SlideShare a Scribd company logo
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG EPIDEMIOLOGI
POKOK BAHASAN 2:
PROSEDUR PEMBERDAYAAN KELUARGA, KELOMPOK MASYARAKAT
TERBATAS
Sub pokok Bahasan:
1) Konsep Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas
2) Langkah-langkah pelaksanaan
1) Konsep Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas
â–Ş Prosedur Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas adalah
dengan melakukan pendekatan metode observasi partisipatif, diskusi
kelompok terarah dan survei/kunjungan rumah dengan menggunakan
kuesioner.
â–Ş Pengertian
a) Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata
“participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan
perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu
organisasi.
b) Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau keterlibatan
proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah
c) Pengertian Keluarga (Sigmund Freud) adalah sekumpulan orang (rumah
tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan
terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi
ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu
jaringan.
d) Duvall dan Logan (1986): Keluarga adalah sekumpulan orang dengan
ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk
menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan
perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota
keluarga.
e) Departemen Kesehatan RI (1988): Keluarga merupakan unit terkecil dari
masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang
berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan
saling ketergantungan.
f) Narwoko dan Suyanto, (2004): Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari
mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di
masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia
yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam
kehidupan individu”
g) Kelompok masyarakat terbatas adalah sekumpulan masyarakat di satu
Desa/Kelurahan Siaga, Kelas/Universitas, Asrama/Pondok Pesantren,
Tempat Kerja/Pabrik, Rumah Susun/Apartemen, Lapas/Rutan, dll
Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan bidang epidemiologi adalah
kemampuan tenaga epidemiolog kesehatan untuk membangkitkan perasaan
keluarga dan masyarakat untuk ikut serta atau ambil bagian dalam kegiatan dalam
mengatasi masalah penyakit atau masalah Kesehatan dan factor risiko dari hasil
analisa data epidemiologi.
2) Langkah-langkah pelaksanaan
Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan keluarga,
kelompok masyarakat terbatas adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah Kesehatan
2. Pertemuan Tingkat Desa (PTD) atau Kelompok Masyarakat
3. Survei Mawas Diri (SMD)
4. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
1. Identifikasi Masalah Kesehatan
Langkah awal yang dilakukan dalam penggerakan pemberdayaan
masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan keluarga, kelompok
masyarakat terbatas adalah identifikasi masalah kesehatan dengan menitik
beratkan pada masalah penyakit, lingkungan dan perilaku. Identifikasi masalah
kesehatan dapat dilakukan melalui pengumpulan data sekunder di Puskesmas
dan kantor Desa/Kelurahan setempat atau melalui pengumpulan data dengan
metode observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah dan
survei/kunjungan rumah dengan menggunakan kuesioner.
Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan adalah
sebagai berikut :
a. Penyakit/nama penyakit
b. Penyebab penyakit menurut Puskesmas
c. Penyebab penyakit menurut masyarakat
d. Perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan sakit
e. Perilaku masyarakat yang bisa mencegah timbulnya penyakit
f. Lingkungan yang menyebabkan timbulnya penyakit
g. Lingkungan yang bisa mencegah timbulnya penyakit
h. Cara mencegah agar orang tetap sehat dan tidak sakit
i. Cara mencegah agar penyakit tidak menular
j. Apa yang bisa dilakukan oleh tiap keluarga agar terhindar dari penyakit
k. Apa yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat agar wilayahnya terhindar
dari penyakit.
Dan lain-lain
2. Pertemuan Tingkat Desa
Pertemuan tingkat Desa/Kelurahan (PTD) atau Kelompok masyarakat
merupakan langkah awal dari kegiatan pembinaan di tingkat Desa/Kelurahan.
a. Tujuan PTD :
1) Dikenalnya konsep desa siaga sebagai salah satu upaya penggerakan dan
pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
2) Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat
dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat
3) Dikenalnya masalah penyakit, lingkungan dan perilaku yang menyebabkan
masalah kesehatan
4) Diperolehnya kesepakatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui pengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa
Siaga.
b. Tempat pertemuan
Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat
lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta.
c. Peserta pertemuan
1) Peserta tingkat kecamatan; Camat, TP-PKK kecamatan, Kepala
Puskesmas, Staf Puskesmas, Diknas, Departemen Agama
2) Peserta tingkat desa; Kepala Desa, TP-PKK Desa, Sekdes, BPD, Tokoh
Agama, Tokoh masyarakat/Guru
d. Waktu
Waktu pertemuan hendaknya disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi
desa yang bersangkutan, agar memungkinkan semua yang diundang dapat
hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk tercapainya tujuan
pertemuan tingkat desa.
e. Pelaksanaan
1) Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta pertemuan tingkat
desa.
2) Pertemuan dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan memperkenalkan
para hadirin dan menjelaskan maksud dan tujuan serta acara pertemuan
3) Kepala desa mempersilahkan camat/wakilnya untuk memberikan sambutan
atau arahan dalam pertemuan.
4) Kemudian kepala Puskesmas/Petugas Promosi kesehatan Puskesmas/
