Pro dan Kontra Ujian Nasional, PISA, dan TIMSSNi wulie
Makalah ini berisi tentang hasil evaluasi pendidikan di Indonesia ditinjau dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Programme for International Student Assessment (PISA), dan Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS).
Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum pendidikanIbnu Fajar
Dokumen tersebut membahas kontroversi pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia yang ditinjau dari landasan hukum pendidikan. Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan masalah seperti bocornya kunci jawaban dan ketimpangan antar sekolah. Dokumen ini menganalisis dasar hukum, tujuan, kelebihan, kekurangan, serta pro dan kontra pelaksanaan Ujian Nas
Artikel ujian nasional dilema dan tantanganTri Tjandra
Ujian Nasional menjadi dilema bagi dunia pendidikan karena dipengaruhi berbagai kepentingan politik dan masyarakat. Sistem baru yang mempertimbangkan nilai raport dan ujian sekolah dalam penentuan kelulusan juga memiliki tantangan tersendiri bagi peningkatan mutu pendidikan dan penanaman karakter siswa. Guru memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan tersebut dengan kreativitas pembelajaran.
TIMSS adalah studi internasional empat tahunan tentang prestasi matematika dan sains siswa kelas VIII yang diukur meliputi domain isi (matematika: bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang; sains: biologi, kimia, fisika, ilmu bumi) dan kognitif (pengetahuan, penerapan, penalaran) untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia. PISA adalah studi internasional tiga tahunan tentang prestasi literasi membaca, mate
UN berpotensi menyebabkan dampak positif seperti meningkatkan semangat belajar siswa dan mutu pendidikan, namun juga berpotensi dampak negatif seperti menekan siswa, guru, dan orangtua serta menyempitkan kurikulum dan kreativitas siswa karena fokus terlalu besar pada mata pelajaran yang diujikan. Kebijakan UN perlu dievaluasi kembali agar sejalan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas.
Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah mengenai rendahnya minat siswa SMK untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa faktor penyebab rendahnya minat tersebut, membatasi ruang lingkup penelitian, merumuskan masalah penelitian, dan menentukan tujuan serta manfaat dari penelitian tersebut.
Pro dan Kontra Ujian Nasional, PISA, dan TIMSSNi wulie
Makalah ini berisi tentang hasil evaluasi pendidikan di Indonesia ditinjau dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Programme for International Student Assessment (PISA), dan Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS).
Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum pendidikanIbnu Fajar
Dokumen tersebut membahas kontroversi pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia yang ditinjau dari landasan hukum pendidikan. Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan masalah seperti bocornya kunci jawaban dan ketimpangan antar sekolah. Dokumen ini menganalisis dasar hukum, tujuan, kelebihan, kekurangan, serta pro dan kontra pelaksanaan Ujian Nas
Artikel ujian nasional dilema dan tantanganTri Tjandra
Ujian Nasional menjadi dilema bagi dunia pendidikan karena dipengaruhi berbagai kepentingan politik dan masyarakat. Sistem baru yang mempertimbangkan nilai raport dan ujian sekolah dalam penentuan kelulusan juga memiliki tantangan tersendiri bagi peningkatan mutu pendidikan dan penanaman karakter siswa. Guru memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan tersebut dengan kreativitas pembelajaran.
TIMSS adalah studi internasional empat tahunan tentang prestasi matematika dan sains siswa kelas VIII yang diukur meliputi domain isi (matematika: bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang; sains: biologi, kimia, fisika, ilmu bumi) dan kognitif (pengetahuan, penerapan, penalaran) untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia. PISA adalah studi internasional tiga tahunan tentang prestasi literasi membaca, mate
UN berpotensi menyebabkan dampak positif seperti meningkatkan semangat belajar siswa dan mutu pendidikan, namun juga berpotensi dampak negatif seperti menekan siswa, guru, dan orangtua serta menyempitkan kurikulum dan kreativitas siswa karena fokus terlalu besar pada mata pelajaran yang diujikan. Kebijakan UN perlu dievaluasi kembali agar sejalan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas.
Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah mengenai rendahnya minat siswa SMK untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa faktor penyebab rendahnya minat tersebut, membatasi ruang lingkup penelitian, merumuskan masalah penelitian, dan menentukan tujuan serta manfaat dari penelitian tersebut.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) SMP Negeri 2 Rogojampi untuk periode 2008-2012. RKAS ini berisi analisis kondisi lingkungan strategis, pendidikan saat ini, dan kondisi pendidikan masa datang dalam 4 tahun ke depan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain analisis mutu pendidikan, efisiensi, relevansi, dan akses pendidikan serta pengembangan standar nasional pendidikan.
Asesmen Nasional bertujuan untuk menilai mutu pendidikan di seluruh Indonesia dengan mengukur prestasi siswa dalam literasi, numerasi, dan karakter melalui tiga instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar."
Jenis Permasalahan Pokok Pendidikan dan Keterkaitan Antara Masalah-Masalah Pe...Nurrahmah Fitria
Pendidikan merupakan sebuah proses penting dalam kehidupan setiap manusia, karena melalui proses ini manusia dibentuk dan dilahirkan sebagai seorang manusia yang utuh dan sebenarnya. Oleh karena itulah sistem pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya dan juga masyarakat.
Membangun suatu sistem pendidikan memeng tidaklah mudah, karena dalam membangun sistem pendidikan haruslah dibarengi dangan pembangunan nasional. Dalam derap langkah pembangunan selalu diupayakan sejalan dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Kaitan erat antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional, terutama dalam bidang sosial dan budaya juga ekonomi membuktikan bahwa permasalahan dalam sistem pendidikan selalu bekaitan dengan permasalahan yang datang dari luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, kondisi sosial budaya serta ekonomi suatu masyarakat pasti akan mempengaruhi mutu hasil belajar suatu sekolah. Selain itu, masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mutu hasil belajar tersebut.
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragam masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Pendidikan di Indonesia juga semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Berdasarkan kenyataan ini, penanggulangan permasalahan pendidikan menjadi sangat rumit karena masalah ini menyangkut banyak komponen juga melibatkan banyak pihak. Dan pada dasarnya terdapat dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita, yaitu :
1. Bagaimana semua warga negara Indonesia dapat menikmati bangku sekolah atau pendidikan yang layak.
2. Bagaimana pendidikan negara kita dapat membekali para peserta didik dengan kemampuan serta keterampilan kerja yang berkualitas agar dapat terjun ke dunia kerja dalam kehidupan bermasyarakat.
Standar penilaian merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan yang mengatur tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Landasan filosofis dan yuridis standar penilaian mencakup prinsip keadilan, kesetaraan, dan obyektifitas dalam penilaian siswa, serta ketentuan evaluasi proses dan hasil belajar menurut undang-undang sistem pendidikan nasional."
Dokumen tersebut membahas permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Permasalahan utama adalah sistem pendidikan yang menghasilkan siswa sebagai objek belajar tanpa kritis, selain itu terdapat masalah sarana, guru, biaya dan prestasi. Solusinya adalah perbaikan sistemik dan teknis seperti peningkatan sarana, kesejahteraan guru, serta kualitas proses belajar mengajar.
Dokumen tersebut membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia, yang mencakup beberapa masalah utama yaitu rendahnya pemerataan kesempatan belajar, mutu akademik yang rendah, serta rendahnya efisiensi sistem pendidikan. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah pendidikan seperti kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, serta kebijakan pendidikan yang belum memadai.
Asesmen Nasional terdiri atas tiga instrumen utama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur literasi dan numerasi siswa, Survei Karakter untuk mengukur profil pelajar Pancasila, dan Survei Lingkungan Belajar untuk mengukur kualitas proses pembelajaran."
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik untuk semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah, dan lulus ujian nasional. Ujian sekolah/madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai prosedur
Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan namun anggaran tersebut belum dapat terserap secara optimal karena masalah birokrasi
Makalah ini membahas tentang permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia, mulai dari pengertian Ujian Nasional, dasar hukum pelaksanaannya, sampai permasalahan-permasalahan yang muncul seperti standar nilai kelulusan yang tinggi, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta kinerja pengawas ujian nasional yang belum optimal."
Makalah ini membahas delapan standar nasional pendidikan di Indonesia dan permasalahan dalam pencapaian standarnya, termasuk kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2012, termasuk dasar hukum, tujuan, formula baru penentuan kelulusan yang melibatkan nilai sekolah dan UN, serta jadwal pelaksanaannya.
