Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebatik Tengah. Diharapkan ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik.
Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebatik Tengah. Diharapkan ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik.
Buku Saku. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maret 2012Oswar Mungkasa
Berisikan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terutama yang terkait dengan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Edisi Maret 2012. Diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan naggaran Kemnterian Perumahan Rakyat setiap 3 bulan.
semester 6. ini adalah tugas matkul perumahan dan permukiman.
Ini tugasnya intinya nyariin desain perumahan yang layak buat masyarakat yang belum punya rumah sendiri. Lokasi dimana (udah dipatok maksimal 10 km dari UNDIP), rumahnya tipe berapa, denahnya (siteplan) gimana, buat bayarnya nyicil berapa tahun dan sebulannya berapa. Disini jumlah yang harus dibayarin per bulan itu harus tidak lebih dari 30% dari pemasukan perbulannya. Kalo sama biaya transport, ga boleh lebih dari 40%, gitu-gitu.
Perkim Kelompok 4:
Mazaya Ghaizani Nadiantika
Dhanna Prasetya Nusantara
Muhammad Hafidz Satria Pratama
Reksa Istiana
Yonika Evidonta Meilala Boru Sembiring
Aku.
Buku Saku. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maret 2012Oswar Mungkasa
Berisikan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terutama yang terkait dengan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Edisi Maret 2012. Diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan naggaran Kemnterian Perumahan Rakyat setiap 3 bulan.
semester 6. ini adalah tugas matkul perumahan dan permukiman.
Ini tugasnya intinya nyariin desain perumahan yang layak buat masyarakat yang belum punya rumah sendiri. Lokasi dimana (udah dipatok maksimal 10 km dari UNDIP), rumahnya tipe berapa, denahnya (siteplan) gimana, buat bayarnya nyicil berapa tahun dan sebulannya berapa. Disini jumlah yang harus dibayarin per bulan itu harus tidak lebih dari 30% dari pemasukan perbulannya. Kalo sama biaya transport, ga boleh lebih dari 40%, gitu-gitu.
Perkim Kelompok 4:
Mazaya Ghaizani Nadiantika
Dhanna Prasetya Nusantara
Muhammad Hafidz Satria Pratama
Reksa Istiana
Yonika Evidonta Meilala Boru Sembiring
Aku.
Kecamatan sebatik-tengah-dalam-angka-2015Arifuddin Ali
Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebatik Tengah. Diharapkan ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik
Kecamatan Sebuku Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebuku. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2010
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2011darikupang
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2011 merupakan kelanjutan penerbitan seri publikasi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Penerbitan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.
Dengan demikian diharapkan dari penerbitan buku ini dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan dalam penelitian Lainnya.
Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman dari berbagai data dasar yang bersumber dari survei yang dilakukan oleh BPS serta data-data yang bersifat sekunder dari instansi/dinas terkait lingkup pemerintah Kota Kupang.
Dokumen ini bisa didownload melalui situs bappeda kota kupang pada link berikut :
http://bappedakotakupang.info/warta-bappeda-kota-kupang/232-indikator-kesra-kota-kupang-2011.html
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
1.
2. KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung akhirnya berhasil disusun oleh tim yang dibentuk oleh
Universitas Bangka Belitung. Laporan ini merupakan hasil kerja yang telah dirumuskan
melalui pencarian data di lapangan, serangkaian diskusi dan analisis, serta evaluasi
dalam materi laporan. Meski masih terdapat data yang tidak tersedia di satuan kerja baik
di satuan kerja perangkat daerah maupun dari instansi vertikal yang ada di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, namun bobot analisis dalam setiap capaian indikator kiranya
tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir laporan ini karena metode evaluasi dan
analisis relevansi sudah dirumuskan dengan seksama oleh BAPPENAS.
Dalam laporan ini kita akan menemukan kenyataan bahwa capaian pembangunan
daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka yang belum optimal.
Sebagian sub bahasan pada pada 3 (tiga) point agenda pembangunan RPJMN tahun
2004-2009 yang telah dirumuskan menunjukkan bahwa pelaksanaan program
pembangunan di daerah belum sepenuhnya berjalan efektif dan relevan. Beberapa
indikator yang sudah relevan dan berjalan dengan baik, namun pada umumnya tetap
terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan capaian tersebut tidak stabil.
Meski demikian, sebagai sebuah provinsi yang relatif baru, kondisi ini disadari betul oleh
pemerintah daerah untuk menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan untuk percepatan
capaian yang lebih baik pada waktu yang akan datang.
Selanjutnya mewakili segenap civitas Akademika Universitas Bangka Belitung
saya mengucapkan syukur atas kembali ditunjuknya Universitas Bangka Belitung untuk
ketiga kalinya sebagai pelaksana Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2010
untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali ditunjuknya Universitas Bangka
Belitung setidaknya menunjukkan penilaian yang baik atas kinerja tim yang ditunjuk pada
tahun lalu. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada BAPPENAS RI
yang kembali memberikan kepercayaan kepada tim UBB untuk melakukan evaluasi
kembali pada tahun 2010 ini.
Saya juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu kelancaran penyusunan laporan ini, diantaranya para pejabat di satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal yang telah memberikan data yang dibutuhkan.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada anggota tim yang telah bekerja dengan
baik, dan kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga
laporan ini memberi manfaat bagi upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan
bersama.
Rektor,
Prof. Dr. Bustami Rahman, MSc
NIP 19510424 197903 1 002
3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................... i
Daftar Isi ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
A. Latar Belakang......................................................................................... 1
B. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 3
C. Keluaran .................................................................................................... 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009 .............................. 4
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI .... 4
Indeks Kriminalitas ..................................................................................... 4
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional ....................... 7
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional ...................... 11
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL
DAN DEMOKRATIS .................................................................................. 15
Pelayanan Publik
Persentase Kasus Korupsi yang tertangani dibandingkan
Dengan yang dilaporkan ............................................................................ 15
Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah
Pelayanan satu atap .................................................................................. 18
Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan
Wajar tanpa pengecualian (WTP) .............................................................. 21
Demokrasi
Gender development index (GDI) .............................................................. 25
Gender empowerment meassurement (GEM) ........................................... 27
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .................... 30
Indeks pembangunan manusia .................................................................. 30
Pendidikan
Angka partisipasi murni (SD/MI) ................................................................ 32
Angka partisipasi kasar (SD/MI) ................................................................. 34
Rata-rata nilai akhir SMP/MTs ................................................................... 36
Rata-rata nilai akhir SMA/MA ..................................................................... 37
Angka putus sekolah SD ............................................................................ 38
Angka putus sekolah SMP/MTs ................................................................. 40
Angka putus sekolah menengah ................................................................ 41
Angka melek aksara 15 tahun ke atas ....................................................... 42
Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs .......................... 44
Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah ............ 46
Kesehatan
Umur harapan hidup (UHH) ....................................................................... 47
Angka kematian bayi (AKB) ....................................................................... 47
4. Prevalansi gizi buruk (%) ........................................................................... 49
Prevalensi gizi kurang (%) ......................................................................... 49
Persentase tenaga kesehatan perpenduduk ............................................. 50
Keluarga berencana
Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevelence rate) ................. 58
Laju pertumbuhan penduduk ..................................................................... 59
Total fertility rate (TFR) .............................................................................. 60
Ekonomi Makro
Laju pertumbuhan ekonomi ........................................................................ 61
Persentase ekspor terhadap PDRB ........................................................... 64
Persentase output manufaktur terhadap PDRB ......................................... 66
Pendapatan perkapita ................................................................................ 67
Laju inflasi .................................................................................................. 69
Investasi
Nilai rencana PMA yang disetujui .............................................................. 71
Nilai persentase realisasi investasi PMA ................................................... 72
Nilai rencana PMDN yang disetujui ............................................................ 75
Nilai persentase realisasi investasi PMDN ................................................. 76
Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA ................................................... 78
Infrastruktur
Persentase panjang jalan nasional ............................................................ 80
Persentase panjang jalan provinsi ............................................................. 82
Pertanian
Nilai tukar petani ........................................................................................ 83
PDRB sektor pertanian .............................................................................. 84
Kehutanan
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis ....... 86
Kelautan
Jumlah tindak pidana perikanan ................................................................ 88
Luas kawasan konservasi laut ................................................................... 89
Kesejahteraan sosial
Persentase penduduk miskin ..................................................................... 90
Tingkat pengangguran terbuka .................................................................. 91
D. KESIMPULAN............................................................................................. 93
BAB III RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI ................ 94
1. Pengantar................................................................................................. 94
2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional ................. 96
3. Rekomendasi ........................................................................................... 142
a. Rekomendasi terhadap RPJMD ......................................................... 142
b. Rekomendasi terhadap RPJMN ......................................................... 153
BAB IV. KESIMPULAN ................................................................................................ 158
1. Kesimpulan .............................................................................................. 158
2. Rekomendasi ........................................................................................... 162
LAMPIRAN ................................................................................................................... 165
5. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian
perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan
perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk
melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus
pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan
siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak
bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu pada
prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi
prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.
Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah
evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antara
RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.
1
6. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasi
ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu
pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan
Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang
telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi
dan analisis indikator pencapaian.
Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan
RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas
lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan prioritas
daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN
2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)
Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan
Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum,
dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.
Dalam upaya melakukan evaluasi dan relevansi antara RPJMD dan RPJMN ini akan sedikit
mengalami kesulitan karena perbedaan periodesasi antara keduanya. RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung periode 2007 – 2012, sedangkan RPJMN periode 2010 – 2014.
Namun demikian apabila dilihat secara global, 11 prioritas nasional beserta 3 prioritas
lainnya dalam RPJMN, memiliki kesamaan dengan visi dan misi Gubernur serta program
pembangunan dalam RPJMD. Mungkin pada tataran program kerja saja yang ada
perbedaan, mengingat RPJMD merupakan adaptasi dari permasalahan lokal, sementara
RPJMN dalam skala nasional. Namun, pada penyusunan RPJMD berikutnya dapat
menyesuaikan dengan RPJMN 2010-2014, agar ada sinergisitas yang kuat antara
pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pembangunan nasional.
Adanya kesamaan pada beberapa indikator pembangunan, menunjukkan bahwasannya
RPJMD juga mendukung pelaksanaan RPJMN. Keterkaitan capaian indikator antara
RPJMN dan RPJMD menjadi point penting bagi sinergisitas pembangunan pusat dan
daerah dan sebagai bentuk pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional.
Sebagai contoh, dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan lingkungan,
RPJMD menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. Hal yang sama juga ada pada
RPJMN.
2
7. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan
pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah. Selain itu, hasil
evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan
pembangunan daerah.
Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih
independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappenas
cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku
evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah.
Pelaksanaan EKPD 2010 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiri
dari Pendahuluan, Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi dan
Rencana Kerja EKPD 2010, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan di daerah;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN
2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:
1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah;
2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN
2010-2014.
C. Keluaran
Hasil yang diharapkan dari EKPD 2010 adalah:
a. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk
setiap provinsi;
b. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014.
3
8. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
Indeks Kriminalitas
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Kriminalitas
(Jumlah Tindak Pidana) - 1596 2032 2232 2529 2570
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Penduduk 95.300 117.400 95.100 86.700 76.630
Miskin
Jumlah Pengangguran 33.495 42.210 32.956 31.421 33.126
Terbuka
Sumber : BPS Kepulauan Bangka Belitung
Indikator
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendukung
Rasio Jumlah
Polisi dengan
Jumlah ± 1 : 650 ± 1 : 607 ± 1 : 462 ± 1 : 392 ± 1 : 371 ± 1 : 380
Penduduk
Kep. Babel
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
4
9. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
2. Analisis Pencapaian Indikator
Grafik Pemilihan Fokus Analisis
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah TP
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
Grafik Analisis dengan Indikator Pendukung
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Pengangguran Terbuka
Sumber : BPS Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
5
10. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah tindak pidana
sebanyak 2.032 kejahatan, yang pada tahun sebelumnya hanya 1596 tindak pidana.
Meningkatnya jumlah kejahatan tersebut dapat dipengaruhi banyak faktor,
diantaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dan jumlah
pengangguran. Ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 117.400 dan
angka pengangguran yang mencapai 42.210 orang. Kebutuhan ekonomi yang tinggi
tanpa adanya lapangan pekerjaan yang luas dapat memicu untuk melakukan
kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, masih besarnya rasio
polisi, yaitu 1 : 462 juga menambah potensi terjadinya kriminalitas pada tahun ini.
Pada tahun 2008 jumlah kriminalitas mengalami kenaikan menjadi 2.529 kejahatan
karena kondisi ekonomi yang menurun akibat merosotnya harga timah dan turunnya
permintaan lada, sawit dan karet. Hal ini tidak berbanding lurus dengan turunnya
angka kemiskinan dan pengangguran, karena terserapnya tenaga kerja dan
peningkatan kesejahteraan penduduk belum mampu menghadapi dampak krisis
global. Ini terlihat dari turunnya daya beli masyarakat. Hal yang sama terjadi pula
pada angka rasio polisi dengan masyarakat. Sebenarnya terjadi penurunan jumlah
rasio pada tahun 2008, bahkan sudah melewati standar PBB 1 : 400, dimana rasio
babel 1 : 371. Namun kondisi geografis dan terbatasnya sarana prasarana akhirnya
mempengaruhi kinerja kepolisian meskipun rasionya sudah ideal.
Sementara di tahun 2009, angka kriminalitas semakin bertambah menjadi 2.570. Hal
ini sedikit banyak dipengaruhi oleh bertambahnya angka pengangguran sebesar
33.126 orang dan meningkatnya kembali rasio antara polisi dan penduduk, walaupun
hanya sedikit. Sedangkan turunnya jumlah penduduk miskin disebabkan kebijakan
pemerintah provinsi yang mulai fokus mengentaskan kemiskinan, seperti adanya
program bantuan beras gratis setiap bulan selama tahun 2009 kepada Rumah
Tangga Miskin sebanyak 33.650 RTS (Rumah Tangga Sasaran).
3. Rekomendasi
a. Polda Babel deserta jajarannya di daerah perlu meningkatkan kegiatan
penegakan hukum di masyarakat, khususnya daerah tertentu di perkotaan dan
pedesaan yang rawan terjadinya tindak kriminal.
b. Pelaksanaan operasi, baik itu patroli rutin, razia lalu lintas, illegal logging, illegal
mining dan lain-lain harus dilakukan secara kontinyu sehingga dapat menekan
terjadinya kejahatan, baik pada tataran preventif maupun represif.
6
11. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
c. Sosialisasi hukum oleh Kepolisian dan instansi terkait untuk beberapa kasus
menonjol, seperti illegal mining, pelanggaran lalu lintas, KDRT, bahaya narkoba
dan lain-lain dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
d. Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui
program yang strategis, seperti pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya
melakukan program pemberian beras miskin gratis atau BLT, namun harus
disertai pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu mandiri dan tidak
bergantung dengan bantuan pemerintah terus menerus.
e. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas
dengan mengundang investor untuk masuk sehingga mampu menyerap
banyak tenaga kerja dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Lebih jauh
lagi pemerintah daerah harus segera mengambil langkah strategis guna
menghadapi era pasca timah, agar masyarakat siap dengan mata pencaharian
lain, misalnya dibidang perkebunan dan kelautan.
f. Peran aktif dari masyarakat mulai dari lingkungan terkecil seperti RT/RW untuk
menggiatkan kembali pengamanan swadaya masyarakat (Pos Kamling), serta
partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membina warganya agar
tidak terjerumus pada tindak kejahatan.
g. Upaya memperkecil rasio antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk harus
terus dilakukan, namun perlu didukung oleh sarana dan prasarana,
peningkatan kualitas SDM dan membuat pola penanggulangan kriminalitas di
daerah kepulauan yang efektif dan efisien.
h. Upaya memperkecil angka kriminalitas di Babel, membutuhkan kebijakan lintas
sektor, baik ditingkat pusat maupun daerah, khususnya upaya penghapusan
sebab-sebab kejahatan dengan memperluas lapangan pekerjaan untuk
menekan angka pengangguran dan penduduk miskin
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Penyelesaian - - - 57,09 58,53 55,30
Kasus Kejahatan
Konvensional (%)
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
7
12. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Indikator Pendukung
Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Polisi untuk
169 180 209 150 331 374
PTP
2. Analisis Capaian Indikator
Grafik Pemilihan Fokus Analisis
59
58
57
56
55
54
53
2004 2005 2006 2007 2008 2009
% PTP Konvensional
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
Grafik Analisis dengan Indikator Pendukung
400
374
350
331
300
250
200 209
169 180
150 150
100
50 57,09 58,53 55,3
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
% PTP Konvensional Jml Polisi utk PTP
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
Penyelesaian kasus kejahatan konvensional disini adalah dalam ruang lingkup
penyelesaian kasus oleh Kepolisian, karena penyelesaian kejahatan
konvensional melalui proses penyidikan dan penyelidikan merupakan tugas
8
13. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
utama kepolisian. Jadi berbeda ruang lingkupnya dengan penyelesaian
penuntutan di Kejaksaan maupun penyelesaian perkara di Pengadilan.
