2. LANDASAN HUKUM
PENDIDIKAN
DOSEN PEMBIMBING :
NAFI’AH,S.Pd.I.,M.Pd

3. Disusun oleh :
• RUKMIYATI
NIM : 4130013015
• UCIK LAILATUL MAGHFIROH
NIM : 4130013017

4. LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
PENGERTIAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
MASALAH PENERAPAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
CARA MENGATASI MASALAH PENERAPAN LANDASAN HUKUM
PENDIDIKAN

5. PENGERTIAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau
mendasari atau titik tolak. Hukum adalah aturan baku yang
patut ditaati. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses
pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau
sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia
melalui pengajaran dan pelatihan (Depdikbud, 1992:232).
Jadi, landasan hukum adalah suatu aturan baku
sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan
kegiatan – kegiatan tertentu dalam hal ini adalah kegiatan
pendidikan (Pidarta , 2007:43).

6. LANDASAN
HUKUM
PENDIDIKAN
1. Undang – Undang Tentang
Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional
4. Pendidikan Indonesia
menurut UUD 1945
5. Undang-undang RI Nomor
20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional
6. PP RI No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan

7. 1. UNDANG – UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen
d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

8. 2. PERATURAN PEMERINTAH
a. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008
tentang Guru
b. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009
tentang Dosen
c. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
1. KETENAGAAN
a.
b.
Permendiknas RI Nomor. 12
th 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah
Permendiknas RI Nomor 13
th 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah
2. SERTIFIKASI GURU DAN
DOSEN
a.
Permendiknas RI Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan
Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 18 Tahun
2007 Tentang Sertifikasi
Bagi Guru Dalam Jabatan
3. AKREDITASI SEKOLAH
a. Permendiknas RI
No. 29 Tahun
2005
tentang
Badan Akreditasi
Nasional SekolahMadrasah

10. PENDIDIKAN INDONESIA MENURUT UUD 1945
Pasal 31
Ayat 1 “ Tiap-tiap warga negara
berhak mendapatkan
pengajaran ”
Ayat 2 “ Setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib
membiayainya ”
Ayat 3 “ Pemerintah
mengusahakan dan
menyelenggarakan satu system
pendidikan nasional”
Pasal 32
Ayat 1 “ Memajukan budaya
nasional serta memberi
kebebasan kepada masyarakat
untuk mengembangkannya ”
Ayat 2 “ Negara menghormati
dan memelihara bahasa
daerah sebagai bagian dari
budaya nasional ”

11. Masalah penerapan landasan hukum pendidikan di
Indonesia
• Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1
berbunyi : “Tiap – tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran”. Pada kenyataannya
masih banyak warga negara baik dari kelompok
masyarakat miskin, daerah tertinggal dan
sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran
• pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga Negara yang
berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar. Namun, hukum
tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

12. CARA MENGATASI MASALAH PENERAPAN LANDASAN
HUKUM PENDIDIKAN DI INDONESIA
• Memberikan dorongan kepada peserta didik dan
masyarakat untuk belajar secara terus menerus,
tidak cukup hanya dengan tamat SD saja namun
harus sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
• Mengurangi beban kerja anak-anak jika mereka
harus membantu meringankan beban ekonomi
orang tuanya
• Membantu untuk merangsang kemauan belajar
anak-anak dan peserta didik

13. • Memberikan kesempatan belajar bagi anak yang
berasal dari keluarga kurang mampu untuk
mengikuti proses pendidikan baik formal ataupun
non formal
• Para pendidik harus rela berkorban dan
meluangkan waktu demi berhasilnya proses dan
tujuan pendidikan
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat
umum dan kepada semua pihak akan pentingnya
pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa
pendidikan

14. KESIMPULAN
• Landasan hukum pendidikan adalah asumsi – asumsi
yang bersumber dari peraturan perundang – undangan
yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam
pendidikan.
• Banyak sekali landasan hukum pendidikan di Indonesia
diantaranya adalah : UUD 1945, Undang-Undang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah N0.19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Minimal
empat dasar hukum itulah yang menjadi dasar hukum
bagi pendidikan di Indonesia.

15. Demikian Presentasi dari
Kelompok 1
Sekian Terima Kasih