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL Kajian Kritis Politik PendidikanSucces Zen
UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional namun tiga kalimat ini menunjukkan bahwa UN tidak mampu mengukur pencapaian tujuan pendidikan secara utuh dan ada ketidaksesuaian antara tujuan, fungsi, dan pelaksanaan UN.
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL Kajian Kritis Politik PendidikanSucces Zen
UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional namun tiga kalimat ini menunjukkan bahwa UN tidak mampu mengukur pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan dan ada ketidaksesuaian antara tujuan, fungsi, dan pelaksanaan UN.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) SMP Negeri 2 Rogojampi untuk periode 2008-2012. RKAS ini berisi analisis kondisi lingkungan strategis, pendidikan saat ini, dan kondisi pendidikan masa datang dalam 4 tahun ke depan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain analisis mutu pendidikan, efisiensi, relevansi, dan akses pendidikan serta pengembangan standar nasional pendidikan.
Asesmen Nasional bertujuan untuk menilai mutu pendidikan di seluruh Indonesia dengan mengukur prestasi siswa dalam literasi, numerasi, dan karakter melalui tiga instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar."
Jenis Permasalahan Pokok Pendidikan dan Keterkaitan Antara Masalah-Masalah Pe...Nurrahmah Fitria
Pendidikan merupakan sebuah proses penting dalam kehidupan setiap manusia, karena melalui proses ini manusia dibentuk dan dilahirkan sebagai seorang manusia yang utuh dan sebenarnya. Oleh karena itulah sistem pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya dan juga masyarakat.
Membangun suatu sistem pendidikan memeng tidaklah mudah, karena dalam membangun sistem pendidikan haruslah dibarengi dangan pembangunan nasional. Dalam derap langkah pembangunan selalu diupayakan sejalan dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Kaitan erat antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional, terutama dalam bidang sosial dan budaya juga ekonomi membuktikan bahwa permasalahan dalam sistem pendidikan selalu bekaitan dengan permasalahan yang datang dari luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, kondisi sosial budaya serta ekonomi suatu masyarakat pasti akan mempengaruhi mutu hasil belajar suatu sekolah. Selain itu, masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mutu hasil belajar tersebut.
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragam masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Pendidikan di Indonesia juga semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Berdasarkan kenyataan ini, penanggulangan permasalahan pendidikan menjadi sangat rumit karena masalah ini menyangkut banyak komponen juga melibatkan banyak pihak. Dan pada dasarnya terdapat dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita, yaitu :
1. Bagaimana semua warga negara Indonesia dapat menikmati bangku sekolah atau pendidikan yang layak.
2. Bagaimana pendidikan negara kita dapat membekali para peserta didik dengan kemampuan serta keterampilan kerja yang berkualitas agar dapat terjun ke dunia kerja dalam kehidupan bermasyarakat.
Standar penilaian merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan yang mengatur tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Landasan filosofis dan yuridis standar penilaian mencakup prinsip keadilan, kesetaraan, dan obyektifitas dalam penilaian siswa, serta ketentuan evaluasi proses dan hasil belajar menurut undang-undang sistem pendidikan nasional."
Dokumen tersebut membahas permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Permasalahan utama adalah sistem pendidikan yang menghasilkan siswa sebagai objek belajar tanpa kritis, selain itu terdapat masalah sarana, guru, biaya dan prestasi. Solusinya adalah perbaikan sistemik dan teknis seperti peningkatan sarana, kesejahteraan guru, serta kualitas proses belajar mengajar.
Dokumen tersebut membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia, yang mencakup beberapa masalah utama yaitu rendahnya pemerataan kesempatan belajar, mutu akademik yang rendah, serta rendahnya efisiensi sistem pendidikan. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah pendidikan seperti kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, serta kebijakan pendidikan yang belum memadai.
Asesmen Nasional terdiri atas tiga instrumen utama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur literasi dan numerasi siswa, Survei Karakter untuk mengukur profil pelajar Pancasila, dan Survei Lingkungan Belajar untuk mengukur kualitas proses pembelajaran."