Kejahatan konvensional yang dominan terjadi pada lima tahun terakhir di Bangka
Belitung adalah kejahatan Curat dan Anirat. Penyelesaian kasus kejahatan
konvensional dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti banyaknya jumlah kasus,
kualitas dan kuantitas SDM kepolisian yang tersedia, faktor geografis kepulauan
yang berjauhan, sarana dan prasarana yang tersedia, partisipasi dan kesadaran
hukum masyarakat dan lain-lain. Data yang didapat hanya mulai tahun 2007,
sehingga kesulitan melakukan fokus analisis antara tahun 2004 – 2007. Namun
demikian, angka 57, 09 % telah menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalam
penyelesaian tindak pidana sudah cukup bagus, mengingat kejahatan
konvensional yang ditangani cukup banyak dan kompleks, yaitu 1.993 kasus,
sementara kepolisian memiliki keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana.
Pada jumlah SDM (jumlah polisi yang bertugas dalam penyelesaian kejahatan
konvensional) misalnya, walaupun angkanya terus mengalami kenaikan, namun
belum seimbang dengan kejahatan yang terjadi. (lihat tabel indikator pendukung).
Pada tahun 2008 penyelesaian tindak pidana mengalami peningkatan menjadi
58,53 % karena bertambahnya jumlah polisi yang bertugas menyelesaikan
kejahatan konvensional, adanya penurunan angka kriminalitas di beberapa
daerah dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada tahun 2007 jumlah polisi
yang bertugas menyelesaikan kejahatan konvensional hanya 150 orang,
sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 331 orang. Kemudian penurunan
jumlah kriminalitas dibeberapa daerah terlihat misalnya di Polresta
Pangkalpinang yang berada di ibu kota propinsi, ada 812 kasus dan telah
terselesaikan 483 kasus, sisanya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2008 mengalami
penurunan, yaitu 8.823 kasus, dimana tahun sebelumnya ada 10.461 kasus.
Sebaliknya di Polres Bangka justru terjadi penurunan penyelesaian tindak pidana,
misalnya kasus curat ada 93 kasus dan baru terselesaikan 21 kasus. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus tiap daerah berbeda-beda.
Pada tahun 2009 persentase penyelesaian tindak pidana mengalami penurunan
yang cukup drastis, bahkan berada di bawah angka tahun 2007, yaitu 55,3 %.
Hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas dari tahun sebelumnya
sebanyak 348 kasus atau sekitar 14,6 %. Apabila dilihat dari sisi jumlah SDM,
9
14. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
sebenarnya penurunan ini tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM yang
justru meningkat menjadi 374 orang dari tahun sebelumnya hanya 131 orang.
Salah satu penyebab menurunnya angka penyelesaian kejahatan ini sepertinya
dipengaruhi oleh angka pengangguran terbuka yang mengalami peningkatan
pada tahun 2009 sebanyak 33.126, akibat dari krisis global dan tambang
inkovensional yang tidak lagi menjanjikan. Disamping itu, meningkatnya angka
kriminalitas di daerah juga mempengaruhi, misalnya di Kota Pangkalpinang,
dimana pada tahun 2008 hanya ada 475 kasus, sedangkan tahun 2009
meningkat menjadi 855 kasus. Peningkatan mencapai hampir 50 %. Kasus yang
dominan adalah pencurian dengan pemberatan. Begitupula dengan Polres
Bangka Tengah yang tahun 2008 menangani 126 kasus, di tahun 2009
meningkat menjadi 208 kasus.
3. Rekomendasi
a. Membuat Kring Serse agar memudahkan dalam deteksi kejahatan dan
mempercepat penyeledikan kejahatan
b. Peningkatan dan pengembangan kualitas maupun kuantitas aparat kepolisian,
khususnya penyelidik maupun penyidik melalui rekrutmen secara kontinyu dan
sistematis serta aktif dalam pelatihan penyelidikan dan penyidikan, sehingga
tercipta aparat yang profesional dan berkualitas. Pelatihan olah TKP, analisis
balistik, sidik jari, mengenal berbagai jenis narkoba dan lain-lain diantara hal
penting yang harus dikuasai penyidik.
c. Perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan anggaran dalam rangka
penyelesaian/pengungkapan kasus, baik itu yang bersifat administrasi maupun
penyelidikan dan penyidikan dilapangan.
d. Adanya control, reward and punisment dalam proses penyidikan, sehingga ada
evaluasi terus menerus terhadap setiap penyidik dalam penyelesaian sebuah
kasus
e. Melakukan kerjasama dengan instansi internal kepolisian maupun eksternal
terkait agar penyelesaian kasus dapat lebih cepat, efektif dan efisien. Misalnya
pihak rumah sakit yang mengeluarkan Visum et Revertum, psikiater untuk
mendeteksi kebohongan pelaku, dan lain-lain.
f. Sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh hukum dan berpartisipasi aktif
apabila dimintai keterangan untuk mengungkap suatu kasus. Dalam hal ini
kepolisian juga harus mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap
institusi Polri. Selama ini masyarakat lebih memilih diam saja, menghindarm
pura-pura tidak tahu bahkan takut ketika dimintai keterangan oleh aparat
10
15. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
karena takut terseret kasus tersebut dan tidak sedikit yang sudah phobia jika
nanti justru dia yang akan jadi tersangka.
g. Kerjasama Kepolisian dengan kejaksaan, pengadilan dan Lembaga LP sangat
penting dilakukan. Selama ini sering ada miss komunikasi, misalnya polisis
merasa sudah kerja keras menangkap pelaku dan menyusun BAP sebaik
mungkin, namun pada tingkat kejaksaan atau pengadilan justru membebaskan
pelaku. Akibatnya ada hubungan yang tidak baik antar penegak hukum.
h. Pemerintah pusat harus melakukan re-evaluasi dan re-strukturalisasi, baik
dikepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan agar
bisa saling bersinergi dan visi misi yang sama serta reformasi birokrasi secara
bersamaan di semua lembaga penegakan hukum.
Presentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Penyelesaian - - - 92,18 90,84 100
Kasus Kejahatan Trans
Nasional (%)
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
Indikator Pendukung
Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Polisi untuk
169 180 209 150 331 374
PTP
2. Analisis Capaian Indikator
Grafik Pemilihan Fokus
100
98
96
94
92
90
88
86
2004 2005 2006 2007 2008 2009
% PTP Transnasional
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
11
16. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Grafik Analisis dengan Indikator Pendukung
400
374
350
331
300
250
200 209
169 180
150 150
100 92,18 90,84 100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
% PTP Transnasional Jml Polisi utk PTP
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung
Penyelesaian kasus kejahatan transnasional disini adalah dalam ruang lingkup
penyelesaian kasus oleh Kepolisian, karena kebanyakan penyelesaian kejahatan
transnasional melalui proses penyidikan dan penyelidikan menjadi tugas utama
kepolisian. Jadi berbeda ruang lingkupnya dengan penyelesaian penuntutan di
Kejaksaan maupun penyelesaian perkara di Pengadilan.
Penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada prinsipnya juga dipengaruhi
oleh banyak faktor yang tidak jauh berbeda dengan kejahatan konvensional,
seperti banyaknya jumlah kasus, kualitas dan kuantitas SDM kepolisian ada,
luasnya wilayah hukum yang menjadi beban kerja, sarana dan prasarana yang
tersedia, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dan lain-lain. Perbedaan
mungkin terlihat dari jumlah kasus yang relatif sedikit, namun kesulitan ada pada
sifatnya sebagai white color crime dan extra ordinary crime. Data yang didapat
hanya mulai tahun 2007, sehingga kesulitan melakukan fokus analisis antara
tahun 2004 – 2007. Namun demikian, angka 92,18 % telah menunjukkan bahwa
kinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana sudah bagus, mengingat
tingkat kesulitan penyidikan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional
yang dominan adalah narkoba. Dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) penyelesaian
kasus narkoba mengalami peningkatan 89 %. Bangka Belitung berada pada
urutan keenam peredaran narkoba secara nasional. Ini berdasarkan kuantitas
pengungkapan kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk. Menurut
Dirnarkoba Polda Babel, AKBP Rudi Tranggono, pada tahun 2010 mulai Januari
sampai September berhasil diungkap 97 kasus narkoba dengan jumlah
12
17. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
tersangka sebanyak 137 orang Beberapa kasus lain yang terjadi di tahun ini
adalah illegal fishing, illegal minning, illegal logging dan perdagangan manusia.
Pada kasus perdagangan manusia, pada tahun 2009-2010 ada 4 kasus.
Pada tahun 2008 terjadi penurunan persentase penyelesaian tindak pidana,
karena jumlah kasus yang juga bertambah dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2007 jumlah tindak pidana sebanyak 64 kasus, sedangkan tahun
2008 ada 142 kasus. Penurunan ini sebenarnya tidak berbanding lurus dengan
peningkatan jumlah SDM yang bertambah dari sebelumnya menjadi 331 orang.