Tokoh masyarakat sebagai pembicara dan menjelaskan tentang masalah
kesehatan hasil observasi masalah kesehatan dan perlunya Desa Siaga
yang meliputi latar belakang, tujuan dan cara pelaksanaan serta pentingnya
dukungan masyarakat dalam program tersebut.
5) Selanjutnya diskusikan bersama tentang langkah kegiatan berikutnya,
khususnya tentang survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa,
waktu pelaksanaan survei dan kelompok yang akan melakukan survei,
serta ditentukannya waktu untuk mengadakan musyawarah masyarakat
desa
3 . Survei Mawas Diri
Survei Mawas Diri (SMD) adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan
pengkajian masyaralah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh
masyarakat setempat dibawah bimbingan kepala Desa/Kelurahan dan petugas
kesehatan (petugas Puskesmas, Bidan di Desa).
a. Tujuan SMD :
1) Dilaksanakannya pengumpulan data, masalah kesehatan, lingkungan
dan perilaku.
2) Mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku
yang paling menonjol di masyarakat.
3) Mengiventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung
upaya mengatasi masalah kesehatan.
4) Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat
dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di
Desa Siaga.
b. Sasaran
Sasaran SMD adalah semua rumah yang ada di desa/kelurahan atau
menetapkan sampel rumah dilokasi tertentu (± 450 rumah) yang dapat
menggambarkan kondisi masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku pada
umumnya di desa/kelurahan.
c. Lokasi
SMD dilaksanakan di desa/kelurahan terpilih
d. Pelaksana
SMD dilaksanakan oleh kader dan tokoh masyarakat atau sekelompok warga
masyarakat yang telah ditunjuk pada pertemuan tingkat desa.
e. Waktu
Waktu SMD dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tingkat
desa/kelurahan.
f. Cara Pelaksanaan
Petugas Puskesmas, Bidan di desa dan kader/kelompok warga yang
ditugaskan untuk melaksanakan SMD dengan kegiatan meliputi: Pelaksanaan
SMD diawali dengan penyusunan instrumen penjajakan kebutuhan di
Puskesmas, dimana dalam pengumpulan data tersebut dapat menggunakan
beberapa metode dengan teknik seperti Pengamatan (observasi), Wawancara,
Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT),
menyebarkan angket, dan lain-lain, yang selanjutnya dilakukan :
1) Pengenalan instrumen (daftar pertanyaan) yang akan dipergunakan dalam
pengumpulan data dan informasi masalah kesehatan.
2) Penentuan sasaran baik jumlah KK ataupun lokasinya
3) Penentuan cara memperoleh informasi masalah kesehatan dengan
4) cara wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan.
5) Pelaksana SMD, Kader, tokoh masyarakat dan kelompok warga yang telah
ditunjuk melaksanakan SMD dengan bimbingan petugas Puskesmas dan
bidan di desa mengumpulkan informasi masalah kesehatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
6) Pengolahan dan analisa Data, Kader, tokoh masyarakat dan kelompok
warga yang telah ditunjuk mengolah data SMD dengan bimbingan petugas
Puskesmas dan bidan di desa, sehingga dapat diperoleh perumusan
masalah kesehatan untuk selanjutnya merumuskan perioritas masalah
kesehatan, lingkungan dan perilaku di desa/kelurahan yang bersangkutan.
7) Penyajian data, dapat dilakukan dengan cara Tekstular (mempergunakan
kalimat) dan cara membuat visualisasi data secara: tabulasi dan grafikal.
4. Musyawarah Masyarakat Desa
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) adalah pertemuan seluruh warga
desa/kelurahan atau warga masyarakat yang mewakili semua komponen
masyarakat di desa/kelurahan untuk membahas hasil survei mawas diri dan
merencanakan upaya penanggulangan masalah kesehatan, lingkungan dan
perilaku yang diperoleh dari hasil survei mawas diri.
a. Tujuan MMD :
1) Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya.
2) Masyarakat bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui
penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Siaga.
3) Masyarakat membentuk forum Desa/Kelurahan Siaga dan menetapkan
Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat.
4) Masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah
kesehatan di wilayahnya.
5) Mempersiapkan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kader dalam mengembangkan Desa Siaga dan
operasional Poskesdes.
b. Tempat pertemuan
Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat
lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta.
c. Peserta pertemuan
1) Peserta tingkat kecamatan; Camat, TP-PKK kecamatan, Kepala
Puskesmas, Staf Puskesmas, Diknas, Departemen Agama, Lintas
sektor terkait.
2) Peserta tingkat desa ; Kepala Desa, TP-PKK Desa, Sekdes, BPD, Tokoh
Agama, Tokoh masyarakat/Guru.
d. Waktu
Waktu pertemuan segera setelah SMD atau disesuaikan dengan kesediaan
dan kondisi desa/kelurahan yang bersangkutan, agar memungkinkan semua
yang diundang dapat hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk
tercapainya tujuan musyawarah masyarakat desa.
e. Pelaksanaan MMD
1) Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta MMD.
2) MMD dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan menguraikan maksud
dan tujuan musyawarah.
3) Pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah
pendapat dengan menggunakan alat peraga, poster dan lain-lain dipimpin
oleh petugas Puskesmas atau bidan di desa.
4) Penyajian hasil SMD oleh tokoh masyarakat/kader/kelompok SMD.
5) Perumusan dan penentuan perioritas masalah kesehatan atas dasar
pengenalan masalah (butir c) dan hasil SMD dilanjutkan dengan
rekomendasi tehnis dari petugas Puskesmas/bidan di Desa.
6) Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dalam rangka
penanggulangan masalah kesehatan, dipimpin oleh kepala
Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan pembentukan forum Desa Siaga dan
penetapan Poskesdes sebagai koordinator UKBM.
7) Penutup.

