Organisasi bernama Komite Kemitraan Indonesia untuk Pembangunan Kesejahteraan yang bergerak di bidang penelitian kebijakan, advokasi, dan pengelolaan data untuk mendorong pembangunan kesejahteraan di Indonesia secara merata. Organisasi ini memiliki visi menjadi lembaga yang konsisten dalam mengembangkan pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan dan memiliki wilayah kerja di seluruh provinsi di Indonesia.

1. Komite Kemitraan Indonesia
untuk Pembangunan Kesejahteraan
www.kkipk.org
Sejahtera ITU HAK!

2. Komite Kemitraan Indonesia
untuk Pembangunan Kesejahteraan
HARAPAN KAMI
“Menjadi lembaga yang konsisten
dalam mengembangkan dan menerapkan
gagasan pembangunan kesejahteraan
(menjadi prosperity knowledge center)”
HARAPAN KAMI

3. MENGAPA KAMI ADA?
Komite Kemitraan Indonesia
untuk Pembangunan Kesejahteraan
KEMISKINAN 1 GEOGRAFIS
2
KESEJAHTERAAN
3 TATA KELOLA DATA
Kemiskinan multidimensi
masih menjadi isu utama
di Indonesia
Tingkat kesejahteraan
masyarakat yang belum merata
di wilayah Indonesia
Tata kelola
data kemiskinan
yang belum
terintegrasi
(satu data)
4
PEMENUHAN HAK DASAR
5
Kondisi geografis Indonesia
yang sebagian besar belum tersentuh
oleh pembangunan
Pemenuhan hak-hak dasar belum sesuai harapan
dan belum tepat sasaran.
N
W E
S
WWW
N
E

4. Komite Kemitraan Indonesia
untuk Pembangunan Kesejahteraan
CITA-CITA KAMI
1.Melakukanpenelitian,pengkajian,danpembaharuankebijakanpembangunan& Kesejahteraan
2.Mengembangkanpengetahuan(knowledge)danpenciptaaninovasikebijakandanprogramPembangunanKesejahteraan
3.MelakukanpenguatankapasitaskelembagaanparapemangkukepentingandalamPembangunanKesejahteraan
4.MelakukanpenguatankapasitaspartisipasimasyarakatdalamkeseluruhanprosesmewujudkanPembangunanKesejahteraan
5.MengembangkanJaringanKerjadenganparapemangkukepentinganyangsejalandenganvisidanmisiorganisasi.

5. Komite Kemitraan Indonesia
untuk Pembangunan Kesejahteraan
APA YANG KAMI LAKUKAN
4. Data provider ;
membangun sistem tata kelola data
Membangun kesejahteraan bagi kami bukan hanya sekedar mimpi,
namun kami wujudkan dengan aktivitas nyata.
1. Riset dan kajian kebijakan
2. Konsultansi ; dilakukan untuk memberikan
dukungan bagi pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan
untuk mendesain program agar sesuai
dengan sasaran penerima program.
3. Fasilitasi ; pendampingan
bagi pelaku-pelaku program pembangunan
baik di tingkat Nasional maupun Daerah.

6. Komite Kemitraan Indonesia
untuk Pembangunan Kesejahteraan
INILAH KAMI: KONGRES NASIONAL
BADAN PELAKSAN NASIONAL
PROGRAM OFFICER A,B,C (TBR)PROGRAM OFFICER KOMUNIKASI : TURSIA
SEKRETARIS: ESTI BUDIANTI
STAF UMUM: ADIN
AKUNTAN: L.G. AYU P
STAF PENDUKUNG: YOYON SAMIYONO
KASIR: DWI HARTATI
PROGRAM KEUANGAN KESEKRETARIATAN
DEWAN NASIONAL
KETUA: IFDHAL KASIM
DIREKTUR PROGRAM:
EKO PUTRANTO
DIREKTUR EKSEKUTIF:
LUH NYOMAN DEWI T
TENAGA AHLI
RAPAT KERJA NASIONAL

