Dokumen tersebut membahas tentang implementasi jaring komunikasi sandi (JKS) untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jawa Timur. JKS dibagi menjadi tiga tipe yakni eksternal, internal, dan khusus untuk pertukaran informasi rahasia antar instansi pemerintah. Gelar JKS meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi melalui beberapa tahapan seperti perumusan desain, persiapan infrastruktur, dan penila
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Manajemen Media Sosial untuk Instansi PemerintahCatur PW
Ada banyak manfaat untuk menggunakan media sosial, terutama membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik; untuk berkonsultasi dan terkoneksi; lebih transparan dan akuntabel.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Manajemen Media Sosial untuk Instansi PemerintahCatur PW
Ada banyak manfaat untuk menggunakan media sosial, terutama membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik; untuk berkonsultasi dan terkoneksi; lebih transparan dan akuntabel.
Untuk file versi pptx (245 MB), pdf (10 MB) dan video clip terkait, silakan unduh di https://s.id/litdigictw | Informasi lebih lanjut silakan hubungi email info@ictwatch.id
Presentasi ini bebas digunakan dengan lisensi Creative Commons BY-NC-SA.
Literasi Digital Cerdas Paham Daring ICT Watch Hoax Hoaks UU ITE Informasi Transaksi Elektronik Ujaran Kebencian Perlindung Anak Child Online Protection Data Pribadi Online Privasi Internet Sehat Indonesia
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Internet Sehat - Menjaga keselamatan anak di internet (updated feb2016)Indriyatno Banyumurti
Update presentasi tentang mengaja keselamatan anak di dunia internet. Presentasi ini ditujukan buat orang tua dan guru untuk memahami sisi positif dari internet bagi anak, maupun potensi ancaman yang terdapat di dalamnya.
Di setiap slide presentasi terdapat beberapa catatan untuk menjelaskan isi presentasi tersebut.
Jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan via email ke indriyatno@gmail.com
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Gerakan Bijak Bersosmed memberikan panduan praktis dalam menggunakan media sosial. Gerakan ini mengajak warganet untuk menggali lebih banyak manfaat dari media sosial lewat praktik-praktik media sosial yang positif dan produktif lewat prinsip THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind). Mulai dari etika bersosmed, tantangan di media sosial, dan ajakan untuk mengenal UU ITE yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami awam.
Untuk file versi pptx (245 MB), pdf (10 MB) dan video clip terkait, silakan unduh di https://s.id/litdigictw | Informasi lebih lanjut silakan hubungi email info@ictwatch.id
Presentasi ini bebas digunakan dengan lisensi Creative Commons BY-NC-SA.
Literasi Digital Cerdas Paham Daring ICT Watch Hoax Hoaks UU ITE Informasi Transaksi Elektronik Ujaran Kebencian Perlindung Anak Child Online Protection Data Pribadi Online Privasi Internet Sehat Indonesia
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Internet Sehat - Menjaga keselamatan anak di internet (updated feb2016)Indriyatno Banyumurti
Update presentasi tentang mengaja keselamatan anak di dunia internet. Presentasi ini ditujukan buat orang tua dan guru untuk memahami sisi positif dari internet bagi anak, maupun potensi ancaman yang terdapat di dalamnya.
Di setiap slide presentasi terdapat beberapa catatan untuk menjelaskan isi presentasi tersebut.
Jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan via email ke indriyatno@gmail.com
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Gerakan Bijak Bersosmed memberikan panduan praktis dalam menggunakan media sosial. Gerakan ini mengajak warganet untuk menggali lebih banyak manfaat dari media sosial lewat praktik-praktik media sosial yang positif dan produktif lewat prinsip THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind). Mulai dari etika bersosmed, tantangan di media sosial, dan ajakan untuk mengenal UU ITE yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami awam.
Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan
strategi nasional pengembangan e-government menginstruksikan kepada seluruh
pemimpin pemerintahan baik pusat dan daerah untuk menyusun rencana tindak
pengembangan e-government dan pelaksanaannya melalui koordinasi dengan
kementerian komunikasi dan informasi. Pada tahun 2002, Kementerian KOMINFO telah
menyusun kerangka konseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). SISFONAS ini
dapat digunakan sebagai kerangka berpijak secara konseptual dalam pengembangan
sistem informasi yang terintegrasi secara nasional. Dalam kerangka SISFONAS tersebut
disebutkan bahwa keberhasilan penerapan e-government diperlukan persyaratan yaitu
dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana
tersebut meliputi penyediaan infrastruktur e-government baik yang bersifat teknis dan
non teknis, yang terdiri dari penyiapan aspek kepemimpinan, SDM, regulasi,
infrastruktur jaringan, infostruktur dan infrastruktur aplikasi.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
2. Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah
keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan
telekomunikasi
Pengguna Persandian adalah Pejabat pada instansi
Pemerintah yang memanfaatkan Persandian
Gelar Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut Gelar
JKS adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari
kegiatan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi
cahyodarujati|cahyod@gmail.com|www.cahyo.web.id
2
3. JKS terbagi ke dalam 3 Tipe, yaitu:
a. JKS Eksternal;
b. JKS Internal; dan
c. JKS Khusus.
JKS Eksternal digunakan untuk pertukaran Informasi Rahasia antar Pengguna
Persandian pada Instansi Pemerintah yang Berbeda.
JKS Internal digunakan untuk pertukaran Informasi Rahasia antar Pengguna
Persandian dalam satu Instansi Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
JKS Khusus dibentuk dan digunakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak berfungsinya JKS pada Instansi Pemerintah disebabkan oleh bencana
alam atau kondisi infrastruktur dan keamanan setempat yang tidak
mendukung;
2. Adanya kegiatan khusus Instansi Pemerintah yang membutuhkan JKS.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
3
4. Gelar JKS dilaksanakan melalui tahapan:
1.Perencanaan;
2.Implementasi; dan
3.Evaluasi.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
4
5. PERENCANAAN
1. Instansi Pemerintah melakukan inventarisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya meliputi:
a. Kelembagaan yang melaksanakan fungsi persandian;
b. Peraturan di bidang pengamanan informasi;
c. Pengguna persandian;
d. Sarana komunikasi antar pengguna persandian;
e. Sumber daya manusia sandi;
f. Peralatan sandi;
g. Media transmisi; dan
h. Anggaran.
2. Instansi Pemerintah dapat mengkonsultasikan hasil inventarisasi
sumber daya kepada Lemsaneg/BSSN untuk mendapatkan rekomendasi
Gelar JKS.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
5
6. Lanjutan.....
3. Membuat Desain JKS terdiri dari:
a. Topologi komunikasi Pengguna Persandian;
b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan
c. Infrastruktur telekomunikasi yang digunakan.
4. Instansi Pemerintah menyusun kerangka acuan kerja dan rincian
anggaran biaya.
5. Gelar JKS berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah
disusun.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
6
7. IMPLEMENTASI
Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Internal
berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun, meliputi
kegiatan:
a. Penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan;
b. Penyiapan kunci sistem sandi;
c. Penyiapan Peralatan Sandi; dan
d. Operasional Gelar JKS Internal.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
7
8. EVALUASI
Evaluasi Gelar JKS Internal meliputi kegiatan:
a. Penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan
Gelar JKS Internal; dan
b. Penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Internal
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
8
9. DESAIN TOPOLOGI
JARINGAN AMAN
Gubernur + Wagub + Setda
OPD
OPD
OPD
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
OPD
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
9
10. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARADinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya
kerahasiaan (confidentiality), keutuhan
(integrity), dan ketersediaan (availability)
informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
14. RUBAH MINDSET KITA
TENTANG PERANAN URUSAN
PERSANDIAN DI PEMDA
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor
76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem
Persandian Negara
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kegiatan di bidang pengamanan informasi
rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan
konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta
ilmu pendukung lainnya secara sistematis,
metodologis, dan konsisten serta terikat pada
etika profesi sandi
Kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang
dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni
dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya
secara sistematis, metodologis dan konsisten serta
terkait pada etika profesi sandi
Perubahan Definsi Persandian
Urusan Persandian sekarang TIDAK HANYA terbatas pengamanan data/informasi RAHASIA
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
15
16. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
URUSAN PERSANDIAN DI DAERAH
2 PANDUAN UMUM SUBSTANTIF PENYUSUNAN RPJMD DAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGUATAN PERATURAN DI DAERAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN KEAMANAN
INFORMASI
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
BIDANG KEAMANAN INFORMASI
PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPTIMALISASI
PEMANFAATAN PERANGKAT KEAMANAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
16