1. PPRM-AMPEL dan organisasi mahasiswa lainnya menuntut pencabutan SK Menteri Kehutanan No. 327/2009 yang memberikan izin kepada PT. RAPP, PT. SRL, dan PT. LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Mereka juga menuntut agar seluruh operasi perusahaan pulp dan kertas bermasalah di Riau dihentikan karena merusak lingkungan dan menimbulkan konflik lahan. 3. DPRD Provinsi Riau dim

1. POSKO PERJUANGAN RAKYAT MERANTI (PPRM)
ALIANSI MAHASISWA PEDULI LINGKUNGAN (AMPEL)
STR, BEM-HUKUM UIR, IPMPB Pelalawan, SRMI, KSLH, KPW PRD Prov. Riau, MAPALA UIR, MAPALA FASIFIK,
MAPEDALHI MAPPSY, MAPALA JATI, BRIMAPALA SUNGKAI, MAPALA PHYLOMINA, BEM UIR, DEMA UIR,
MAPALA Laksamana Bengkalis, BEM UIN, BAHANA Mahasiswa, BMNKS, RIVER DEFENDER, IPMM, IPMK2M, HMI
Cabang Pekanbaru, MPMT-Rohul, AKAR, BEM UR
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
CABUT SK MENHUT No. 327/2009
USIR RAPP, SRL dan LUM dari
Kab. Kepulauan Meranti
Pekanbaru, 24 Maret 2011
Berdasar analisis dari KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) dapat
kami simpulkan bahwa :
1. Nomenklatur Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati serta surat Menteri memakai istilah penambahan/perluasan,
akan tetapi surat Keputusan Menteri memakai istilah perubahan dan istilah tersebut tidak ada dasarnya dalam
ketentuan dan peraturan bidang kehutanan.
2 Permohonan Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004, digunakan oleh
Departemen Kehutanan untuk 2 (dua) keputusan, yaitu:
a. Surat Menteri Kehutanan Nomor : SK.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004 tentang
penambahan/perluasan areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. Riau Andalan Pulp And Paper.
b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang perubahan
ketiga atas Keutusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts/II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian
hak penguasahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP.
4. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak mengakomodir pada rekomendasi Bupati dan Gubernur Riau.
5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai dasar penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan diambil
dari keputusan Gubernur Riau yang telah dicabut.
6. Masih ada areal tersebut yang belum di alih fungsikan sehingga tidak memenuhi syarat diberikan izin
perluasan/penambahan areal Hutan Tanaman Industri (Areal HTI seharusnya pada kawasan hutan produksi).
7. Surat Keputusan perluasan pada areal Kabupaten tertentu terdapat penambahan dan pengurangan tanpa adanya
dasar pertimbangan Bupati dan Gubernur karena didalam SK Menhut No. 327/2009 Terdapat areal yang masuk
dalam wilayah Kabupaten Indra Giri Hulu seluas lebih kurang 1.090,80 Ha tanpa adanya rekomendasi dari Bupati
setempat.
8. Rekomendasi Bupati didasarkan pada PP 34/2002 sedangkan surat Keputusan Menteri Kehutanan didasarkan pada
PP 6/2007 jo PP 3/2008.
9. PP 34/2002 proses izin HTI melalui pelelangan, sedangkan PP 6/2007 jo PP 3/2008 berdasarkan permohonan dan
PP 34/2002 telah dicabut oleh PP 6/2007 jo PP 3/2008.
10. Areal Perluasan PT. RAPP yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang masuk ke dalam
wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 12 tahun 2009 tanggal 19 desember 2008 yang telah diresmikan pada tanggal 16 januari 2009, sedangkan
Keputusan Menteri Kehutanan masih mengacu pada rekomendasi Bupati Bengkalis.