Namun dalam penyelesaian kejahatan transnasional, tidak hanya dipengaruhi
jumlah SDM saja, kesulitan terletak pada keterbatasan sarana prasarana, kondisi
geografis yang berjauhan karena kepulauan dan kualitas SDM serta tingkat
kesulitan menyidikan kasus transnasional yang bersifat organisatoris dan
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan jaringan yang luas.
Namun dengan keterbatasan yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,
persentase 90,84 % sudah menunjukkan kinerja yang bagus. Jadi turunnya
persentase tersebut lebih disebabkan oleh naiknya jumlah kasus. Sementara
untuk tingkat kesulitan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus transnasional
relatif sama karena kasus yang terjadi juga tidak jauh berbeda.
Pada tahun 2009 penyelesaian tindak pidana mencapai angka maksimal, yaitu
100 %. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya jumlah kasus yang
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009, peningkatan jumlah personil
menjadi 374 orang, adanya peningkatan kinerja penyidikan, adanya sarana
transportasi dan komunikasi sesuai karakteristik daerah, satuan reskrim yang
sudah ada dari Polda sampai Polsek dan lain-lain.
3. Rekomendasi Kebijakan
a. Melakukan perbaikan sistem organisasi, seperti manajemen operasional,
pengelompokan penanganan penyidikan dan penyelidikan sesuai jenis tindak
pidana, peningkatan fungsi Korwas PPNS dan pentingnya membuat data
base system yang terkoneksi online.
b. Meningkatkan semua kemampuan personil reskrim dengan mengikuti
pendidikan dasar dan pendidikan spesialis. Hal ini menuntut bertambahnya
kuota yang oleh Pusdik reserse
c. Pentingnya melakukan penambahan sarana dan prasarana, baik peralatan
utama maupun khusus untuk menunjang operasional Reskrim.
13
18. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
d. Adanya penyesuaian indeks anggaran penanganan kasus sesuai lapangan
e. Meningkatkan kemampuan penyelesaian kasus dan deteksi dini kejahatan.
f. Adanya koordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk mempercepat
penyelesaian kejahatan transnasional, seperti Dinas Kehutanan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Badan Narkotika Kabupaten/Kota/Provinsi, Dinas
Pertambangan dan Energi, termasuk berbagai instansi vertikal yang ada di
daerah dan pusat.
14
19. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
PELAYANAN PUBLIK
Presentase Kasus Korupsi yang Tertangani dengan yang Dilaporkan
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase kasus korupsi 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
yang tertangani dengan
yang dilaporkan (%)
Sumber : As Pidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung
Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Jaksa yang
bertugas dalam
Penyelesaian kasus ±5 ±5 ±5 ±6 ±6 ±8 ±8
Tindak Pidana Korupsi di
Kejati Kep. Babel (orang)
Sumber : As Pidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung
2. Analisis Pencapaian Indikator
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
% kasus korupsi yg tertangani dengan yg dilaporkan
Sumber : As Pidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung
15
20. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Grafik Indikator Pendukung
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Jaksa Penyidik & Penuntut
Sumber : As.Pidsus Kejati Kep. Babel
Menurut keterangan yang didapat dari Aspidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung
pada hari Jum’at tanggal 3 September 2010, persentase kasus yang tertangani
dengan yang dilaporkan setiap tahunnya rata-rata mencapai 80%. Hal ini bukan berarti
20% kasus tidak terselesaikan, tetapi karena kasus korupsi yang dilaporkan, baik itu
oleh masyarakat maupun LSM tidak semuanya berindikasi korupsi setelah dilakukan
pengkajian dan pemeriksaan. Misalnya kasus korupsi yang dilaporkan ternyata bukan
merupakan tindak pidana korupsi, namun tindak pidana umum seperti penipuan.
Contoh lainnya, kasus tersebut bukan tindak pidana namun merupakan kasus perdata.
Kemudian kasus tersebut tidak menimbulkan kerugian Negara. Kemudian kasus
korupsi yang diselesaikan/diperiksa oleh Kejati bisa saja hasil perkembangan dari
penyelidikan jaksa. Sehingga satu kasus korupsi yang dilaporkan bisa saja
berkembang menjadi 2 atau 3 kasus korupsi dan itu juga tentunya diselesaikan oleh
Kejati. Jadi pada dasarnya untuk penyelesaian kasus korupsi terhadap perkara yang
sudah ditetapkan betul sebagai tindak pidana korupsi, mulai dari tahun 2004 sampai
2009 telah terselesaikan dengan baik sampai tahap putusan.
Capaian 80 % indikator di atas sudah menunjukkan kinerja penanganan perkara yang
sangat baik oleh Aspidsus Kepulauan Babel dalam upaya penanggulangan dan
pemberantasan korupsi di negeri laskar pelangi. Terlebih dengan jumlah jaksa
penyidik/jaksa penuntut umum yang sangat terbatas. Capaian ini tentunya sangat
berpengaruh positif terhadap upaya pemberantasan korupsi ditingkat nasional, karena
Kejati Babel mendapat peringkat pertama alam hal penanganan tindak pidana korupsi
16
21. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
seluruh Indonesia. Namun demikian tetap saja permasalahan/hambatan yang dihadapi.
Secara internal, misalnya kekurangan tenaga jaksa penyidikan, karena jaksa
disamping menyidik juga bertugas melakukan penuntutan. Kemudian secara eksternal,
hambatan yang ditemukan adalah dalam pemeriksaan anggta DPRD dan Kepala
daerah masih memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan ini membutuhkan
waktu yang lama. Hambatan lain yaitu, diperlukannya audit BPK yang juga
membutuhkan waktu yang relatif lama.
Upaya peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di Kejati
Babel sudah mulai terwujud. Sementara untuk 20 % kasus yang dilaporkan ternyata
bukan tindak pidana merupakan kondisi objektif yang juga terjadi dipropinsi lain. Tidak
hanya di Institusi Kejaksaan, bahkan di KPK pun setiap hari bisa puluhan bahkan
ratusan kasus yang dilaporkan setiap hari. Namun tidak semuanya kemudian
ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan diperiksa. Hal ini dapat terjadi karena
beberapa faktor, diantaranya kurang pahamnya masyarakat tentang perbuatan
melawan hukum tindak pidana korupsi dan laporan kasus korupsi saat ini sudah
bersentuhan dengan banyak kepentingan, baik sentimen pribadi maupun politik.
Namun demikian, spirit yang dimiliki oleh masyarakat dan LSM yang selama ini
memang serius dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan
korupsi harus terus ditingkatkan.
3. Rekomendasi Kebijakan
a. Pemerintah pusat harus melakukan penambahan jumlah jaksa, baik untuk
penyidikan maupun penuntutan, begitu pula dengan sarana dan prasarana
penunjang. Dengan jumlah SDM yang terbatas namun Kejati Babel pada
urutan pertama penanganan kasus korupsi seluruh Indonesia, kiranya hal ini
mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya KEJAGUNG.
b. Koordinasi dan kerjasama dengan BPKP dan BPK dalam perhitungan kerugian
negara dan kiranya dalam proses perhitungan tersebut dapat lebih dipercepat
c. Kebijakan perizinan (khususnya untuk pemeriksaan anggota DPRD dan Kepala
Daerah) perlu ditinjau kembali, walaupun memang harus Presiden maka agar
pemberian izin tersebut bisa lebih dipercepat demi kepentingan penyidikan dan
pengembalian kerugian negara.
d. Peran serta masyarakat dan LSM harus terus ditingkatkan dalam memberikan
laporan/keterangan adanya tindak pidana korupsi
e. Perlindungan hukum terhadap pelapor harus dilakukan secara maksimal untuk
menjaga spirit partisipasi masyarakat memberantas korupsi
17
22. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
f. Sosialisasi tentang tindak pidana korupsi untuk memberi pemahaman kepada
masyarakat agar mengetahui betul unsur-unsur tindak pidana korupsi,
sehingga laporannya valid dan didukung alat bukti yang kuat, sehingga tidak
menimbulkan fitnah yang merugikan orang lain
g. Sosialisasi juga penting diberikan kepada kalangan eksekutif dan legislatif
untuk meminimalisir praktek-praktek korupsi
h. Kejaksaan terus meningkatkan kinerja penanganan kasus korupsi dengan
melakukan perbaikan sistem secara sistematis dan kontinyu serta reformasi
birokrasi
Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase kabupaten/ - - - 28,57 14,29 42,86
kota yang memiliki
peraturan daerah
pelayanan satu atap (%)
2. Analisis Pencapaian Indikator
Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kep. Bangka Belitung
18
23. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Sumber : www.bangka.go.id
19
24. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Berdasarkan data tersebut di atas, secara keseluruhan jumlah Peraturan Daerah
yang dihasilkan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyelenggaraan
pelayanan satu atap sejumlah 6 Peraturan Daerah dengan sebaran tahun 2007
dihasilkan 2 (28,57%) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur No.13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tahun 2008 dihasilkan 1(14,29%) Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur
sedangkan tahun 2009 dihasilkan 3 Peraturan Daerah (42,86%) yaitu Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Belitung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung No.21
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bagaimana kinerja Pelayanan Satu Atap
yang memiliki rata-rata nilai yang relatif baik sebesar 69,29 kurun waktu 2008-2009
hal ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap Pelayanan Satu
Atap dari institusi terkait (KPT).
