Pemerintah Kota Palangka Raya telah melaksanakan pembangunan pertokoan Pasar Kahayan dengan dana pinjaman dari Bank Dunia melalui program USDRP sebesar Rp. 20,7 miliar. Pembangunan pertokoan tersebut telah selesai pada April 2011 dan kini digunakan oleh 279 pedagang dengan tarif sewa antara Rp. 12,5 juta-Rp. 22,5 juta per tahun.

1. PROGRES PELAKSANAAN USDRP
PADA PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA
Departemen
Pekerjaan Umum
Departemen Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS)
Departemen Dalam Negeri
The World BankKementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

2. Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan Melalui Dana
Pinjaman Bank Dunia Program Bantuan Urban Sector
Development Reform Project (USDRP).
• Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan Palangka Raya dibiayai
dari pinjaman Pemerintah Kota Palangka Raya dari Bank Dunia
melalui Program Urban Sector Development Reform Project
(USDRP) dengan biaya pembangunan konstruksi sebesar Rp.
20.751.346.000.
• Keikutsertaan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam program
USDRP ini telah dilakukan sejak tahun 2005. Khusus untuk
investasi pembangunan perkotaan yaitu dalam hal ini
pembangunan fisik pertokoan Pasar Kahayan dimulai sejak 30
September 2009 yang selesai tanggal 30 April 2011.

3. Lokasi Pertokoan Pasar Kahayan
• Lokasi Pasar Kahayan terletak di Jl. Tjilik Riwut dan
berada di lahan seluas 43.158 m2 dengan luas bangunan
9.600 m2 milik Pemerintah Kota Palangka Raya.
• Sumber Dana
Sumber Dana : Pinjaman Bank Dunia melalui Program
USDRP.
Dana
Pembangunan
Konstruksi
: Rp. 20.751.346.000
Dana Jasa
Konsultan Supervisi
: Rp. 566.500.000
Kontraktor
pelaksana proyek
: PT. Waskita Karya Persero
Konsultan Supervisi : PT. Miramy Konsultan
Jumlah pedagang
yang ditampung
: 279 orang pedagang.

4. Jumlah Blok Bangunan Pertokoan Pasar Kahayan.
• Total Jumlah Blok Bangunan di Pertokoan Pasar Kahayan yaitu 279
Unit, dengan perincian sebagai berikut:
1. Toko Tingkat 2 (ukuran 4x8 m) : 46 unit
2. Toko-tidak tingkat ( ukuran 4 x 4
m)
: 145 unit
3. Toko buah (ukuran 4x 4 m) : 20 unit
4. Los PKL (ukuran 4 x 20 m) : 50 unit Los
5. Blok daging babi (ukuran
2,75x2,75 m)
: 18 buah lapak
6. Taman (11 x 46 m) : 506 M2
7. WC Umum : 8 pintu.

5. • Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan, tarif sewa untuk lantai
bertingkat (ruko) adalah sebesar Rp. 22.500,-/m2 sedangkan untuk lantai tidak tingkat
(toko) adalah sebesar Rp. 17.500,-/m2.
Perincian tarif sewa setiap jenis unit bangunan yaitu sebagai berikut:
Harga Sewa Pertokoan Pasar Kahayan.
No. Bangunan Jumlah
Blok/Lapak/Lo
s
Luas
(m2)
Harga
sewa per
m2 (Rp)
Harga per
bulan (Rp)
Harga per
tahun (Rp)
1. Ruko 46 64 22.500 1.440.000 17.280.000
2. Toko 145 16 17.500 280.000 3.360.000
3. Toko buah 20 16 20.000 320.000 3.840.000
4. Los PKL 50 8 12.500 100.000 1.200.000
5. Lapak daging babi 18 5,5 12.500 68.750 825.000

6. PROGRES PEMBANGUNAN FASILITAS PERKOTAAN USDRP
PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN KOTA
PALANGKA RAYA
• REALISASI FISIK : 100 %
• PEMBAYARAN : 100 % (Rp. 20.751.346.000,-)

7. PROGRESS TERTANGGAL 31 MARET 2013 PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI
TATA PEMERINTAHAN DASAR KOTA PALANGKA RAYA
No. Indikator Agenda
Reformasi
Indikator Keluaran Capaian Pemerintah Kota
Palangka Raya
1. Pembaruan Bidang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pengelolaan Keuangan
yang baik, berupa:
1.Perda/Perwali mengenai
Prinsip-Prinsip Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2.Perda/Perwali mengenai
mengenai Kebijakan, Sistem
dan Prosesdur Persiapan
dan Pelaksanaan APBD.
1. Sudah ada Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Perda Nomor
2 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.
2. Sudah ada Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 55
Tahun 2011 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota
Palangka Raya.
3. Sudah ada Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 58
Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.

