Program Keluarga Berencana Nasional merupakan program sosial dasar Pemerintah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas penduduk melalui keluarga kecil berkualitas. Program ini mencakup keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan keluarga, dan penguatan keluarga kecil berkualitas. Upaya ini telah dilaksanakan di Kalimantan Selatan melalui pos pelayanan terpadu, kelompok Bina Keluarga Balita, dan peningkatan ekon
Program KB merupakan salah satu program pembangunan nasional untuk mencapai penduduk yang tumbuh seimbang. Dokumen ini membahas pencapaian target Program KB di Kalimantan Selatan pada tahun 2011, seperti jumlah peserta KB baru, kelompok BKB dan BKR, serta upaya pengembangan program ke depan seperti revitalisasi KB, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan kualitas data penduduk.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Paul Aurel
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_23327PEMALANG
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan dan strategi BKKBN untuk periode 2015-2019 dalam mendukung agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Beberapa program prioritas BKKBN adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, penguatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan dan pembinaan keluarga.
[Ringkasan]
Berdasarkan data demografi dan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 268.480 jiwa dengan usia produktif terbanyak 25-34 tahun. Fasilitas kesehatan terdiri atas 1 Puskesmas Induk, 9 Puskesmas Pembantu, dan 82 Klinik. Tenaga kesehatan terdiri atas 15 dokter umum, 5 dokter gigi, dan 20 perawat. Sarana medis mel
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013Muh Saleh
Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013. Laporan ini berisi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi terkait bidang kesehatan serta evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Program KB merupakan salah satu program pembangunan nasional untuk mencapai penduduk yang tumbuh seimbang. Dokumen ini membahas pencapaian target Program KB di Kalimantan Selatan pada tahun 2011, seperti jumlah peserta KB baru, kelompok BKB dan BKR, serta upaya pengembangan program ke depan seperti revitalisasi KB, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan kualitas data penduduk.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Paul Aurel
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_23327PEMALANG
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan dan strategi BKKBN untuk periode 2015-2019 dalam mendukung agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Beberapa program prioritas BKKBN adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, penguatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan dan pembinaan keluarga.
[Ringkasan]
Berdasarkan data demografi dan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 268.480 jiwa dengan usia produktif terbanyak 25-34 tahun. Fasilitas kesehatan terdiri atas 1 Puskesmas Induk, 9 Puskesmas Pembantu, dan 82 Klinik. Tenaga kesehatan terdiri atas 15 dokter umum, 5 dokter gigi, dan 20 perawat. Sarana medis mel
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013Muh Saleh
Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013. Laporan ini berisi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi terkait bidang kesehatan serta evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenepmaduraspose
Survei pendapat masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep selama 99 hari di bawah kepemimpinan KH Abuya Busro Karim dan Sungkono Siddik menemukan beberapa hal: (1) sebagian besar masyarakat mengenal KH Abuya Busro Karim sebagai bupati dan menilai figurnya cukup baik, (2) kinerja pemerintah dinilai cukup memuaskan meski masih ada sektor yang perlu perba
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografidaldukpapua
Dokumen ini membahas kajian pemenuhan hak atas pendidikan untuk menyongsong bonus demografi di Kabupaten Sarmi, Papua. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan permasalahan serta kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat Sarmi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok di tiga lokasi sampel. Hasilnya diharapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 memberikan ringkasan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja 21 indikator, dimana hanya 7 indikator yang tercapai sedangkan 14 indikator lainnya belum tercapai. Laporan ini juga menganalisis capaian anggaran tahun 2014.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Panduan ini memberikan pedoman pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting di desa oleh tim pendamping yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, serta anak 0-59 bulan guna mencapai target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Panduan ini menjelaskan kerangka hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan tahapan pendampingan
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Paparan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dokumen ini membahas tema pembangunan kesehatan, capaian, permasalahan, dan program prioritas kesehatan tahun 2017 seperti layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, sanitasi dan pencegahan penyakit.
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanBudi Perdana
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan kesehatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Prioritas utama adalah meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, menurunkan penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan serta mutu pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan akses dan mutu
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Dokumen tersebut merupakan pegangan bagi fasilitator dalam modul edukasi remaja tentang perencanaan masa depan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul ini bertujuan melatih remaja untuk merencanakan masa depannya termasuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Modul ini akan digunakan oleh pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Kader Bina
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin jika memenuhi syarat-syarat terkait pendidikan dan kesehatan anak dan ibu. PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pendamping PKH memegang peran penting dalam memantau pelaksanaan program di tingkat kecamatan.
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil, yang merupakan daftar yang menyusun nama pegawai dan organisasi negara berdasarkan tingkat kepangkatan. DUK berfungsi sebagai bahan objektif untuk pembinaan karier PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi. Penyusunan DUK didasarkan pada pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, pendidikan, dan usia.