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik untuk semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah, dan lulus ujian nasional. Ujian sekolah/madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai prosedur
Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan namun anggaran tersebut belum dapat terserap secara optimal karena masalah birokrasi
Makalah ini membahas tentang permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia, mulai dari pengertian Ujian Nasional, dasar hukum pelaksanaannya, sampai permasalahan-permasalahan yang muncul seperti standar nilai kelulusan yang tinggi, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta kinerja pengawas ujian nasional yang belum optimal."
Makalah ini membahas delapan standar nasional pendidikan di Indonesia dan permasalahan dalam pencapaian standarnya, termasuk kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2012, termasuk dasar hukum, tujuan, formula baru penentuan kelulusan yang melibatkan nilai sekolah dan UN, serta jadwal pelaksanaannya.
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL Kajian Kritis Politik PendidikanSucces Zen
UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional namun tiga kalimat ini menunjukkan bahwa UN tidak mampu mengukur pencapaian tujuan pendidikan secara utuh dan ada ketidaksesuaian antara tujuan, fungsi, dan pelaksanaan UN.
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL Kajian Kritis Politik PendidikanSucces Zen
UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional namun tiga kalimat ini menunjukkan bahwa UN tidak mampu mengukur pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan dan ada ketidaksesuaian antara tujuan, fungsi, dan pelaksanaan UN.
Jurnal_Moh. Zaini_IBU Malang_456 549-1-pbSucces Zen
UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional namun tiga kalimat ini menunjukkan bahwa UN tidak mampu mengukur pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh dan ada ketidaksesuaian antara tujuan, fungsi, dan pelaksanaan UN.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan nasional untuk menjamin mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar Nasional Pendidikan mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk standar kompetensi lulusan, isi, proses, sarana prasarana, dan pengelolaan pendidikan. Standar ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN
1. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 1
KONTROVERSI UJIAN NASIONAL DI INDONESIA
SUCI RUKMANA
Ciniez_buanget@yahoo.com
Abstrak : Ujian Nasional adalah bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan
satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan
peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ujian
Nasional dijadikan sebagai standar nasional pendidikan karena Indonesia sebagai negara
berkembang, negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan
nasional, anggota masyarakat global. Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional karena
alasan, yuridis, teoritis, dan empiris sehingga menimbulkan dampak yang mengawali adanya
pro dan kontra terhadap Ujian Nasional di Indonesia.
Kata kunci : Ujian Nasional
Abstract : National Exam is a form of assessment of learning outcomes by the government
aimed to assess the achievement of national competency in specific subjects that are used as
one of the considerations for mapping the quality of programs and educational unit , basic
selection into the next education level , determining the graduation of students from programs
and education units , and the development and provision of assistance to education units in its
efforts to improve the quality of education . National exams serve as the national standard of
education for Indonesia as a developing country , the unitary state required an assessment of
the performance of the national education system , members of the global community . The
government held a National Exam for some reason , juridical , theoretical , and empirical
causing impacts that started the pros and cons of the National Exam in Indonesia .
Keywords : National Exam
2. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 2
PENDAHULUAN
Ujian Nasional (UN) merupakan
program evaluasi yang berfungsi selektif,
yaitu untuk memilih peserta didik yang
sudah berhak meninggalkan sekolah. Ujian
Nasional (UN) juga merupakan bentuk
penilaian hasil belajar oleh pemerintah
yang bertujuan untuk menilai pencapaian
kompetensi lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu yang digunakan
sebagai salah satu pertimbangan untuk
pemetaan mutu program dan satuan
pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya, penentuan
kelulusan peserta didik dari program dan
satuan pendidikan, dan pembinaan dan
pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk
meningkatkan mutu pendidikan (PP No 19
Tahun 2005). Namun kenyataan yang
terjadi dilapangan sungguh berbeda
bahkan ironis. Pendidikan yang semula
diharapkan menjadi bekal buat
membangun masyarakat Indonesia baru
yang tercerahkan justru sebaliknya
menjadi cobaan yang justru membuat
bangsa ini kian terpuruk. Sejalan dengan
kenyataan itu, keberhasilam pembangunan
nasional akan ditentukan oleh keberhasilan
kita dalam mengelola pendidikan. Begitu
juga dengan pelaksanaan Ujian Nasional
(UN) yang pada dasarnya bertujuan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik pada beberapa mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka menilai pencapaian Standar
Nasional Pendidikan. Maka dari
penjelasan ini apakah Ujian nasional
menjadi standar nasional pendidikan? Apa
dampak yang ditimbulkan pelaksanaan
Ujian Nasional. 3. Bagaimana mengatasi
ketimpangan yang terjadi pada
pelaksanaan Ujian Nasional terhadap
tujuan pendidikan?sehingga penulis
tertarik untuk membuat artikel yang
berjudul “kontroversi ujian nasional
diindonesia”.
