Dokumen tersebut membahas sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, mencakup tujuan, prinsip, jenjang, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal di Indonesia.

1. BAB VII
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
A. Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No.
20 Tahun 2003
B. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
Diketik Oleh : SUSI NOVITA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU
PENDIDIKAN
STKIP DHARMA BHAKTI LUBUK ALUNG
TAHUN 2012

2. SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
A. Sistem pendidikan Nasional UU No 20
tahun 2003
B. Penyelenggaraan sistem pendidikan
Nasional

3. A. SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
UU NO. 20 TAHUN
2003

4. Pengertian Sistem Pendidikan
Sistem adalah suatu kebulatan
keseluruhan yang kompleks atau
terorganisir; suatu himpunan atau
perpaduan hal-hal atau bagian
yang membentuk suatu kebulatan/
keseluruhan
yang kompleks atau utuh.
(Tatang M. Amirin, 1992:10)

5. • Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
• Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem
dalam suatu Negara yang mengatur pendidikan
yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan
kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan
umum dalam masyarakat.

6. Menurut UU No. 20 Tahun 2003
Sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevasi dan efesiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara
terencana, terarah dan berkesinambungan.

7. Latar Belakang Pembaharuan Sistem
Pendidikan Nasional
• Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan
untuk memperbaharui visi, misi dan strategi
pembangunan pendidikan nasional.
• UUSPN No. 2 Tahun 1989 masih bersifat sentralistik
• UUSPN No. 2 Tahun 1989 masih belum
bermutu, kemudian sesuai tuntutan dalam
UUSISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dibuatlah Standar
Nasional Pendidikan
• UUSPN No. 2 Tahun 1989 belum mengarah pada
pendidikan untuk semua

8. • Belum Mengarah pada pendidikan seumur
hidup
• Pendidikan belum link and match dengan
dunia usaha dan dunia kerja
• Belum menghasilkan lulusan yang berakhlak
mulia dan berbudi pekerti luhur

9. Fungsi Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan Nasional berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan serta
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat
manusia Indonesia dalam rangka upaya
mewujudkan tujuan nasional.

10. Tujuan dan Fungsi Sistem Pendidikan
Nasional
Tujuan Sistem Pendidikan Nasional
untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa, berakhlak
mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

11. Visi Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan nasional itu mempunyai visi
yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional
sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa
untuk memberdayakan semua warga Negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas, sehingga mampu dan prokatif
memjawab tantangan zaman yang selalu
berubah.

12. Misi Sistem Pendidikan Nasional
1. Mengupayakan peluasan dan pemerataan
kesempatan memperolel pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi anak bangsa secara utuh sejak dini
sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk
megoptimalkan pembentukan kepribadian yang
bermoral.

13. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan
akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai
pusat pembudayaan ilmu
pengetahuan, keterampilan, pegalaman, sia
kap dan nilai berdasarkan standar nasional
dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks
Negara Kesatuan RI.

14. Strategi Pembangunan Pendidikan
Nasional
Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;
Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang
memberdayakan;
Peningkatan keprofesionalan dan tenaga
kependidikan;
Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip
pemerataan dan berkeadilan;

15. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka
dan merata;
Pelaksanaan wajib belajar;
Pelaksanaan otonomi manajemen
pendidikan;
Pemberdayaan peran masyarakat;
Pusat pembudayaan dan pembangunan
masyarakat;
Pelaksanaan pengawasan dalam sistem
pendidikan nasional.

16. B. PENYELENGGARAAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL

17. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam UUSPN Bab III Pasal 4
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa.
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu
kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka
dan multimakna.
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
yang berlangsung sepanjang hayat.

18. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi
keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik
dalam proses pembelajaran.
Pendidikan diselenggarakan dengan
mengembangkan budaya
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat.
Pendidikan diselenggarakan dengan
memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan
dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

19. Penyelenggaraan Pendidikan menurut
acuan UU N. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

20. A. Satuan dan Jalur Pendidikan
Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan nasional pada Pasal 13 ayat (1)
disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas
pendidikan formal, non formal dan informal
yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya.
Pendidikan formal
Pendidikan nonformal
Pendidikan informal

21. Pendidikan Formal
Terdiri atas:
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi

22. Pendidikan Nonformal
 Pendidikan kecakapan hidup,
 Pendidikan anak usia dini,
 Pendidikan kepemudaan,
 Pendidikan pemberdayaan perempuan,
 Pendidikan keaksaraan,
 Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
 Pendidikan kesetaraan, serta
 Pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik.

23. Satuan Pendidikan Nonformal
 Lembaga kursus,
 Lembaga pelatihan,
 Kelompok belajar,
 Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
 Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang
sejenis.

24. Pendidikan Informal
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan
oleh keluarga dan lingkungan berbentuk
kegiatan belajar secara mandiri. Hasil
pendidikan informal diakui sama dengan
pendidikan formal dan nonformal setelah
peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar
nasional pendidikan.

25. B. Kelembagaan Jenjang dan Program
Pendidikan
Pendidikan Umum & Kejuruan
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Khusus
Pendidikan Kedinasan
Pendidikan KhususTeknis
Pendidikan Khusus Keagamaan

26. Pendidikan Umum & Kejuruan
• Pendidikan umum merupakan program pendidikan
yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan
peningkatan keterampilan peserta didik. Pendidikan
umum:
• Contoh pendidikan umum:
Sekolah dasar
Sekolah menengah
Universitas
• Contoh pendidikan kejuruan:
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMEA, STM, SKKA, SMIK)

27. 1. Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan
yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6
(enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya.

