Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Regulasi Perizinan Industri
Similar to Regulasi Perizinan Industri (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Regulasi Perizinan Industri
- 1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP. Gubernur Banten Wakil Gubernur DESIMINASI DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI INDUSTRI ZOOM DINAS PERINDAG. BANTEN SERANG , KAMIS 25 FEBRUARI 2021
- 2. 2 Arah Kebijakan Industri Regulasi dan SOP VERTEK Perizinan Industri Pemetaan Kondisi
- 3. 1. Pemetaan Kondisi Tantangan global dan domestik baik terkait ekonomi, pandemik dan digitalisasi membawa dampak ke berbagai sektor… Tantangan Global dan Domestik Pandemi COVID-19 Shiftingbehaviour (UBAH.PERILAKU) Industrial revolution4.0 Global economic crisis Digitalisasi Kesehatan/Farmasi UMKM Pendidikan Pariwisata Manufaktur Pertanian Sumber: DKEM - Indonesia Perekonomian Terkini dan Respon Kebijakan, November 2020
- 4. Pemetaan Kondisi – Banten Eksisting Tingkat pendidikan di mayoritas kabupaten rata-rata menengah-dasar. Angka serapan tenaga kerja Banten masih rendah dan ada mismatch antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri … Sumber: indag, Materi SESTABI 4, , November 2020
- 6. Industri Pangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Industri Alat Transportasi Industri Elektronika dan Telematika (ICT) Industri Farmasi dan Kosmetik Industri Pembangkit Energi Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Hulu Agro Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI BANTEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) 2020 - 2040
- 7. 2025-2029 Industri yang Berdaya Saing Tinggi Dan Berwawasan Lingkungan 2020-2024 Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam dan Menyiapkan SDM yang Ahli Pentahapan Capaian Rencana Pembangunan Industri ProvinsiBanten (RPIP) 2020 - 2040 PERDA NO. 5 TAHUNAN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) BANTEN 2020 - 2040 8 2030-2040 Industri yang maju, mandiri berbasis komoditi unggulan daerah. fokus ke sdm industri 4,0 link and match VOKASI, .tefa. 3D (SMK .POLITEHNIK, PERGURUAN TINGGI) 1. Pemetaan Kondisi 2. Arah Kebijakan Industri
- 8. DASAR HUKUM 1. INPRES NO 9 TAHUN 2016 TENTANG REVITALISASI SMK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM 2. PP 45/2019 (SKEMA FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION ) PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASII-AN DALAM TAHUN BERJALAN 3. KEPMENPERIN TENTANG TIM NOMOR 02/M-IND/KEP/1/2017 4. . PERMENPERIN TENTANG PEDOMAN NOMOR 03/M-IND/PER/1/2017 PEPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.010/2019 5. PERDA NO. 5 TAHUNAN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) BANTEN 2020 - 2040 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMK, POLITEHNIK, S1,BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI • Konsep pengembangan Pendidikan Vokasi : • Berbasis Kompetensi dan link and match dengan industri • Keterlibatan Industri dalam pembinaan dan pengembangan SMK POLITEHNIK, S1 Prasyarat dan faktor pendukung: • Kesesuaian Program Keahlian SMK dengan Industri • Perjanjian Kerjasama SMK POLITEHNIK S1 dengan Industri
- 9. LOUNCHING Program Vokasi Industri dalam rangka Link and Match antara SMK dengan Industri 5 MARET 2018 Program Vokasi Industri dalam rangka Link and Match antara SMK dengan Industri Tindak lanjut inpres No 9 Th 2016, MoU 5 Menteri , dan Permenperin No 03 Thn 2017)
