SlideShare a Scribd company logo
Ringkasan Eksekutif
Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program sosial
dasar yang mendapatkan perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Hal ini ditandai
dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka
Panjang dan Menengah nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, merupakan penjabaran visi
dan misi Pemerintah yang berisikan kebijakan program, kegiatan Pemerintah untuk
kurun waktu 2004-2009 termasuk Program KB Nasional. Dalam RPJMN disebutkan
bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan kepundudukan dan
keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kualitas
penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas
penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.
RPJMN diterjemahkan dalam Rencana Strategis Program KB Nasional tahun
2005-2009, sebagai dasar pelaksanaan Program KB Nasional. Upaya yang berkaitan
dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, keluarga dan
masyarakat tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) program pokok, yaitu (1) program
Keluaga Berencana, (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Program Ketahanan
dan Pemberdayaan keluarga, dan (4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil
berkualitas; serta 3 (tiga) program pendukung, yaitu (1) Program peningkatan
pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, (2) Program pengelolaan Sumber Daya
Aparatur, dan (3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.
Upaya untuk memperkuat pelaksanaan program KB di daerah, dilakukan
langkah-langkah pengembangan serta akselerasi kegiatan terpadu dan komprehensif
melalui berbagai kegiatan yang telah disosialisasikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota oleh BKKBN Provinsi. Dalam memperkuat langkah tersebut di
lapangan dilakukan antara lain melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang
mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan KB, kegiatan penyuluhan dan penumbuh
kembangan pola asuh anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain
kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta
peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluaga Sejahtera (UPPKS). Model seperti ini secara efektif telah mulai terwujud dalam
bentuk kerjasama antara BKKBN dengan jajaran Kesehatan, Pendidikan, LSOM, dan
PKK di berbagai daerah.
Upaya yang dilakukan dalam Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui
pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK-KRR) di tingkat Kecamatan dan
Pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar sekolah.
Jika dicermati lebih lanjut, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai berikut ; hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk di Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 1990 sebanyak 2.970.244 jiwa, hasil Susenas tahun 2007
ii
jumlah penduduk menjadi 3.396.680 dan pada tahun 2009 menjadi 3.496.100. Dilihat
dari segi pertumbuhannya tampak bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
selama 20 tahun terahir ini sejak tahun 1990 sampai dengan sensus penduduk tahun
2009 menunjukkan kenaikan.
Salah satu faktor yang meningkatnya pertambahan jumlah penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan adalah fertilitas, menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI)
dari tahun 1994 sampai tahun 2007 yaitu tahun 1994 sebesar 2,33 naik menjadi 2,6
tahun 1997 ini sama dibanding angka Nasional sebesar 2,6 (SDKI 2002 – 2005), tahun
2002 naik lagi menjadi 3, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 2,6. Aspek pengendalian
kuantitas penduduk tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran/
fertilitas yang cukup bermakna.
Pada awal tahun 2009 ini, perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi
peserta KB baru (PM-PB) secara Provinsi sebanyak 116.687 pasangan. Jumlah ini
dialokasikan kepada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai salah satu