8. No. Indikator
Agenda
Reformasi
Indikator Keluaran Capaian
2. Pembaruan
Transparansi,
Partisipasi dan
Akuntabilitas
1. Publikasi di website ataupun
media cetak mengenai informasi
dalam website yang minimum
memuat:
a. Program/Kegiatan
Pembangunan Daerah.
b. RPJMD.
c. Ringkasan APBD.
d. Laporan Keuangan Tahunan
Teraudit.
e. Rencana pengadaan barang dan
jasa untuk tahun berjalan dan
kontrak-kontrak yang diberikan
pada 6 bulan terakhir.
2. Penggunaan setidaknya 1 media
untuk penyampaian keluhan
masyarakat yang dikelola oleh
unit penanganan keluhan.
3. Ketersediaan Prosedur
Operasional Standar (SOP) untuk
penanganan keluhan
massyarakat.
1. Program/Kegiatan
Pembangunan Daerah sudah
dipublikasi dalam bentuk
informasi di website dan media
cetak.
2. RPJMD 2008-2013, RPJP 2008 –
2028, RPIJM Bidang
Infrastruktur 2009 – 2013 pada
website BAPPEDA.
3. Ringkasan APBD 2008-2011
pada web Bappeda.
4. Laporan Keuangan Tahunan
Teraudit , sudah pernah
dipublikasi.
5. Telah diumumkan pengadaan
barang dan jasa tahun 2010 dan
2011, rencana umum pengadaan
2011.
6. Pada website Pemerintah Kota
Palangka Raya (
www.palangkaraya.go.id)
terdapat fitur Buku Tamu yang
berisi daftar pesan masyarakat.

9. No. Indikator
Agenda
Reformasi
Indikator
Keluaran
Capaian
7. Penanganan keluhan sudah berjalan dan dikoordinasi
oleh Bidang Humas Setda Kota Palangka Raya.
8. Sudah ada prosedur pencatatan dan distribusi keluhan di
Media Cetak melalui Bagian Humas Setda Kota Palangka
Raya
9. Program Walikota menjawab keluhan melalui TVRI
Kalteng/RRI.
10. Penyebarluasan informasi publik melalui forum Dialog
interaktif di RRI secara berkala, Dialog interaktif di TVRI
(DPRD) setiap minggu, Program Walikota Menyapa di
RRI, Ekspose bergilir setiap SKPD lingkup pemerintah
kota di media cetak. Penyusunan draft Standar
Operasional Prosedur pelayanan informasi pengaduan
dan keluhan masyarakat. secara terpadu.
11. Untuk mekanisme penanganan keluhan telah dibentuk
saluran infrormasi dan penanganan pengaduan
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya
Nomor 271 Tahun 2010 tentang Saluran Informasi dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka Raya.
12. Telah dibentuk tim pengelola informasi publik
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya
Nomor 270 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
Pengelola Informasi Publik.

10. No. Indikator
Agenda
Reformasi
Indikator Keluaran Capaian
3. Pembaruan
Bidang
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa
yang baik, berupa:
1.Setidaknya 75% dari lelang
dirampungkan dalam masa
berlakunya penawaran dan
dipublikasikan pada media publik,
seperti situs atau buletin lokal.
2.Setidaknya 50% anggota panitia
lelang memiliki sertifikat nasional
pengadaan barang dan jasa.
3.Melakukan evaluasi kinerja
kontraktor paling sedikit pada 1
dinas dan terdokumentasi.
1. Sebagian besar lelang yang diadakan pada
Pemerintah Kota Palangka Raya
dirampungkan dalam masa berlakunya
penawaran.
2. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.
• Jumlah pegawai Pemerintah Kota Palangka
Raya yang bersertifikasi sebagai pejabat
pengadaan barang/jasa berjumlah 70 orang
(data sampai Oktober 2012).
• Dan semua anggota panitia lelang/ULPBJ
memiliki sertifikasi nasional pengadaan
barang dan jasa.
3. Telah terbentuk PAU (Procurement Anchor
Unit ) sebagai langkah pembaharuan
kelembagaan di bidang pengadaan barang
dan jasa yang dibentuk melalui Keputusan
Walikota Palangka Raya Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Procurement
Anchor Unit (PAU) Kota Palangka Raya
Tahun 2011.
4. Telah terbit Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Rekanan Jasa Konstruksi
Pada Pekerjaan Konstruksi Yang Bersumber
Dari APBD Kota Palangka Raya, tertanggal 7
Maret 2012.