- 10. 4. RANCANGAN KESEPAKAN BERSAMA FORUM DINAS PERINDUSTRIAAN DAN PERDAGANGAN ( 4 Maret 2020 ) N O PROGRAM MOU/KESEPAK ATAN UNSUR TERKAIT OUPUT -- IKU INDAG 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (SUMBER DAYA MANUSIA) LINK AND MATCH (KLINIK SUPERTAX DEDUCTION) 1.BPSDMI_KEMENPRIND 2.DINDIK 3.INDAG 4.EKONID JERMAN - INDONESIA 5.P3BJ -YPJB 1.PENDAMPINGAN SUPERTAX 2.INISIASI PKS 3.PELATIHAN/3D (3 IN 1 ) 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA STANDARDISASI PRODUK HALAL (PENDIRIAN LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL) 1.KANWIL DEPAG. BANTEN 2.INDAG. 3.MIEC 4.P3BJ-YBJB 1.PENDIRIAN LJPH 2.FASILISASI SERTIFIKASI HALAL 3 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL E_KATALOG (PRODUK UNGGULAN DAERAH) 1.BI BANTEN 2.KANWIL BJB-BANTEN 2.INDAG. 3.P3BJ-YBJB 1.KURASI PRODUK UNGGULAN 2.PEKAN PROMOSI KREATIF BANTEN 3.DIGITALISASI UKM/IKM/BUSINESS MACHING 4.OPTIMALISASI SARANA GALERI DEKRANASDA BANTEN
- 12. REALISASI PENGAJUAN VERTEK IUI PMDN (DIATAS 15 MILYAR) 1 Januari s/d 13 November 2020 No PMDN diatas 15 Milyar Nilai Investasi (Rp) Jumlah Tenaga Kerja (org) 1 Baru 492,713,987,052 1,040 2 Perluasan 50,000,000,000 7,140 3 Migrasi OSS 1.1. 588,667,046,227 2,025 Total Investasi 1,131,381,033,279 10,205 IZIN USAHA INDUSTRI TERINTEGRASI Melalui OSS>> SIINAS DINAS. PERINDAG BANTEN
- 13. PERSEBARAN PENGAJUAN IOMKI PROVINSI BANTEN S/D ..PER 13 NOVEMBER 2020 KAB/KOTA JUMLAH PERUSAHAA N KOTA TANGERANG 802 KOTA TANGERANG SELATAN 156 KOTA CILEGON 112 KOTA SERANG 5 KAB. TANGERANG 1.757 KAB. SERANG 345 KAB. PANDEGLANG 1 KAB. LEBAK 19 JUMLAH PERUSAHAAN 3.197 25% 5% 3% 0% 55% 11% 0% 1% JUMLAH PERUSAHAAN KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN KOTA CILEGON KOTA SERANG KAB. TANGERANG KAB. SERANG KAB. PANDEGLANG Kab/Kota yang memiliki unit usaha terbanyak berada pada Kabupaten Tangerang dengan jumlah 1.757 unit usaha disusuI oleh Kota Tangerang dengan jumlah 802 unit usaha, sementara daerah yang unit usahanya paling kecil yaitu Kabupaten Pandeglang dengan 1 unit usaha. 0 500 1000 1500 2000 JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH PERUSAHAAN
- 14. PERSEBARAN TENAGA KERJA PENGAJUAN IOMKI DI PROVINSI BANTEN KAB/KOTA TENAGA KERJA KOTA TANGERANG 189.408 KOTA TANGERANG SELATAN 16.272 KOTA CILEGON 31.133 KOTA SERANG 232 KAB. TANGERANG 302.486 KAB. SERANG 284.849 KAB. PANDEGLANG 58 KAB. LEBAK 4.335 TOTAL JUMLAH TENAGA KERJA 828.773 Kab/Kota yang memiliki tenaga kerja terbanyak berada pada Kabupaten Tangerang dengan jumlah 302,486 orang disusul oleh Kabupaten Serang dengan jumlah tenaga kerja 284,849 orang, sementara daerah yang unit usahanya paling kecil yaitu Kabupaten Pandeglang dengan 58 orang.
- 15. Kab/Kota yang memiliki tenaga kerja terbanyak berada pada Kabupaten Tangerang dengan jumlah 302,486 orang disusul oleh Kabupaten Serang dengan jumlah tenaga kerja 284,849 orang, sementara daerah yang unit usahanya paling kecil yaitu Kabupaten Pandeglang dengan 58 orang. - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 TENAGA KERJA TENAGA KERJA - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 TENAGA KERJA TENAGA KERJA PERSEBARAN PENGAJUAN IOMKI TENAGA KERJA PER WILAYAH KAB./KOTA Berdasarkan Scatterplot Tenaga kerja, terdapat 1 perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebanyak 75.529 yaitu PT. Nikomas Gemilang 1 yang berada di Kabupaten Serang disusul oleh PT. Nikomas Gemilang (1) 65.535 dan PT. Parkland word Indonesia sebanyak 37.000 NIKOMAS GEMILANG PARKLAND WORD INDONESIA
- 16. PENGAJUAN IOMKI PER KBLI 21% 8% 6% 3% 27% 8% 2% 4% 3% 1% 4% 2% 2% 6% 2% 1% Unit usaha per KBLI KBLI /BIDANG USAHA INDUSTRI LOGAM INUSTRI KIMIA INDUSTRI MAKANAN INDUSTRI MINUMAN INDUSTRI PLASTIK INDUSTRI BANGUNAN INDUSTRI ALAS KAKI INDUSTRI KARET INDUSTRI FARMASI INDUSTRI OBAT INDUSTRI KOSMETIK INDUSTRI BARANG DARI SEMEN INDUSTRI DARI KACA INDUSTRI TEKSTIL INDUSTRI PEMINTALAN BENANG INDUSTRI BAHAN TANAH LIAT/KERAMIK 21% 2% 5% 1% 23% 4% 29% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 3% Tenaga kerja per KBLI KBLI /BIDANG USAHA INDUSTRI LOGAM INUSTRI KIMIA INDUSTRI MAKANAN INDUSTRI MINUMAN