SlideShare a Scribd company logo
KONDISI PENCAPAIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
DI INDONESIA 2009-2012
(Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR))
Apa itu IKraR ?
 Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia.
 Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif.
Dasar dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat
nasional maupun daerah.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan
Mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan
 Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar
rakyat.
Mengapa kita perlu IKraR?
• Belum ada alat ukur yg secara khusus mengukur tingkat kesejahteraan rakyat
 tujuan pembangunan: Indonesia maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera.
• Kesejahteraan selama ini hanya diukur dari perspektif makro ekonomi
(Growth, Inflasi, tingkat investasi, dsb) hal ini tidak sesuai dgn kondisi dan realitas ke-
Indonesia-an. Contoh.: Kesejahteraan tdk sama dgn tingginya growth dan naiknya investasi.
• Alat ukur yg saat ini ada belum mempertimbangkan tingkat kesenjangan.
(antarmanusia, antarsektor, dan antarwilayah)
• Alat ukur kesejahteraan saat ini belum mengukur ketersediaan akses, tetapi
lebih kepada pencapaian output. Exp. IPM & MDGs.
• Adanya pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan 
Exp. Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).
Definisi Kesejahteraan
• Sejahtera: aman sentosa, makmur, serta selamat (terlepas dari berbagai gangguan)
(KBBI)
• Sejahtera: menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya
dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai (id.wikipedia.org)
• Sejahtera: suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya
(kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan,
dan kebutuhan dasar lainnya spt lingkungan yg bersih, aman dan nyaman). Juga
terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa
(www.menkokesra.go.id)
• Kata kunci: terpenuhinya kebutuhan dasar, makmur, sehat, damai dan selamat, beriman
dan bertaqwa → multidimensional concept
Konsep Pengukuran Kesejahteraan di dunia
• Human Development Index (UNDP) -
• (3 Dimensi, 4 Indikator-membandingkan antar negara)
• Gross National Happiness (Bhutan) –
• (9 Domains, 33 indikator-membandingkan dalam negara)
• Index Quality of Life (Canada) –
• (9 variable-membandingkan antar negara)
• Prosperity Index (Legatum, London) –
• (8 indikator-membandingkan antar negara)
• The Better Life Index (OECD Country) –
• (11 indikator-membandingkan antar negara)
• The Economic Well-being Index –
(14 Dimensi, 14 Indikator-membandingkan dalam negara)
3 dimensi IKraR
1. Dimensi Keadilan Ekonomi :
Menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan.
2. Dimensi Keadilan Sosial :
Menjamin kualitas hidup warga.
3. Dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance :
Menjamin Kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.
DIMENSI KEADILAN EKONOMI
[Menjamin Kesempatan berusaha/Hak Atas Pekerjaan]
1. % Penduduk yang memiliki rumah
2. % Penduduk Usia 15 tahun yang bekerja
3. Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK)
4. % rumah tangga yang menerima kredit dari bank
5. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total
pengeluaran
6. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total
pengeluaran
7. Rasio PAD terhadap APBD
Keterangan:
Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
DIMENSI KEADILAN SOSIAL
[Menjamin Kualitas Hidup Warga]
1. Rata-rata lama sekolah penduduk (tahun)
2. % penduduk yang pernah berobat jalan dalam 6 bulan terakhir (tingkat kesehatan)
3. % penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 Tahun
4. % penduduk miskin
5. % rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama
6. % rumah tangga yang melakukan rekreasi (berlibur, olahraga/kesenian)
7. % rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya)
8. % rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum
9. % rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama
10. Tingkat Kesenjangan (gini rasio)
Keterangan:
Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
DIMENSI DEMOKRASI DAN GOVERNANCE
[MenjaminKedaulatanwargadanterpenuhinyalayanandasar]
1. % penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir (rasa aman)
2. % rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (akses thd
informasi publik)
3. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
4. Aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia
5. Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia
Keterangan:
Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
Perkembangan IKraR indonesia,
Periode 2009 - 2013
Skala nilai IKraR : 0 - 100
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2009 2010 2011 2012 2013
INDEKS IKRAR 43.21 43.61 46.88 47.68 50.22
Perkembangan Dimensi IKraR,
Periode 2009-2013
Nilai Ideal Dimensi 33,3
0.3
6.9
13.5
20.1
26.7
33.3
Keadilan Sosial Keadilan Ekonomi Keadilan Demokrasi
2009 18.91 12.29 12.00
2010 19.29 11.84 12.48
2011 19.03 12.79 15.06
2012 19.08 13.06 15.54
2013 20.67 13.37 16.18
2009 2010 2011 2012 2013
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
listrik rawat rekreasi mys jamsos e40 air jamban p0 gini
2009 2010 2011 2012 2013
IKRaR Nasional 2009 - 2013
(Keadilan Sosial)
Skala nilai IKraR : 0 - 100
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
home kerja expGK pad bank shstudall shheall
2009 2010 2011 2012 2013
IKRaR Nasional 2009 - 2013
(Keadilan Ekonomi)
Skala nilai IKraR : 0 - 100
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
inet crime sipil politik lemdem
2009 2010 2011 2012 2013
IKRaR Nasional 2009 - 2013
(Keadilan Demokrasi dan Tata Kelola yang Baik)
Skala nilai IKraR : 0 - 100
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2009 2010 2011 2012 2013
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2009 2010 2011 2012 2013
Rangking IKraR, periode 2009-2013
5 Propinsi relatif tertinggi
Skala nilai IKraR: 0 - 100
5 Propinsi relatif terendah
Peta IKraR Tahun 2009
Peta IKraR Tahun 2010
Peta IKraR Tahun 2011
Peta IKraR Tahun 2012
Peta IKraR Tahun 2013
Tabel Perubahan
Kesejahteraan
Per Propinsi
Tahun
2009-2013
PROVINSI 2009 2010 2011 2012 2013
11. Aceh MERAH MERAH KUNING KUNING KUNING
12. Sumatera Utara KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA KUNING
13. Sumatera Barat KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
14. Riau KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA
15. Jambi KUNING KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA
16. Sumatera Selatan KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
17. Bengkulu MERAH KUNING KUNING KUNING KUNING
18. Lampung KUNING KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA
19. Bangka Belitung KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU TUA
21.Kepulauan Riau KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
31. DKI Jakarta HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
32. Jawa Barat KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA
33. Jawa Tengah HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
34. D. I. Yogyakarta HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
35. Jawa Timur KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
36. Banten KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
51. Bali HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
52. Nusa Tenggara Barat MERAH MERAH MERAH MERAH KUNING
53. Nusa Tenggara Timur MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
61. Kalimantan Barat KUNING KUNING KUNING KUNING KUNING
62. Kalimantan Tengah KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
63. Kalimantan Selatan KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA
64. Kalimantan Timur HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
71. Sulawesi Utara KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
72. Sulawesi Tengah MERAH MERAH KUNING KUNING KUNING
73. Sulawesi Selatan KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU TUA
74. Sulawesi Tenggara MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
75. Gorontalo MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
76. Sulawesi Barat MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
81. Maluku MERAH MERAH MERAH KUNING MERAH
82. Maluku Utara MERAH MERAH MERAH MERAH KUNING
91. Papua Barat MERAH TUA MERAH MERAH MERAH MERAH
94. Papua MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA
Contoh Pemanfaatan IKRaR
untuk mengukur tingkat Kesejahteraan di Daerah
GRAFIK URUTAN INDEKS IKRAR
KAB./KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2012
PROVINSI JAWA TENGAH (49,18)
NASIONAL (47,68)
PEMALANG (38,49)
Nilai Ideal Dimensi 33,3
DIMENSI KEADILAN SOSIAL
KABUPATEN PEMALANG 2009 & 2012
Garis Kesejahteraan
✪
✪
DIMENSI KEADILAN EKONOMI
KABUPATEN PEMALANG 2009 & 2012
Garis Kesejahteraan
✪✪
✪
✪
✪
DIMENSI KEADILAN DEMOKRASI
KABUPATEN PEMALANG 2009 & 2012
Garis Kesejahteraan
✪ ✪
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
www.menkokesra.go.id dan www.sapa.or.id
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan KependudukanPolicy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
daldukpapua
 