Peningkatan jumlah Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap yang dihasilkan
Pemerintah Daerah membuktikan bahwa ada keinginan Pemerintah Daerah
menarik investor untuk berinvestasi di daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial dengan nilai jual
yang sangat tinggi, misalnya sektor pariwisata dengan berbagai obyek wisata
alam/bahari, budaya dll, sektor kelautan dan perikanan, adapun dampak positif yang
diharapkan yaitu menggeliatnya putaran roda perekonomian masyarakat Bangka
Belitung, terbukanya lapangan kerja baru, tentunya semua potensi tersebut harus
ditopang dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum.
Tidak seragamnya Pemerintah Daerah tiap Kabupaten/Kota menghasilkan
Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap dikarenakan beberapa faktor : kesiapan
Sumber Daya Manusia aparatur tiap daerah yang berbeda khususnya untuk daerah
20
25. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Kabupaten pemekaran yang usianya relatif masih muda, keterbatasan dana untuk
persiapan sarana dan prasarana.
3. Rekomendasi Kebijakan
Guna mendorong produk Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap, maka
beberapa hal harus dilakukan :
a. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan aparatur pemerintah
daerah untuk bekerja secara profesional, misalnya dengan mengikutsertakan
pada pelatihan-pelatihan, kursus-kursus singkat baik ditingkat lokal maupun
nasional.
b. Pemerintah Daerah mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia pelaku
bisnis dan ketenagakerjaan di daerah melalui pelatihan-pelatihan atau Balai
Latihan Kerja.
c. Lembaga Legislatif (DPRD) diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi
pengawasan terhadap kinerja eksekutif, sehingga Perda yang dihasilkan
tidak menjadi mubazir.
d. Pemberian insentif bagi aparat berwenang serta mengurangi berbagai
pungutan sehingga menghasilkan pelayanan prima.
e. Untuk daerah-daerah yang telah memiliki Perda pelayanan satu atap agar
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan investasi
sekurang-kurangnya Standar Pelayanan Minimum (SPM).
f. Pemerintah Daerah lebih inten melakukan sosialisasi terhadap Peraturan
Daerah Pelayanan Satu Atap sehingga masyarakat memahami dan mengerti
penganekaragaman jenis serta mutu pelayanan.
g. Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berserta
Kabupaten/Kota belum memiliki Peraturan Daerah Standar Pelayanan
Minimum tetapi ada beberapa Kabupaten menggunakan IKU (Indikator
Kinerja Utama).
Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase instansi - - - - - -
(SKPD) provinsi yang
memiliki pelaporan (WTP)
[%]
21
26. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
2. Analisis Pencapaian Indikator
Sumber : http://www.bpk.go.id
Sumber : Kejaksaan Tinggi, Propinsi Kep. Babel dan www.bappenas.go.id
22
27. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Jumlah Pemerintah Daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki
pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun anggaran 2004 sampai
tahun 2009 yaitu hanya Pemerintah Daerah Belitung tahun 2005, hal itu
kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal misalnya kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan; efektifitas sistem pengendalian intern; kepatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan; dan pengungkapan yang memadai, hal tersebut
mungkin saja terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung memiliki
sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memahami dan profesional,
sebaliknya kurun waktu 2006-2009 berupa pelaporan Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) hal ini dimungkinkan oleh beberapa permasalahan misalnya proses mutasi
aparatur pemerintah daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
menempatkan seseorang tidak pada tempatnya (The right man on the right place),
tidak adanya tindakan tegas terhadap aparatur pemerintah daerah yang melakukan
kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga hal ini memicu terulang
kembali kejadian yang sama pada tahun anggaran berikutnya, lemahnya penerapan
fungsi manajemen secara konsisten dan bertanggungjawab, rendahnya disiplin dan
kinerja sumber daya aparatur pemerintah daerah, lemahnya fungsi pengawasan
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah baik oleh pengawas internal
(inspektorat) maupun legislatif (DPRD). Meskipun secara keseluruhan data audit
BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik ditingkat
Propinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan perkembangan yang
lambat akan tetapi trendnya meningkat dari tahun 2006-2008 hal ini bisa saja
dikarenakan telah terbangunnya sistem standar yang berlaku secara
Nasional,misalnya kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terbangunnya teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.
Guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, pada istitusi peradilanpun telah membuat program peningkatan Sumber
Daya Manusia khususnya menangani permasalahan Tindak Pidana Korupsi
(TIPIKOR) dengan melaksanakan pelatihan/pendidikan formil maupun informil
sehingga adanya peningkatan jumlah penegak hukum yang bersertifikasi hakim
tipikor, hal ini dapat dilihat dari prosentase kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik
sebesar 80% dari tahun 2004-2009.
23
28. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
3. Rekomendasi Kebijakan
a. Intensifikasi pelatihan SAI dan SAP bagi pegawai, kerjasama pengawasan
dengan BPKP dan BPK (joint audit) dan lainnya.
b. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah diadakannya
bimbingan teknis untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dengan harapan
adanya peningkatkan jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya.
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mampu menjalankan
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
d. DPRD diharapkan mampu untuk menghasilkan produk hukum/Peraturan
Daerah sehingga setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki payung
hukum yang jelas.
e. Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya.
f. Penempatan SDM aparatur yang handal dan profesional didalam fungsi
pengawasan internal (Inspektorat Propinsi,Kabupatan, dan Kota) maupun
BPK (pengawasan ekternal) sehingga tidak terjadi tumpang tindih
melainkan bersinergi.
g. Penempatan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah yang
sesuai dengan keilmuannya khususnya yang memahami tentang
pelaporan keuangan.
h. Menerapkan sistim prestasi kerja untuk penentuan karier SDM aparatur
pemerintah daerah.
i. Tindakan tegas dari pimpinan terhadap aparatur pemerintah daerah yang
menyimpang didalam menjalankan fungsinya dengan cara melakukan
evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
j. Tim Baperjakat yang ada ditingkat pemerintah daerah dapat bekerja
secara profesional didalam penentuan seseorang untuk menduduki jabatan
ditiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).
k. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah dengan
keikutsertaan didalam bimbingan teknis pengawasan.
24
29. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
DEMOKRASI
Gender Development Index
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gender Development 54,34 55,44 57,80 59,00 - -
Index
2. Analisis Pencapaian Indikator
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006,
Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
25
30. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006,
Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan, BKD
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Daftar Anggota
(2009)”,Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan rakyat RI
Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2009/2010
Gender Development Index (GDI) mengalami kenaikan dari tahun 2004 (54,34)
sampai tahun 2007 (59,00) sedangkan untuk tahun 2008 dan 2009 pemerintah
daerah belum memiliki data tersebut, melihat dari trend per tahun menunjukkan
suatu keberhasilan meskipun angka tersebut belum menggembirakan karena
berdasarkan Human Development Report 2002 GDI Indonesia menempati peringkat
91 dari 173 negara, padahal kalau di lihat sejarah cukup panjang perjuangan kaum
perempuan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan kaum laki-laki, akan
tetapi paling tidak kenaikan nilai tersebut menunjukkan telah dibukanya kran oleh
pemerintah daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk kebijakan
dan program yang mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan
daerah.
Adanya korelasi yang kuat antara kenaikan nilai GDI dengan kenaikan Indeks
pembangunan manusia (IPM) Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya
proses peningkatan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut,
bertambahnya fasilitas kesehatan berupa posyandu, puskesmas, dan semakin
membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.
Untuk peran perempuan dalam ranah politik relatif masih rendah meskipun UU
Partai Politik No. 2/2008 Pasal 2 ayat 5 mengatur bahwa partai politik harus
memberikan 30 persen kuotanya untuk perempuan, hasil nyata yang dapat dilihat
adalah hasil pemilu 2009 dimana nominasi 30 persen calon legislatif perempuan
tidak tercapai, untuk di DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 6,67% (3
orang dari total 45 anggota DRPD) begitupula untuk ditingkat Kabupaten/Kota rata-
rata 8,26%, akan tetapi ada hal yang cukup menggembirakan adalah jumlah
perempuan yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata 50,585% (data Tahun 2006,2007,
dan 2008). Angka statistik ini memperlihatkan harapan kedepan partisipasi
26
31. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
perempuan didalam peluang kerja, kehidupan pelayanan publik, pejabat publik,
pejabat karir, dan sebagainya.