Ujian Nasional Sebagai Standar
Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan
(SNP) adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah melalui
Departemen Pendidikan Nasional
membuat berbagai macam standardisasi
terhadap berbagai komponen pendidikan
yang dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam PP tersebut terdapat delapan
standar yang meliputi : standar isi, standar
proses, standar kompetensi lulusan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar
3. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 3
pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian pendidikan. Dua dari
kedelapan standar nasional pendidikan
tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
merupakan acuan utama bagi SMP/MTs
untuk mengembangkan kurikulum. Dalam
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) terdapat penjelasan mengenai
kompetensi lulusan dalam standar nasional
pendidikan Indonesia. Hal tersebut lebih
diperjelas lagi dalam PP Nomor 19 tahun
2005 Pasal 25 ayat 4 yang menyatakan
bahwa kompetensi lulusan seharusnya
mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap
(afektif), pengetahuan (kognitif), dan
keterampilan (psikomotorik). Namun
realitanya, ujian nasional dari tahun ke
tahun hanya mengukur satu aspek
kompetensi kelulusan yakni aspek
kognitif. Dalam kaitannya dengan mutu
pendidikan, UN hanya melakukan evaluasi
terhadap peserta didik. Padahal, menurut
pasal 57 ayat 2 UU Sisdiknas, mutu
pendidikan seharusnya didasarkan pada
evaluasi yang mencakup peserta didik,
lembaga, dan program pendidikan. Berikut
alasan mengapa Ujian Nasional dijadikan
sebagai standar nasional pendidikan.
Pertama, Indonesia sebagai negara
berkembang. Sebagai suatu negara
berkembang Indonesia tergolong negara
yang masih miskin. Oleh sebab itu tidak
mengherankan apabila tingkat
pendidikannya belum mencapai sesuatu
yang diinginkan oleh masyarakat modern.
Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana
pendidikan nasional maupun daerah yang
masih minim. Tingkat buta huruf masih
cukup tinggi demikian pula kualitas
pendidikan belum memuaskan
dibandingkan dengan negara-negara
tetangga apalagi dengan negara-negara
maju. Kedua, sebagai negara kesatuan
diperlukan suatu penilaian dari kinerja
sistem pendidikan nasional. Undang-
undang No. 20 Tahun 2003 merupakan
dasar pemerintah untuk melakukan tolak
ukur penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional. Atas dasar itu maka pemerintah
menganggap perlunya sebuah patokan, dan
untuk evaluasi belajar UN menjadi tolak
ukur bagi penilaian kinerja tersebut. Tanpa
adanya suatu sistem lebih-lebih dalam
negara Indonesia yang bhinneka, maka
tujuan untuk mempersatukan bangsa
Indonesia menemui kesulitan Ketiga,
anggota masyarakat global. Sebagai
anggota masyarakat global, negara
Indonesia berada di dalam pergaulan antar-
bangsa, lebih-lebih dalam kemajuan
teknologi komunikasi dan informasi
dewasa ini. Dalam pergaulan global yang
terbuka itu dapat saja terjadi arus
pertukaran manusia, arus sumber daya
manusia yang tinggi yang dapat bersaing
dengan bangsa-bangsa lain. Manusia
4. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 4
Indonesia harus survive dan harus dapat
bersaing dengan bangsa lain. Namun
persaingan itu tidak mungkin dapat
dilakukan bila kualitas pendidikan
Indonesia tidak mampu bersaing secara
terbuka dengan negara-negara lain.
Karenanya, Indonesia tidak saja
memerlukan standar nasional, tapi juga
standar regional bahkan standar
internasional. Tentunya standar-standar ini
hanya dapat dicapai secara bertahap.