28. Pendidikan dasar berbentuk:
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk
lain yang sederajat.

29. 2. Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah berfungsi mempersiapkan
peserta didik untuk melanjutkan dan meluaskan
pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik
menjadi bagian anggota masyarakat.
Pendidikan menengah umum berfungsi
menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan
pendidikannya.
Pendidikan menengah kejuruan berfungsi
mempersiapkan peserta didik untuk lapangan
kerja, sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan
yang diikuti.

30. Pendidikan menengah berbentuk:
Sekolah Menengah Atas (SMA),
Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau
bentuk lain yang sederajat.

31. 3. Pendidikan Tinggi
• Pendidikan tinggi merupakan jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
• Perguruan tinggi berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Perguruan
tinggi dapat menyelenggarakan program
akademik, profesi, dan/atau vokasi.

32. Perguruan tinggi dapat berbentuk:
 Akademi,
 Politeknik,
 Sekolah Tinggi,
 Institut,
 Universitas.

33.  Akademi
berfungsi menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam satu cabang atau sebagian
cabang IPTEK atau kesenian tertentu.
 Politeknik
berfungsi menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan
khusus.
 Sekolah Tinggi
berfungsi menyelenggarakan pendidikan
akademik/atau profesional dalam satu disiplin
ilmu tertentu.

34.  Institut
terdiri atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau profesional dalam sekelompok
disiplin ilmu.
 Universitas
terdiri dari sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau profesional dalam sejumlah
disiplin ilmu tertentu.

35. 4. Pendidikan Khusus
a. Pendidikan Luar Biasa
b. Pendidikan Kedinasan
c. Pendidikan Khusus Teknis
d. Pendidikan Khusus Keagamaan

36. a. Pendidikan Luar Biasa
Program ini diselenggarakan untuk peserta didik
yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
Contoh:
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
Pendidikan Luar Biasa (PLB)
Program yang dimiliki oleh pendidikan luar biasa
adalah untuk:
Tunanetra,
Tunarungu,
Tunadaksa,
Dan tunagrahita.

37. b. Pendidikan Kedinasan
• Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan
profesi yang diselenggarakan oleh departemen
atau lembaga pemerintah nondepartemen.
• Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan
kemampuan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan
calon pegawai negeri suatu departemen atau
lembaga pemerintah nondepartemen.
• Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui
jalur pendidikan formal dan nonformal.

38. c. Pendidikan Khusus Teknis
Pendidikan khusu teknis dilaksanakan di
pusat-pusat atau lembaga pendidikan
khusus yang diselenggarakan baik oleh
pemerintah maupun oleh swasta.

39. d. Pendidikan Khusus Keagamaan
Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari
pemeluk agama, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pendidikan keagamaan
dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan
formal, nonformal, dan informal. Pendidikan
keagamaan berbentuk:
Pendidikan diniyah,
Pesantren,
Pasraman,
Pabhaja samanera, dan bentuk lain yang
sejenis.

40. C. Hak dan Kewajiban Peserta Didik dan
Pendidik
1. Peserta didik
 Hak peserta didik
 Mendapat pendidikan agama sesuai agama
yang dianutnya,
 Mendapat pelayanan pendidikan sesuai
bakat, minat dan kemampuannya,
 Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi
yang orangtuanya tidak mampu,

41.  Mendapat biaya pendidikan bagi yang tidak
mampu,
 Menyelesaikan program pendidikan sesuai
kecepatan belajar masing-masing.
Kewajiban Peserta Didik
 Menjaga norma-norma pendidikan
 Ikut menganggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut.

42. 2. Tenaga kependidikan
 Hak pendidik dan tenaga
kependidikan, memperoleh:
 Penghasilan dan jaminan kesejahteraan
sosial yang pantas dan memadai,
 Penghargaan sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja,
 Pembinaan karir, sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas
 Perlindungan hukum
 Kesempatan menggunakan
sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.

43.  Kewajiban
 Menciptakan suasana pendidikan yang
bermakna menyenangkan kreatif, dinamis
dan dialogis.
 Mempunyai komitmen secara profesional
untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 Memberi teladan dan menjaga nama baik
lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai
dengan kepercayaan yang diberikan
kepadanya.

44. 3. Sumber Daya Kependidikan
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya
pendidikan dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.
Contoh sumber daya kependidikan:
o Perpustakaan
o Laboratorium
o Fasilitas olahraga
o Dan lain-lain

45. 4. Kurikulum
o Kurikulum disusun untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional dengan
mempertimbangkan tahap perkembangan
peserta didik dan keserasiannya dengan
lingkungan, kebutuhan pembangunan
nasional, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta
kesenian.

46. o Kurikulum muatan lokal adalah program
pendidikan yang isi dan media
penyampaiannya dikaitkan dengan
lingkungan, budaya serta kebutuhan daerah
dan perlu dipelajari oleh peserta didik di
daerah itu.

47. BIODATA
Nama: SUSI NOVITA
TTL : Ld. Laweh, 18 Juni
1993
Alamat: Sicincin
No. hp: 085767774493
Jenjang Pendidikan
 SDN 13 Pasa Laban
 MTsN Kep. Hilalang
 SMKN 1 Pd. Panjang

48. THE END
THANK YOU