Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
Similar to B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
- 1. Oleh : AGUS TRIYANTO AS KEPALAPUSATPERENCANAANKETENAGAKERJAAN
- 2. @gustrias 2 2 I. LANDASAN HUKUM DAN TUSI II. PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN III. SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH IV. HARAPAN 2
- 4. KAPUSRENNAKER Bidang Makro Bidang Mikro Bidang PEPK Kasubbag TU PERMENAKER NO.13 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PERMENAKER NO.8 TAHUN 18 Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Pasal 658 Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pemantauan perencanaan ketenagakerjaan makro dan mikro, serta pengukuran dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan. Pasal 659 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, perencanaan ketenagakerjaan makro dan mikro serta pengukuran evaluasi pembangunan ketenagakerjaan; b. Pelaksanaan teknis perencanaan ketenagakerjaan makro dan mikro serta pengukuran dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan makro dan mikro serta pengukuran dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan;dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan . www.naker.go.id KemnakerRI @KemnakerRI NAKER TV NAKER TV BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KEMNAKER R.I. Telp/Fax. 021-5270944 Email : pusat.ptk@gmail.com 4
- 5. Amanat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (3) 2. PP 15 tahun 2007 3. PP 33 tahun 2013 4. Permenaker 16/2010 5. Permenaker 17/2010 6. Kepmenaker 309/2013 Masalah Ketenagakerjaan SANGAT DINAMIS dan rentan dengan perubahan Global Rekomendasi Kebijakan dan Program terkait masalah ketenagakerjaan. 1 2 3 4 START FINISH @gustrias Substansi Rencana Tenaga Kerja : a. Gambaran tenaga kerja yang tersedia di masa mendatang b. Gambaran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh aktivitas ekonomi di masa mendatang c. Gambaran tenaga kerja yang tidak termanfaatkan oleh kegiatan ekonomi d. Gambaran aktivitas yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan 5
- 6. 6
- 7. 1. Penguatan PerencanaanTenaga Kerja Nasional; 2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja; 3. Percepatan sertifikasi profesi; 4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal; 5. Penguatan wirausaha produktif; 6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif; 7. Penegakan hukum ketenagakerjaan; 8. Peningkatan perlindungan pekerja migran; 9. Pelayanan ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri (MENAKER 7
- 8. II. PERENCANAANKETENAGAKERJAAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN @gustrias 8 8
- 9. DINAMIKA KETENAGAKERJAAN 1. PENGANGGURAN 2. AK MUDA & PEKERJA ANAK 3. KESEMPATAN KERJA 4. KOMPETENSI & DAYA SAING TK 5. PENGUPAHAN 6. PRODUKTIVITAS TK 7. HUBUNGAN INDUSTRIAL 8. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 9. JAMINAN SOSIAL TK Pertumbuhan Ekonomi Ketimpangan Masalah Sosial Kemiskinan @gustrias 9 9
- 10. PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA @gustrias 10 PERTUMBUHAN EKONOMI RASIO PAJAK TERHADAP PDB PENGANGGURAN ANGKA KEMISKINAN GINI RATIO (INDEKS) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT SUMBER : UU 13 TAHUN 2003 (Pasal 4) SUMBER : RPJMN 2015-2019 penyediaan Tenaga kerja dan infrastruktur ketenagakerjaan merupakan Salah Satu Pondasi Utama Pembangunan Penyelesaian Masalah Pembangunan PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1