7. Kami ada untuk mendorong
Pembangunan Kesejahteraan Indonesia,
karena SEJAHTERA ITU HAK.
Komite Kemitraan Indonesia
untuk PembangunanKesejahteraan
Sekretariat:
Jalan Bendungan Hilir 10, No. 16
Jakarta Pusat, Indonesia 10160
T: +62-21-5710205 F: +62-21-5710205
www.kkipk.org
email : sekretariat@kkipk.org
• Advokasi kebijakan berbasis hak ecosoc yang memfokuskan pada wilayah
desa serta dokumen kebijakan seperti RPJMD, SPKD, dan APBD
• Stakeholder forum (TKPK)
• Promosi Inovasi daerah
• Advokasi hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas
PRC
Prosperity Resources Center
Pusat Data Kesejahteraan
• Sistem Satu Data berbasis IT yang dimanfaatkan sebagai instrumen untuk
tata kelola data pembangunan yang pro poor dan pro welfare
• IKRaR ( Indeks Kesejahteraan Rakyat); instrumen evaluasi dan monitoring
capaian pembangunan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan
• Manajemen data pembangunan; dimanfaatkan sebagai instrumen dalam
perencanaan desa, serta evaluasi usulan pembangunan di tingkat kabupaten
dan propinsi
• Advokasi hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas
• Promosi Inovasi daerah
• Advokasi hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas• Advokasi hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas
tata kelola data pembangunan yang pro poor dan pro welfare
• IKRaR ( Indeks Kesejahteraan Rakyat); instrumen evaluasi dan monitoring
capaian pembangunan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan
perencanaan desa, serta evaluasi usulan pembangunan di tingkat kabupaten
• Manajemen data pembangunan; dimanfaatkan sebagai instrumen dalam
perencanaan desa, serta evaluasi usulan pembangunan di tingkat kabupatenperencanaan desa, serta evaluasi usulan pembangunan di tingkat kabupaten
7. NUSA TENGGARA TIMUR
PROPINSI NTT
1. KOTA KUPANG
2. KAB KUPANG
3. KAB ENDE
4. KAB NGADA
5. KAB NAGEKEO
1. ACEH
PROPINSI ACEH
1. KOTA BANDA ACEH
2. KOTA SABANG
3. KAB PIDIE JAYA
4. KAB ACEH BESAR
5. KAB ACEH JAYA
6. KAB ACEH BARAT
7. KAB ACEH BARAT DAYA
2. SUMATERA UTARA
PROPINSI SUMUT
1. KOTA TEBING TINGGI
2. KAB SERDANG BEDAGAI
3. KAB BATUBARA
4. KAB LANGKAT
5. KAB DELI SERDANG
6. KAB LABUAN BATU UTARA
7. KAB ASAHAN
4. JAWA TENGAH
PROPINSI JATENG
1. KOTA SURAKARTA
2. KAB BOYOLALI
3. KAB WONOGIRI
4. KAB JEPARA
5. KAB PATI
6. KAB KUDUS
7. KOTA SALATIGA
8. KAB KEBUMEN
9. KAB BANJARNEGARA
10. KAB MAGELANG
3. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROPINSI DIY
1. KAB GUNUNG KIDUL
2. KAB BANTUL
3. KAB KULONPROGO
4. KAB SLEMAN
8. SULAWESI SELATAN
PROPINSI SULSEL
1. KOTA MAKASSAR
2. KAB MAROS
3. KAB LUWU UTARA
4. KAB PANGKEP (PANGKAJENE & KEPULAUAN)
5. KAB SIDRAP (SIDENRENG RAPPANG)
6. KAB SOPENG
7. KAB BARRU
5. BALI
PROPINSI BALI
1. KAB JEMBRANA
2. KAB BULELENG
3. KAB BANGLI
4. KAB KLUNGKUNG
6. NUSA TENGGARA BARAT
PROPINSI NTB
1. KAB LOMBOK TENGAH
2. KAB LOMBOK TIMUR
3. KAB LOMBOK BARAT
4. KAB LOMBOK UTARA
5. KAB SUMBAWA BARAT
6. KAB DOMPU
Wilayah kerja KKI PK Hasil Kerja nyata kami:
1
4
2
3
5
8
6 7
SAPA
Strategic Alliance
for Prosperity Achievment