Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Abstract
Human Development Index (HDI) of North Sumatera Province was ranked eighth. Each
district and city has a highly variable growth between 0.26 - 1.77 percent. This shows each
district or city have a policy, strategy and commitment is also different. Referring to these
indications, What is the level of effectiveness and efficiency of human development in the
district and the City of North Sumatera province? Then, Reference to the concept study of
Human Development Indicators of the Congress of Indonesia in 2006. This study uses the
method of evaluation to study literature. In conducting the analysis with the tools Software
Data Envelopment Analysis (DEA) - Solver LV3.0 / BCC (BCC-O). Analysis results show that the
average efficiency value of 0.999997 with a standard deviation of 1.89E-05. Therefore we can
conclude that human development in the county or city of North Sumatera province has been
relatively very efficient.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Mulai edisi tahun 2014, penghitungan Indeks Pembangunan Manusia akan dilakukan dengan metodologi yang sedikit berbeda, yaitu dengan memakai angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Nasional Bruto per kapita untuk menggantikan Angka Melek Huruf dan Produk Domestik Bruto sebagai indikator penghitungan IPM. Selain itu, agregasi angka IPM tidak lagi menggunakan rata-rata aritmatik, tetapi menggunakan rata-rata geometrik.
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990).
Disampaikan dalam kegiatan:
RAPAT KOORDINASI SINERGI PERLUASAN AKSES PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DAERAH PADAT TUNA AKSARA DAN DAERAH 3 T
oleh:
Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Yogyakarta, 3 s/d 5 Juni 2013
Sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional, seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, dan suku bunga yang tinggi. Lebih khusus Kadin melihat adanya egoisme Kementerian/ Lembaga(K/L) dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Pemerintah membuat kebijakan sendiri sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha.
Kadin berharap K/L tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia saat ini. Kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk.
Abstract
Human Development Index (HDI) of North Sumatera Province was ranked eighth. Each
district and city has a highly variable growth between 0.26 - 1.77 percent. This shows each
district or city have a policy, strategy and commitment is also different. Referring to these
indications, What is the level of effectiveness and efficiency of human development in the
district and the City of North Sumatera province? Then, Reference to the concept study of
Human Development Indicators of the Congress of Indonesia in 2006. This study uses the
method of evaluation to study literature. In conducting the analysis with the tools Software
Data Envelopment Analysis (DEA) - Solver LV3.0 / BCC (BCC-O). Analysis results show that the
average efficiency value of 0.999997 with a standard deviation of 1.89E-05. Therefore we can
conclude that human development in the county or city of North Sumatera province has been
relatively very efficient.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Mulai edisi tahun 2014, penghitungan Indeks Pembangunan Manusia akan dilakukan dengan metodologi yang sedikit berbeda, yaitu dengan memakai angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Nasional Bruto per kapita untuk menggantikan Angka Melek Huruf dan Produk Domestik Bruto sebagai indikator penghitungan IPM. Selain itu, agregasi angka IPM tidak lagi menggunakan rata-rata aritmatik, tetapi menggunakan rata-rata geometrik.
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990).
Disampaikan dalam kegiatan:
RAPAT KOORDINASI SINERGI PERLUASAN AKSES PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DAERAH PADAT TUNA AKSARA DAN DAERAH 3 T
oleh:
Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Yogyakarta, 3 s/d 5 Juni 2013
Sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional, seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, dan suku bunga yang tinggi. Lebih khusus Kadin melihat adanya egoisme Kementerian/ Lembaga(K/L) dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Pemerintah membuat kebijakan sendiri sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha.
Kadin berharap K/L tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia saat ini. Kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk.
Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.
Disampaikan pada Drum-up Program Prioritas Nasional RKP 2018 “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”
Tuapejat, 12 Maret 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKHasanuddin Ali
Hampir satu tahun lalu Alvara Research terakhir melakukan studi mengenai ‘Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi – JK’ yaitu Bulan Oktober Tahun 2015. Survey Independen untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla di berbagai bidang dan aspek penting kehidupan masyarakat. Serta mengukur tingkat kepuasan publik terhadap menteri-menteri di Kabinet Kerja.
Saat ini Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1500 responden kelas menengah dengan margin of error 2.51% di 6 kota besar di Indonesia (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar), usia responden terentang dari 20 – 54 tahun. Survei dilakukan 28 Agustus – 10 September 2016.
Responden yang menjadi objek dalam riset ini adalah masyarakat kelas menengah. Mengapa kelas menengah menjadi basis dari riset ini karena karakter kelas menengah yang cenderung memiliki akses terhadap informasi dan lebih peka terhadap kondisi serta perubahan. Sehingga penilaian kepuasan terhadap Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi-JK akan lebih objektif.
Media & Kesejahteraan Sosial: Analisis Liputan Astro AWANI terhadap pembangunan negara. Telah dibentangkan oleh Penerbit Eksekutif Astro AWANI, Nazri Kahar semasa sidang Majlis Professor Negara -2013.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Apa itu IKraR ?
Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia.
Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif.
Dasar dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat
nasional maupun daerah.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan
Mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan
Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar
rakyat.
3. Mengapa kita perlu IKraR?
• Belum ada alat ukur yg secara khusus mengukur tingkat kesejahteraan rakyat
tujuan pembangunan: Indonesia maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera.
• Kesejahteraan selama ini hanya diukur dari perspektif makro ekonomi
(Growth, Inflasi, tingkat investasi, dsb) hal ini tidak sesuai dgn kondisi dan realitas ke-
Indonesia-an. Contoh.: Kesejahteraan tdk sama dgn tingginya growth dan naiknya investasi.
• Alat ukur yg saat ini ada belum mempertimbangkan tingkat kesenjangan.