- 11. Pra Asistensi RTKN IPK RTKD RTKS RTKP NSPK Asistensi I Asistensi II Diseminasi Bimtek TOT Supervisi Monev Review Pengukuran IPK Penghargaan IPK Expose RTKD Pelaksanaan PETA KEGIATAN PUSRENAKER Wasnaker & K3 HI Jamsos Penta & PKK Lattas 1 1
- 12. RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL PTKN DAN SEKTORAL NASIONAL Dasar Hukum RENCANA TENAGA KERJA PROV/KAB/KOTA PTK PROV, KAB/KOTA DAN SEKTORAL PROV, KAB/KOTA RENCANA TENAGA KERJA PERUSAHAAN SWASTA PTK PERUSAHAAN SWASTA RENCANA TENAGA KERJA PERUSAHAAN PEMERINTAH PTK PERUSAHAAN PEMERINTAH Data & Informasi Penyusunan & Pelaksanaan (Teknik & Metodologi) Pemantauan Evaluasi Pembinaan Koordinasi & Integrasi PERENCANAAN TENAGA KERJA PTK MAKRO PTK MIKRO PERENCANAAN TENAGA KERJA @gustrias 1
- 13. 1 • PENGANGGURAN • AK MUDA & PEKERJA ANAK • KESEMPATAN KERJA • KOMPETENSI & DAYA SAING TK • PENGUPAHAN • PRODUKTIVITAS TK • HUBUNGAN INDUSTRIAL • PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN • JAMINAN SOSIAL TK • GLOBALISASI • EKONOMI DIGITAL • DISRUPSI TEKNOLOGI • BONUS DEMOGRAFI • PENDAYAGUNAAN AK • PEMERATAAN KK • PERLINDUNGAN TK • KESEJAHTERAAN PEKERJA & KELUARGA TUJUAN PEMB. NAKER @gustrias
- 15. PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN RTK SEKTORAL DATA BPS LATTAS PENTA DAN PKK PENDIDIKAN VOKASI PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN PENGENDALIAN TKA HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMSOS PENGUKURAN RTK MIKRO MPP MPP MPP ACUAN KEBIJAKAN PERENCANAAN TENAGA KERJA PENDUDUK DAN TENAGA KERJA KESEMPATAN KERJA PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL KONDISI LINGKUNGAN KERJA PENGUPAHAN DAN KESRA PEKERJA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA @gustrias RTKD PROV KORELASI RTKD TERHADAP PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA RTKD KAB/KOTA • PENDAYAGUNAAN AK • PEMERATAAN KK • PERLINDUNGAN TK • KESEJAHTERAAN PEKERJA & KELUARGA 1
- 16. PRAKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA PRAKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA PRAKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA OUTLINE PTK DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI 16
- 17. @gustrias 17 No. Lapangan usaha 2018 2019 ∑ 2020 ∑ 2021 ∑ 2022 ∑ 2023 ∑ 2024 ∑ Total perubahan Rerata per tahun 1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 35,703 35,520 (183) 35,397 (123) 35,284 (113) 35,176 (108) 35,070 (106) 34,968 (102) (552) (110) 2 Pertambangan dan penggalian 1,454 1,441 (13) 1,429 (12) 1,419 (10) 1,408 (11) 1,398 (10) 1,388 (10) (53) (11) 3 Industri pengolahan 18,251 18,583 332 18,952 369 19,333 381 19,725 392 20,126 401 20,537 411 1,954 391 4 Pengadaan listrik dan gas 338 359 21 381 22 405 24 430 25 457 27 486 29 127 25 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah & limbah 471 502 31 535 33 571 36 609 38 650 41 694 44 192 38 6 Konstruksi 8,300 8,546 246 8,815 269 9,094 279 9,383 289 9,682 299 9,991 309 1,445 289 7 Perdagangan dan reparasi kendaraan 23,074 23,511 437 23,997 486 24,500 503 25,016 516 25,545 529 26,087 542 2,576 515 8 Transportasi dan pergudangan 5,399 5,601 202 5,820 219 6,050 230 6,290 240 6,539 249 6,799 260 1,198 240 9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 7,662 8,050 388 8,471 421 8,917 446 9,388 471 9,884 496 10,407 523 2,357 471 10 Informasi dan Komunikasi 895 961 66 1,034 73 1,113 79 1,198 85 1,289 91 1,388 99 427 85 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,797 