sasaran kinerja Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai pada tahun 2009 ini, yaitu melayani
pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB sebanyak 128.933 pasangan atau
110,59% dari PPM PB.
Peserta KB baru Pria merupakan salah satu sasaran yang telah disepakati oleh
semua Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 ini secara Provinsi ditetapkan sasaran
sebanyak 13.946 peserta dan dapat dicapai sebanyak 6.791 peserta atau sebesar 48,69%
dari PPM PB-Pria.
Pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) pada
tahun 2009 telah terbentuk sebanyak 198 buah dengan pendidik Sebaya Terlatih
sebanyak 10.609 orang dan konselor sebaya terlatih sebanyak 4.293 orang. Secara
kuantitatif Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
pencapaian sudah tinggi, dari segi tahapan sebanyak 101,94% dalam kategori tahap
tumbuh, 172,22% dalam kategori tahap tegak dan 100% yang masuk dalam kategori
tahap tegar.
Pada tahun 2010 jumlah kelompok kegiatan BKB yang ada tercatat sekitar 1.527
kelompok Keluarga yang mempunyai anak balita dan menjadi anggota kelompok
kegiatan BKB berjumlah 69.824 keluarga sedang yang aktif dalam kegiatan BKB hanya
sebanyak 51.880 keluarga (74,30%), bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010
sebanyak 52.376 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki balita dan aktif dalam
kegiatan BKB sudah mencapai 99,05%.
Jumlah kelompok kegiatan BKR yang ada sekitar 630 kelompok, sedang jumlah
keluarga yang mempunyai remaja dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKR
berjumlah 28.779 keluarga, sedang yang aktif hanya 18.601 keluarga (64,63%), bila
dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebanyak 19.423 keluarga, maka jumlah
keluarga yang memiliki remaja dan aktif dalam kegiatan BKR sudah mencapai 95,77%.
iii
Jumlah kelompok kegiatan BKL yang ada sekitar 554 kelompok, keluarga yang
mempunyai lansia dan menjadi anggota kelompok 19.045 keluarga dan yang aktif
menghadiri dalam kegiatan BKL sebanyak 13.333 keluarga (70%).
Berdasarkan data direktori pada Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
tahun 2010 jumlah kelompok UPPKS sebanyak 822 kelompok, bila dibandingkan
dengan sasaran tahun 2010 sebesar 828 Kelompok, maka persentase pencapaian kinerja
direktori kelompok UPPKS mencapai 99,28%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
yang dilakukan melalui kelompok UPPKS yang diharapkan dapat menggandeng mitra
untuk menyediakan akses modal untuk peningkatan usaha kelompok UPPKS yang
nantinya diharapkan meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
Jumlah kelompok UPPKS tahun 2010 yang mengakses modal berjumlah 719 kelompok,
bila dibandingkan dengan sasaran kelompok UPPKS yang mengakses modal 639
kelompok, maka persentase pencapaian kinerja akses modal kelompok UPPKS
mencapai 112,52%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui
kelompok UPPKS yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga guna
memenuhi kebutuhan dasar keluarga terutama di tujukan kepada Wanita Usia Subur
(WUS) peserta KB dari keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I)
yang tergabung dalam anggota UPPKS pada tahun 2010 berjumlah 13.497 keluarga, bila
dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebesar 13.468 keluarga maka persentase
pecapaian kinerja mencapai 100,22%
Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Program KB
Nasional ke depan perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan program yang diarahkan
pada upaya pemantapan kualitas kinerja program serta penyelesaian kelembagaan
Program KB Nasional di daerah, yaitu dengan melalui peningkatan jumlah dan kualitas
serta dukungan operasional untuk petugas lapangan KB, memperkuat mekanisme
operasional lapangan, meningkatkan kualitas dan frekuensi advokasi, promosi dan KIE,
meningkatkan partisipasi pria ber KB, memperluas promosi program KRR,
meningkatkan fasilitas dan ketrampilan kelompok Caturbina dan UPPKS, penentuan
sasaran PPM yang lebih tepat dan monitoring indikator kinerja kegiatan strategis secara
lengkap.
iv