Selain ketiga alasan di atas, alasan
lain yang kemudian memperkuat
pemerintah untuk tetap menyelenggarakan
UN adalah karena alasan, yuridis, teoritis,
dan empiris. Alasan yuridis yang
digunakan sebagai dasar adalah UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas,
Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang
UAN, serta Permendiknas No. 20 tahun
2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun
2003 meliputi Pasal 11 Ayat
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi; Pasal 35 Ayat (1) Standar
nasional pendidikan terdiri atas standar
isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan
secara berencana dan berkala; Pasal 57
ayat (1)Evaluasi dilakukan dalam rangka
pengendalian mutu pendidikan secara
nasional sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggara pendidikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan; Pasal
57 Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap
peserta didik, lembaga, dan program
pendidikan pada jalur formal dan
nonformal untuk semua jenjang, satuan,
dan jenis pendidikan; Pasal 58 Ayat
(2) Evaluasi peserta didik, satuan
pendidikan, dan program pendidikan
dilakukan oleh lembaga mandiri secara
berkala, menyeluruh, transparan, dan
sistemik untuk menilai pencapaian
standar nasional pendidikan, dan; Pasal
61 ayat (2) Ijazah diberikan kepada
peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi. Pasal-pasal tersebut menjadi
landasan kebijakan Pemerintah untuk
melakukan UN.
Pemerintah juga mengacu pada
landasan teoritis yang dilatarbelakangi
rasional bahwa untuk mengukur
keberhasilan belajar peserta didik lewat
pelaksanaan evaluasi sumatif (sumative
evaluation) pada setiap akhir tingkatan
pendidikan. Evaluasi itu berbentuk
evaluasi hasil belajar maupun ujian
5. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 5
(examination) yang dilakukan secara
benar dan transparan sehingga
meningkatkan motivasi belajar siswa
setinggi-tingginya. Dengan demikian
secara tidak langsung akan berpengaruh
pada peningkatan mutu pendidikan. Selain
itu, hasilnya dapat dijadikan tolok-ukur
keberhasilan dan dapat digunakan sebagai
pemetaan keberhasilan belajar di semua
tingkatan dan daerah.
Selain itu pemerintah juga
menggunakan argumentasi empiris sebagai
landasan penyelenggaraan UN. Penelitian
hasil penyelenggaraan UAN 2003-2004
oleh tim PPs Universitas Negeri
Yogyakarta menunjukkan bahwa UAN
memberikan dampak positif terhadap
peserta didik dan guru untuk lebih keras
mempersiapkan ujian. Selain itu, studi
yang dilakukan oleh LSPI Yogyakarta di
beberapa propinsi juga merekomendasikan
tentang perlunya UN dilakukan guna
memotivasi belajar siswa dan adanya
kompetisi yang sehat antar sekolah dan
daerah.
Dampak Ujian Nasional
Ujian Nasional Ujian Nasional
pertama kali diperkenalkan tahun ajaran
2002/2003 dengan istilah Ujian Akhir
Nasional (UAN). Kemudian dari tahun
ajaran 2004/2005 berubah menjadi Ujian
Nasional (UN) hingga sekarang. Dari
kurun waktu pelaksanaan yang sudah
sekian tahun dapat dilihat apa kelebihan
dan kekurangan dari pelaksanaan ujian
nasional tersebut. Adapun dampak positive
yang diperoleh dengan dilaksanakannya
ujian nasional antara lain : a) Dapat
menggambarkan indikator kondisi
pendidikan di Indonesia secara umum,
artinya lembaga pendidikan internasional
(UNESCO dll) dapat mengetahui kondisi
pendidikan di Indonesia melalui UN. b)
Dapat memacu sekolah, dinas pendidikan
(propinsi dan kab/kota) untuk
berkompetisi dalam meningkatkan kualitas
pendidikan. c) Dapat memotovasi guru
untuk senantiasa meningkatkan kualitas
pembelajaran, sehingga guru senantiasa
meningkatkan kompetensinya untuk
menuju guru yang profesional. d) Dapat
memotivasi siswa untuk terus belajar
sehingga mampu meraih nilai ujian
nasional yang tinggi. Artinya disini dengan
dilaksanakannya ujian nasional dapat
membelajarkan siswa sehingga mampu
berkembang secara optimal dalam
mengembangkan potensinya.