1,828 31 1,863 35 1,899 36 1,936 37 1,973 37 2,012 39 184 37 12 Real Estate 390 394 4 398 4 402 4 407 5 412 5 416 4 22 4 13 Jasa Perusahaan 1,665 1,770 105 1,885 115 2,008 123 2,139 131 2,279 140 2,428 149 658 132 14 Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 4,681 4,767 86 4,863 96 4,961 98 5,063 102 5,167 104 5,273 106 506 101 15 Jasa Pendidikan 6,067 6,194 127 6,334 140 6,479 145 6,628 149 6,781 153 6,938 157 744 149 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,848 1,882 34 1,920 38 1,959 39 1,999 40 2,040 41 2,081 41 199 40 17 Jasa lainnya 6,009 6,144 135 6,294 150 6,448 154 6,607 159 6,770 163 6,938 168 794 159 Total 124,004 126,053 2,049 128,388 2,335 130,842 2,454 133,402 2,560 136,062 2,660 138,831 2,769 12,778 2,556 Sumber : RTKN 2020-2024, Kemnaker R.I 2019 1 Proyeksi Pekerja menurut lapangan pekerjaan 2020-2024 (dalam ribu orang)
- 18. Minyak dan Gas Pertambangan dan Metalurgi Kimia Investasi Publik Reksadana Manajemen Asuransi dan Aset Perbankan dan Pasar Mata Uang Aviasi Jasa Profesional Investasi Otomotif Renewable Energy Alat-alat dan Teknologi Energi Transportasi dan Distribusi Kesehatan Agrikultur, Makanan dan Minuman Infrastruktur dan Pembangunan Kota Media, Hiburan, dan Informasi Retail Consumer Goods dan Gaya Hidup Telekomunikasi Teknologi Informasi 3,7% 3,7% 4,3% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,4% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% Elektronika Tekstil 5 Prioritas Industri Nasional (PP 15/2015 RIPIN) 1 INDUSTRI YG AKAN BERKEMBANG PADA RENTANG WAKTU 2017-2030 (DALAM PERSENTASE)
- 19. 1
- 20. 2 0
- 22. Sumber : Pusrennaker, Barenbang, 2018 @gustrias 22 Status Indeks : 1. Tinggi : ≥80 ; 2. Menengah Atas : 66,00 – 79,99 ; 3. Menengah Bawah : 50,00 – 65,99 ; 4. Rendah : <50 49.92 54.15 56.31 55.5055.73 57.46 56.07 60.81 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00 2010 2012 2014 2016 2018 2020 INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Target 52 53 54 55 56 57 58 59 Realisasi 49,92 54,15 56,31 55,50 55,73 57,46 56,07 60,81 Ket. Dibawah target Melampau i target Melampau i target Melampau i target Melampau i target Melampau i target Dibawah target (penyesuaian indikator berbasis SDGs) Melampaui Target 2
- 23. PROVINSI INDEKS RANKING STATUS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Kalimantan Timur 62,16 69,75 4 1 Menengah Bawah Menengah Atas D.K.I. Jakarta 66,11 69,61 1 2 Menengah Atas Menengah Atas D.I. Yogyakarta 63,76 68,70 2 3 Menengah Bawah Menengah Atas Kalimantan Selatan 62,39 67,85 10 4 Menengah Bawah Menengah Atas Kalimantan Tengah 63,48 66,68 12 5 Menengah Bawah Menengah Atas Bali 63,48 66,61 3 6 Menengah Bawah Menengah Atas Sulawesi Selatan 61,95 65,05 11 7 Menengah Bawah Menengah Bawah Sulawesi Tengah 58,55 64,95 15 8 Menengah Bawah Menengah Bawah Kepulauan Riau 57,55 64,85 5 9 Menengah Bawah Menengah Bawah Kalimantan Utara 57,65 64,80 17 10 Menengah Bawah Menengah Bawah Sulawesi Utara 45,92 64,06 21 11 Rendah Menengah Bawah Sumatera Barat 59,92 63,63 7 12 Menengah Bawah Menengah Bawah Kepulauan Bangka Belitung 58,83 63,23 16 13 Menengah Bawah Menengah Bawah Sulawesi Tenggara 52,54 62,81 30 14 Menengah Bawah Menengah Bawah Bengkulu 54,59 62,06 13 15 Menengah Bawah Menengah Bawah Jawa Timur 58,29 62,05 22 16 Menengah Bawah Menengah Bawah Jawa Tengah 58,58 61,76 8 17 Menengah Bawah Menengah Bawah @gustrias 23 2