INDUSTRI PLASTIK INDUSTRI BANGUNAN INDUSTRI ALAS KAKI INDUSTRI KARET INDUSTRI FARMASI INDUSTRI OBAT INDUSTRI KOSMETIK INDUSTRI BARANG DARI SEMEN INDUSTRI DARI KACA INDUSTRI TEKSTIL INDUSTRI PEMINTALAN BENANG INDUSTRI BAHAN TANAH LIAT/KERAMIK INDUSTRI BAJA Jenis KBLI terbanyak yang mengurus IOMKI adalah KBLI 22 yaitu Industri Plastik dengan jumlah unit usaha sebanyak 520 atau sebesar 27 %. Disusul oleh Industri dari logam sebanyak 409 atau sebesar 21%. Disususl oleh Industri Kimia dan barang dari Kimia dengan jumlah 150 unit usaha atau sebesar 8% Jenis KBLI yang mengurus IOMKI dengan tenaga kerja terbanyak adalah KBLI 15 yaitu Industri Alas Kaki dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 272.800 orang atau sebesar 29%. Disusul oleh KBLI 22 yaitu industri Plastik dengan Tenaga Kerja sebanyak 217.363 orang atau sebesar 23%. Disususl oleh Industri logam dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 196.921 orang atau sebesar 21%
- 17. 2. REGULASI PERIZINAN DAN SOP VERTEK INDUSTRI
- 18. NIB SEBAGAI IDENTITAS BERUSAHA Keterangan: KBLI =Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (PeraturanKepala BPS Nomor 1 9Tahun2017) IDENTITAS BERUSAHA ONECOMPANY=ONE‘ NIB ’ KBLI 1 KBLI 2 KBLI ..dst IZIN USAHA Sektor A IZIN USAHA Sektor B IZIN USAHA Sektor.. dst 1 8 Sumber:Kantor KemenkoPerekonomian,2018 C o p y r i g h t © 2 0 2 0 I n d o n e s i a I n
- 19. PP 13/1995 Izin Usaha Industri Permenperin Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI UU No. 3/2014 Perindustrian PP 107/2015 Izin Usaha Industri PP 24/2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2I TENTANG PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN Permenperin No. 15 tahun 2019 Jo. Permenperin No. 30 tahun 2019 tentang Penerbitan IUI dan Izin Perluasan dalam Kerangka OSS DASAR HUKUM UU No. 5/1984 Perindustrian SEBELUM OSS SESUDAH OSS P
- 20. KOMITMEN IZIN USAHA INDUSTRI Komitmen Keterangan Mekanism e Batas Waktu 1. Akun SIINas Apabila telah terintegrasi SIINas dan OSS maka akun SIINas dapat diperoleh secara otomatis SIINas 10 hari kerja sejak penerbitan IUI melalui OSS 2. Surat Keterangan • Untuk pengecualian berlokasi di Kawasan Industri • Hanya bagi yang berlokasi diluar KI, Kecuali untuk IKM SIINas 10 hari kerja setelah memiliki Akun SIINas 3. Data Industri • Data Industri selama pembangunan pabrik • Tiap 6 bulan SIINas Sebelum pemeriksaan lapangan 4. Verifikasi Teknis 1. Apabila seluruh Komitmen No. 1-3 telah selesai 2. Selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri 3. Telah memiliki izin lokasi yang berlaku efektif 4. Telah memiliki izin lingkungan yang berlaku Sistem OSS dan SIINas 7 hari kerja (lebih dr 7 hari kerja
- 21. DPMPTSP (webform) P RO S E S B I S N I S IZI N U S A H A I N D U ST R I P M D N ( I n d u st r i M e n e n g a h d a n B e s a r ) AKUN OSS OSS SIINAS IUI IUI NOTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN Verifikasi Teknis Disetujui Request Jadwal Verifikasi Teknis AKUN SIINAS Tim VerifikasiTeknis Dinas Perindustrian AKUN WEBFORM KOMITM EN KOMITMEN PRASARANA IZIN LOKASI IZIN LINGKUNGAN IMB SLF Telah Memenuhi Komitmen Prasarana/ Perizinan Dasar YES NO 2 1 C o p y r i g h t © 2 0 2 0 I n d o n e s i a I n
- 22. DPMPTSP (webform) P RO S E S B I S N I S I ZI N U S A H A I N D U ST R I P M D N ( I n d u st r i Ke c i l – P a s a l 2 0 A ) AKUN OSS OSS SIINAS IUI IUI NOTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN Surat Pernyataan Siap Beroperasi AKUN SIINAS AKUN WEBFORM KOMITM EN KOMITMEN PRASARANA IZIN LOKASI IZIN LINGKUNGAN IMB SLF Telah Memenuhi Komitmen Prasarana/ Perizinan Dasar YES NO 2 2 C o p y r i g h t © 2 0 2 0 I n d o n e s i a I n
- 23. TERIMA KASIH DOK BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS PERINDAG.BANTEN rudiansyahthoib@gmail.com