Dokumen ini membahas strategi pembelajaran agama Islam di dua SMP di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran, faktor yang mempengaruhinya, dampaknya, dan kualitas pembelajarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian guru, siswa, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan datanya mel
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)Budi Perdana
Ringkasan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, saya fokuskan pada issue-issue yang terkait dengan kesehatan.
Summary of Government Work Plan 2017, I focus on the health issues.
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan utama adalah meningkatkan akses yang merata bagi masyarakat miskin dan terpencil serta meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Kerja sama antar berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs.
Pers release HASIL SURVEY OPINI PUBLIK Kab Sumenepmaduraspose
Survei pendapat masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep selama 99 hari di bawah kepemimpinan KH Abuya Busro Karim dan Sungkono Siddik menemukan beberapa hal: (1) sebagian besar masyarakat mengenal KH Abuya Busro Karim sebagai bupati dan menilai figurnya cukup baik, (2) kinerja pemerintah dinilai cukup memuaskan meski masih ada sektor yang perlu perba
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografidaldukpapua
Dokumen ini membahas kajian pemenuhan hak atas pendidikan untuk menyongsong bonus demografi di Kabupaten Sarmi, Papua. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan permasalahan serta kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat Sarmi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok di tiga lokasi sampel. Hasilnya diharapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 memberikan ringkasan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja 21 indikator, dimana hanya 7 indikator yang tercapai sedangkan 14 indikator lainnya belum tercapai. Laporan ini juga menganalisis capaian anggaran tahun 2014.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Panduan ini memberikan pedoman pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting di desa oleh tim pendamping yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, serta anak 0-59 bulan guna mencapai target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Panduan ini menjelaskan kerangka hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan tahapan pendampingan
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Paparan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dokumen ini membahas tema pembangunan kesehatan, capaian, permasalahan, dan program prioritas kesehatan tahun 2017 seperti layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, sanitasi dan pencegahan penyakit.
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanBudi Perdana
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan kesehatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Prioritas utama adalah meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, menurunkan penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan serta mutu pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan akses dan mutu
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Dokumen tersebut merupakan pegangan bagi fasilitator dalam modul edukasi remaja tentang perencanaan masa depan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul ini bertujuan melatih remaja untuk merencanakan masa depannya termasuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Modul ini akan digunakan oleh pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Kader Bina
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin jika memenuhi syarat-syarat terkait pendidikan dan kesehatan anak dan ibu. PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pendamping PKH memegang peran penting dalam memantau pelaksanaan program di tingkat kecamatan.
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil, yang merupakan daftar yang menyusun nama pegawai dan organisasi negara berdasarkan tingkat kepangkatan. DUK berfungsi sebagai bahan objektif untuk pembinaan karier PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi. Penyusunan DUK didasarkan pada pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, pendidikan, dan usia.
Dokumen ini membahas strategi pembelajaran agama Islam di dua SMP di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran, faktor yang mempengaruhinya, dampaknya, dan kualitas pembelajarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian guru, siswa, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan datanya mel
Summary : Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Kesehatan)Budi Perdana
Ringkasan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, saya fokuskan pada issue-issue yang terkait dengan kesehatan.
Summary of Government Work Plan 2017, I focus on the health issues.
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan utama adalah meningkatkan akses yang merata bagi masyarakat miskin dan terpencil serta meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Kerja sama antar berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs.
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxdinkesmitra
Dokumen tersebut merupakan laporan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Royke Luminguas tahun 2020 dan semester I tahun 2021. Capaian utama adalah angka kelahiran total (TFR) yang masih di atas target yaitu 3,1 anak per wanita, sedangkan targetnya adalah 2,6. Realisasi anggaran semester I tahun 2021 baru mencapai 21,78% dari pagu anggaran.
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes
Program Keluarga Berencana di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan penduduk melalui pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dilaksanakan melalui edukasi, layanan kontrasepsi, dan keterlibatan masyarakat untuk mencapai keluarga kecil yang bahagia.
