Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata internasional Indonesia. Materi yang dibahas meliputi pengertian dan sumber hukum perdata internasional, status personal, dan perbuatan hukum. Sumber hukum perdata internasional Indonesia meliputi Pasal 16, 17, dan 18 AB yang mengatur tentang status personal, benda tidak bergerak, dan bentuk perbuatan hukum. Status personal mengikuti seseorang ke manapun dan ditentukan oleh hukum negara tempat orang tersebut diang
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata internasional Indonesia. Materi yang dibahas meliputi pengertian dan sumber hukum perdata internasional, status personal, dan perbuatan hukum. Sumber hukum perdata internasional Indonesia meliputi Pasal 16, 17, dan 18 AB yang mengatur tentang status personal, benda tidak bergerak, dan bentuk perbuatan hukum. Status personal mengikuti seseorang ke manapun dan ditentukan oleh hukum negara tempat orang tersebut diang
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk berbagai teori yang menjelaskan hubungan tersebut seperti monisme, dualisme, transformasi, delegasi, dan harmonisasi."
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Modul ini membahas latar belakang perkembangan hukum laut dan zona-zona maritim, dimulai dari hukum dagang Romawi, kemudian Yunani, dan Kerajaan Rhodes yang menciptakan kode hukum laut komprehensif yang menjadi dasar hukum maritim berabad-abad. Perkembangan selanjutnya adalah klaim negara atas laut dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang mengatur pembagian zona maritim.
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk berbagai teori yang menjelaskan hubungan tersebut seperti monisme, dualisme, transformasi, delegasi, dan harmonisasi."
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Modul ini membahas latar belakang perkembangan hukum laut dan zona-zona maritim, dimulai dari hukum dagang Romawi, kemudian Yunani, dan Kerajaan Rhodes yang menciptakan kode hukum laut komprehensif yang menjadi dasar hukum maritim berabad-abad. Perkembangan selanjutnya adalah klaim negara atas laut dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang mengatur pembagian zona maritim.
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Univ of Brawijaya
aku describe ini aja ya dikit :
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana analisa tentang daya ikat Hukum Internasional dalam perjanjian multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) ?
2. Bagaimana kaitan perjanjian multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) dalam teori penerapan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional ?
Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Buku Kelima Djilid I-APerpustakaan MPR RI
Buku ini berisi dokumen-dokumen resmi MPRS sejak tahun 1960 hingga 1968, mencakup putusan-putusan, risalah rapat, dan bahan musjawarah. Dokumen-dokumen ini dihimpun dan disusun secara sistematis untuk melestarikan produk legislatif MPRS dan memahami perkembangan demokrasi di Indonesia."
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalNidya Milano
Presentasi membahas tentang perjanjian internasional, mulai dari definisi, jenis, tahap-tahap pembuatan, dan hal-hal yang diperhatikan oleh DPR dalam meratifikasi perjanjian internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional meliputi penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, dan pengesahan. DPR perlu memperhatikan substansi perjanjian dan dampaknya terhadap hukum dan keuangan negara
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas perjanjian perpajakan internasional antara negara-negara, khususnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). (2) P3B bertujuan menghindari pemajakan berganda dan pengelakan pajak serta meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. (3) Dokumen tersebut juga membahas cakupan, kedudukan hukum, dan con
This document contains summaries of 5 different photographs provided by an expert summarizer. Each summary is 3 sentences or less and highlights the key people, objects, lighting techniques, colors, framing, and intended messages conveyed in each individual photograph.
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaAang Gustaffi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, istilah, macam-macam, proses pembentukan, berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum internasional."
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Analisis pada e-commerce dan website Tokopedia.comCllszhr
Dokumen ini memberikan analisis mengenai situs e-commerce Tokopedia.com. Tokopedia menjual berbagai produk seperti elektronik, peralatan rumah tangga, fashion, dan lainnya. Dokumen ini menjelaskan manfaat belanja di Tokopedia seperti pilihan produk yang beragam, keamanan transaksi, sistem pencarian dan pelacakan pesanan yang mudah. Dokumen ini juga menjelaskan cara menjadi pembeli di Tokopedia melalui pendaftaran, pembel
Dokumen tersebut membahas tentang antisipasi sektor industri Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, mencakup kerjasama perdagangan internasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama perdagangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi sektor industri.