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Researcher Syndicate68
 
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
Hendri Sivilianto
 
Bab i
Bab iBab i
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
Repository Ipb
 
Ipbk
IpbkIpbk
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukanPeran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Stiunus Esap
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)
Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)
Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)
Septarina Christin Ginting
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Dr. Zar Rdj
 
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
daldukpapua
 
Metode Baru dalam Pengitungan IPM
Metode Baru dalam Pengitungan IPM Metode Baru dalam Pengitungan IPM
Metode Baru dalam Pengitungan IPM
Cinduane Gilang Fridarahma
 
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Dr. Zar Rdj
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Lestari Moerdijat
 
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
Subdit Sarana dan Prasarana Dit. Bindikmas Kemdikbud
 
Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah  Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
Hafida Siti
 
Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013
Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013
Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013
Muhammad Harto
 

What's hot (19)

Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan KependudukanPolicy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
 
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
 
Makalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomiMakalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomi
 
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
 
Ipbk
IpbkIpbk
Ipbk
 
Ipkm
IpkmIpkm
Ipkm
 
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukanPeran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukan
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)
Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)
Determinan kebahagiaan di indonesia (sudut pandang sosial ekonomi)
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
 
Metode Baru dalam Pengitungan IPM
Metode Baru dalam Pengitungan IPM Metode Baru dalam Pengitungan IPM
Metode Baru dalam Pengitungan IPM
 
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018
 
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
 
Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah  Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
 
Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013
Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013
Proceedings Magister Ilmu Ekonomi 2013
 

Viewers also liked

Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Rusman R. Manik
 
KAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPK
KAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPKKAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPK
KAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPK
Eko Putranto
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Dadang Solihin
 
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan KesejahteraanProfil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
SAPA Indonesia Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Dadang Solihin
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udaraPaper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Mulyadi Yusuf
 
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan KesejahteraanProfil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
SAPA Indonesia Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan
 
Persamaan lagrange dan hamilton
Persamaan lagrange dan hamiltonPersamaan lagrange dan hamilton
Persamaan lagrange dan hamiltonKira R. Yamato
 

Viewers also liked (9)

Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
KAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPK
KAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPKKAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPK
KAJIAN REVIEW PUU PK - KKIPK
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
 
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan KesejahteraanProfil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udaraPaper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
 
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan KesejahteraanProfil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan
 
Peta Jalan SAPA Indonesia
Peta Jalan SAPA IndonesiaPeta Jalan SAPA Indonesia
Peta Jalan SAPA Indonesia
 
Persamaan lagrange dan hamilton
Persamaan lagrange dan hamiltonPersamaan lagrange dan hamilton
Persamaan lagrange dan hamilton
 

Similar to INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT - IKRAR

Hasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bpsHasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bps
Avida Virya
 
Materi brsind 20210121151046
Materi brsind 20210121151046Materi brsind 20210121151046
Materi brsind 20210121151046
RepublikaDigital
 
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddfINDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
sariasasaputra59
 
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten InovasiMembangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKTingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Hasanuddin Ali
 
Pertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddj
Pertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddjPertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddj
Pertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddj
LOUISPUTRAJAYA1
 
Materi prof. nila moeloek
Materi prof. nila moeloekMateri prof. nila moeloek
Materi prof. nila moeloekVicha Annisa
 
STRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptx
STRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptxSTRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptx
STRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptx
bandi2340
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
AlfiSyahrin89
 
Tugas sik alis
Tugas sik alisTugas sik alis
Tugas sik alis
alisrohaeni
 
Bahan tayang modul 5 - Luaran Demografis
Bahan tayang modul 5 - Luaran DemografisBahan tayang modul 5 - Luaran Demografis
Bahan tayang modul 5 - Luaran Demografis
PusdiklatKKB
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
ridhofitrah
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
Ridho Fitrah Hyzkia
 
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxSEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
ssuser8905b3
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
Aliahavanza
 
PAPARAN sekda PGE.pptx
PAPARAN sekda PGE.pptxPAPARAN sekda PGE.pptx
PAPARAN sekda PGE.pptx
AdhiyanFikri
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Zakiah dr
 
Profile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. JabarProfile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. JabarMuhamad Yogi
 
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialAstro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Shahrul Izwan Naser
 
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa Timur
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa TimurSekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa Timur
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa Timur
Muhamad Suharsa
 

Similar to INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT - IKRAR (20)

Hasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bpsHasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bps
 
Materi brsind 20210121151046
Materi brsind 20210121151046Materi brsind 20210121151046
Materi brsind 20210121151046
 
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddfINDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
 
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten InovasiMembangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
 
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKTingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
 
Pertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddj
Pertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddjPertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddj
Pertemuan 3&4_Produk BPS.pptxsdjsjsjdjdjddj
 
Materi prof. nila moeloek
Materi prof. nila moeloekMateri prof. nila moeloek
Materi prof. nila moeloek
 
STRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptx
STRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptxSTRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptx
STRATEGI_PERCEPATAN_PENINGKATAN_IPM(FKM_UNEJ).pptx
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
 
Tugas sik alis
Tugas sik alisTugas sik alis
Tugas sik alis
 
Bahan tayang modul 5 - Luaran Demografis
Bahan tayang modul 5 - Luaran DemografisBahan tayang modul 5 - Luaran Demografis
Bahan tayang modul 5 - Luaran Demografis
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxSEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
 
PAPARAN sekda PGE.pptx
PAPARAN sekda PGE.pptxPAPARAN sekda PGE.pptx
PAPARAN sekda PGE.pptx
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
 
Profile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. JabarProfile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. Jabar
 
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialAstro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
 
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa Timur
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa TimurSekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa Timur
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa Timur
 

Recently uploaded

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 

Recently uploaded (17)

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 

INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT - IKRAR

  • 1. KONDISI PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI INDONESIA 2009-2012 (Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR))
  • 2. Apa itu IKraR ?  Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia.  Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif. Dasar dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan  Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
  • 3. Mengapa kita perlu IKraR? • Belum ada alat ukur yg secara khusus mengukur tingkat kesejahteraan rakyat  tujuan pembangunan: Indonesia maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. • Kesejahteraan selama ini hanya diukur dari perspektif makro ekonomi (Growth, Inflasi, tingkat investasi, dsb) hal ini tidak sesuai dgn kondisi dan realitas ke- Indonesia-an. Contoh.: Kesejahteraan tdk sama dgn tingginya growth dan naiknya investasi. • Alat ukur yg saat ini ada belum mempertimbangkan tingkat kesenjangan. (antarmanusia, antarsektor, dan antarwilayah) • Alat ukur kesejahteraan saat ini belum mengukur ketersediaan akses, tetapi lebih kepada pencapaian output. Exp. IPM & MDGs. • Adanya pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan  Exp. Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).
  • 4. Definisi Kesejahteraan • Sejahtera: aman sentosa, makmur, serta selamat (terlepas dari berbagai gangguan) (KBBI) • Sejahtera: menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai (id.wikipedia.org) • Sejahtera: suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya (kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya spt lingkungan yg bersih, aman dan nyaman). Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa (www.menkokesra.go.id) • Kata kunci: terpenuhinya kebutuhan dasar, makmur, sehat, damai dan selamat, beriman dan bertaqwa → multidimensional concept
  • 5. Konsep Pengukuran Kesejahteraan di dunia • Human Development Index (UNDP) - • (3 Dimensi, 4 Indikator-membandingkan antar negara) • Gross National Happiness (Bhutan) – • (9 Domains, 33 indikator-membandingkan dalam negara) • Index Quality of Life (Canada) – • (9 variable-membandingkan antar negara) • Prosperity Index (Legatum, London) – • (8 indikator-membandingkan antar negara) • The Better Life Index (OECD Country) – • (11 indikator-membandingkan antar negara) • The Economic Well-being Index – (14 Dimensi, 14 Indikator-membandingkan dalam negara)
  • 6. 3 dimensi IKraR 1. Dimensi Keadilan Ekonomi : Menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan. 2. Dimensi Keadilan Sosial : Menjamin kualitas hidup warga. 3. Dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance : Menjamin Kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.
  • 7. DIMENSI KEADILAN EKONOMI [Menjamin Kesempatan berusaha/Hak Atas Pekerjaan] 1. % Penduduk yang memiliki rumah 2. % Penduduk Usia 15 tahun yang bekerja 3. Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK) 4. % rumah tangga yang menerima kredit dari bank 5. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total pengeluaran 6. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total pengeluaran 7. Rasio PAD terhadap APBD Keterangan: Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
  • 8. DIMENSI KEADILAN SOSIAL [Menjamin Kualitas Hidup Warga] 1. Rata-rata lama sekolah penduduk (tahun) 2. % penduduk yang pernah berobat jalan dalam 6 bulan terakhir (tingkat kesehatan) 3. % penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 Tahun 4. % penduduk miskin 5. % rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama 6. % rumah tangga yang melakukan rekreasi (berlibur, olahraga/kesenian) 7. % rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya) 8. % rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum 9. % rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama 10. Tingkat Kesenjangan (gini rasio) Keterangan: Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