Laporan bulanan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi bulan Maret 2014 menunjukkan bahwa program ini telah mendistribusikan dana sebesar Rp7 miliar sejak 2007 untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan di 24 desa. Namun, beberapa desa belum memenuhi target capaian indikator keberhasilan untuk tahun 2013 dalam bidang kesehatan ibu dan anak serta pendidikan. Langkah perbaikan telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan
Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi) adalah program unggulan TP PKK untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pendidikan dan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui koperasi dan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
untuk mengetahui pembelajran terkait dengan pelaksnaan kampung diperlu dilakukan beberapa langkah-langkah demi mewujukan pembangunan keluarga yang sejahtera
Buku ini membahas kebijakan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui program Gerakan Mandiri Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir beserta strategi lainnya seperti SMS Bunda, Appreciative Inquire, Audit Maternal Perinatal, dan Kelas Ibu Hamil. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Dokumen tersebut membahas tentang epidemiologi kesehatan reproduksi lanjut di Puskesmas Lembo, Kabupaten Buton Utara. Dokumen menjelaskan tentang tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di daerah tersebut yang disebabkan oleh faktor sosial budaya, geografis, dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang kurang memadai. Dokumen juga membahas upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan guna menurunkan Ang
Petunjuk Teknis ini mengatur pelaksanaan Jaminan Persalinan untuk meningkatkan akses ibu hamil ke layanan kesehatan ibu dan anak, seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan nifas. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait dalam menyelenggarakan program Jaminan Persalinan.
Similar to Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL (20)
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesiasopyanbkkbn
This document discusses healthy timing and spacing of pregnancy (HTSP) in Indonesia. It explains that becoming pregnant too soon after a previous birth increases health risks for both mother and child, such as miscarriage, low birth weight, and infant mortality. In Indonesia, 13% of births are spaced less than two years apart. The document recommends that the interval between live births be at least 24 months to reduce health risks. It also recommends waiting at least six months after a miscarriage or abortion before the next pregnancy, and delaying the first pregnancy until age 18 or older. To better promote HTSP, the document suggests increasing funding for family planning programs.
Dokumen tersebut membahas tentang migrasi ke Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap dinamika penduduk dan kesempatan kerja. Migrasi meningkatkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan dan sebagian besar migran berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Migrasi mempengaruhi peningkatan angkatan kerja di sektor formal dan informal, dengan migran lebih banyak bekerja di sektor formal sedang
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Pemakaian kontrasepsi modern di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari 58% pada tahun 2002-2003 menjadi 68% pada tahun 2012; (2) Metode kontrasepsi paling banyak digunakan di provinsi tersebut adalah suntikan (33%) diikuti IUD (27%); (3) Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang di Kalimantan Selatan (30%) lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatansopyanbkkbn
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program keluarga berencana di Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Implementasi program tersebut belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut ke masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat.
I do not have enough information to answer questions about fertility levels or determinants in a specific province. The document provided context about measuring and analyzing fertility, but did not include any data about a particular location.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Ringkasan Eksekutif
Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program sosial
dasar yang mendapatkan perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Hal ini ditandai
dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka
Panjang dan Menengah nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, merupakan penjabaran visi
dan misi Pemerintah yang berisikan kebijakan program, kegiatan Pemerintah untuk
kurun waktu 2004-2009 termasuk Program KB Nasional. Dalam RPJMN disebutkan
bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan kepundudukan dan
keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kualitas
penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas
penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.
RPJMN diterjemahkan dalam Rencana Strategis Program KB Nasional tahun
2005-2009, sebagai dasar pelaksanaan Program KB Nasional. Upaya yang berkaitan
dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, keluarga dan
masyarakat tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) program pokok, yaitu (1) program
Keluaga Berencana, (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Program Ketahanan
dan Pemberdayaan keluarga, dan (4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil
berkualitas; serta 3 (tiga) program pendukung, yaitu (1) Program peningkatan
pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, (2) Program pengelolaan Sumber Daya
Aparatur, dan (3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.
Upaya untuk memperkuat pelaksanaan program KB di daerah, dilakukan
langkah-langkah pengembangan serta akselerasi kegiatan terpadu dan komprehensif
melalui berbagai kegiatan yang telah disosialisasikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota oleh BKKBN Provinsi. Dalam memperkuat langkah tersebut di
lapangan dilakukan antara lain melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang
mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan KB, kegiatan penyuluhan dan penumbuh
kembangan pola asuh anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain
kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta
peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluaga Sejahtera (UPPKS). Model seperti ini secara efektif telah mulai terwujud dalam
bentuk kerjasama antara BKKBN dengan jajaran Kesehatan, Pendidikan, LSOM, dan
PKK di berbagai daerah.
Upaya yang dilakukan dalam Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui
pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK-KRR) di tingkat Kecamatan dan
Pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar sekolah.
Jika dicermati lebih lanjut, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai berikut ; hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk di Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 1990 sebanyak 2.970.244 jiwa, hasil Susenas tahun 2007
ii
2. jumlah penduduk menjadi 3.396.680 dan pada tahun 2009 menjadi 3.496.100. Dilihat
dari segi pertumbuhannya tampak bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
selama 20 tahun terahir ini sejak tahun 1990 sampai dengan sensus penduduk tahun
2009 menunjukkan kenaikan.