More Related Content

What's hot

Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat KhususProsedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Pokok bahasan 2
Pokok bahasan 2Pokok bahasan 2
Pokok bahasan 2
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Prosedur Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Prosedur Pemberdayaan  Kelompok MasyarakatProsedur Pemberdayaan  Kelompok Masyarakat
Prosedur Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Konsep penyelidikan KLB
Konsep penyelidikan KLBKonsep penyelidikan KLB
Konsep penyelidikan KLB
WiandhariEsaBBPKCilo
 
5.surveilans malaria
5.surveilans malaria5.surveilans malaria
5.surveilans malariaJoni Iswanto
 
Pokok bahasan 1
Pokok bahasan 1Pokok bahasan 1
Pokok bahasan 1
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)
Yesir Hasan
 
Konsep pencegahan dan pengendalian klb wabah
Konsep pencegahan dan pengendalian klb wabahKonsep pencegahan dan pengendalian klb wabah
Konsep pencegahan dan pengendalian klb wabah
Anggita Dewi
 
Buletin Surveilans & Imunisasi Edisi I Maret 2020
Buletin Surveilans & Imunisasi  Edisi I Maret 2020Buletin Surveilans & Imunisasi  Edisi I Maret 2020
Buletin Surveilans & Imunisasi Edisi I Maret 2020
Ditjen P2P Kemenkes
 
Kak dbd dan survailens
Kak dbd dan survailensKak dbd dan survailens
Kak dbd dan survailens
Sri Mega
 
Kegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilansKegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilansraysa hasdi
 
Mpi.3 pokok bahasan 2
Mpi.3 pokok bahasan 2Mpi.3 pokok bahasan 2
Mpi.3 pokok bahasan 2
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Advokasi kesehatan jf pkm
Advokasi kesehatan   jf pkmAdvokasi kesehatan   jf pkm
Advokasi kesehatan jf pkm
BidangTFBBPKCiloto
 