Di samping dampak positive ujian
nasional juga memiliki dampak negative
antara lain : a) Pelaksanaan ujian nasional
bertentangan dengan prinsip penilaian
pada kurikulum yang berlaku dimana
penilaian menekankan penilaian yang
otentik (autentic assesment) yaitu
penilaian saat proses pembelajaran
berlangsung yang pelaksanaannya
diserahkan kepada sekolah/ guru sesuai
6. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 6
dengan kondisi sekolah yang ada. b)
Adanya standar nilai ujian nasional yang
sama di seluruh Indonesia, sementara
kondisi sekolah baik sarana prasarana,
guru, input siswa di setiap daerah terdapat
perbedaan yang sangat signifikan. c)
Dengan dilaksanakannya nilai ujian
nasional sebagai salah satu syarat
kelulusan akan menimbulkan kompetisi
yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena
masih adanya anggapan bahwa tingginya
nilai ujian nasional di sekolah atau daerah
masih dianggap sebagai gambaran kualitas
pendidikan disekolah/ daerah tersebut. d)
Adanya pemborosan anggaran biaya
penyelenggaraan pendidikan, karena
pelaksanaan ujian nasional menghabiskan
dana yang tidak sedikit mulai perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi. e) Ujian
nasional merupakan penilaian yang
sifatnya sesaat dan hanya menilai aspek
kognitif saja, namun menentukan
kelulusan. Hal ini bertentangan dengan
penilaian berbasis kelas (PBK) yang
menitik beratkan penilaian berlangsung
selama proses pembelajaran.
Pro Kontra Pelaksanaan Ujian Nasional
Berdasarkan dampak Ujian
Nasional di atas memicu munculnya
prokontra dan protes terhadap pelaksanaan
ujian nasional dari berbagai kalangan yang
disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, adanya perbedaan yang tinggi
tentang mutu sekolah baik dalam satu
daerah maupun antar daerah. Realitas di
lapangan menunjukan mutu sekolah
berbeda-beda, baik dari aspek siswa, guru,
fasilitas, sumber dana, maupun
manajemen. Dengan perbedaan ini tentu
kurang bijaksana kalau diterapkan standar
yang sama untuk persyaratan kelulusan.
Seharusnya Depdiknas menetapkan
standar kelulusan yang berbeda dengan
memperhatikan kondisi riil daerah dan
sekolah. Kedua, hasil ujian nasional yang
hanya menguji beberapa mata pelajaran
dan hanya bersifat kognitif tidak serta
merta dapat dijadikan indikator tentang
mutu pendidikan.
Kalangan yang menolak ujian nasional
berpandangan bahwa untuk mengukur
standar mutu pendidikan harus dilihat
struktur pendidikan secara menyeluruh
termasuk non-akademis, proses dan input
pendidikan. Meningkatkan standar mutu
pendidikan tentu tidak sesederhana hanya
dengan meningkatkan angka standar
kelulusan. Ketiga, hasil ujian nasional
selama ini tidak ada tindak lanjutnya. Para
praktisi pendidikan, terutama guru selama
ini kurang merasakan adanya manfaat
nyata dari ujian nasional, terutama dalam
hal peningkatan kualitas mengajar. Ujian
nasional lebih sekedar kegiatan rutin
tahunan. Seharusnya pasca ujian nasional
dilakukan pelatihan intensif terhadap guru
bidang studi yang siswanya banyak yang
gagal dalam ujian nasional. Keempat,
7. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 7
ujian nasional di SMA/SMK kurang
mempunyai relevansi dengan seleksi
masuk jenjang pendidikan berikutnya.
Siswa SMA yang dinyatakan lulus dengan
nilai ujian nasiona yang tinggi tetap harus
ikut seleksi untuk masuk ke Perguruan
Tinggi. Sepertinya tidak ada koordinasi
antara Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah dengan Pendidikan Tinggi.
Pihak Perguruan Tinggi sepertinya “tidak
percaya” dengan hasil ujian nasional yang
diselenggarakan manajemen pendidikan
dasar dan menengah. Padahal dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 68 dinyatakan bahwa
hasil ujian nasional digunakan sebagai
salah satu pertimbangan untuk dasar
seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya.