11. Izin Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI PT. RAPP Telah melanggar Ketentuan Luas
Maksimum Penguasaan Hutan dan Pelepasan Kawasan untuk budidaya Perkebunan, yaitu Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 Nov 1998 Pasal 4 Huruf a; “Luas maksimum Hak
Penguasaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan Pulp maupun untuk
tujuan non pulp dalam satu provinsi 100.000 Ha dan untuk seluruh Indonesia 400.000 Ha. Sedang Luas Areal
PT. RAPP sesuai dengan SK Menhut No: SK.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah 350.165 Ha
Berdasarkan kejanggalan dalam proses perizinan dan Penerbitan SK MENHUT 327/2009 tanggal 12 juni 2009 adalah
Cacat Administrasi maka Kami PPRM-AMPEL bersama Elemen Mahasiswa dengan Tegas menuntut kepada DPRD
Provinsi Riau, Gubernur Riau, Menteri Kehutanan dan Presiden RI :

2. POSKO PERJUANGAN RAKYAT MERANTI (PPRM)
ALIANSI MAHASISWA PEDULI LINGKUNGAN (AMPEL)
STR, BEM-HUKUM UIR, IPMPB Pelalawan, SRMI, KSLH, KPW PRD Prov. Riau, MAPALA UIR, MAPALA FASIFIK,
MAPEDALHI MAPPSY, MAPALA JATI, BRIMAPALA SUNGKAI, MAPALA PHYLOMINA, BEM UIR, DEMA UIR,
MAPALA Laksamana Bengkalis, BEM UIN, BAHANA Mahasiswa, BMNKS, RIVER DEFENDER, IPMM, IPMK2M, HMI
Cabang Pekanbaru, MPMT-Rohul, AKAR, BEM UR
1. Cabut SK Menhut No. 327/2009 dan Usir RAPP, SRL dan LUM dari Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam SK Menhut No. 327/2009 RAPP berada Di kawasan Pulau Padang 43.000 ha dan Semenanjung Kampar
Seluas 55.940 ha sedangkan mitranya PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rangsang seluas 18.890 ha,
Tempuling seluas 48.635 ha dan Pulau Rupat seluas 38.59 ha, di Pulau Tebing Tinggi PT Lestari Unggul Makmur
(LUM) dengan luas 10.390 ha. Semua kawasan ini tersebar di lima (5) Kabupaten antara lain Kabupaten Indragiri
Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Potensi Meranti yang terancam hilang ; Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik
sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah
kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit
(Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti
memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu dengan produksi 440.309 ton/tahun(2006), kelapa:
50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Sementara di sektor
kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi dibidang
kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi. Hingga kini potensi perkebunan hanya diperdagangkan
dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum
membawa nilai tambah yang mendampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Seruan perjuangan rakyat meranti kepada “Pemerintah daerah/Bupati kabupaten kepulauan meranti berserta DPRD
harus bisa memimpin perjuangan rakyat meranti untuk segera meminta kepada menteri kehutanan untuk
membebaskan kabupaten kepulauan meranti dari perluasan HTI oleh PT. RAPP, SRL dan LUM. Agar Asset
Kabupaten dapat dipertahankan untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat meranti”
2. Hentikan seluruh Operasional Perusahaan Pulp and Paper Bermasalah di Provinsi Riau yang keberadaanya
di tentang oleh Rakyat. sebagai upaya pemerintah, terutama DPRD Provinsi Riau untuk menghentikan
pengrusakan lingkungan dan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan serta mewujudkan
kemandirian kabupaten/daerah untuk mengelola secara mandiri asset-asset daerah oleh pemerintah pusat.
3. DPRD PROV. RIAU Harus Segera memparipurnakan dan mensahkan Pansus HTI dalam waktu 1 minggu hari
kerja terhitung dari hari ini (24/3/2011-12/4/2011) jika tidak dilaksanakan maka kami dari PPRM-AMPEL
bersama dengan segenap kekuatan mahasiswa akan menduduki kantor DPRD Prov. Riau sampai Pansus ini
di sahkan.
Seruan ; kepada DPRD Provinsi Riau untuk segera membentuk pansus dan mencabut izin operasional HTI PT.
RAPP, PT.SRL dan PT. LUM sekarang juga dan jangan mempolitisir pembangunan pansus ini jika kita tidak ingin
terulang lagi perampasan tanah yang mengakibat pertumpahan darah di atas tanah mereka sendiri seperti daerah
Riau lainnya
Demikian Pernyataan sikap PPRM-AMPEL bersama seluruh Elemen Gerakan Mahasiswa Riau kami buat untuk
kemajuan Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau.
CUKUP SUDAH PERAMPASAN TANAH dan
PERTUMPAHAN DARAH DI ATAS TANAH RIAU
MARI BANGUN BERSAMA KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH PROVINSI RIAU
HORMAT KAMI
POSKO PERJUANGAN RAKYAT MERANTI (PPRM)
ALIANSI MAHASISWA PEDULI LINGKUNGAN (AMPEL)
Cp. 081276946044/081268652641