3. Rekomendasi Kebijakan
a. Pemerintah mestinya meninjau kembali UU Pemilu No.10/2008 khususnya
pasal 53 dengan membuat aturan sangsi yang tegas bagi partai politik
peserta pemilu apabila tidak mematuhi 30 persen nominasi perempuan
dalam daftar calon legislatif.
b. Perda pada tingkat daerah serta peraturan perundang-undangan pada
tingkat pusat yang tidak bersifat diskrimintaf terhadap perempuan.
c. Pemerintah daerah maupun pusat membuat peraturan serta pengawasan
melalui institusi terkait mengenai kuota gender didalam kesempatan kerja
di sektor pemerintah maupun swasta.
d. Memperbanyak program yang berwawasan gender yang meliputi bidang-
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan sosial dan
buaya, perlindungan tenaga kerja, perlindungan perempuan usia lanjut,
perlindungan perempuan cacat, perlindungan perempuan didaerah
bencana dan konflik, perlindungan remaja putri, politik dan pengambilan
keputusan, peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik,
perlindungan terhadap tindak kekerasan, pemberantasan tindak pidana
perdagangan perempuan dan anak, penghapusan pornografi dan
pornoaksi, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, partisipasi anak,
hak sipil dan kebebasan, kelembagaan anak, penciptaan lingkungan yang
ramah anak, pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan
lembaga masayarakat dan swasta.
e. Pemerintah daerah perlu menciptakan pemantauan kesetaraan gender
yang terintegrasi dengan perencanaan dan pemantauan pembangunan,
pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengambilan keputusan
yang mendukung terciptanya peluang (opportunity) yang berkelanjutan
bagi kesetaraan gender disegala bidang.
Gender Empowerment Measurement
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GEM 39,61 40,22 42,4 43,7 - -
27
32. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
2. Analisis Pencapaian Indikator
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006,
Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006,
Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan
Gender Empowerment Measurement (GEM) mengalami kenaikan dari tahun
2004 sampai tahun 2007 secara linier, sedangkan untuk tahun 2008 dan 2009
pemerintah daerah belum memiliki data tersebut, melihat dari kurun waktu
2004 sampai tahun 2007 menunjukkan suatu keberhasilan dengan rata-rata
kenaikan selama waktu tersebut 1,36, meskipun angka tersebut belum
28
33. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
menggembirakan karena berdasarkan Human Development Repor 2007/2008
posisi Indonesia 107 dari 177 negara, akan tetapi trend yang terjadi
menunjukkan perkembangan yang menggembirakan peningkatan ini dipicu
oleh beberapa faktor, misalnya pada bidang politik saat ini Undung-Undang
Pemilu mengatakan bahwa keterwakilan perempuan minimal sebesar 30%
didalam pencalonan menjadi anggota legislatif, tentunya membuat kaum
perempuan mempunyai peluang untuk berkiprah menjadi seorang politikus,
dibidang jabatan karir pemerintah daerah (eksekutif) didalam penentuan
kepala badan/kepala dinas (eselon I,II,III, dan IV) berdasarkan kepatutan dan
kelayakan yang diputuskan secara kolektif oleh tim Baperjakat, akan tetapi
beberapa hal yang membuat angka tersebut tidak signifikan adalah masih
banyak peraturan-peraturan yang dihasilkan terindikasi diskriminasi, fungsi
kontrol yang lemah dari seluruh pemangku kebijakan, rendahnya partisipasi
dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Kondisi
ini tentunya berdampak pada pembangunan di Propinsi Bangka Belitung
karena hampir separoh penduduk Propinsi Kepualaun Bangka Belitung adalah
perempuan, konsekuensinya rendahnya kualitas hidup perempuan
mempengaruhi capaian hasil/pembangunan SDM.
3. Rekomendasi Kebijakan
a. Pemerintah Daearah sudah sewajarnya untuk merevisi kembali terhadap
peraturan-peraturan daerah yang bernuansa diskriminasi baik ditingkat
Propnsi,Kabupaten/Kota maupun pada tingkat desa.
b. Pemerintah daerah inten untuk menghasilkan kebijakan, peraturan, dan
program-program yang mengedepankan kesetaraan gender.
c. Untuk peningkatan kesetaraan gender maka secara ekplisit dari dan
sepenuhnya dilaksanakan dalam rencana dan kebijakan pembangunan
yang berupa program kegiatan SKPD lebih mengedepankan kegiatan yang
mengikutsertakan perempuan didalam proses pengambilan keputusan dan
akses sepenuhnya untuk mendapat bantuan hukum, pendidikan,
pelayanan kesehatan, serta fasilitas kredit perbankan.
d. Melaksanakan program pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif
bagi perempuan di pedesaan.
29
34. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
C. AGENDA MENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indeks Pembangunan Manusia
a. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Pembangunan 69.60 70.70 71.20 71.62 72.41 -
Manusia
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
b. Analisis Pencapaian Indikator
73
72.5
72
71.5
71
70.5 IPM
70
69.5
69
68.5
68
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
Grafik dengan Analisis Pendukung
120
100
80
IPM
60
AMH
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
30
35. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Indeks pembangunan manusia (IPM) Bangka Belitung terus mengalami
peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Hal ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor, misalnya proses peningkatan fasilitas pendidikan,
bertambahnya fasilitas kesehatan, dan semakin membaiknya kondisi ekonomi
masyarakat. IPM adalah gabungan dari indikator pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi.
Peningkatan cukup tinggi terjadi dari tahun 2008, yakni 72,41 %, sementara
pada tahun 2009 belum ada data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan.
Peningkatan ini dipicu oleh program beasiswa pendidikan yang digelontorkan
oleh pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten. Di sektor
kesehatan, membaiknya indikator ini disebabkan oleh penambahan dan
perbaikan sarana kesehatan, seperti rumah sakit, posyandu, dan puskesmas
di daerah-daerah pemekaran. Pemerintah daerah di berbagai tingkatan juga
belakangan giat mengirimkan tenaga medis untuk studi lanjut ke berbagai
perguruan tinggi ternama.
Sementara itu, pada grafik dengan indikator pendukung, capaian IPM yang
cenderung mengalami kenaikan, hal ini juga dipengaruhi oleh salah satu
komponen, yaitu membaiknya Angka Melek Huruf yang meningkat dari tahun
2004 sampai pada tahun 2008. Meski AMH pada tahun 2008 cenderung
menurun dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2009 justru mengalami
loncatan angka menjadi 97.51 %. Membaiknya AMH ini secara otomotis
mendongkrak capaian IPM yang salah satunya juga dipengaruhi oleh faktor
pendidikan, selain faktor lain, yakni sektor kesehatan dan sektor ekonomi.
Keterkaitan dengan RPJMN, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
menjadi salah satu faktor yang masuk dalam indikator pembangunan nasional.
Pengukuran RPJMN dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan.
c. Rekomendasi Kebijakan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil,
seperti di pulau-pulau berpenghuni,
31
36. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
b. perlu dikeluarkan intensif yang memadai bagi para pendidik dan para
medis yang bekerja di daerah-daerah jauh dan terisolir
c. Pemerintah perlu memperluas sektor pekerjaan untuk mengurangi angka
pengangguran dengan semakin mengintensifkan upaya lobi dan kerjasama
dengan investor
d. Semakin menggiatkan program beasiswa bagi tenaga guru dan paramedis
dan jika memungkinkan juga menggelontorkan dana beasiswa untuk
peserta didik berprestasi
PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Murni (SD/MI)
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Partisipasi Murni 90.02 89.98 91.51 91.59 91.53 95.71
Tingkat SD
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
2. Analisis Pencapaian Indikator
97
96
95
94
93
92 APM SD
91
90
89
88
87
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
32
37. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
140
120
100
80 APM
60 APK
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
Terjadi penurunan APM pada tahun 2005 dan 2008. Hal ini diperkirakan terjadi
karena masih banyaknya orangtua yang bekerja di pertambangan rakyat dan
cenderung menyertakan anak mereka. Kondisi yang relatif tidak stabil ini,
namun tidak terlampau signifikan, patut mendapatkan perhatian pemerintah
dan orangtua.
Lonjakan APM terjadi pada tahun 2009, yakni 95.71 atau naik sekitar 4 digit.
Hal ini disebabkan oleh giatkan upaya sosialisasi pemerintah dalam menekan
angka putus sekolah. Capaian angka ini juga dipicu oleh program pendidikan
gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah, dan juga bantuan dari pemerintah
daerah.
Jika dilihat dari grafik dengan indikator pendukung, terlihat bahwa kenaikan
APM dipengaruhi oleh besaran APK yang mengalami kenaikan cukup
signifikan. APM pada tahun 2008 dan 2009 adalah masing-masing 91,53 %
dan 95,71 %, sementara APK yang mempengaruhi APM juga mengalami
kenaikan tahun 2008 dan 2009 masing-masing 111,67 % dan 120, 94 %.
