep Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas
â–Ş Prosedur Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas adalah
dengan melakukan pendekatan metode observasi partisipatif, diskusi
kelompok terarah dan survei/kunjungan rumah dengan menggunakan
kuesioner.
â–Ş Pengertian
a) Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata
“participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan
perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu
organisasi.
b) Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau keterlibatan
proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah
c) Pengertian Keluarga (Sigmund Freud) adalah sekumpulan orang (rumah
tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan
terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi
ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu
jaringan.
d) Duvall dan Logan (1986): Keluarga adalah sekumpulan orang dengan
ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk
menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan
perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota
keluarga.
e) Departemen Kesehatan RI (1988): Keluarga merupakan unit terkecil dari
masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang
berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan
saling ketergantungan.
f) Narwoko dan Suyanto, (2004): Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari
mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di
masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia
2. yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam
kehidupan individu”
g) Kelompok masyarakat terbatas adalah sekumpulan masyarakat di satu
Desa/Kelurahan Siaga, Kelas/Universitas, Asrama/Pondok Pesantren,
Tempat Kerja/Pabrik, Rumah Susun/Apartemen, Lapas/Rutan, dll
Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan bidang epidemiologi adalah
kemampuan tenaga epidemiolog kesehatan untuk membangkitkan perasaan
keluarga dan masyarakat untuk ikut serta atau ambil bagian dalam kegiatan dalam
mengatasi masalah penyakit atau masalah Kesehatan dan factor risiko dari hasil
analisa data epidemiologi.
2) Langkah-langkah pelaksanaan
Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan keluarga,
kelompok masyarakat terbatas adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah Kesehatan
2. Pertemuan Tingkat Desa (PTD) atau Kelompok Masyarakat
3. Survei Mawas Diri (SMD)
4. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
1. Identifikasi Masalah Kesehatan
Langkah awal yang dilakukan dalam penggerakan pemberdayaan
masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan keluarga, kelompok
masyarakat terbatas adalah identifikasi masalah kesehatan dengan menitik
beratkan pada masalah penyakit, lingkungan dan perilaku. Identifikasi masalah
kesehatan dapat dilakukan melalui pengumpulan data sekunder di Puskesmas
dan kantor Desa/Kelurahan setempat atau melalui pengumpulan data dengan
metode observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah dan
survei/kunjungan rumah dengan menggunakan kuesioner.
Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan adalah
sebagai berikut :
a. Penyakit/nama penyakit
b. Penyebab penyakit menurut Puskesmas
c. Penyebab penyakit menurut masyarakat
d. Perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan sakit
e. Perilaku masyarakat yang bisa mencegah timbulnya penyakit
f. Lingkungan yang menyebabkan timbulnya penyakit
g. Lingkungan yang bisa mencegah timbulnya penyakit
h. Cara mencegah agar orang tetap sehat dan tidak sakit
i. Cara mencegah agar penyakit tidak menular
j. Apa yang bisa dilakukan oleh tiap keluarga agar terhindar dari penyakit
k. Apa yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat agar wilayahnya terhindar
dari penyakit.
Dan lain-lain
3. 2. Pertemuan Tingkat Desa
Pertemuan tingkat Desa/Kelurahan (PTD) atau Kelompok masyarakat
merupakan langkah awal dari kegiatan pembinaan di tingkat Desa/Kelurahan.
a. Tujuan PTD :
1) Dikenalnya konsep desa siaga sebagai salah satu upaya penggerakan dan
pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
2) Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat
dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat
3) Dikenalnya masalah penyakit, lingkungan dan perilaku yang menyebabkan
masalah kesehatan
4) Diperolehnya kesepakatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui pengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa
Siaga.
b. Tempat pertemuan
Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat
lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta.
c. Peserta pertemuan
1) Peserta tingkat kecamatan; Camat, TP-PKK kecamatan, Kepala
Puskesmas, Staf Puskesmas, Diknas, Departemen Agama
2) Peserta tingkat desa; Kepala Desa, TP-PKK Desa, Sekdes, BPD, Tokoh
Agama, Tokoh masyarakat/Guru
d. Waktu
Waktu pertemuan hendaknya disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi
desa yang bersangkutan, agar memungkinkan semua yang diundang dapat
hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk tercapainya tujuan
pertemuan tingkat desa.
e. Pelaksanaan
1) Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta pertemuan tingkat
desa.
2) Pertemuan dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan memperkenalkan
para hadirin dan menjelaskan maksud dan tujuan serta acara pertemuan
3) Kepala desa mempersilahkan camat/wakilnya untuk memberikan sambutan
atau arahan dalam pertemuan.
4) Kemudian kepala Puskesmas/Petugas Promosi kesehatan Puskesmas/
Tokoh masyarakat sebagai pembicara dan menjelaskan tentang masalah
kesehatan hasil observasi masalah kesehatan dan perlunya Desa Siaga
yang meliputi latar belakang, tujuan dan cara pelaksanaan serta pentingnya
dukungan masyarakat dalam program tersebut.