- 24. PROVINSI INDEKS RANKING STATUS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Sumatera Selatan 58,46 61,74 15 18 Menengah Bawah Menengah Bawah Kalimantan Barat 56,23 60,97 18 19 Menengah Bawah Menengah Bawah Banten 54,20 60,27 24 20 Menengah Bawah Menengah Bawah Gorontalo 49,44 59,98 29 21 Menengah Bawah Menengah Bawah Jambi 60,42 59,31 8 22 Rendah Menengah Bawah Papua Barat 58,88 59,14 10 23 Menengah Bawah Menengah Bawah Aceh 55,88 59,12 19 24 Menengah Bawah Menengah Bawah Jawa Barat 52,15 58,61 28 25 Menengah Bawah Menengah Bawah Riau 55,69 58,04 21 26 Menengah Bawah Menengah Bawah Sumatera Utara 52,45 57,31 27 27 Menengah Bawah Menengah Bawah Papua 55,74 57,07 20 28 Menengah Bawah Menengah Bawah Maluku 54,62 56,80 22 29 Menengah Bawah Menengah Bawah Maluku Utara 53,07 53,50 25 30 Menengah Bawah Menengah Bawah Lampung 45,66 52,65 33 31 Rendah Menengah Bawah Nusa Tenggara Barat 46,41 50,55 31 32 Rendah Menengah Bawah Sulawesi Barat 47,06 48,12 30 33 Rendah Rendah Nusa Tenggara Timur 44,28 45,87 34 34 Rendah Rendah 24
- 25. KATEGORI TERBAIK INDIKATOR UTAMA KATEGORI TERBAIK URUSAN KETENAGA KERJAAN KATEGORI TERBAIK TINGKAT AKSELERASI Terbaik Indikator Utama RTKD : Provinsi D.I.Y BESAR 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Jawa Timur 3. Provinsi Jawa Tengah TERDAPAT 6 KRITERIA UTAMA : SULAWESI UTARA Terbaik Indikator Utama Penduduk & TK : Bali Terbaik Indikator Utama Kesempatan Kerja : DKI Jakarta Terbaik Indikator Utama Pelatihan & Kompetensi Kerja : Kalimantan Selatan SEDANG 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Provinsi DKI Jakarta 3. Provinsi D.I.Y Terbaik Indikator Utama Produktivitas TK : DKI Jakarta Terbaik Indikator Utama Hubungan Industrial : Sumatera Barat Terbaik Indikator Utama Kondisi Lingk. Kerja : Jawa Tengah KECIL 1. Provinsi Sulawesi Tengah 2. Provinsi Kalimantan Utara 3. Provinsi Sulawesi Utara Terbaik Indikator Utama Pengupahan & Kesj. Pekerja : Jawa Barat Terbaik Indikator Utama Jaminan Sosial TK : DKI Jakarta PENGHARGAAN TAHUN 2018 2
- 26. Indikator Utama Provinsi Indeks 1. Perencanaan TenagaKerja DI Yogyakarta 9,10 2. PendudukdanTenagaKerja Kepulauan Riau 7,90 3. KesempatanKerja DKI Jakarta 14,43 4. PelatihandanKompetensiKerja DI Yogyakarta 10,75 5. Produktivitas TenagaKerja DKI Jakarta 10,00 6. HubunganIndustrial B a l i 5,67 7. Kondisi LingkunganKerja Maluku 5,56 8. PengupahandanKesejahteraanPekerja Sulawesi Utara 10,00 9. JaminanSosialTenagaKerja B a l i 10,00 Provinsi IPK Peringkat Kategori D.K.I. Jakarta 68,92 1 Menengah Atas D.I. Yogyakarta 67,92 2 Menengah Atas Bali 66,01 3 Menengah Atas Kalimantan Timur 65,34 4 Menengah Bawah Kepulauan Riau 64,14 5 Menengah Bawah Riau 62,63 6 Menengah Bawah PeraihPenghargaan2016 57,46 2016 56,07 2017 Indikator Utama Provinsi Indeks 1. Perencanaan TenagaKerja Jawa Timur 8,70 2. PendudukdanTenagaKerja D.I Yogyakarta 8,74 3. KesempatanKerja DKI Jakarta 14,11 4. PelatihandanKompetensiKerja D.I. Yogyakarta 12,65 5. Produktivitas TenagaKerja Papua 8,74 6. HubunganIndustrial B a l i 4,82 7. Kondisi LingkunganKerja Kalimantan Selatan 6,48 8. PengupahandanKesejahteraanPekerja DKI Jakarta 10,00 9. JaminanSosialTenagaKerja DKI Jakarta 10,00 PeraihPenghargaan 2017 Provinsi Urusan Ketenagakerjaan IPK Peringk at Kategori Sulawesi Selatan Besar 61,95 1 Menengah Bawah Jawa Tengah Besar 58,58 2 Menengah Bawah Sumatera Selatan Besar 58,46 3 Menengah Bawah Provinsi Urusan Ketenagakerjaan IPK Peringk at Kategori DKI Jakarta Sedang 66,11 1 Menengah Atas D.I. Yogyakarta Sedang 63,76 2 Menengah Bawah Bali Sedang 63,48 3 Menengah Bawah Sumber : Pusrenaker, Januari 2018 26 Provinsi Urusan Ketenagakerjaan IPK Peringk at Kategori Jambi Kecil 60,42 1 Menengah Bawah Kep. Bangka Belitung Kecil 58,83 2 Menengah Bawah Sulawesi Tengah Kecil 58,55 3 Menengah Bawah