Salah satu faktor yang meningkatnya pertambahan jumlah penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan adalah fertilitas, menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI)
dari tahun 1994 sampai tahun 2007 yaitu tahun 1994 sebesar 2,33 naik menjadi 2,6
tahun 1997 ini sama dibanding angka Nasional sebesar 2,6 (SDKI 2002 – 2005), tahun
2002 naik lagi menjadi 3, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 2,6. Aspek pengendalian
kuantitas penduduk tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran/
fertilitas yang cukup bermakna.
Pada awal tahun 2009 ini, perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi
peserta KB baru (PM-PB) secara Provinsi sebanyak 116.687 pasangan. Jumlah ini
dialokasikan kepada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai salah satu
sasaran kinerja Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai pada tahun 2009 ini, yaitu melayani
pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB sebanyak 128.933 pasangan atau
110,59% dari PPM PB.
Peserta KB baru Pria merupakan salah satu sasaran yang telah disepakati oleh
semua Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 ini secara Provinsi ditetapkan sasaran
sebanyak 13.946 peserta dan dapat dicapai sebanyak 6.791 peserta atau sebesar 48,69%
dari PPM PB-Pria.
Pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) pada
tahun 2009 telah terbentuk sebanyak 198 buah dengan pendidik Sebaya Terlatih
sebanyak 10.609 orang dan konselor sebaya terlatih sebanyak 4.293 orang. Secara
kuantitatif Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
pencapaian sudah tinggi, dari segi tahapan sebanyak 101,94% dalam kategori tahap
tumbuh, 172,22% dalam kategori tahap tegak dan 100% yang masuk dalam kategori
tahap tegar.
Pada tahun 2010 jumlah kelompok kegiatan BKB yang ada tercatat sekitar 1.527
kelompok Keluarga yang mempunyai anak balita dan menjadi anggota kelompok
kegiatan BKB berjumlah 69.824 keluarga sedang yang aktif dalam kegiatan BKB hanya
sebanyak 51.880 keluarga (74,30%), bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010
sebanyak 52.376 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki balita dan aktif dalam
kegiatan BKB sudah mencapai 99,05%.
Jumlah kelompok kegiatan BKR yang ada sekitar 630 kelompok, sedang jumlah
keluarga yang mempunyai remaja dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKR
berjumlah 28.779 keluarga, sedang yang aktif hanya 18.601 keluarga (64,63%), bila
dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebanyak 19.423 keluarga, maka jumlah
keluarga yang memiliki remaja dan aktif dalam kegiatan BKR sudah mencapai 95,77%.
iii
3. Jumlah kelompok kegiatan BKL yang ada sekitar 554 kelompok, keluarga yang
mempunyai lansia dan menjadi anggota kelompok 19.045 keluarga dan yang aktif
menghadiri dalam kegiatan BKL sebanyak 13.333 keluarga (70%).
Berdasarkan data direktori pada Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
tahun 2010 jumlah kelompok UPPKS sebanyak 822 kelompok, bila dibandingkan
dengan sasaran tahun 2010 sebesar 828 Kelompok, maka persentase pencapaian kinerja
direktori kelompok UPPKS mencapai 99,28%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
yang dilakukan melalui kelompok UPPKS yang diharapkan dapat menggandeng mitra
untuk menyediakan akses modal untuk peningkatan usaha kelompok UPPKS yang
nantinya diharapkan meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
Jumlah kelompok UPPKS tahun 2010 yang mengakses modal berjumlah 719 kelompok,
bila dibandingkan dengan sasaran kelompok UPPKS yang mengakses modal 639
kelompok, maka persentase pencapaian kinerja akses modal kelompok UPPKS
mencapai 112,52%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui
kelompok UPPKS yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga guna
memenuhi kebutuhan dasar keluarga terutama di tujukan kepada Wanita Usia Subur
(WUS) peserta KB dari keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I)
yang tergabung dalam anggota UPPKS pada tahun 2010 berjumlah 13.497 keluarga, bila
dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebesar 13.468 keluarga maka persentase
pecapaian kinerja mencapai 100,22%
Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Program KB
Nasional ke depan perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan program yang diarahkan
pada upaya pemantapan kualitas kinerja program serta penyelesaian kelembagaan
Program KB Nasional di daerah, yaitu dengan melalui peningkatan jumlah dan kualitas
serta dukungan operasional untuk petugas lapangan KB, memperkuat mekanisme
operasional lapangan, meningkatkan kualitas dan frekuensi advokasi, promosi dan KIE,
meningkatkan partisipasi pria ber KB, memperluas promosi program KRR,
meningkatkan fasilitas dan ketrampilan kelompok Caturbina dan UPPKS, penentuan
sasaran PPM yang lebih tepat dan monitoring indikator kinerja kegiatan strategis secara
lengkap.
iv