(antarmanusia, antarsektor, dan antarwilayah)
• Alat ukur kesejahteraan saat ini belum mengukur ketersediaan akses, tetapi
lebih kepada pencapaian output. Exp. IPM & MDGs.
• Adanya pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan
Exp. Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).
4. Definisi Kesejahteraan
• Sejahtera: aman sentosa, makmur, serta selamat (terlepas dari berbagai gangguan)
(KBBI)
• Sejahtera: menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya
dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai (id.wikipedia.org)
• Sejahtera: suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya
(kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan,
dan kebutuhan dasar lainnya spt lingkungan yg bersih, aman dan nyaman). Juga
terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa
(www.menkokesra.go.id)
• Kata kunci: terpenuhinya kebutuhan dasar, makmur, sehat, damai dan selamat, beriman
dan bertaqwa → multidimensional concept
5. Konsep Pengukuran Kesejahteraan di dunia
• Human Development Index (UNDP) -
• (3 Dimensi, 4 Indikator-membandingkan antar negara)
• Gross National Happiness (Bhutan) –
• (9 Domains, 33 indikator-membandingkan dalam negara)
• Index Quality of Life (Canada) –
• (9 variable-membandingkan antar negara)
• Prosperity Index (Legatum, London) –
• (8 indikator-membandingkan antar negara)
• The Better Life Index (OECD Country) –
• (11 indikator-membandingkan antar negara)
• The Economic Well-being Index –
(14 Dimensi, 14 Indikator-membandingkan dalam negara)
6. 3 dimensi IKraR
1. Dimensi Keadilan Ekonomi :
Menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan.
2. Dimensi Keadilan Sosial :
Menjamin kualitas hidup warga.
3. Dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance :
Menjamin Kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.
7. DIMENSI KEADILAN EKONOMI
[Menjamin Kesempatan berusaha/Hak Atas Pekerjaan]
1. % Penduduk yang memiliki rumah
2. % Penduduk Usia 15 tahun yang bekerja
3. Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK)
4. % rumah tangga yang menerima kredit dari bank
5. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total
pengeluaran
6. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total
pengeluaran
7. Rasio PAD terhadap APBD
Keterangan:
Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
8. DIMENSI KEADILAN SOSIAL
[Menjamin Kualitas Hidup Warga]
1. Rata-rata lama sekolah penduduk (tahun)
2. % penduduk yang pernah berobat jalan dalam 6 bulan terakhir (tingkat kesehatan)
3. % penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 Tahun
4. % penduduk miskin
5. % rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama
6. % rumah tangga yang melakukan rekreasi (berlibur, olahraga/kesenian)
7. % rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya)
8. % rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum
9. % rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama
10. Tingkat Kesenjangan (gini rasio)
Keterangan:
Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
9. DIMENSI DEMOKRASI DAN GOVERNANCE
[MenjaminKedaulatanwargadanterpenuhinyalayanandasar]
1. % penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir (rasa aman)
2. % rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (akses thd
informasi publik)
3. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
4. Aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia
5. Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia
Keterangan:
Indikator disesuaikan dengan ketersediaan data BPS
10. Perkembangan IKraR indonesia,
Periode 2009 - 2013
Skala nilai IKraR : 0 - 100
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2009 2010 2011 2012 2013
INDEKS IKRAR 43.21 43.61 46.88 47.68 50.22
11. Perkembangan Dimensi IKraR,
Periode 2009-2013
Nilai Ideal Dimensi 33,3
0.3
6.9
13.5
20.1
26.7
33.3
Keadilan Sosial Keadilan Ekonomi Keadilan Demokrasi
2009 18.91 12.29 12.00
2010 19.29 11.84 12.48
2011 19.03 12.79 15.06
2012 19.08 13.06 15.54
2013 20.67 13.37 16.18
2009 2010 2011 2012 2013
21. Tabel Perubahan
Kesejahteraan
Per Propinsi
Tahun
2009-2013
PROVINSI 2009 2010 2011 2012 2013
11. Aceh MERAH MERAH KUNING KUNING KUNING
12. Sumatera Utara KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA KUNING
13. Sumatera Barat KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
14. Riau KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA
15. Jambi KUNING KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA
16. Sumatera Selatan KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
17. Bengkulu MERAH KUNING KUNING KUNING KUNING
18. Lampung KUNING KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA
19. Bangka Belitung KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU TUA
21.Kepulauan Riau KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
31. DKI Jakarta HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
32. Jawa Barat KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA
33. Jawa Tengah HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
34. D. I. Yogyakarta HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
35. Jawa Timur KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
36. Banten KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
51. Bali HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
52. Nusa Tenggara Barat MERAH MERAH MERAH MERAH KUNING
53. Nusa Tenggara Timur MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
61. Kalimantan Barat KUNING KUNING KUNING KUNING KUNING
62. Kalimantan Tengah KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA
63. Kalimantan Selatan KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU MUDA
64. Kalimantan Timur HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA HIJAU TUA HIJAU TUA
71. Sulawesi Utara KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU MUDA HIJAU TUA
72. Sulawesi Tengah MERAH MERAH KUNING KUNING KUNING
73. Sulawesi Selatan KUNING KUNING KUNING HIJAU MUDA HIJAU TUA
74. Sulawesi Tenggara MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
75. Gorontalo MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
76. Sulawesi Barat MERAH MERAH MERAH KUNING KUNING
81. Maluku MERAH MERAH MERAH KUNING MERAH
82. Maluku Utara MERAH MERAH MERAH MERAH KUNING
91. Papua Barat MERAH TUA MERAH MERAH MERAH MERAH
94. Papua MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA MERAH TUA
32. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
www.menkokesra.go.id dan www.sapa.or.id
TERIMA KASIH