- 27. III. SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH @gustrias 27 2
- 29. KONSTELASI PERENCANAAN TENAGA KERJA PERENCANAAN TENAGA KERJA SEKTORAL PERENCANAAN TENAGA KERJA PERUSAHAAN VISI SEKTORAL TRENDBID. USAHA INDIKASI TK DIGUNAKAN INOVASI TERBARU PROGRAM SEKTORAL SUMBERDAYA TERSEDIA KEBUTUHAN JABATAN RENCANA EKSPANSI SKILL YANG DIBUTUHKAN BEBANKERJA PER JABATAN KEBIJAKAN SDM BERBAGAI SISTEM KARIR PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH TARGETMENURUT JABATANPER SEKTOR SKILLSSHORTAGE/ SKILLGAP ARAH PEMBANGUNAN SDM PROGRAM PEMENUHAN JABATAN PROGRAMSKILLS DEVELOPMENT SKALAPRIORITAS LAINNYA KABUPATEN / KOTA PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH AKUMULASI TARGETMENURUT JABATANPERSEKTOR PROVINSI AKUMULASI SKILLS SHORTAGE/SKILLSGAP KEBIJAKAN PRIORITASPEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN SISTEMKERJA STAKEHOLDERS PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL KEBIJAKAN JABATAN PRIORITAS (CRITICAL OCCUPATIONAL LIST/COL) PUSAT KEBIJAKAN SKILLSPRIORITAS (CRITICAL SKILLS LIST/CSL) KEBIJAKAN SISTEMKERJA STAKEHOLDERS RPJMN RPJMD RPJMD @gustrias 29 29
- 30. UPAYA MEREALISASIKAN KONSTELASI PERENCANAAN TENAGA KERJA @gustrias MEMPERKUAT SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDERS VERTIKAL DAN HORIZONTAL PENGUATAN BRAINWARE, SOFTWARE, HARDWARE PENDUKUNG PERENCANAAN TK PENEGASAN KOMITMEN MELALUI PERATURAN PERUNDANGAN 30
- 32. @gustrias 32 PUSAT 1.TOT Penyusunan RTKD 2.Pendampingan dalam penyusunan RTKD 3.Penyiapan konsep, jadwal, materi Bimtek PTK Makro dan Mikro 4. Penilaian IPK tahun 2016 Mengolah data dari Sakernas BPS, Susenas BPS, Ditjen Teknis, ILO, World Bank 5. Mengajak Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Profesional dan Pakar untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan dukungan penelitian KAB/KOTA •Penyampaian data dan informasi sesuai dengan Permenakertrans No. 1 Tahun 2014 • Menyediakan data Pelatihan kerja dan penempatan kerja daerah, Hubungan Industrial dan Jamsostek serta Pengawasan Ketenagakerjaan • Penyusunan RTKP/RTKS • Partisipasi dalam penelitian ketenagakerjaan PROVINSI • Penyampaian data dan informasi sesuai dengan Permenakertrans No. 1 Tahun 2014 • IPK, menyiapkan: Tenaga Pengukur daerah, Data dan informasi, Bukti- bukti pendukung • Partisipasi dalam penelitian ketenagakerjaan •Pendampingan dalam penyusunan RTKD/ RTKP/ RTKS •Pendampingan dalam penyusunan RTKD • Pengukuran IPK di 34 provinsi • Sinkronisasi dan sinergitas datin RTKN 32
- 33. VI. HARAPAN @gustrias 33 3 3
- 34. HARAPAN 1. DIIMPLEMENTASIKANNYA RTKD YANG TELAH TERSUSUN 2. RTKD DIJADIKAN SALAH SATU DOKUMEN SUMBER, DALAM MUSRENBANGDA 3. TARGET-TARGET RTKD DIJADIKAN TARGET RPJMD 4. MELAKSANAKAN REVIEW RTKD SETIAP 1 TAHUN SEKALI 5. RTK MIKRO DI PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR PELAPORAN WLKP 6. HASIL INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN MENJADI DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN @gustrias 3 4
- 35. www.naker.go.id KemnakerRI @KemnakerRI NAKER TV NAKER TV BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KEMNAKER R.I. Telp/Fax. 021-5270944 Email : pusat.ptk@gmail.com 3 5 TERIMA KASIH