1. Oleh: Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD
Presentasi ini disampaikan pada acara Penyusunan Standar Pendidikan, Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Tindak Lanjut Permenristek Dikti 44/2015,
Makassar, 2 Maret 2016
Pengembangan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
Bidang Kesehatan
2. Amanat UUD 1945
• Berdasarkan UUD 1945, secara jelas
telah disebutkan bahwa Tujuan
Pendidikan adalah:
– “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan
mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan.
Halaman 2
3. Pertanyaannya….
• Sudahkah kita sebagai pendidik:
– Mencerdaskan anak didik kita
– Membuatnya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
– Membuatnya berbudi pekerti luhur
– Membuatnya memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan
jasmani dan rohani
– Memiliki kepribadian yang mantab dan mandiri
– Mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan?
• Bagaimana kita menjalankan amanah UUD tersebut dalam
dunia pendidikan?
• Jawabannya dituangkan kedalam “Bahasa Universalnya yaitu
Standar Pendidikan”.
Halaman 3
4. Mengapa Perlu Standar Pendidikan
• Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus
berlanjut.
• Berbagai bentuk kebijakan dan peraturan yang akan terus
berkembang, merespond kemajuan tersebut.
• Perkembangan tersebut “dipaksa” untuk merespond
perobahan global dalam berbagai bentuk, seperti:
– Liberalisasi
– Standarisasi
– Sertifikasi
• Pertanyaannya: Bagaimana dunia pendidikan
menghadapi perobahan ini, agar tetap berada pada garda
terdepan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi?
6. Globalisasi dan Daya Saing Bangsa
Liberali-
sasi
• Masyarakat Ekonomi Asean
• WTO, ILO, dll.
Standari
-
sasi
• Asean Qualitfication Framework
• Indonesia Qualification Framework (KKNI)
Sertifika
-si
• Sertifikasi Asosiasi Profesional Internasional
• Sertifikasi Profesional Industri
• Sertifikasi Asosiasi Profesional Nasional, dll
6
7. Pendidikan Bermutu
Standar Nasional Pendidikan
Mewujudkan
sistem pendidikan
sbg pranata
sosial yg kuat dan
berwibawa untuk
memberdayakan
semua warga
negara agar
berkembang
menjadi manusia
yg berkualitas,
mampu dan
proaktif
menjawab
tantangan jaman
Reformasi
Pendidikan:
menekankan
pada
implementasi
prinsip
demokrasi,
otonomi,
desentralisasi
dan
akuntabilitas
publik
REFORMASI PENDIDIKAN: Dicanangkan Pendidikan
Berbasis Standar pada Sistem Pendidikan Nasional, UU 20/2003
VISI
Pendidikan Bermutu
Standar Nasional Pendidikan
8. Pengertian Standar Pendidikan
• Standard: a level of quality or attainment
• Educational standards define the knowledge and
skills students should possess at critical points in their
educational career.
• "Standards serve as a basis of educational reform
across the nation as educators and policy makers
respond to the call for a clear definition of desired
outcomes of schooling and a way to measure student
success in terms of these outcomes" (National
Research Council 2001).
9. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan nasional harus berfungsi untuk
Mengembangkan kemampuan dan karakter serta
martabat peradaban bangsa dalam rangka untuk
meningkatkan kehidupan intelektualnya.
Pendidikan nasional bertujuan untuk
Mengembangkan potensi peserta didik sehingga
mereka menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, memiliki moral dan akhlak mulia,
sehat, berilmu, terampil, mandiri, dan menjadi warga
negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung
jawab.
10. FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)
Standar Nasional Pendidikan berfungsi
sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global.
Standar Nasional Pendidikan bertujuan
menjamin mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
11. UU NO.20 TAHUN 2003
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pasal 1, Ayat 17: Standar nasional
pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 1, Ayat 3 : Sistem pendidikan
nasional adalah keseluruhan
komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional
12. Standar Sebagai Basis dari Reformasi Pendidikan
• Standar pendidikan untuk semuanya dalam konteks
NKRI.
• Standar pendidikan untuk memantau kemajuan.
• Standar pendidikan sebagai wujud rasa tanggung
jawab kita dalam memberikan layanan pendidikan.
• Standar pendidikan untuk meningkatkan sistem
pendidikan.
• Standar untuk menjadi acuan untuk belajar para
siswa.
13. Standar Sebagai KRITERIA MINIMAL
Adalah suatu kondisi
dimana dalam 5-6 tahun
ke depan sebagian besar
satuan pendidikan dapat
memenuhi sebagian besar
dari kriteria minimal
tersebut.
Apa yang dimaksud dengan “Kriteria Minimal” ?