5) Selanjutnya diskusikan bersama tentang langkah kegiatan berikutnya,
khususnya tentang survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa,
waktu pelaksanaan survei dan kelompok yang akan melakukan survei,
4. serta ditentukannya waktu untuk mengadakan musyawarah masyarakat
desa
3 . Survei Mawas Diri
Survei Mawas Diri (SMD) adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan
pengkajian masyaralah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh
masyarakat setempat dibawah bimbingan kepala Desa/Kelurahan dan petugas
kesehatan (petugas Puskesmas, Bidan di Desa).
a. Tujuan SMD :
1) Dilaksanakannya pengumpulan data, masalah kesehatan, lingkungan
dan perilaku.
2) Mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku
yang paling menonjol di masyarakat.
3) Mengiventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung
upaya mengatasi masalah kesehatan.
4) Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat
dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di
Desa Siaga.
b. Sasaran
Sasaran SMD adalah semua rumah yang ada di desa/kelurahan atau
menetapkan sampel rumah dilokasi tertentu (± 450 rumah) yang dapat
menggambarkan kondisi masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku pada
umumnya di desa/kelurahan.
c. Lokasi
SMD dilaksanakan di desa/kelurahan terpilih
d. Pelaksana
SMD dilaksanakan oleh kader dan tokoh masyarakat atau sekelompok warga
masyarakat yang telah ditunjuk pada pertemuan tingkat desa.
e. Waktu
Waktu SMD dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tingkat
desa/kelurahan.
f. Cara Pelaksanaan
Petugas Puskesmas, Bidan di desa dan kader/kelompok warga yang
ditugaskan untuk melaksanakan SMD dengan kegiatan meliputi: Pelaksanaan
SMD diawali dengan penyusunan instrumen penjajakan kebutuhan di
Puskesmas, dimana dalam pengumpulan data tersebut dapat menggunakan
beberapa metode dengan teknik seperti Pengamatan (observasi), Wawancara,
Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT),
menyebarkan angket, dan lain-lain, yang selanjutnya dilakukan :
1) Pengenalan instrumen (daftar pertanyaan) yang akan dipergunakan dalam
pengumpulan data dan informasi masalah kesehatan.
2) Penentuan sasaran baik jumlah KK ataupun lokasinya
3) Penentuan cara memperoleh informasi masalah kesehatan dengan
5. 4) cara wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan.
5) Pelaksana SMD, Kader, tokoh masyarakat dan kelompok warga yang telah
ditunjuk melaksanakan SMD dengan bimbingan petugas Puskesmas dan
bidan di desa mengumpulkan informasi masalah kesehatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
6) Pengolahan dan analisa Data, Kader, tokoh masyarakat dan kelompok
warga yang telah ditunjuk mengolah data SMD dengan bimbingan petugas
Puskesmas dan bidan di desa, sehingga dapat diperoleh perumusan
masalah kesehatan untuk selanjutnya merumuskan perioritas masalah
kesehatan, lingkungan dan perilaku di desa/kelurahan yang bersangkutan.
7) Penyajian data, dapat dilakukan dengan cara Tekstular (mempergunakan
kalimat) dan cara membuat visualisasi data secara: tabulasi dan grafikal.
4. Musyawarah Masyarakat Desa
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) adalah pertemuan seluruh warga
desa/kelurahan atau warga masyarakat yang mewakili semua komponen
masyarakat di desa/kelurahan untuk membahas hasil survei mawas diri dan
merencanakan upaya penanggulangan masalah kesehatan, lingkungan dan
perilaku yang diperoleh dari hasil survei mawas diri.
a. Tujuan MMD :
1) Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya.
2) Masyarakat bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui
penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Siaga.
3) Masyarakat membentuk forum Desa/Kelurahan Siaga dan menetapkan
Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat.
4) Masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah
kesehatan di wilayahnya.
5) Mempersiapkan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kader dalam mengembangkan Desa Siaga dan
operasional Poskesdes.
b. Tempat pertemuan
Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat
lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta.
c. Peserta pertemuan
1) Peserta tingkat kecamatan; Camat, TP-PKK kecamatan, Kepala
Puskesmas, Staf Puskesmas, Diknas, Departemen Agama, Lintas
sektor terkait.
2) Peserta tingkat desa ; Kepala Desa, TP-PKK Desa, Sekdes, BPD, Tokoh
Agama, Tokoh masyarakat/Guru.
d. Waktu
Waktu pertemuan segera setelah SMD atau disesuaikan dengan kesediaan
dan kondisi desa/kelurahan yang bersangkutan, agar memungkinkan semua
6. yang diundang dapat hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk
tercapainya tujuan musyawarah masyarakat desa.
e. Pelaksanaan MMD
1) Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta MMD.
2) MMD dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan menguraikan maksud
dan tujuan musyawarah.
3) Pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah
pendapat dengan menggunakan alat peraga, poster dan lain-lain dipimpin
oleh petugas Puskesmas atau bidan di desa.
4) Penyajian hasil SMD oleh tokoh masyarakat/kader/kelompok SMD.
5) Perumusan dan penentuan perioritas masalah kesehatan atas dasar
pengenalan masalah (butir c) dan hasil SMD dilanjutkan dengan
rekomendasi tehnis dari petugas Puskesmas/bidan di Desa.
6) Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dalam rangka
penanggulangan masalah kesehatan, dipimpin oleh kepala
Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan pembentukan forum Desa Siaga dan
penetapan Poskesdes sebagai koordinator UKBM.
7) Penutup.