Dokumen ini memberikan ringkasan mengenai profil, asumsi makro dan mikro, analisis kinerja, dan laporan keuangan tahun berjalan dari suatu Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini menjelaskan visi, misi, tujuan, kegiatan, prinsip dasar, dan struktur pengelolaan BLU, serta membandingkan antara asumsi dan realisasi rencana bisnis. Dokumen ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Kanaidi ken
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU disusun berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan memproyeksikan target untuk tahun berikutnya. RBA memuat penjelasan kinerja, laporan keuangan, dan rencana kerja berikut asumsi dan target yang akan dicapai.
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Kanaidi ken
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU disusun berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan memproyeksikan target untuk tahun berikutnya. RBA memuat penjelasan kinerja, laporan keuangan, dan rencana kerja berikut asumsi dan target yang akan dicapai.
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfAgusTubels
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, tugas dan wewenang pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, kepala SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Dokumen tersebut membahas audit kepatuhan pada perguruan tinggi negeri. Ia menjelaskan landasan hukum, ruang lingkup, tujuan, dan proses audit kepatuhan serta temuan-temuan umum dari hasil audit kepatuhan di perguruan tinggi negeri.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfAgusTubels
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, tugas dan wewenang pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, kepala SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Dokumen tersebut membahas audit kepatuhan pada perguruan tinggi negeri. Ia menjelaskan landasan hukum, ruang lingkup, tujuan, dan proses audit kepatuhan serta temuan-temuan umum dari hasil audit kepatuhan di perguruan tinggi negeri.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
Tugas Kelompok Akuntansi Sektor Publik"PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN KOMPETENSI SDM"
Tugas Akuntansi sektor publik
Karya Ilmiah (Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi pertanian di Bogor)
Disusun Oleh
1. Rizkya Rahmah
2. Ayu Cahya N
3. Gaby Angelina G
4. Nurlisa H
5. Dede Shintia A
Kelas 4C-Akuntansi
FE-Unpak
Dokumen tersebut memberikan pedoman umum dan ketentuan khusus dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2011. Pedoman tersebut mencakup klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan ekonomi; pengalokasian anggaran untuk kegiatan; serta pedoman khusus untuk sumber-sumber pendanaan tertentu seperti pinjaman luar negeri.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...SitiMardiani5
Makalah ini bertujuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan, semoga dengan adanya makalh ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. mohon maaf bila banyak memiliki kekurangan
terimakasih
Tugas Paper Akuntansi Sektor Publik "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah."
Dokumen ini membahas rencana bisnis dan anggaran (RBA) sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan bagi badan layanan umum (BLU) yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran. RBA digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan BLU dan proyeksi kinerja serta keuangan BLU yang kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran (DIPA) BLU.
Proyeksi Laporan Keuangan BLU-BLUD Tahun Anggaran_ Materi Workshop "Penyusuna...Kanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum proyeksi laporan keuangan tahun anggaran yang mencakup proyeksi neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran posisi keuangan, pendapatan, biaya, arus kas, dan kebijakan akuntansi BLU pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Bogor (Balai Penelitian Tanah)
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Semester 4
Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang harus disusun bank sesuai peraturan, mencakup ringkasan eksekutif, proses penyusunan, faktor penentu, prioritas, dan tindak lanjut RAKB."
Program Kerja dan Kegiatan, dan Anggaran BLU-BLUD Tahun Anggaran_ Materi Work...Kanaidi ken
BAB III membahas rencana bisnis dan anggaran BLU untuk tahun anggaran berikutnya. Terdiri dari program kerja dan kegiatan, perkiraan biaya dan pendapatan, anggaran BLU, serta ambang batas rencana bisnis dan anggaran. Ambang batas ditetapkan berdasarkan fluktuasi realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk menentukan batas maksimal belanja.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Profil BLU-BLUD, Asumsi Mikro dan Makro, Analisis Kinerja Tahun Berjalan_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & ANGGARAN BLU-BLUD"
1. Profil BLU-BLUD, Asumsi Mikro
dan Makro, Analisis Kinerja
TAHUN BERJALAN
1
By : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
kanaidi963@gmail.com... HP.08122353284
2. BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Visi dan Misi
C. Maksud dan Tujuan
D. Kegiatan/Produk Layanan
E. Prinsip-Prinsip Dasar
F. Susunan Pejabat Pengelola dan
Dewan Pengawas
3. BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
(a) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum
keberadaan BLU, sejarah berdirinya dan perkembangan
BLU, serta peranannya bagi masyarakat.
(b) Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLU
(terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya
dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.
B. Visi dan Misi
Memuat visi dan misi BLU.
C. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLU.
D. Kegiatan/Produk Layanan
Memuat jenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan
dan merupakan dasar menyusun rencana kerja BLU
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Penjelasan
4. E. Prinsip-Prinsip Dasar
Memuat:
(a) Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLU.
(b) Keyakinan dasar yang dianut oleh BLU.