15. How to Develop Standard?
Ideally, standard
should be developed
by multi-stakeholder
with respect and
comply to norms and
ethics
Sources: sestechnology.wikispaces.hcpss.org (modified)
16. PRINSIP PENGEMBANGAN STANDAR*
PENETA-
PAN
STANDAR
Jajak Pendapat
(review,
validasi, uji
publik)
Perumusan
konsep standar:
(Ilmu,
Teknologi,
Pengalaman)
Kajian
akademik
tentang objek
standar
Pengusulan
Standar
Konsensus, kesepakatan
Diidentifikasi dan
diusulkan oleh BSNP atau
pihak terkait, mengisi
borang Pengusulan
Pengembangan Standar
Menteri
SOSIALISASI
STANDAR
*)Setiap TAHAP mungkin memerlukan lebih dari satu kali pertemuan
Standar dikembangkan berdasarkan konsensus dari para pemangku
kepentingan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan
tuntutan masa depan, serta melalui benchmarking.
17. Siapa Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Bidang Kesehatan?
• Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Bidang Kesehatan:
– AIPNI untuk keperawatan
– AIPKI
– IAKMI
– AIPKIND, dll
• Asosiasi Profesi Bidang Kesehatan:
– PPNI
– IDI
– PDGI
– IBI, dll
• Asosiasi Rumah Sakit?
Halaman 17
18. LANGKAH REVISI STANDAR
Telaah
Kebutuhan
• Perubahan kebijakan/peraturan di atasnya
• Perubahan ilmu teknologi terkait
• Ketercapaian standar sebelumnya
Telaah
kesesuaian
• Standar sebelumnya ditelaah kesesuaian
dengan perubahan/ketercapaian standar
STANDAR BARU
18
Sesuai
?
Y
a
Tida
k
Penyesuaian
butir standar
20. FUNGSI STANDAR
as a reference
(acuan dalam
perencanaan)
to govern to guide
to plan
to
administrate
NOT to regulate nor to punish
21. Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
(Permen 44/2015)
Capaian Pembelajaran
(Permen 81/2014,
83/2013)
Kurikulum Berbasis
KKNI
(Permen 73/2013,
sedang di revisi)
Evaluasi Pelaksanaan
Siklus
Pendidikan
Bermutu
(Permen
50/2014)
23. Standar dan Kebijakan
BSNP
• Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
• Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
(SNPT)
• Standar Pendidikan
Tinggi
Dirjen Dikti
• UU Sisdiknas, 2003; PP 19
2005; PP 32 2013
• Permendikbud No. 49/2014
– SN DIKTI
• Permendikbud No. 44/2014
– SN DIKTI (revised)
• Keputusan Pimpinan
Perguruan Tinggi
26. SISTEMATIKA PERMENRISTEKDIKTI NO 44/2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
2/1/2024 3:04 AM
26
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAB III
STANDAR
NASIONAL
PENELITIAN
BAB II
STANDAR
NASIONAL
PENDIDIKAN
BAB IV
STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
BAB V
KETENTUAN
PERALIHAN
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP
STANDAR
KOMPETENSI
LULUSAN
STANDAR ISI
STANDAR PROSES
STANDAR
PENILAIAN
STANDAR DOSEN
& TENAGA
KEPENDI
STANDAR
SARANA &
PRASARANA
STANDAR
PENGELOLAAN
STANDAR
PENDANAAN &
PEMBIAYAAN
STANDAR HASIL
STANDAR ISI
STANDAR PROSES
STANDAR
PENILAIAN
STANDAR
PENELITI
STANDAR
SARANA &
PRASARANA
STANDAR
PENGELOLAAN
STANDAR
PENDANAAN &
PEMBIAYAAN
STANDAR HASIL
STANDAR ISI
STANDAR
PROSES
STANDAR
PENILAIAN
STANDAR
PELAKSANA
STANDAR
SARANA &
PRASARANA
STANDAR
PENGELOLAAN
STANDAR
PENDANAAN &
PEMBIAYAAN
DEFINISI
KOMPONEN SN
DIKTI
TUJUAN SN DIKTI
KEWAJIBAN ATAS
SN DIKTI
RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP
Rumusan
Pengetahuan &
Keterampilan
Khusus yg belum
dikaji
Pengelolaan &
Penyelenggaraan
PT
Permen yang
terbit sebelum
permen ini
Pendirian PT dan
Pembukaan
Program Studi
Sumber: Bahan Sosialisasi
SN DIKTI Biro Hukum
& Organisasi
Kemenristek Dikti, 2016
27. 2/1/2024 3:04 AM
27
STANDAR
NASIONAL
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
STANDAR
NASIONAL
PENELITIAN
STANDAR
NASIONAL
PENDIDIKAN
TUJUAN :
1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN
PENDIDIKAN TINGGI
2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN
DIKTI
PERAN:
1. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN
PRODI
2. SEBAGAI DASAR
PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TINGGI
RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Sumber: Bahan Sosialisasi SN DIKTI Biro Hukum
& Organisasi Kemenristek Dikti, 2016
28. Harmonisasi BSNP dan BAN-PT (Saat ini Instrumen BAN PT
sedang di revisi, dari 7 Standar menjadi 9 Kriteria)
SN DIKTI
• Standar Nasional
Pendidikan;
• Standar Nasional
Penelitian;
