1. “Kesenjangan Pelaksanaan Ujian nasional (UN)
Ditinjau Dari Landasan Hukum Tujuan
Pendidikan Di Indonesia ”
Oleh :
Nama : Idul Adha
Nim : 06122502012
Dosen Pengasuh :
1. Prof. Dr.H.M. Djahir Basir, M.Pd
2. Dr. Rusdi A. Siroj, M.Pd

2. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan Pelaksanaan UN adalah menilai
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional
pada mata pelajaran tertentu. Diharapkan
dengan tercapainya target nilai lulusan dapat
mengantarkan siswa menjadi lulusan yang unggul
di masa kini dan di masa depan.
Ketidaksiapan penyelenggaraan UN
mengakibatkan ketidakjujuran dalam
pelaksanaanya.
Hal tersebut sangat bertentangan dengan
tujuan pendidikan yang medidik peserta didik
menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan
YME, dan berakhlak mulia

3. Rumusan masalah
1. Apa landasan hukum pelaksanaan
pendidikan di Indonesia?
2. Apa tujuan pendidikan nasional
berdasarkan landasan hukum pendidikan
Indonesia?
3. Apa landasan hukum pelaksanaan UN?
4. Bagaimana bentuk kesenjangan
pelaksanaan UN?
5. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari
pelaksanaan UN?
6. Bagaimana upaya mengatasi kesenjangan
pelaksanaan UN terhadap tujuan
pendidikan nasional?

4. pembahasan
Pengertian Landasan Hukum
“landasan hukum adalah peraturan baku
sebagai tempat berpijak atau titik tolak
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu”
Pengertian Landasan Hukum Pendidikan
“Landsan hukum pendidikan adalah
peraturan-peraturan baku yang digunakan
sebagai dasar atau pijakan dalam
penyelenggaraan pendidikan”

5. Landasan Hukum Pelaksanaan Pendidikan
 UUD 1945 Alenia ke 4; Pancasila dasar UU
Pendidikan Nasioanl
UUD 1945 pasal 31 dan 32; Hak warga negara
mendapatkan pengajaran (pendidikan)
UU No 20 Tahun 2003; Tentang SISDIKNAS
UU No 14 Tahun 2005; Tentang Guru dan
Dosen
UU No 5 Tahun 1999; Tentang Otonomi
Daerah (Pendidikan)
UU No 2 Tahun 1989; SPN
Peraturan-Peraturan Menteri dan Keputusan
Menteri
Keputusan – keputusan Presiden.

6. Tujuan Pelaksanaan Pendidikan di
indonesia
Pendikan dasar (SD dan SMP);
Permen No 19 Th.2005 pasal 26
ayat 1 berttujuan untuk meletakkan
dasar:
Kecerdasan
Pengetahuan
Kepribadian
Akhlak mulia
Keterampilan untuk hidup mandiri
Mengikuti pendidikan lebih lanjut

7. Pendidikan Menengah Umum dan
Kejuruan(SMA/SMU/SMK);
Permen No 19 Th.2005 pasal 26
ayat 2 dan ayat 3 bertujuan untuk
meningkatkan:
1. Kecerdasan
2. Pengetahuan
3. Kepribadian
4. Akhlak mulia
5. Keterampilan untuk hidup mandiri
6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut

8. Tujuan Pendidikan Nasional; UU RI No
20 tahun 2003. Berupaya untuk
mengembangkan potensi peserta didik
agar menjdi manusia:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
2. Berakhlak mulia
3. Sehat
4. Berilmu
5. Cakap
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Menjadi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab

9. Landasan Hukum Pelaksanaan UN
1. UU No 20 Th 2003 pasal 58 ayat 2; Evaluasi pelaksanaan
pendidikan
2. Permen No 19 Th 2005; SPN
- Pasal 63 ayat 1:Tntg penilain pada jenjang pend.
Dasar dan menengah
- Pasal 63 ayat 1 buir c: Tngt pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional dilakukan dalam bentuk UN
- Pasal 66 ayat 2: Tntg UN dilakukan secara objektif,
berkeadilan, dan akuntabel
- Pasal 66 ayat 3 : UN dilakukan sekurang-kurangnya 1
kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun
- Pasal 68 : Tngt hasil ujian nasional
- Pasal 69 Ayat 1: pernyataan hak pend formal dan
informla untuk mengikuti UN
Draf Revisi :
- Pasal 69 ayat 2: Tntg peserta didik wajib mengikuti UN
satu kali
- Pasal 69 ayat 3: Tntng peserta didik jlur informal
berhak mengikuti UN.