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan
Pengawas BLU
Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan
pengawas
BAB I PENDAHULUAN …
Penjelasan
5. A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
Pencapaian Kinerja
B. Perbandingan Antara Asumsi dan Realisasi
Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dampak
Terhadap Pencapaian Kinerja
C. Pencapaian Kinerja per Unit
D. Pencapaian Program Investasi
E. Laporan Keuangan Tahun Berjalan
F. Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait
Dengan Pencapaian Kinerja BLU.
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN
6. Memuat:
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian
Kinerja
Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan
secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan
pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:
(a) Faktor Internal
Menggambarkan kondisi internal BLU yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU
dalam mencapai tujuannya, meliputi: kondisi pelayanan;
kondisi keuangan; kondisi organisasi dan sumber daya
manusia; serta kondisi sarana dan prasarana
(b) Faktor Eksternal
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
7. (b) Faktor Eksternal
Menggambarkan kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai
tujuannya.
BLU tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai
dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang.
Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut agar tergambar pada
bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang dipengaruhi, antara lain:
• Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan BLU;
• Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap BLU,
menyangkut keuangan, Sumber Daya Manusia/Pegawai Negeri
Sipil, dan lain-lain;
• Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan
masyarakat;
• Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
• Keadaan persaingan dengan industri pelayanan yang sejenis;
• Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional;
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
8. B. Perbandingan Antara Asumsi dan Realisasi
Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dampak
Terhadap Pencapaian Kinerja
Digambarkan asumsi-asumsi yang digunakan
pada waktu penyusunan RBA tahun berjalan
dan dibandingkan dengan realisasi yang
terjadi.
Asumsi-asumsi yang digunakan tersebut,
meliputi: ………………>
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
9. Asumsi-asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
(a) Aspek Makro, antara lain dapat terdiri dari:
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
pertumbuhan pasar, tingkat suku bunga
pinjaman, dan kurs valuta asing.
(b) Aspek Mikro, antara lain perubahan tarif
layanan, pengembangan produk baru,
peningkatan volume layanan, total biaya, asumsi
total output dan asumsi biaya per output dan
agregat, dan asumsi-asumsi yang berkaitan
dengan analisis rasio keuangan.
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
10. C. Target Kinerja Unit Pelayanan
Memuat Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang dilampiri dengan tabel keterkaitan antara
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
D. Pencapaian Kinerja per Unit
Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan
Keuangan, dapat menggunakan pendekatan
Management By Objectives( MBO), Result Oriented
Management (ROM), Result Based Management,
Outcome Best Performance Management atau
Balanced Score Card
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
11. sebagai indikator kinerja, yaitu:
(a) Non Keuangan, meliputi: perspektif pelanggan, proses bisnis
internal, pertumbuhan dan pembelajaran.
(b) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan
dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam
RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.
E. Laporan Keuangan Tahun Berjalan
Selain gambaran pencapaian kinerja tiap unit pelayanan
dan program investasi berikut prognosa tahun berjalan,
perlu dilengkapi dengan laporan keuangan dan catatan
atas laporan keuangan yang disusun sesuai sesuai Standar
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi profesi
Akuntan Indonesia.
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
12. E. Laporan Keuangan ….
Memuat:
(a) Neraca
memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLU pada akhir
periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan
prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.
(b) Laporan Aktivitas/Operasional
Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah
pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun
anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
(c) Laporan Arus Kas
Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas
operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus
kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan,
kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara
kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun
anggaran berjalan.
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
13. E. Laporan Keuangan . . . . .
(d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
memuat pengungkapan (disclosure) dan berisi penjelasan yang
mempunyai relevansi dengan penyusunan anggaran, antara lain:
(1) Uraian yang bersifat umum yang memuat informasi
berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan dan berbagai
kendala yang dihadapi, peraturan perundangan tentang
penerapan akuntansi, sistem pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan BLU, dan lain-lain yang
terkait dengan masalah pelaporan keuangan BLU;
(2) Kebijakan akuntansi, basis akuntansi yang mendasari
penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, dan jenis laporan
keuangan;
(3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
(4) Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
Penjelasan
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …
14. Penjelasan
F. Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian
Kinerja, memuat antara Lain:
(a) Penghapusan piutang, penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara
penghapusan piutang, jumlah piutang yang dihapus, dan lain-lain.
(b) Penghapusan persediaan, penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara
penghapusan persediaan, jumlah persediaan yang dihapuskan, dan lain-lain.
(c) Penghapusan aset tetap, penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara
penghapusan aset tetap, jumlah aset tetap yang dihapuskan, dan lain-lain.
(d) Penghapusan aset lain-lain, penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara
penghapusan aset lain-lain, jumlah aset lain-lain yang dihapuskan, dan lain-
lain.
(e) Pemberian pinjaman, penjelasan mengenai ketentuan pemberian pinjaman
non operasional kepada karyawan, jumlah pemberian pinjaman non
operasional, dan lain-lain.
(f) Kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga, penjelasan
mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama jangka menengah/jangka
panjang dengan pihak ketiga, bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, dan lain-
lain.
(g) Penghasilan pengelola BLU dan Dewan Pengawas, penjelasan mengenai
penetapan penghasilan pengelola BLU dan Dewan Pengawas.
(h) Penjelasan mengenai risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN BERJALAN …