• Standar Nasional
Pengabdian kepada
Masyarakat
“Proxy” BAN PT
A. Visi, Misi, Tujuan, dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian.
B. Tatapamong, Kepemimpinan,
Sistem Pengelolaan, dan
Penjaminan Mutu.
C. Mahasiswa dan Lulusan
D. SDM
E. Kurikulum, Pembelajaran, dan
Suasana Akademik.
F. Pembiayaan, SraPras, dan SI
G. Penelitian, Pelayanan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat, dan Kerjasama
29. Standar Nasional Pendidikan
• Standar kompetensi lulusan;
• Standar isi pembelajaran;
• Standar proses pembelajaran;
• Standar penilaian pembelajaran;
• Standar dosen dan tenaga
kependidikan;
• Standar sarana dan prasarana
pembelajaran;
• Standar pengelolaan
pembelajaran;
• Standar pembiayaan
pembelajaran
BAN-PT
A. Visi, Misi, Tujuan, dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian.
B. Tatapamong, Kepemimpinan,
Sistem Pengelolaan, dan
Penjaminan Mutu.
C. Mahasiswa dan Lulusan
D. SDM
E. Kurikulum, Pembelajaran, dan
Suasana Akademik.
F. Pembiayaan, SraPras, dan SI
30. Standar Nasional Penelitian
• Standar hasil penelitian;
• Standar isi penelitian;
• Standar proses penelitian;
• Standar penilaian
penelitian;
• Standar peneliti;
• Standar sarana dan
prasarana penelitian;
• Standar pengelolaan
penelitian; dan
• Standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
BAN-PT
• Penelitian
31. Standar Nasional Pengabdian
kepada Masyarakat
• Standar hasil pengabdian kepada
masyarakat;
• Standar isi pengabdian kepada
masyarakat;
• Standar proses pengabdian kepada
masyarakat;
• Standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat;
• Standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat;
• Standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat;
• Standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat; dan
• Standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat.
BAN-PT
• Pelayanan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat, dan
Kerjasama
32. KKNI
• Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 8/2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk
menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran
lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.
33. Kerangka Kualifikasi Nasional
Pasal 29, UU Pendidikan Tinggi 12/2012
(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan
capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang
pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja
dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan diberbagai sektor.
(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi
lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan
pendidikan profesi.
(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Halaman 33
34. Pengertian Program Studi dan Kurikulum dalam SNPT
(Permendikbud No. 49/2014—sedang direvisi)
• Program studi adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
• Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
terdiri dari:
• Standar nasional pendidikan (ada 8 standar)
• Standar nasional penelitian
• Standar nasional pengabdian kepada masyarakat
35. Contoh di Bidang Informatika dan Komputer:Kurikulum, Kompetensi, Kualifikasi, dan Profesi
ExecutiveManagement
Senior Management
Middle Management
Supervisor-Staff
Job Position Job Position Job Position
ICT Competence Proficiency Level
Job Position
ICT Certificate
Sumber :
Eropean
e-Competency
Framework 2.0
Sumber :
Janco
Sumber :
Janco
Sumber :
SKKNI,
KKNI,
sertifikasi
internasional
Kurikulum
Kualifikasi
Level
1-9
36. 36
Contoh Tahapan Pemodelan
ExecutiveManagement
Senior Management
Middle Management
Supervisor-Staff
ICT Competence Proficiency Level
Job Positions:
• Chief Information Officer (CIO)
• Vice Consulting Services
• Vice President Strategy and Architecture
ICT Certification (IS and Business