More Related Content

What's hot

Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenep
Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab SumenepPers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenep
Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenep
maduraspose
 
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografi
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus DemografiKajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografi
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografi
daldukpapua
 
Bkb paud-posyandu tpa
Bkb paud-posyandu tpaBkb paud-posyandu tpa
Bkb paud-posyandu tpa
abunabila
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Muh Saleh
 
Gema kibbla
Gema kibblaGema kibbla
Gema kibbla
pandirambo900
 
Lakip 2014 d inkes sulbar
Lakip 2014 d inkes sulbarLakip 2014 d inkes sulbar
Lakip 2014 d inkes sulbar
Muh Saleh
 
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019
Anindita Dyah Sekarpuri
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
BKKSMKN1PLOSOKLATEN
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Muh Saleh
 
Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)
Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)
Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)
Ruang Terang
 
Rpjm bidang kesehatan
Rpjm bidang kesehatanRpjm bidang kesehatan
Rpjm bidang kesehatan
Abdul Rohman
 
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanMusrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Budi Perdana
 
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Anindita Dyah Sekarpuri
 
Ppa pkh
Ppa pkhPpa pkh
Ppa pkh
aswarmiala
 
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OT
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OTDUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OT
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OT
Aisyah Safitri Hayati
 
Seminar
SeminarSeminar
Seminar
Bang Iful
 
LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013
LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013
LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013Muh Saleh
 
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)
Budi Perdana
 
Pencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdayaPencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdaya
Posdaya Solok
 

What's hot (20)

Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenep
Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab SumenepPers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenep
Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenep
 
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografi
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus DemografiKajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografi
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografi
 
Bkb paud-posyandu tpa
Bkb paud-posyandu tpaBkb paud-posyandu tpa
Bkb paud-posyandu tpa
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
Gema kibbla
Gema kibblaGema kibbla
Gema kibbla
 
Lakip 2014 d inkes sulbar
Lakip 2014 d inkes sulbarLakip 2014 d inkes sulbar
Lakip 2014 d inkes sulbar
 
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
 
Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)
Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)
Panduan Menjadi Orang Tua Hebat (Buku ke-1 Bina Keluarga Balita)
 
Rpjm bidang kesehatan
Rpjm bidang kesehatanRpjm bidang kesehatan
Rpjm bidang kesehatan
 
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanMusrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
 
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
 
GenRe
GenReGenRe
GenRe
 
Ppa pkh
Ppa pkhPpa pkh
Ppa pkh
 
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OT
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OTDUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OT
DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) - OT
 
Seminar
SeminarSeminar
Seminar
 
LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013
LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013
LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013
 
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)
 
Pencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdayaPencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdaya
 

Similar to Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL

30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
ShintaDevi11
 
Posyandu Keluarga.pptx
Posyandu Keluarga.pptxPosyandu Keluarga.pptx
Posyandu Keluarga.pptx
khairunnisaPKMcalaba
 
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdfKAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
wadi29
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
dinkesmitra
 
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
PusdiklatKKB
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Muh Saleh
 
program_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptxprogram_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptx
hidayat835773
 
Contoh narasi program
Contoh narasi programContoh narasi program
Contoh narasi program
Enok Hodijah
 
materi orientasi Galeri pelangi.pdf
materi orientasi  Galeri pelangi.pdfmateri orientasi  Galeri pelangi.pdf
materi orientasi Galeri pelangi.pdf
IrwanRudi
 
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KBPerkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
ahmadsyahril26
 
Dinkes gema kibbla
Dinkes gema kibblaDinkes gema kibbla
Dinkes gema kibbla
pandirambo900
 
Ketahanan Keluarga.pptx
Ketahanan Keluarga.pptxKetahanan Keluarga.pptx
Ketahanan Keluarga.pptx
yuliaulfa9
 
SKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasional
SKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasionalSKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasional
SKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasional
prjzjpy4x7
 
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docxEPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
Dian631634
 
kemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdf
kemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdfkemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdf
kemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdf
RieztaAdityaHerlamba
 
Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012
Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012
Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012Aizawa Kakeru
 
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025Muh Saleh
 
Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)
Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)
Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)
Indra Lasmana
 
Kb nasional
Kb nasionalKb nasional
Kb nasional
hilaria mafenat
 
Buku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakBuku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetak
DR Irene
 

Similar to Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL (20)

30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
 
Posyandu Keluarga.pptx
Posyandu Keluarga.pptxPosyandu Keluarga.pptx
Posyandu Keluarga.pptx
 
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdfKAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
 
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
 
program_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptxprogram_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptx
 
Contoh narasi program
Contoh narasi programContoh narasi program
Contoh narasi program
 
materi orientasi Galeri pelangi.pdf
materi orientasi  Galeri pelangi.pdfmateri orientasi  Galeri pelangi.pdf
materi orientasi Galeri pelangi.pdf
 
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KBPerkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
 
Dinkes gema kibbla
Dinkes gema kibblaDinkes gema kibbla
Dinkes gema kibbla
 
Ketahanan Keluarga.pptx
Ketahanan Keluarga.pptxKetahanan Keluarga.pptx
Ketahanan Keluarga.pptx
 
SKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasional
SKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasionalSKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasional
SKN MAKALAH.doc berisi latar belakang dari sistem kesehatan nasional
 
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docxEPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
 
kemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdf
kemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdfkemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdf
kemkes Nawacita by inonesia pusaka jaya.pdf
 
Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012
Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012
Analisis dan evaluasi pendataan keluarga 2012
 
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
 
Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)
Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)
Sekolah Generasi Muda Berencana (GMB)
 
Kb nasional
Kb nasionalKb nasional
Kb nasional
 
Buku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakBuku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetak
 

More from sopyanbkkbn

Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesiaHealthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
sopyanbkkbn
 
Migran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal SelMigran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal Sel
sopyanbkkbn
 
2,1 vs 2,4
2,1 vs 2,42,1 vs 2,4
2,1 vs 2,4
sopyanbkkbn
 
Urbanisasi di Kal Sel
Urbanisasi di Kal SelUrbanisasi di Kal Sel
Urbanisasi di Kal Sel
sopyanbkkbn
 
Draft policy brief sopyan 2014
Draft  policy brief sopyan 2014Draft  policy brief sopyan 2014
Draft policy brief sopyan 2014
sopyanbkkbn
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
sopyanbkkbn
 
Human fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinantHuman fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinant
sopyanbkkbn
 

More from sopyanbkkbn (7)

Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesiaHealthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
 
Migran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal SelMigran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal Sel
 
2,1 vs 2,4
2,1 vs 2,42,1 vs 2,4
2,1 vs 2,4
 
Urbanisasi di Kal Sel
Urbanisasi di Kal SelUrbanisasi di Kal Sel
Urbanisasi di Kal Sel
 
Draft policy brief sopyan 2014
Draft  policy brief sopyan 2014Draft  policy brief sopyan 2014
Draft policy brief sopyan 2014
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
 
Human fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinantHuman fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinant
 

Recently uploaded

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 

Recently uploaded (9)