Keterkaitan dengan RPJMN, peningkatan APM SD menjadi salah satu faktor
yang masuk dalam indikator pembangunan nasional.
33
38. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
3. Rekomendasi Kebijakan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Perlunya komunikasi yang efektif dari pihak sekolah kepada pihak
orangtua mengenai pentingnya pendidikan dasar
b. Perlunya peran pemerintah dalam melakukan penyuluhan yang lebih
intensif dengan para pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat
dan tokoh agama
c. Meningkatkan bantuan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar
d. Meningkatkan jumlah dan perbaikan sarana pendidikan di satuan
pendidikan dasar, terutama di daerah-daerah terpencil
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Partisipasi Kasar 109.94 106.77 114.87 113.10 111.67 120.94
Tingkat SD
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
2. Analisis Pencapaian Indikator
125
120
115
110 APK SD
105
100
95
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
34
39. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
140
120
100
APK
80
60 Persentase
Penduduk Miskin
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
Angka Partisipasi Kasar SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nampak
mengalami persoalan yang sama dengan Angka Partisipasi Murni SD. Terjadi
penurunan angka partisipasi kasar pada tahun 2005 dan tahun 2008. kondisi
yang tidak stabil ini nampaknya diakibatkan oleh masih maraknya aktivitas
pertimahan yang melibatkan orangtua dengan mengajak anak mereka yang
masih usia sekolah untuk ikut menambang. Kondisi ini memicu angka
partisipasi kasar yang fluktuatif karena anak-anak usia SD relatif belum bisa
terlalu jauh dengan orangtua mereka.
Peningkatan APK yang signifikan terjadi pada tahun 2009 yang naik ke angka
120,94 % dari yang tahun sebelumnya 111,67 %. Peningkatan ini terjadi
karena belakangan timah tidak lagi menjadi komoditas yang strategis, bahkan
cenderung berkurang sangat jauh. Banyak orang yang selama ini
menggantungkan hidup dari penambangan ilegal mulai meninggalkan
pekerjaannya dan beralih ke sektor lain. Ini menyebabkan APK mengalami
perbaikan dengan capaian yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya.
Perbaikan ini juga dipicu oleh bantuan pemerintah pusat melalui BOS dan
bantuan pemerintah daerah yang lebih memadai ke sektor pendidikan. Selain
itu, penambahan dan perbaikan fasilitas pendidikan sebagai akibat program
daerah pemekaran menyebabkan semakin membaiknya APK di daerah ini.
Berdasarkan grafik dengan indikator pendukung, terjadi peningkatan APK
pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing 111,67 % dan 120,94 %, dan salah
satu faktor yang mempengaruhinya adalah semakin menurunnya angka
35
40. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
kemiskinan yang diprediksikan mempengaruhi peningkatan APK. Penurunan
persentase angka kemiskinan pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing
mencapai 8,59 % dan 7,46 %.
3. Rekomendasi Kebijakan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Menggiatkan kesadaran masyarakat penambang untuk tidak melibatkan
anak mereka yang masih dalam usia sekolah dalam aktivitas
penambangan mereka melalui serangkaian sosialisasi dan penyuluhan
yang sistematis, terencana, dan terpadu.
b. Membangun komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orangtua
c. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi yang membatasi aktivitas
penambangan dengan melibatkan anak di bawah umur.
d. Perlunya semakin meningkatkan fasilitas pendidikan, terutama untuk
daerah-daerah yang kekurangan akses selama ini.
Rata-Rata Nilai Akhir SMP/MTs
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rata-Rata Nilai Akhir 5,65 5,74 5,90 5,99 5,75 6,06
Tingkat SMP
Sumber: Diknas Prov.Kep. Babel
2. Analisis Pencapaian Indikator
Jika dilihat dari data yang ada pada indikator ini, terlihat kondisi yang cukup
menonjol berupa lonjakan yang cukup berarti. Hal ini nampaknya dipengaruhi
oleh semakin persiapan peserta didik ketika menghadapi Ujian Nasional.
Sebagaimana diketahui bahwa Ujian Nasional membawa kekhawatiran yang
berlebihan bagi para guru dan murid sehingga persiapan semakin dini
dilakukan dengan intensitas yang semakin tinggi pula. Kondisi ini berdampak
pada capaian rata-rata nilai akhir siswa tingkat SMP.
Jika ditilik, faktor yang mempengaruhi adalah Angka Partisipasi Kasar yang
juga mengalami kenaikan, yakni 85,80 % pada tahun 2004 dan naik menjadi
101,12 % pada tahun 2008/2009 sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya
36
41. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Angka Partisipasi Kasarlah yang berdampak signifikan pada capaian rata-rata
nilai. Dengan demikian melihat perjalanan indikator ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan daerah berjalan cukup efektif karena mengalami
kenaikan cukup signifikan. Pada akhirnya, sebagai bagian dari indikator
pendidikan, program ini menjadi sangat urgen dalam menentukan Angka Indeks
Pembangunan Manusia dan sektor lainnya.
3. Rekomendasi Kebijakan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Melakukan persiapan belajar secara kontinyu, bukan hanya menjelang
ujian akhir, tetapi juga sepanjang waktu.
b. Pemerintah daerah perlu memberikan bantuan dana secara khusus untuk
merangsang para tenaga pendidikan agar lebih intensif meningkatkan pola
pembelajaran
c. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan
dana pendidikan untuk peningkatan studi lanjut bagi para guru
d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan adalah hal lain yang tak
kalah pentingnya untuk dilakukan oleh pemerintah daerah
e. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui
berbagai program pendidikan lanjutan dan pelatihan.
Rata-Rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA
1. Indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rata-Rata Nilai Akhir 4.44 5.72 6.08 6.33 6.25 6.27
Tingkat SMA/SMK/MA
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
37
42. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
2. Analisis Pencapaian Indikator
Capaian rata-rata nilai akhir meningkat pada tahun-tahun awal, namun turun
pada tahun 2008, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2009. Jika
dicermati, peningkatan yang terjadi dari tahun 2004 sampai pada tahun 2009
lumayan baik, terlihat dari peningkatan yang sampai dua digit. Penurunan yang
tidak terlampu signifikan pada tahun 2008 dengan melihat peningkatan yang
terjadi pada tahun 2009 memberikan kesimpulan bahwa pembangunan daerah
tetap efektif untuk indikator ini. Salah faktor yang mempengaruhi adalah
membaiknya Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SM/K, yakni pada tahun
2004 65,30 % menjadi 86,12 % pada tahun 2008/2009. Kenaikan ini berelasi
kuat dengan perbaikan nilai rata-rata dari tahu ke tahun.
3. Rekomendasi Kebijakan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Perlu dilakukan upaya-upaya yang semakin intensif untuk
mempertahankan capaian rata-rata nilai yang dapat dilakukan dengan
semakin mengefektifkan proses pendidikan di sekolah
b. Persiapan untuk menghadapi ujian akhir nasional bagi siswa kelas tiga
hendaknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan sejak kelas
satu sehingga dapat mempengaruhi capaian rata-rata nilai siswa secara
keseluruhan
c. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi pendanaan ke sekolah-
sekolah dalam bentuk insentif untuk guru yang mengajar ekstra
d. Sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan dan diupayakan semakin
merata
e. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui
berbagai program pendidikan lanjutan dan pelatihan.
Angka Putus Sekolah SD
1. Capaian indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Putus Sekolah Tingkat 3.28 1.83 3.18 2.35 0.53 0.58
SD (%)
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
38
43. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
2. Analisis
Angka putus sekolah tingkat SD pada tahun pertama dapat dikategorikan
tinggi, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pertimahan yang
mengalami puncak eksplorasi pada tahun-tahun 2004 dan 2005. Namun laju
ini dapat ditekan pada tahun-tahun setelah. Mengalami kenaikan lagi pada
tahun 2006, dan setelah mengalami penurunan yang cukup besar hingga
menyentuh level 0,58 pada tahun 2009.
Semakin menurunnya angka putus sekolah pada tingkat SD di provinsi ini
tentu saja dipicu oleh semakin menurunnya aktivitas pertimahan, bahkan
cenderung mengalami kelesuan. Banyak orangtua yang sebelumnya
bergantung pada timah dan kerap mengajak serta anak mereka yang mulai
beralih ke sektor lain. Kondisi ini berdampak positif bagi semakin sedikitnya
angka putus sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan
daerah untuk indikator ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan
efektif.
3. Rekomendasi
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Untuk membuat angka putus sekolah semakin mendekati angka 0%,
gerakan penyadaran perlu dilakukan secara intensif oleh komunitas
pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan penyadaran melalui
seminar-seminar, penyuluhan, atau melalui peserta didik
b. Pola pembinaan para guru harus diarahkan pada proses yang komunikatif
sehingga dapat mengatasi kemungkinan angka putus sekolah. Pendekatan
yang baik pada siswa besar kemungkinan akan mempengaruhi jumlah
angka putus sekolah pada satuan pendidikan dasar
c. Perlu melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk memperkuat
gerakan pencerahan kepada para orang tua melalui berbagai aktivitas
yang positif, seperti seminar-seminar, penyuluhan oleh tokoh agama dan
komunitas masyarakat, dan sebagainya.
d. Pemerintah perlu mengintensifkan keberhasilan program wajib belajar
sebagai sebuah kemestian dalam era sekarang.