11. No. Indikator
Agenda
Reformasi
Indikator Keluaran Capaian
4. Pembaruan
Bidang
Pengelolaan
Aset dan
Lingkungan
Hidup
1. Meningkatnya pendapatan
Pemda minimal 10%
karena adanya investasi
dari fasilitas layanan
perkotaan yang dibiayai
oleh proyek.
2. Untuk pengguna
(pedagang) fasilitas
perkotaan dengan
dukungan USDRP.
3. Minimum 10% pedagang
mengalami peningkatan
pada usaha mereka.
4. Minimum 50% dari
seluruh pengguna fasilitas
menyatakan adanya
peningkatan rasa
nyaman/puas dalam
menjalankan usaha
mereka.
5. Minimum 50% dari
pengguna atau konsumen
menyatakan adanya
peningkatan rasa
nyaman/puas dengan
fasilitas yang dibangun.
1. Terbitnya Peraturan Daerah/regulasi bidang Penguatan
Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan
Aset Daerah/Generic Capacity Building (GCB), antara
lain:
a. Sudah terbit Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Pasar
b. Sudah terbit Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanaman Kota Palangka
Raya.
c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan.
d. SK Walikota Palangka Raya Nomor 172 Tahun 2011
tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Pengelolaan Pasar Kahayan di Kota Palangka Raya
Tahun 2011
e. Telah dibentuk pokja pemilihan, penetapan dan
pembentukan model Pengelolaan Pasar Kahayan
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya
Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pokja
Pengelolaan Pasar Kahayan Kota Palangka Raya Tahun
2011.
2. Pengkajian mengenai sistem pengelolaan pasar dan aset
komersial daerah lainnya.
a. Data/informasi dan studi aset dan pengelolaan pasar.

12. No. Indikator
Agenda
Reformasi
Indikator
Keluaran
Capaian
Bidang
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
1.Dokumen Rencana Tindak Pemindahan
Pedagang (RTPP) I dan RTPP II sudah mendapat
persetujuan dari Bank Dunia tertanggal 1 Juli
2011.
2.Dokumen UKL – UPL Rehabilitasi Pasar Kahayan
yang telah mendapat persetujuan Kepala BLH
Kota Palangka Raya tertanggal 29 Juni 2006.
3.Laporan Pelaksanaan UKL – UPL Pasar Kahayan
Kota Palangka Raya, yang telah dibahas melalui
surat Kepala BLH Kota Palangka Raya tertanggal
12 Februari 2013.

13. No. Indikator
Agenda
Reformasi
Indikator Keluaran Capaian
5. Bidang
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL):
1.Adanya program
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL) – Strategi.
2.Kota/kabupaten
peserta USDRP
telah melaksanakan
setidaknya 10%
dari kegiatan-
kegiatan yang
dijelaskan di dalam
Strategi
Pembangunan
Perkotaan.
1. Tersusunnya Baseline data-data
pengembangan ekonomi lokal.
2. Sudah ada Dokumen Strategi dan Agenda
Program Pengembangan Ekonomi Lokal
(PEL) Kota Palangka Raya Tahun 2012-
2016, yang akan direvisi menjadi Dokumen
Renstra PEL 2013 – 2017.
3. Sudah ada SK Walikota Palangka Raya
Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana
Pengembangan Ekonomi Lokal Kota
Palangka Raya.
4. Sudah ada dana pendampingan APBD
untuk operasionalisasi Tim PEL, serta
untuk revisi Dokumen Renstra PEL.

14. BANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN
PROGRAM USDRP KOTA PALANGKA RAYA

18. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DASAR BIDANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN UJIAN SERTFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

19. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI TATA
PEMERINTAHAN DASAR BIDANG PEL

20. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI TATA
PEMERINTAHAN DASAR BIDANG PEL

21. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI TATA
PEMERINTAHAN DASAR BIDANG PEL

22. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DASAR
BIDANG TPA
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE

23. PELAKSANAAN PERTEMUAN PENGELOLAAN PASAR KAHAYAN
DENGAN PARA PEDAGANG