  • 9. DIMENSI DEMOKRASI DAN GOVERNANCE [MenjaminKedaulatanwargadanterpenuhinyalayanandasar] 1. % penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir (rasa aman) 2. % rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (akses thd informasi publik) 3. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia 4. Aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia 5. Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia Keterangan: Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
  • 10. Perkembangan IKraR indonesia, Periode 2009 - 2013 Skala nilai IKraR : 0 - 100 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2009 2010 2011 2012 2013 INDEKS IKRAR 43.21 43.61 46.88 47.68 50.22
  • 11. Perkembangan Dimensi IKraR, Periode 2009-2013 Nilai Ideal Dimensi 33,3 0.3 6.9 13.5 20.1 26.7 33.3 Keadilan Sosial Keadilan Ekonomi Keadilan Demokrasi 2009 18.91 12.29 12.00 2010 19.29 11.84 12.48 2011 19.03 12.79 15.06 2012 19.08 13.06 15.54 2013 20.67 13.37 16.18 2009 2010 2011 2012 2013
  • 12. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 listrik rawat rekreasi mys jamsos e40 air jamban p0 gini 2009 2010 2011 2012 2013 IKRaR Nasional 2009 - 2013 (Keadilan Sosial) Skala nilai IKraR : 0 - 100
  • 13. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 home kerja expGK pad bank shstudall shheall 2009 2010 2011 2012 2013 IKRaR Nasional 2009 - 2013 (Keadilan Ekonomi) Skala nilai IKraR : 0 - 100
  • 14. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 inet crime sipil politik lemdem 2009 2010 2011 2012 2013 IKRaR Nasional 2009 - 2013 (Keadilan Demokrasi dan Tata Kelola yang Baik) Skala nilai IKraR : 0 - 100
  • 15. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2009 2010 2011 2012 2013 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2009 2010 2011 2012 2013 Rangking IKraR, periode 2009-2013 5 Propinsi relatif tertinggi Skala nilai IKraR: 0 - 100 5 Propinsi relatif terendah
  • 21. Tabel Perubahan Kesejahteraan Per Propinsi Tahun 2009-2013 PROVINSI 2009 2010 2011 2012 2013 11. Aceh MERAH MERAH KUNING KUNING KUNING 12. Sumatera Utara KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA KUNING 13. Sumatera Barat KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA 14. Riau KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA 15. Jambi KUNING KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA 16. Sumatera Selatan KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA 17. Bengkulu MERAH KUNING KUNING KUNING KUNING 18. Lampung KUNING KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA 19. Bangka Belitung KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU TUA 21.Kepulauan Riau KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA 31. DKI Jakarta HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA 32. Jawa Barat KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA 33. Jawa Tengah HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA 34. D. I. Yogyakarta HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA 35. Jawa Timur KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA 36. Banten KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA 51. Bali HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA 52. Nusa Tenggara Barat MERAH MERAH MERAH MERAH KUNING 53. Nusa Tenggara Timur MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING 61. Kalimantan Barat KUNING KUNING KUNING KUNING KUNING 62. Kalimantan Tengah KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA 63. Kalimantan Selatan KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA 64. Kalimantan Timur HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA 71. Sulawesi Utara KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA 72. Sulawesi Tengah MERAH MERAH KUNING KUNING KUNING 73. Sulawesi Selatan KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU TUA 74. Sulawesi Tenggara MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING 75. Gorontalo MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING 76. Sulawesi Barat MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING 81. Maluku MERAH MERAH MERAH KUNING MERAH 82. Maluku Utara MERAH MERAH MERAH MERAH KUNING 91. Papua Barat MERAH TUA MERAH MERAH MERAH MERAH 94. Papua MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA
  • 22. Contoh Pemanfaatan IKRaR untuk mengukur tingkat Kesejahteraan di Daerah
  • 23. GRAFIK URUTAN INDEKS IKRAR KAB./KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2012 PROVINSI JAWA TENGAH (49,18) NASIONAL (47,68) PEMALANG (38,49)
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29. DIMENSI KEADILAN SOSIAL KABUPATEN PEMALANG 2009 & 2012 Garis Kesejahteraan ✪ ✪
  • 30. DIMENSI KEADILAN EKONOMI KABUPATEN PEMALANG 2009 & 2012 Garis Kesejahteraan ✪✪ ✪ ✪ ✪
  • 31. DIMENSI KEADILAN DEMOKRASI KABUPATEN PEMALANG 2009 & 2012 Garis Kesejahteraan ✪ ✪
  • 32. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 www.menkokesra.go.id dan www.sapa.or.id TERIMA KASIH