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 

Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL

  • 1. Ringkasan Eksekutif Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang mendapatkan perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang dan Menengah nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah yang berisikan kebijakan program, kegiatan Pemerintah untuk kurun waktu 2004-2009 termasuk Program KB Nasional. Dalam RPJMN disebutkan bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan kepundudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kualitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. RPJMN diterjemahkan dalam Rencana Strategis Program KB Nasional tahun 2005-2009, sebagai dasar pelaksanaan Program KB Nasional. Upaya yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, keluarga dan masyarakat tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) program pokok, yaitu (1) program Keluaga Berencana, (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, dan (4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas; serta 3 (tiga) program pendukung, yaitu (1) Program peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, (2) Program pengelolaan Sumber Daya Aparatur, dan (3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Upaya untuk memperkuat pelaksanaan program KB di daerah, dilakukan langkah-langkah pengembangan serta akselerasi kegiatan terpadu dan komprehensif melalui berbagai kegiatan yang telah disosialisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota oleh BKKBN Provinsi. Dalam memperkuat langkah tersebut di lapangan dilakukan antara lain melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan KB, kegiatan penyuluhan dan penumbuh kembangan pola asuh anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaga Sejahtera (UPPKS). Model seperti ini secara efektif telah mulai terwujud dalam bentuk kerjasama antara BKKBN dengan jajaran Kesehatan, Pendidikan, LSOM, dan PKK di berbagai daerah. Upaya yang dilakukan dalam Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK-KRR) di tingkat Kecamatan dan Pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar sekolah. Jika dicermati lebih lanjut, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut ; hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1990 sebanyak 2.970.244 jiwa, hasil Susenas tahun 2007 ii
  • 2. jumlah penduduk menjadi 3.396.680 dan pada tahun 2009 menjadi 3.496.100. Dilihat dari segi pertumbuhannya tampak bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama 20 tahun terahir ini sejak tahun 1990 sampai dengan sensus penduduk tahun 2009 menunjukkan kenaikan. Salah satu faktor yang meningkatnya pertambahan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah fertilitas, menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) dari tahun 1994 sampai tahun 2007 yaitu tahun 1994 sebesar 2,33 naik menjadi 2,6 tahun 1997 ini sama dibanding angka Nasional sebesar 2,6 (SDKI 2002 – 2005), tahun 2002 naik lagi menjadi 3, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 2,6. Aspek pengendalian kuantitas penduduk tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran/ fertilitas yang cukup bermakna. Pada awal tahun 2009 ini, perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru (PM-PB) secara Provinsi sebanyak 116.687 pasangan. Jumlah ini dialokasikan kepada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai salah satu sasaran kinerja Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai pada tahun 2009 ini, yaitu melayani pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB sebanyak 128.933 pasangan atau 110,59% dari PPM PB. Peserta KB baru Pria merupakan salah satu sasaran yang telah disepakati oleh semua Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 ini secara Provinsi ditetapkan sasaran sebanyak 13.946 peserta dan dapat dicapai sebanyak 6.791 peserta atau sebesar 48,69% dari PPM PB-Pria. Pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) pada tahun 2009 telah terbentuk sebanyak 198 buah dengan pendidik Sebaya Terlatih sebanyak 10.609 orang dan konselor sebaya terlatih sebanyak 4.293 orang. Secara kuantitatif Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) pencapaian sudah tinggi, dari segi tahapan sebanyak 101,94% dalam kategori tahap tumbuh, 172,22% dalam kategori tahap tegak dan 100% yang masuk dalam kategori tahap tegar. Pada tahun 2010 jumlah kelompok kegiatan BKB yang ada tercatat sekitar 1.527 kelompok Keluarga yang mempunyai anak balita dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKB berjumlah 69.824 keluarga sedang yang aktif dalam kegiatan BKB hanya sebanyak 51.880 keluarga (74,30%), bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebanyak 52.376 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki balita dan aktif dalam kegiatan BKB sudah mencapai 99,05%. Jumlah kelompok kegiatan BKR yang ada sekitar 630 kelompok, sedang jumlah keluarga yang mempunyai remaja dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKR berjumlah 28.779 keluarga, sedang yang aktif hanya 18.601 keluarga (64,63%), bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebanyak 19.423 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki remaja dan aktif dalam kegiatan BKR sudah mencapai 95,77%. iii
  • 3. Jumlah kelompok kegiatan BKL yang ada sekitar 554 kelompok, keluarga yang mempunyai lansia dan menjadi anggota kelompok 19.045 keluarga dan yang aktif menghadiri dalam kegiatan BKL sebanyak 13.333 keluarga (70%). Berdasarkan data direktori pada Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga tahun 2010 jumlah kelompok UPPKS sebanyak 822 kelompok, bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebesar 828 Kelompok, maka persentase pencapaian kinerja direktori kelompok UPPKS mencapai 99,28%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui kelompok UPPKS yang diharapkan dapat menggandeng mitra untuk menyediakan akses modal untuk peningkatan usaha kelompok UPPKS yang nantinya diharapkan meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Jumlah kelompok UPPKS tahun 2010 yang mengakses modal berjumlah 719 kelompok, bila dibandingkan dengan sasaran kelompok UPPKS yang mengakses modal 639 kelompok, maka persentase pencapaian kinerja akses modal kelompok UPPKS mencapai 112,52%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui kelompok UPPKS yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga terutama di tujukan kepada Wanita Usia Subur (WUS) peserta KB dari keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang tergabung dalam anggota UPPKS pada tahun 2010 berjumlah 13.497 keluarga, bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebesar 13.468 keluarga maka persentase pecapaian kinerja mencapai 100,22% Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Program KB Nasional ke depan perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan program yang diarahkan pada upaya pemantapan kualitas kinerja program serta penyelesaian kelembagaan Program KB Nasional di daerah, yaitu dengan melalui peningkatan jumlah dan kualitas serta dukungan operasional untuk petugas lapangan KB, memperkuat mekanisme operasional lapangan, meningkatkan kualitas dan frekuensi advokasi, promosi dan KIE, meningkatkan partisipasi pria ber KB, memperluas promosi program KRR, meningkatkan fasilitas dan ketrampilan kelompok Caturbina dan UPPKS, penentuan sasaran PPM yang lebih tepat dan monitoring indikator kinerja kegiatan strategis secara lengkap. iv