BAB II UKM.docx
BAB II UKM.docxBAB II UKM.docx
BAB II UKM.docx
PTMKEBAYORANLAMA
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Adelina Hutauruk
 
Laporan pws penyakit potensial wabah rjl
Laporan pws penyakit potensial wabah rjlLaporan pws penyakit potensial wabah rjl
Laporan pws penyakit potensial wabah rjl
HMRojali
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
novitawanget
 
Mpi.3 pokok bahasan 3
Mpi.3 pokok bahasan 3Mpi.3 pokok bahasan 3
Mpi.3 pokok bahasan 3
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
titisdwina
 
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdfPETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
MokhamadSuyonoYahya1
 

What's hot (20)

Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat KhususProsedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
 
Pokok bahasan 2
Pokok bahasan 2Pokok bahasan 2
Pokok bahasan 2
 
Prosedur Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Prosedur Pemberdayaan  Kelompok MasyarakatProsedur Pemberdayaan  Kelompok Masyarakat
Prosedur Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
 
Konsep penyelidikan KLB
Konsep penyelidikan KLBKonsep penyelidikan KLB
Konsep penyelidikan KLB
 
5.surveilans malaria
5.surveilans malaria5.surveilans malaria
5.surveilans malaria
 
Pokok bahasan 1
Pokok bahasan 1Pokok bahasan 1
Pokok bahasan 1
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)
 
Konsep pencegahan dan pengendalian klb wabah
Konsep pencegahan dan pengendalian klb wabahKonsep pencegahan dan pengendalian klb wabah
Konsep pencegahan dan pengendalian klb wabah
 
Buletin Surveilans & Imunisasi Edisi I Maret 2020
Buletin Surveilans & Imunisasi  Edisi I Maret 2020Buletin Surveilans & Imunisasi  Edisi I Maret 2020
Buletin Surveilans & Imunisasi Edisi I Maret 2020
 
Kak dbd dan survailens
Kak dbd dan survailensKak dbd dan survailens
Kak dbd dan survailens
 
Kegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilansKegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilans
 
Mpi.3 pokok bahasan 2
Mpi.3 pokok bahasan 2Mpi.3 pokok bahasan 2
Mpi.3 pokok bahasan 2
 
Advokasi kesehatan jf pkm
Advokasi kesehatan   jf pkmAdvokasi kesehatan   jf pkm
Advokasi kesehatan jf pkm
 
BAB II UKM.docx
BAB II UKM.docxBAB II UKM.docx
BAB II UKM.docx
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
 
Laporan pws penyakit potensial wabah rjl
Laporan pws penyakit potensial wabah rjlLaporan pws penyakit potensial wabah rjl
Laporan pws penyakit potensial wabah rjl
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
 
Mpi.3 pokok bahasan 3
Mpi.3 pokok bahasan 3Mpi.3 pokok bahasan 3
Mpi.3 pokok bahasan 3
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdfPETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
 

Similar to Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Muhammad Muqouwis. AT
 
Penggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMD
Penggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMDPenggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMD
Penggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMD
HendraFitriadi3
 
Modul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatalModul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
pjj_kemenkes
 
359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx
359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx
359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx
Daniassalam Rohul
 
Materi SMD dan MMD.pptx
Materi SMD dan MMD.pptxMateri SMD dan MMD.pptx
Materi SMD dan MMD.pptx
DelvinChanel
 
Asuhan keperawatan komunitas ibu asmalia
Asuhan keperawatan komunitas ibu asmaliaAsuhan keperawatan komunitas ibu asmalia
Asuhan keperawatan komunitas ibu asmalia
Operator Warnet Vast Raha
 
DESA SIAGA
DESA SIAGADESA SIAGA
DESA SIAGA
Diandr
 
Kak mmd 1.docx
Kak mmd 1.docxKak mmd 1.docx
Kak mmd 1.docx
RobySubekti1
 
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptxFOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
PKLMSPMIKarasa
 
Desa Siaga
Desa SiagaDesa Siaga
Desa Siaga
Fransiska Oktafiani
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
pjj_kemenkes
 
Desa siaga
Desa siagaDesa siaga
Desa siagaHasri Anwar
 
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptx
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptxPEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptx
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptx
IsiptabalongFebruari
 