39
44. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
1. Capaian indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Putus Sekolah Tingkat 7.03 2.10 4.36 9.95 1.63 1.98
SMP (%)
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
2. Analisis
Angka putus sekolah tingkat SMP terbilang tinggi pada tahun 2004 sangat
dipengaruhi oleh aktivitas pertimahan. Pada anak usia SMP, anak-anak yang
ikut ke lokasi pertambangan dapat memiliki mesin dalam skala kecil. Faktor
lain yang mempengaruhi adalah pengaruh modernisasi, seperti kenakalan
remaja, pengaruh televisi, ikut-ikutan. Di daerah-daerah pedesaan, anak-anak
yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat SMP sudah dapat
dikategorikan tinggi. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI yang menurun
juga sangat dipengaruhi oleh menurunnya angka kemiskinan, yakni 9,07 %
pada tahun 2004, turun menjadi 7,46 % pada tahun 2009.
Penurunan angka putus sekolah di tingkat SMP pada tahun 2008 dan 2009
juga dipengaruhi oleh program Bantuan Operasional Sekolah yang dinikmati
oleh para peserta didik. Bantuan pemerintah daerah ke satuan pendidikan juga
yang kemudian memicu rendahnya ongkos pendidikan dan berdampak positif
bagi semakin menurunnya Angka Putus Sekolah tingkat SMP. Jika melihat
APS pada tahun 2004 yang terbilang tinggi dan melihat APS pada tahun 2009
jauh menurun, maka pembangunan daerah pada indikator ini dapat dikatakan
berjalan secara efektif.
3. Rekomendasi
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Menipisnya cadangan timah dan tidak menggiurkannya lagi pertambangan
skala kecil menjadi momentum untuk menurunkan angka putus sekolah di
tingkat SMP. Perlu kerjasama yang baik antara pihak pendidik dan
orangtua.
b. Pemerintah berkewajiban untuk semakin meningkatkan fasilitas pendidikan,
terutama di daerah-daerah terpencil
40
45. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
c. Pemerintah harus menganggarkan dana yang lebih optimal untuk menekan
biaya pendidikan agar pendidikan tidak menjadi mahal bagi orangtua
d. Perlu melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk memperkuat
gerakan pencerahan kepada para orang tua melalui berbagai aktivitas
yang positif, seperti seminar-seminar, penyuluhan oleh tokoh agama dan
komunitas masyarakat, dan sebagainya.
e. Pemerintah perlu mengintensifkan keberhasilan program wajib belajar
sebagai sebuah kemestian dalam era sekarang.
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
1. Capaian indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Putus Sekolah Tingkat 5.96 4.35 5.41 3.38 1.99 1.96
Sekolah Menengah (%)
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
2. Analisis
Secara umum, APS tingkat Sekolah Menengah mengalami penurunan secara
drastis. APS pada tahun 2004 mencapai angka 5,96 %, dan setelahnya terus
menurun, kecuali pada tahun 2006. Pendidikan pada satuan ini biasanya
cenderung tinggi dari sisi APS-nya, namun pada tahun 2009 dapat ditekan ke
angka 1,96 %.
Menurunnya APS dapat dibaca sebagai semakin meningkatnya kesadaran
bahwa pendidikan sampai pada jenjang SM adalah pendidikan minimal. Selain
itu, semakin berkurangnya aktivitas pertimahan yang pada awalnya
menjadikan anak usia SM sebagai tenaga produktif sangat mempengaruhi
APS di jenjang pendidikan ini. Pogram-program pemerintah yang membantu
biaya pendidikan menjadi lebih murah juga adalah bagian dari upaya untuk
mengurangi angka APS. Selain itu, semakin banyak unit sekolah baru di
tingkat SM di berbagai daerah di Bangka Belitung sebagai akibat pemekaran
wilayah menjadi beberapa desa, kecamatan, dan kabupaten juga memicu
menurunya angka putus sekolah. Penambahan unit sekolah baru akan
memperpendek jarak, mendekatkan anak didik pada satuan pendidikan
sehingga ongkos transportasi, indekos, dan biaya lain dapat ditekan oleh
orangtua. Kondisi ini dapat diamati dengan sangat mudah mengingat
41
46. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
penambahan unit sekolah baru berdampak positif bagi akses pendidikan para
peserta didik, utamanya di daerah-daerah yang selama ini jauh dari pusat kota.
Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI yang menurun juga sangat
dipengaruhi oleh menurunnya angka kemiskinan, yakni 9,07 % pada tahun
2004, turun menjadi 7,46 % pada tahun 2009. Melihat angka awal dan
dibandingkan dengan angka di tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa
pembangunan daerah di indikator ini berjalan efektif.
3. Rekomendasi
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Semakin meningkatkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai
wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b. Pemerintah juga harus memperluas lapangan kerja bagi tenaga lulusan
SM agar dapat bekerja setelah mereka lulus. Lapangan kerja yang luas
menjadi perangsang bagi peningkatan minat anak didik untuk menamatkan
pendidikannya
c. Pemerintah dituntut untuk semakin memperbaiki kualitas pendidikan
dengan cara menyiapkan tenaga lulusan SM yang potensial untuk masuk
dunia kerja dan atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi
d. Perlu peningkatan kualitas pengajaran meningat semakin bertambahnya
unit sekolah baru. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pelatihan-
pelatihan dan studi lanjut bagi guru.
e. Perlu dimasukkan kurikulum enterpreunership pada peserta didik dan ini
dikoordinir oleh pihak Pemda, terutama menyangkut penyediaan tenaga
pendidik yang memadai mengingat anak usia lulusan SMA/K umumnya
memilih bekerja, dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan
ke perguruan tinggi.
Angka Melek Aksara 15 Tahun keatas
1. Capaian indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Melek Huruf (%) 93.50 95.40 95.40 95.40 95.24 97.51
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
42
47. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
2. Grafik
98
97
96
95
Angka Melek Huruf
94
93
92
91
2005 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
Grafik dengan Indikator Pendukung
140
120
100
AMH
80
APM SD
60
APK SD
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
3. Analisis
Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbilang relatif
baik. Terjadi peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2004 sampai pada
tahun 2009. Penurunan angka yang tidak terlalu signifikan terjadi pada tahun
2008 dan mengalami lonjakan pada tahun setelahnya. Meningkatnya AMH ini
sebenarnya dipengaruhi juga oleh faktor jumlah penduduk provinsi ini yang
relatif tidak besar dan dengan geografi yang kecil yang bisa dijangkau dari
berbagai sisi. AMH ini juga dipengarui oleh kesejahteraan penduduk Bangka
43
48. Laporan Akhir EKPD 2010
Universitas Bangka Belitung
Belitung yang relatif baik. Pembangunan daerah untuk indikator ini dapat
dikategorikan berjalan efektif.
Jika diperhatikan grafik dengan indikator pendukung yang menunjukkan
kenaikan AMH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat dipengaruhi oleh
meningkatnya secara tajam APK SD yang pada tahun 2008 dan 2009
mencapai masing-masing 111,67 % dan 120,94 %, begitu juga APM SD yang
tahun 2008 dan 2009 masing-masing mencapai 91,53 % dan 95,71%.
4. Rekomendasi
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke
depan antara lain adalah:
a. Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan harus berupaya untuk
menekan AMH ini ke angka 0 %. Mengingat yang belum melek huruf
diperkirakan adalah usia tua, maka pemerintah perlu menggalakkan
program pendidikan nonformal melalui PKBM-PKBM. Daya jangkau PKBM
harus mencapai desa-desa kecil dan terisolir sehingga diharapkan dapat
semakin menekan AMH
b. Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk menekan AMH agar
semakin rendah. Alokasi dana ini dapat berwujud reward bagi peserta didik
yang belajar, maupun dalam hal fasilitas-fasilitas.
c. Perlu kerjasama yang efektif antara pemerintah, tenaga kependidikan, dan
komunitas masyarakat. Misalnya memberikan intensif pada orang-orang
yang sudah tua untuk mengambil pendidikan keaksaraan. Bentuk intensif
dapat berupa fasilitas pendidikan, atau transportasi bagi mereka yang jauh
dari lokasi pendidikan keaksaraan.
Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs
1. Capaian indikator
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Guru Layak 76.46 76.38 73.98 79.02 54.45 62.64
Mengajar Terhadap Guru
Seluruhnya Tingkat SMP (%)
Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel
44