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan tantangan hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa khususnya terkait ekspor minyak sawit Indonesia, analisis perdagangan Indonesia-Cina sebelum dan sesudah CAFTA, fungsi devisa, tujuan kartel, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya ekspor impor.
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan hukum Indonesia dalam menghadapi implementasi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Ada beberapa bidang hukum yang perlu disesuaikan, seperti perdagangan, perindustrian, investasi, dan lainnya. Pembangunan hukum nasional Indonesia harus sejalan dengan tujuan AEC namun tetap memperhatikan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan kondisi sosiokultural di Indonesia.
Artikel ini membahas paket RUU reformasi perpajakan yang diajukan pemerintah untuk menanggapi kritik bahwa RUU sebelumnya kurang ramah bisnis. Pemerintah menyampaikan 18 poin perubahan pada RUU terkait kesetaraan wajib pajak dan petugas pajak, penghapusan pasal tarif baru PPh, dan penghapusan tarif 10% untuk produk tidak berwujud di luar negeri. Artikel ini juga menyoroti
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan industrialisasi di Indonesia dan strategi yang dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Faktor-faktor pembangkit dan penghambat industri di Indonesia dijelaskan, begitu pula sumber-sumber penghematan dan keuntungan industri.
3. Strategi utama Indonesia dalam menghadapi MEA adalah meningkatkan kualitas sumber day
Makalah perkembangan industri di era globalisasi ekonomi dunia terhadap penda...Septian Muna Barakati
Makalah ini membahas tentang pengaruh perkembangan industri terhadap perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah dalam meningkatkan industri. Perkembangan industri sangat penting bagi perekonomian karena industri memegang peranan kunci. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan sasaran untuk mendorong pertumbuhan industri seperti pengembangan klaster industri dan peningkatan daya saing melalui SDM dan teknologi.
Makalah SEI full version - WOrld Trade OrganizationFuad Nasir
1. WTO didirikan pada 1995 sebagai badan perdagangan multilateral untuk mengatur perdagangan internasional. Putaran perundingan Doha 2001 menekankan pembangunan dan perlakuan khusus bagi negara berkembang.
2. KTM Hong Kong 2005 mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perundingan Doha mengenai pertanian, barang industri, jasa, dan isu-isu pembangunan.
3. Perundingan masih berlanjut di Jenewa untuk mem
Dokumen tersebut membahas tentang investasi pada subsektor perkebunan di Kabupaten Bungo, Jambi. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja serta meningkatkan PDRB Kabupaten Bungo. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dan produktivitas juga dianalisis."
Similar to Contoh analisis perjanjian internasional (20)
1. PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA - JEPANG (IJ-EPA)
LATAR BELAKANG
Pada bulan Nopember 2004 disela-sela pertemuan APEC, Presiden RI, Susilo
Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe sepakat untuk
membahas kemungkinan pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA). Hasil
pembicaraan tersebut ditindaklanjuti antara Menteri Perdagangan kedua pihak pada
bulan Desember 2004. Sebagai langkah awal adalah diadakannya Joint Study, melalui
Joint Study Group Meeting (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal (Desember 2004-
Juli 2005). Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), yang kemudian diikuti
dengan seri perundingan/negosiasi sebanyak 6 (enam)putaran sejak Juli 2005 sampai
dengan November 2006.
Pada akhir negosiasi tanggal 24 Nopember 2006 di Tokyo, kedua Chief
Negotiator, Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji YABUNAKA
menandatangani Record of Discussion yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-
bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi
dari perjanjian sesegara mungkin. Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah dilakukan
negosiasi akhir dalam kerangka wrapup meeting. Hasil negosiasi tersebut berupa Record
of Discussions yang kemudian disepakati oleh kedua Chief Negotiator, yaitu
Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Masaharu KOHNO, Wakil Menteri
Luar Negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan
menyelesaikan pending issue dan merapikan draft teks dari sisi bahasa dan hukum.