Strategi Promkes batch 15
Strategi Promkes batch 15Strategi Promkes batch 15
Strategi Promkes batch 15
SubditPSDPPromkes
 
Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17
Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17
Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17
BidangTFBBPKCiloto
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
pjj_kemenkes
 
SOP SMD.docx
SOP SMD.docxSOP SMD.docx
SOP SMD.docx
SitiNurAsiahmuminin
 
Modul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanModul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanUwes Chaeruman
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppt
hanny26
 

Similar to Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas (20)

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
 
Penggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMD
Penggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMDPenggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMD
Penggerakan Masyarakat melalui SMD dan MMD
 
Modul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatalModul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
 
359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx
359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx
359570958-Analisis-Hasil-Survey-Mawas-Diri.docx
 
Materi SMD dan MMD.pptx
Materi SMD dan MMD.pptxMateri SMD dan MMD.pptx
Materi SMD dan MMD.pptx
 
Asuhan keperawatan komunitas ibu asmalia
Asuhan keperawatan komunitas ibu asmaliaAsuhan keperawatan komunitas ibu asmalia
Asuhan keperawatan komunitas ibu asmalia
 
DESA SIAGA
DESA SIAGADESA SIAGA
DESA SIAGA
 
Kak mmd 1.docx
Kak mmd 1.docxKak mmd 1.docx
Kak mmd 1.docx
 
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptxFOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
 
Desa Siaga
Desa SiagaDesa Siaga
Desa Siaga
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 
Desa siaga
Desa siagaDesa siaga
Desa siaga
 
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptx
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptxPEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptx
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER DALAM PROGRAM KESEHATAN JIWA.pptx
 
Kb 5 Desa Siaga
Kb 5 Desa SiagaKb 5 Desa Siaga
Kb 5 Desa Siaga
 
Strategi Promkes batch 15
Strategi Promkes batch 15Strategi Promkes batch 15
Strategi Promkes batch 15
 
Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17
Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17
Selasa 27 april am1 strategi promkes batch 17
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 
SOP SMD.docx
SOP SMD.docxSOP SMD.docx
SOP SMD.docx
 
Modul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanModul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 2 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppt
 

More from WiandhariEsaBBPKCilo

Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGMModul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGMModul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 1
Modul mpi 1Modul mpi 1
Modul mpi 1
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANModul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Mi 10 angka kredit
Mi 10 angka kreditMi 10 angka kredit
Mi 10 angka kredit
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Mi 8 KTI
Mi 8 KTIMi 8 KTI
Mi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporanMi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporan
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Mi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasiMi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasi
WiandhariEsaBBPKCilo
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
WiandhariEsaBBPKCilo
 

More from WiandhariEsaBBPKCilo (20)

Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
 
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
 
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
 
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
 
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
 
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
 
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGMModul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
 
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGMModul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
 
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
 
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
 
Modul mpi 1
Modul mpi 1Modul mpi 1
Modul mpi 1
 
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANModul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
 
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
 
Mi 10 angka kredit
Mi 10 angka kreditMi 10 angka kredit
Mi 10 angka kredit
 
Mi 8 KTI
Mi 8 KTIMi 8 KTI
Mi 8 KTI
 
Mi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporanMi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporan
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
 
Mi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasiMi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasi
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
 

Recently uploaded

Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 

Recently uploaded (20)

Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 

Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas

  • 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG EPIDEMIOLOGI POKOK BAHASAN 2: PROSEDUR PEMBERDAYAAN KELUARGA, KELOMPOK MASYARAKAT TERBATAS Sub pokok Bahasan: 1) Konsep Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas 2) Langkah-langkah pelaksanaan 1) Konsep Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas â–Ş Prosedur Pemberdayaan keluarga, kelompok masyarakat terbatas adalah dengan melakukan pendekatan metode observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah dan survei/kunjungan rumah dengan menggunakan kuesioner. â–Ş Pengertian a) Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. b) Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah c) Pengertian Keluarga (Sigmund Freud) adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. d) Duvall dan Logan (1986): Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. e) Departemen Kesehatan RI (1988): Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. f) Narwoko dan Suyanto, (2004): Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia
  • 2. yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu” g) Kelompok masyarakat terbatas adalah sekumpulan masyarakat di satu Desa/Kelurahan Siaga, Kelas/Universitas, Asrama/Pondok Pesantren, Tempat Kerja/Pabrik, Rumah Susun/Apartemen, Lapas/Rutan, dll Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan bidang epidemiologi adalah kemampuan tenaga epidemiolog kesehatan untuk membangkitkan perasaan keluarga dan masyarakat untuk ikut serta atau ambil bagian dalam kegiatan dalam mengatasi masalah penyakit atau masalah Kesehatan dan factor risiko dari hasil analisa data epidemiologi. 2) Langkah-langkah pelaksanaan Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan keluarga, kelompok masyarakat terbatas adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi Masalah Kesehatan 2. Pertemuan Tingkat Desa (PTD) atau Kelompok Masyarakat 3. Survei Mawas Diri (SMD) 4. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1. Identifikasi Masalah Kesehatan Langkah awal yang dilakukan dalam penggerakan pemberdayaan masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan keluarga, kelompok masyarakat terbatas adalah identifikasi masalah kesehatan dengan menitik beratkan pada masalah penyakit, lingkungan dan perilaku. Identifikasi masalah kesehatan dapat dilakukan melalui pengumpulan data sekunder di Puskesmas dan kantor Desa/Kelurahan setempat atau melalui pengumpulan data dengan metode observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah dan survei/kunjungan rumah dengan menggunakan kuesioner. Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan adalah sebagai berikut : a. Penyakit/nama penyakit b. Penyebab penyakit menurut Puskesmas c. Penyebab penyakit menurut masyarakat d. Perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan sakit e. Perilaku masyarakat yang bisa mencegah timbulnya penyakit f. Lingkungan yang menyebabkan timbulnya penyakit g. Lingkungan yang bisa mencegah timbulnya penyakit h. Cara mencegah agar orang tetap sehat dan tidak sakit i. Cara mencegah agar penyakit tidak menular j. Apa yang bisa dilakukan oleh tiap keluarga agar terhindar dari penyakit k. Apa yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat agar wilayahnya terhindar dari penyakit. Dan lain-lain
  • 3. 2. Pertemuan Tingkat Desa Pertemuan tingkat Desa/Kelurahan (PTD) atau Kelompok masyarakat merupakan langkah awal dari kegiatan pembinaan di tingkat Desa/Kelurahan. a. Tujuan PTD : 1) Dikenalnya konsep desa siaga sebagai salah satu upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 2) Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat 3) Dikenalnya masalah penyakit, lingkungan dan perilaku yang menyebabkan masalah kesehatan 4) Diperolehnya kesepakatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Siaga. b. Tempat pertemuan Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta. c. Peserta pertemuan 1) Peserta tingkat kecamatan; Camat, TP-PKK kecamatan, Kepala Puskesmas, Staf Puskesmas, Diknas, Departemen Agama 2) Peserta tingkat desa; Kepala Desa, TP-PKK Desa, Sekdes, BPD, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat/Guru d. Waktu Waktu pertemuan hendaknya disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi desa yang bersangkutan, agar memungkinkan semua yang diundang dapat hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk tercapainya tujuan pertemuan tingkat desa. e. Pelaksanaan 1) Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta pertemuan tingkat desa. 2) Pertemuan dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan memperkenalkan para hadirin dan menjelaskan maksud dan tujuan serta acara pertemuan 3) Kepala desa mempersilahkan camat/wakilnya untuk memberikan sambutan atau arahan dalam pertemuan. 4) Kemudian kepala Puskesmas/Petugas Promosi kesehatan Puskesmas/ Tokoh masyarakat sebagai pembicara dan menjelaskan tentang masalah kesehatan hasil observasi masalah kesehatan dan perlunya Desa Siaga yang meliputi latar belakang, tujuan dan cara pelaksanaan serta pentingnya dukungan masyarakat dalam program tersebut. 5) Selanjutnya diskusikan bersama tentang langkah kegiatan berikutnya, khususnya tentang survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, waktu pelaksanaan survei dan kelompok yang akan melakukan survei,