10. Tujuan pelaksanaan UN :
“adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok
ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan dengan
tercapainya target nilai lulusan dapat mengantarkan
siswa menjadi lulusan yang unggul di masa kini dan masa
depan”
Kriteria kelulusan UN :
 Siswa telah menyelesaikan semua mata pelajaran
 Siswa memperoleh nilai baik pada mata pelajaran;
agama dan akhlak, kewarganegaraan dan kepribadian,
eksakta, penjaskes, ilmu pengetahuan dan teknologi
 Lulus Ujian Nasional (UN)
 Dengan formula nilai; 60% nilai UN dan 40% nilai
ujina sekolah menghasilkan nilai minimal 5,25
(Th 2012)

11. Kesenjangan dalam pelaksanaan UN
1. Pelaksanaan UN seperti hanya menilai/
mengevaluasi ranah kognitif seakan-akan
menyampingkan ranah afektif dan
psikomorik
2. Standar kelulusan yang sama ditetapkan
pemerintah, padahal mutu pendidikan di
setiap daerah tidak sama
3. Terjadi kecurangan dalam pelaksanaan;
pada siswa, guru, pengawas, oknum
diknas, ataupun kepala daerah.

12. Dampak yang ditimbulkan pada
pelaksanaan UN
Dampak positif
Naiknya tingkat belajar dikalangan peserta
didik dan tenaga pendidik dan kependidikan
Dapat mengukur dan memetakan kualitas
peserta didik, tenaga pendidik, dan
kependidikan serta satuan kependidikan
Pihak pemerintah dapat membuat kebijakan
yang tepat sesuai dengan kebutuhan dunia
pendidikan
Dapat membentuk karakter jujur bagi
peserta didik, guru, dan tenaga
kependidikan

13. Dampak negatif
Siswa memiliki pemahaman
konsep yang rendah
Proses belajar lebih
memprioritaskan pelajaran yang
di UN kan saja.
Banyak terjadi kecurangan
Hasil UN tidak reliabel dan
tidak adil

14. Solusi mengatasi kesenjangan
pelaksanaan UN
 Standar nilai UN digunakan untuk mengkur
kualitas sekolah di indonesia
Standar nilai UN digunakan untuk masuk ke
jenjang pendidikan lebih lannjut
Standar nilai UN digunakan untuk masuk
kerja, beasiswa, dll.
Pemerintah harus segera menyelesaikan
pemerataan sarana dan prasarana, kulitas guru
dan akses informasi yang memadai
Pemerintah pendidikan mesti karakter di
sekolah

15. PENUTUP
 KESIMPULAN
 Pelaksanakan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
 Tujuan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah menilai
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan
teknologi. Diharapkan dengan tercapainya target nilai lulusan
dapat mengantarkan siswa menjadi lulusan yang unggul di masa
kini dan masa depan.
 Ketidaksipan penyelengara UN, ketidaksiapan mental guru dan
siswa, serta intasi yang terkait menjadikan UN sesuatu yang
membebankan. Sehinggah, timbul banyak kecuranagan pada
pelaksanaanya.
 Kecurangan pada pelaksanaan UN berupa ketidakjujuran pada
siswa, guru, kepala sekolah serta intansi yang terkait
mencorengkan nama baik dunia pendidikan yang sangat tidak
sesuai dengan tujuan pendidikan yang diamanahkan dalam UUD
RI.

16.  SARAN
 Kepada pemerintah; Pelaksanaan UN seperti saat ini
mesti ditinjau ulang, yaitu diberhentikan sementara
waktu sampai pemerataan sarana dan prasarana, sistem
informasi yang memadai, kualitas guru yang mempuni
atau membuat kebijakan baru sesuia dengan kondisi saat
ini.
 Kepada guru dan intansi yang terkait; Undang-Undang
RI mengamanahkan kepada kita untuk melaksanakan
tujuan pendidikan salah satunya adalah membentuk
akhlak yang mulia kepada peserta didik. Jadi, jalankan
tugas kita dengan baik untuk memenuhi amanah Undang-
Undang tersebut.
 Kepada para siswa; pada dasarnya pelaksanaan UN
bertujuan baik. Namun ketidaksipan mental membuat
kekwatiran yang sangat tinggi yang menimbulkan
ketidakjujuran atau kecurangan dalam pelaksanaanya.
Jadi, siapkan mental dengan baik walaupun UN
dilaksanakan atau tidak kita siap menghadapinya.

17. TERIMAH KASIH
WASSALAMUIKUM
WR WB