IJ-EPA memiliki tiga pilar penting yaitu liberalisasi, fasilitasi perdagangan
daninvestasi, dan capacity building. Liberalisasi dilakukan dengan cara
menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi
kepastian hukum). Menurut Boediono (2001), liberalisasi perdagangan memiliki lima
manfaat. Pertama, akses pasar lebih luas sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi
karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang
menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang
sehingga biaya produksi dapat diturunkan. Kedua, iklim usaha menjadi lebih kompetitif
sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat rent seeking dan mendorong pengusaha
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, bukan bagaimana mengharapkan
mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Ketiga, arus perdagangan dan investasi yang
2. lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan
efisiensi. Keempat, perdagangan yang lebih bebas memberikan sinyal harga yang lebih
“benar” sehingga meningkatkan efisiensi investasi. Kelima, dalam perdagangan yang
lebih bebas kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru.
Namun untuk dapat berjalan dengan lancar suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan
perundang-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek
monopoli.
Fasilitasi perdagangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki
iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang. Hal ini
dilakukan melalui Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa
perdagangan, standarisasi, dan upaya-upaya fasilitasi lain. Sedangkan capacity
building adalah Mekanisme kerjasama untuk meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga
mampu bersaingdan memanfaatkan peluang yang ada. Ketiga pilar inilah yang
merupakan dasar bagi pelaksanaan perjanjian ini yang nantinya akan membawa banyak
manfaat bagi kedua negara.
KEPENTINGAN INDONESIA
Beberapa alasan yang mendasari Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui EPA
dengan Jepang, diantaranya adalah:
1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama buat Indonesia, dan
Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang
2. Akses Pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari
ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua
bagi Indonesia (13%)
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil
4. EPA memberi kepastian akses pasar yang lebih prefensial dan luas dibandingkan
dengan program seperti Generalized System of Preferences (GSP), dan
menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki
perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di
ASEAN; sedangkan Brunei dan Vietnam menyusul.
5. EPA dapat meningkatkan investasi dari Jepang
6. EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umummaupun di
sektor-sektor tertentu, antara lain:
Peningkatan kapasitas, khususnya di area standardisasi produk dan
pengujian kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan
minuman
3. Pelatihan ketrampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan
meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional;
Program-program peningkatan kapasitas di bidang energi, industri,
pertanian, promosi ekspor dan investasi dan pengembangan UKM;
Sebaliknya, Jepang juga memiliki beberapa kepentingan dengan adanya
EPA, antara lain karena:
Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan secara ekonomi, politik
dan geografi adalah penting dan strategis;
Transparansi dan kepastian hukum untuk investasi, termasuk untuk
investasi yang sudah ada
GARIS BESAR KEUNTUNGAN EPA BAGI INDONESIA
Dengan adanya perjanjian kerjasama IJ-EPA, Indonesia akan memperoleh beberapa
keuntungan dan manfaat, antara lain:
1. Kemitraan dalam EPA menggambarkan kepentingan dari kedua negara yang
