Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat.

1. PERJANJIAN
INTERNASIONAL
Kelompok 1:
1. Aldin Davindra
2. Ayushandra Saskiaputri
3. Darmawan
4. Fariha Hoerunnisa
5. Roy Indra Darmawan
6. Sabrina Putri Trista
7. Talitha Zhafirah

2. PENGERTIAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL
Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang
dibuat berdasarkan hukum internasional oleh
beberapa negara atau organisasi internasional untuk
mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
A. Pengertian Umum

3. B. Pengertian Menurut Para Ahli
1. G. Schwarzenberger
Perjanjian internasional adalah persetujuan antara
subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan
kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum
internasional, dapat berbentuk bilateral ataupun
multilateral.
2. Oppenheim Lauterpacht
Perjanjian internasional merupakan persetujuan
antar bangsa/negara yang menimbulkan hak dan
kewajiban di antara pihak-pihak yang ada di dalamnya.

4. 3. Mochtar Kusumaatmadja
Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982),
perjanjian internasional adalah perjanjian yang
diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa
dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum
tertentu.
4. Konferensi Wina (1969)
Perjanjian internasional merupakan suatu
perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih
yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat
hukum tertentu.

5. FUNGSI PERJANJIAN
INTERNASIONAL
Menurut Mohd. Burhan Tsani (1990: 66-67) dalam
kehidupan masyarakat internasional dewasa ini
perjanjian internasional mempunyai beberapa fungsi
yang tidak bisa diabaikan, diantaranya :
1. Untuk mendapatkan pengakuan umum anggota
masyarakat bangsa-bangsa.
2. Sarana utama yang praktis bagi transaksi dan
komunikasi antar anggota masyarkat negara.
3. Berfungsi sebagai sumber hukum internasional.
4. Sarana pengembang kerjasama internasional
secara damai

6. ASAS-ASAS PERJANJIAN
INTERNASIONAL
1. Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum), yaitu asas
yang mengisyaratkan para pihak yang terikat pada
suatu perjanjian untuk mentaati ketentuan, keputusan,
dan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen
perjanjian. Perjanjian internasional mengikat dan
berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak. Jika
negara anggota tidak mematuhi isi prinsip perjanjian
tersebut, negara atau pihak lain yang merasa
kepentingannya sendiri terluka dapat melaporkan ke
pengadilan internasional untuk diadili.

7. 2. Egality Rights (Persamaan Hak), yaitu asas yang mensyaratkan
semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan internasional
memiliki kesetaraan yang sama. Tidak ada perbedaan tingkat yang
dapat menyebabkan kesenjangan dalam perjanjian internasional.
Baik negara maju maupun negara berkembang, mereka memiliki
hak dan derajat yang sama dalam perjanjian internasional. Asas
ini muncul karena trauma masa lalu yang berasal dari perang
dunia pertama dan kedua dan masa kolonial negara-negara barat
jauh sebelum itu. Negara terjajah terluka karena negara kolonial
merasa martabatnya lebih tinggi daripada penduduk asli.
3. Reciprocity/Resiprositas (Timbal Balik), adalah asas dimana
semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional memiliki
keuntungan. Jika ada ketidakseimbangan kepentingan atau
keuntungan yang terjadi selama perencanaan, negara yang kurang
beruntung dapat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan
keuntungan yang sama, dan pihak lain harus mendukung negara
yang dirugikan untuk menemukan solusi terbaik yaitu
penyelesaian yang adil.

8. 4. Bonafides (Itikad Baik), merupakan asas dalam melakukan suatu
perjanjian internasional yang mengharuskan semua negara yang
terlibat untuk mempunyai niatan atau itikad yang baik. Dengan
itikad baik, maka semua tahapan kesepakatan internasional akan
dilaksanakan dengan baik pula. Niat yang baik juga yang akan
menjadi pemecahan masalah jika terjadi situasi yang tidak
terduga atau tidak diinginkan. Niat baik di antara negara-negara
yang tunduk pada perjanjian internasional juga akan
memperkuat hubungan diplomatik di antara mereka semua.
5. Courtesy (Kehormatan), yaitu asas yang mensyaratkan negara-
negara yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk saling
menghormati satu sama lain. Saling menghormati di sini berarti
menghormati segala sesuatu dari negara lain asalkan tidak
melanggar perjanjian internasional dan aspek turunannya.
Setiap negara harus saling menghormati satu sama lain karena
sebagaimana diwajibkan dalam prinsip kesetaraan hak (egality
rights), semua negara adalah setara dalam perjanjian
internasional.

9. 6. Rebus sic Stantibus, yaitu asas yang
dapat digunakan untuk memutuskan
perjanjian secara sepihak apabila
terdapat perubahan yang mendasar atau
fundamental dalam keadaan yang
bertalian dengan perjanjian
internasional yang telah disepakati.

10. SEKIAN
&
TERIMAKASIH