Ujian Nasional dan Mutu Pendidikan
Pro kontra seputar ujian nasional
tidak seharusnya terjadi kalau semua pihak
saling memahami dan menempatkan ujian
nasioinal secara proporsional. Pihak
pemerintah melalui Depdiknas harus
merancang sistem ujian atau penilaian
yang sistematis, bertahap dan
berkelanjutan. Sistem penilaian harus
dapat difungsikan untuk mendeteksi
potensi dan kompetensi siswa sekaligus
bisa memetakan kompetensi guru dalam
keberhasilan pembelajaran di kelas. Hasil
ujian nasional juga harus ditindaklanjuti
dengan berbagai program yang dapat
meningkatkan mutu pendidikan secara
komprehensif. Sistem penilaian ujian
nasional harus mampu: memberi informasi
yang akurat; mendorong siswa untuk
belajar; memotivasi guru dalam
pembelajaran; meningkatkan kinerja
lembaga; dan meningkatkan kualitas
pendidikan. Dengan sistem penilaian yang
demikian diharapkan secara berangsur-
angsur mutu pendidikan di tanah air akan
meningkat. Di lain pihak, para praktisi
pendidikan di lapangan, terutama guru dan
Kepala Sekolah harus meningkatkan
kompetensi dan kinerjanya, sehingga
kualitas pembelajaran di kelas akan
meningkat dan pada gilirannya akan
meningkatkan mutu pendidikan. Dengan
demikian berapapun standar kelulusan
yang akan ditetapkan pemerintah akan
selalu siap, tanpa ada rasa takut dan kaget.
Di sisi lain pula para siswa dan orang tua
juga akan tumbuh kesadaran bahwa untuk
mencapai hasil yang memuaskan harus
ditempuh dengan kerja keras, sehingga
anggapan dalam ujian pasti lulus 100%
hilang dari pikiran mereka. Kalau semua
pihak sudah pada pemikiran, kesadaran,
dan tindakan yang sama, maka mutu
pendidikan di Indonesia perlahan-lahan
namun pasti akan meningkat.
PENUTUP
Ujian nasional masih perlu
dilaksanakan agar gambaran riil
8. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 8
pendidikan di Indonesia dapat diketahui
dan dapat memotivasi daerah/sekolah
untuk senantiasa meningkatkan kualitas
sehingga mencapai 8 Standar nasional
pendidikan sesuai dengan PP nomor 19
tahun 2005. Namun yang perlu diperbaiki
adalah pelaksanaannya sehingga UN yang
dilaksanakan benar-benar dapat mencapai
tujuan UN itu sendiri dan tujuan
pendidikan nasional yaitu mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Adapun
saran Untuk mengefektifkan pelaksanaan
ujian nasional, maka perlu dilakukan
beberapa hal sebagai berikut : 1.
Pemerintah memfasilitasi guru mata
pelajaran yang diujikan untuk
meningkatkan kompetensi mereka 2.
Pemerintah membuat konsep ujian
nasional yang bukan hanya menitik
beratkan pada ranah kognitif saja tetapi
juga ranah afektif dan psikomotorik. 3.
Komponen sekolah, yaitu kepala sekolah,
guru, staf tata usaha, peserta didik dan wali
murid peserta didik bekerja sama dalam
persiapan menghadapi ujian nasional. 4.
Nilai ujian nasional dapat dijadikan salah
satu syarat kelulusan, namun perlu adanya
grade (tingkatan) standar kelulusan di
setiap daerah. Kelulusan bisa
dikategorikan berdasarkan hasil akreditasi.
Sekolah dengan akreditasi A memiliki
standar kelulusan yang bebeda dengan
sekolah dengan akreditasi Baik.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini. 1996. Dasar-Dasar
Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi
Aksara
Basaruddin, Chan. Ujian Nasional Untuk
Apa ? http://edukasi.kompas.com
diakses 10 November 2013.
Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak-
Rusakan. Yogyakarta : LKiS
http://www.suara pembaruan.com/News-
/2005/01/24/Pendidik/UAN.htm
Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis
Kompetensi : Konsep, Karakteristik,
Implementasi dan Inovasi. Bandung
:Remaja Rosda Karya
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2006 tentang UN.