mengikatkan diri;
2. Manfaat dari EPA
di bidang perdagangan: barang dan jasa
di bidang investasi dan bisnis
peningkatan kapasitas bagi Indonesia
3. Elemen Utama EPA yang penting bagi Indonesia:
Peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang;
Kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing
Indonesia sehingga:
i. Keuntungan dari EPA optimal bagi Indonesia;
ii. Keuntungan dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan
masyarakat, termasuk UKM;
EPA dengan Jepang merupakan perjanjian komprehensif yang pertama;
EPA konsisten dan komplementer dengan komitmen dan perjanjian
perdagangan lain, yaitu dalam lingkup WTO, lingkup regional: ASEAN
ataupun ASEAN + 1, dan dalam forum bilateral;
i. EPA konsisten dengan program reformasi dalam negeri:
Strategi Ofensif untuk meraih pasar untuk produk yang kita dapat
bersaingdanmeningkatkaninvestasi;
4. ii. strategi defensif untuk melindungi yang belum siap (yaitu jangka
waktu yang lebih lama atau tidak masuk dalam komitmen)
MANFAAT SEKTOR BARANG DARI EPA
1. Kesepakatan liberalisasi pasar oleh Jepang mencakup lebih dari 90% barang yang
diekspor Ind ke Jepang, termasuk produk industri dan agri-bisnis;
2. Komitmen ini akan memberikan peluang yang setara kepada Indonesia di pasar
Jepang dalam menghadapi negara pesaing tertentu yang sudah mengadakan
perjanjian EPA dengan Jepang (a.l. Thailand, Filipina, Malaysia, Meksiko). Uraian
berikut sebagai gambaran beberapa produk yang memperoleh keuntungan dengan
dibentuknya IJ-EPA, antara lain produk sektor industri yang padat karya:
Produk kayu
i. Penghapusan bea masuk ke pasar Jepang sebagian produk kayu;
ii. Penghapusan eskalasi tarif (semakin tinggi tingkat prosesing,
semakin tinggi tarif impor yang dikenakan misalnya bahan baku =
0% tarif, olahan tarif lebih tinggi), contoh: mebel, produk dari kayu
yang lain;
iii. Hal ini diharapkan meningkatkan industri perkayuan di Indonesia
Produk lainnya Makanan dan minuman; buah-buahan (antara lain
nanas, pisang), teh dan kopi serta produk TPT; dengan adanya EPA
dapat memberi peluang peningkatan pangsa pasar ekspor indonesia
ke pasar Jepang karena tarif bea masuknya turun atau dihapuskan
(misalnya tekstil dan pakaian diturunkan menjadi 0%).
MANFAAT SEKTOR JASA
1. Komitmen di bidang jasa tenaga kerja (mode 4- movement of natural persons) yang
diperoleh Indonesia dari Jepang akan memberikan peluang untuk pengiriman
tenaga kerja terampil seperti juru rawat, pekerja di sektor hotel dan pariwisata, dan
pelaut;
2. Penyediaan jasa yang lebih efisien diharapkan akan meningkatkan daya saing
produk Indonesia; Manfaat Investasi dari EPA Indonesia merupakan salah satu
negara tujuan penting bagi investasi Jepang, walaupun peringkatnya sebagai negara
tujuan menurun sejak krisis ekonomi.
3. Di bidang manufaktur aliran terbesar adalah ke sektor otomotif/suku
cadang,elektrik/elektronik dan sektor kimia serta peralatan kantor;
Memperdalam struktur industri dengan investasi industri pendukung (components,
parts, mould and dies), di mana supplier Indonesia dapat juga berkembang dengan
fasilitasi dari Manufacturing Industry Development Center (MIDEC);
5. Investasi untuk mengembangkan pertanian, perikanan dan kehutanan, di mana
kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek
kerjasama;
Investasi di bidang energi, termasuk bio-fuel yang juga akan di fasilitasi melalui
proyek kerjasama;
4. Di bidang jasa, aliran terbesar adalah ke sektor keuangan dan asuransi,
perdagangan, transportasi dan real estate;
5. EPA akan meningkatkan iklim usaha dan mendorong kepercayaan bisnis melalui
perbaikan/kepastian hukum bagi investor;
6. Hasil EPA dan paket kebijakan investasi lain yang sedang dilakukan Pemerintah RI
diharapkan akan menjadi kerangka hukum baru dan penting dalam meningkatkan
kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti (UU Penanaman
Modal, Revisi UU Pajak dan Bea Cukai);
7. Keuntungan EPA diharapkan akan memberikan daya tarik bagi investor asing
berinvestasi di Indonesia. Manfaat Kerjasama di Bidang Peningkatan Kapasitas
(Cooperation in Capacity Building)
8. Selain sepakat untuk menghapuskan/mengurangi bea masuk, kedua Negara juga
menyepakati kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas produsen penghasil
produk industri pertanian, perikanan dan kehutanan;
9. Aspek Kerjasama di bidang akses pasar merupakan hal penting dari EPA, dan inilah
alasan mengapa disebut WTO plus: Kerjasama tersebut meliputi: Pembangunan
Pusat Industri Manufaktur yang berfokus pada Otomotif, Mould and Dyes, dan
Welding, promosi ekspor dan bantuan untuk UKM; Kerjasama untuk menjamin
ketersediaan Sumber Perikanan secara berkesinambungan (Sustained Marine
Resources) merupakan hal penting dalam kerjasama dan membantu Indonesia
memelihara sumber bahari dalam jangka panjang; Agribisnis akan diuntungkan dari
beberapa proyek seperti Pengembangan Pusat Makanan dan Minuman dan juga
program lain untuk para petani kecil dan nelayan;
10. Jepang akan memperpanjang bantuan teknis di sejumlah sektor lain yang
penting (antara lain energi, pelatihan tenaga kerja dan ketrampilan, industri
manufaktur, agribisnis, perikanan, promosi ekspor dan UKM);
11. Pemanfaatan kayu (ukuran kecil) untuk industri guna membantu industri
sektor kehutanan;
12. Kerjasama ekonomi dan teknis di bidang pelatihan dan penelitian yang akan
dibahas lebih lanjut;
6. PENUTUP
Meskipun EPA Indonesia-Jepang adalah Kemitraan Ekonomi yang diharapkan akan
menguntungkan kedua belah pihak secara berimbang, namun EPA ini juga memperhatikan
adanya tingkat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kedua negara. Hal ini
tercermin dalam (i) ruang lingkup (coverage) dari fast-track (Pihak Jepang akan melakukan
pembebasan bea masuk bagi sekitar 80% tariff lines atau sekitar 91% value ekspor Indonesia
ke Jepang, sementara Indonesia sekitar 35% untuk ekspor Jepang ke Indonesia), dan (ii)
Indonesia akan memperoleh bantuan Jepang dalam Kerjasama Peningkatan Kapasitas di
berbagai bidang. EPA merupakan komplementer untuk kerjasama regional lebih luas seperti
ASEAN plus, APEC dan WTO Putaran Pembagunan Doha;
1. Istilah yang digunakan
Traktat (treaty) karena perjanjian ini adalah perjanjian di bidang ekonomi.
Traktat (treaty) artinya perjanjian paling formal merupakan persetujuan dua Negara atau
lebih mencakup perjanjian bidang politik dan ekonomi
2. Bentuk perjanjian
Menurut jumlah pihak yang mengadakan : Tertulis dan Bilateral karena
perjanjian ini adalah antara dua Negara yaitu antara Indonesia dan Jepang untuk
mengatur kepentingan kedua belah pihak.
Menurut Proses Pembentukannya : Perjanjian bersifat penting yang dibuat
melalui proses perundingan , penandatanganan dan ratifikasi. Karena perjanjian
ini diawali dengan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai
kesepakatan dan juga dilakukan penandatanganan sebagai tanda disahkannya
perjanjian yang sudah disepakati dan telah diratifikasi atau dijalankan sesuai
dengan perjanjian yang telah dibuat
Menurut Isinya : Perjanjian Ekonomi, seperti bantuan ekonomi, keuangan, dan
perdagangan. Karena isi perjanjian mengatur tentang komoditi pasar yang telah
disepakati dan juga memuat tentang ekspor dan impor komoditi tersebut serta
investasi dalam bidang tertentu
Menurut Fungsinya : Treaty contract karena perjanjian ini hanya menimbulkan
hak dan kewajiban bagi Indonesia dan Jepang. Menimbulkan hak sesuai dengan
yang disepakati yaitu hal-hal yang diperbolehkan dan menjadi keuntungan bagi
masing-masing negara. Dan kewajiban untuk menaati aturan dan kesepakatan
yang telah disepakati bersama.