Strategy Alignment: (Contoh : CISA, PMP,
• Menguji pengetahuan
• Menguji keahlian
37. 37
STREAM BIDANG KEAHLIAN
STREAM
DATABASE
INFORMATICS and
COMPUTER
SECURITY
DATABASE ADMINISTRATOR
DATABASE MANAGER
DATABASE SPECIALIST
DATABASE OPERATOR
DATA SECURITY MANAGER
INFORMATION SECURITY
INFORMATION SECURITY ANALIST
DATA SECURITY ADMINISTRATOR
PROFESI
PROFESI
PROGRAMMING
NETWORKING
PROGRAMMER ASSISTANT
PROGRAMMER SENIOR
PROGRAMMER ANALIST
PROGRAMMER OPERATOR
PROFESI
NETWORK SERVICES
ADMINISTRATOR
NETWORK SECURITY ANALIST
NETWORK SPECIALIST
NETWORK TECHNICIAN
PROFESI
Ref
:
Internet
and
Information
Technology
Position
2015,
Handi
Guide,
Janco
38. 38
MODEL PEMETAAN PROFESI STREAM DATABASE TERHADAP
KKNI
DATABASE OPERATOR
PROFESI
KK
NI
DATABASE
ADMINISTRATOR
DATABASE MANAGER
DATABASE SPECIALIST
RESEARCHER
Sarjana
Diploma
39. 39
KLASIFIKASI MATAKULIAH TERHADAP PROFESI
BERDASARKAN KOMPETENSI
KOMPETE
NSI
KHUSUS
KOMPETE
NSI
UTAMA
KOMPETE
NSI
UMUM
PROGRAMM
ER ANALIST
Pengantar
Teknologi
Informasi
Intro to ICT
Etika Profesi
Algoritma
Dasar
Pemrograman
Pemrograman
Berorientasi
Objek
Pemrograman
Pyhton
Pemrograman
C++
Pemrograman
Java
NETWORK
SPECIALIST
Pengantar
Teknologi
Informasi
Intro to ICT
Etika Profesi
JarKom-1
Komunikasi
Data
JarKom-2
Troubleshooting
and
Maintenance
Keamanan
Jaringan
Manajemen
Proyek IT
DATABASE
SPECIALIST
Pengantar
Teknologi
Informasi
Intro to ICT
Etika Profesi
Database-1
Struktur Data
Database-2
Data
Warehousing
Data Mining
Business
Intelligent
INFORMATIO
N SECURITY
ANALIST
Pengantar
Teknologi
Informasi
Intro to ICT
Etika Profesi
Kriptografi
Computer
Security
Manajemen
Resiko
Computer
Forensic
Data Recovery
Telematics
42. US Department of Defense Directive 8570
Information Security Certification Required for 2010
IAT :
Information
Assurance Technical
IAM :
Information
Assurance
Management
IASAE :
Information
Assurance Security
Architecture and
Engineering
CND :
Computer Network
Defense
CND-SP (Service
Provider)
Level
Level I : Junior
Level
Level II : Middle
Level
Level III : Senior
SSCP
A+
Network +
SSCP
GSEC
Security +
SCNP
CISSP (or Associate)
CISA
GSE GCIH
SCNA
CAP
GISF
GSLC
Security +
CISSP (or Associate)
IAT Level I IAT Level II IAT Level III
IAM Level I
CISSP (or Associate)
CAP
CISM
GSLC
CISSP (or Associate)
CISM
GSLC
CISSP (or Associate) CISSP – ISSAP
CISSP – ISSEP
IAM Level II IAM Level III
IASAE I IASAE II IASAE III
GCIA
CEH
SSCP
CEH
GCIH
CSIH
CEH
CISA
GSNA
CEH
CISSP-ISSMP
CISM
CND Analyst Support Reporter CND Auditor Manager
CND Infrastructure CND Incident CND-SP
42
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/857001m.pdf
43. Penutup
• Standar merupakan panduan bagi satuan pendidikan.
• Para pengajar menggunakan standar sebagai alat
untuk fokus dalam mengajar.
• Standar merupakan alat bagi mahasiswa untuk
mengharapkan apa yang akan mereka pelajari pada
setiap program studi.
• Standar merupakan dasar untuk mengembangkan
sumber daya manusia.
Halaman 43
44. Penutup
• Standar merupakan panduan untuk mengembangkan kurikulum
berbasis kompetensi yang mengacu ke KKNI.
• Standar, KKNI dan SKKNI merupakan sumber dari
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan profesi yang
berkualitas.
• Pastikan kompetensi yang dihasilkan prodi “belum tentu sama”
dengan rumusan kompetensi yang diperlukan oleh stakeholders.
• Pengembangan kompetensi vokasi harus memperhitungkan
– Porsi Kuliah vs. Praktek vs. Pratikum
• Beberapa mata kuliah perlu diberikan bobot sks tambahan, agar
menggambarkan bidang ilmu.
• Ketercapaian standar, secara internal di monitor oleh SPMI, secara
eksternal oleh SPME…
Halaman 44
45. Terima Kasih
Diskusi & Tanya-Jawab
Akhir Presentasi
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Email : sekret.bsnp@gmail.com
Website : http://www.bsnp-indonesia.org
THANKS