  • 4. serta ditentukannya waktu untuk mengadakan musyawarah masyarakat desa 3 . Survei Mawas Diri Survei Mawas Diri (SMD) adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masyaralah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat dibawah bimbingan kepala Desa/Kelurahan dan petugas kesehatan (petugas Puskesmas, Bidan di Desa). a. Tujuan SMD : 1) Dilaksanakannya pengumpulan data, masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku. 2) Mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku yang paling menonjol di masyarakat. 3) Mengiventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan. 4) Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Siaga. b. Sasaran Sasaran SMD adalah semua rumah yang ada di desa/kelurahan atau menetapkan sampel rumah dilokasi tertentu (± 450 rumah) yang dapat menggambarkan kondisi masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku pada umumnya di desa/kelurahan. c. Lokasi SMD dilaksanakan di desa/kelurahan terpilih d. Pelaksana SMD dilaksanakan oleh kader dan tokoh masyarakat atau sekelompok warga masyarakat yang telah ditunjuk pada pertemuan tingkat desa. e. Waktu Waktu SMD dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tingkat desa/kelurahan. f. Cara Pelaksanaan Petugas Puskesmas, Bidan di desa dan kader/kelompok warga yang ditugaskan untuk melaksanakan SMD dengan kegiatan meliputi: Pelaksanaan SMD diawali dengan penyusunan instrumen penjajakan kebutuhan di Puskesmas, dimana dalam pengumpulan data tersebut dapat menggunakan beberapa metode dengan teknik seperti Pengamatan (observasi), Wawancara, Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT), menyebarkan angket, dan lain-lain, yang selanjutnya dilakukan : 1) Pengenalan instrumen (daftar pertanyaan) yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data dan informasi masalah kesehatan. 2) Penentuan sasaran baik jumlah KK ataupun lokasinya 3) Penentuan cara memperoleh informasi masalah kesehatan dengan
  • 5. 4) cara wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan. 5) Pelaksana SMD, Kader, tokoh masyarakat dan kelompok warga yang telah ditunjuk melaksanakan SMD dengan bimbingan petugas Puskesmas dan bidan di desa mengumpulkan informasi masalah kesehatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 6) Pengolahan dan analisa Data, Kader, tokoh masyarakat dan kelompok warga yang telah ditunjuk mengolah data SMD dengan bimbingan petugas Puskesmas dan bidan di desa, sehingga dapat diperoleh perumusan masalah kesehatan untuk selanjutnya merumuskan perioritas masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku di desa/kelurahan yang bersangkutan. 7) Penyajian data, dapat dilakukan dengan cara Tekstular (mempergunakan kalimat) dan cara membuat visualisasi data secara: tabulasi dan grafikal. 4. Musyawarah Masyarakat Desa Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) adalah pertemuan seluruh warga desa/kelurahan atau warga masyarakat yang mewakili semua komponen masyarakat di desa/kelurahan untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan upaya penanggulangan masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. a. Tujuan MMD : 1) Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya. 2) Masyarakat bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Siaga. 3) Masyarakat membentuk forum Desa/Kelurahan Siaga dan menetapkan Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. 4) Masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan di wilayahnya. 5) Mempersiapkan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengembangkan Desa Siaga dan operasional Poskesdes. b. Tempat pertemuan Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta. c. Peserta pertemuan 1) Peserta tingkat kecamatan; Camat, TP-PKK kecamatan, Kepala Puskesmas, Staf Puskesmas, Diknas, Departemen Agama, Lintas sektor terkait. 2) Peserta tingkat desa ; Kepala Desa, TP-PKK Desa, Sekdes, BPD, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat/Guru. d. Waktu Waktu pertemuan segera setelah SMD atau disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi desa/kelurahan yang bersangkutan, agar memungkinkan semua
  • 6. yang diundang dapat hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk tercapainya tujuan musyawarah masyarakat desa. e. Pelaksanaan MMD 1) Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta MMD. 2) MMD dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan menguraikan maksud dan tujuan musyawarah. 3) Pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah pendapat dengan menggunakan alat peraga, poster dan lain-lain dipimpin oleh petugas Puskesmas atau bidan di desa. 4) Penyajian hasil SMD oleh tokoh masyarakat/kader/kelompok SMD. 5) Perumusan dan penentuan perioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah (butir c) dan hasil SMD dilanjutkan dengan rekomendasi tehnis dari petugas Puskesmas/bidan di Desa. 6) Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan, dipimpin oleh kepala Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan pembentukan forum Desa Siaga dan penetapan Poskesdes sebagai koordinator UKBM. 7) Penutup.