Sistem informasi Perencanaan Pembangunan DaerahIrmawan Nugroho
Dengan meningkatnya teknologi dan penggunaan aplikasi maka sektor pemerintahan-pun menjadi terus berkembang. Semua instansi/SKPD berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.
Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan diperlukan sistem yang handal, terintegrasi dan mudah dalam penggunaannya. Sistem ini dikembangkan dengan memenuhi kebutuhan inti dari pengguna dan stakeholder, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pihak yang mengkolaborasikan rencana pembangunan.
Digunakan oleh semua SKPD yang tersebar di seluruh kecamatan pada sebuah kabupaten menjadikan sistem ini sangat membantu dalam mengelola dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh semua instansi/SKPD dan kecamatan.
Dengan menggunakan konsep web based yang tampil secara online menjadikan sistem ini mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap yang antara lain :
- pengontrolan anggaran
- pengontrolan input kegiatan
- koordinasi dan pengelolaan anggaran
- kemudahan dalam pelaporan
- bisa di akses secara real time
- dengan dukungan 24 jam
- bisa diinput dimana saja
- bisa dikontrol dengan model terpusat
dan fitur-fitur lainnya yang masih banyak.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi kami di : http://www.berliansolusi.com
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
Good governance TIK ditujukan untuk memastikan seluruh sumberdaya TIK dapat mendukung tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, respon yang cepat dan khususnya seluruh faktor risiko yang menyertai penerapan TIK tersebut
Sistem informasi Perencanaan Pembangunan DaerahIrmawan Nugroho
Dengan meningkatnya teknologi dan penggunaan aplikasi maka sektor pemerintahan-pun menjadi terus berkembang. Semua instansi/SKPD berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.
Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan diperlukan sistem yang handal, terintegrasi dan mudah dalam penggunaannya. Sistem ini dikembangkan dengan memenuhi kebutuhan inti dari pengguna dan stakeholder, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pihak yang mengkolaborasikan rencana pembangunan.
Digunakan oleh semua SKPD yang tersebar di seluruh kecamatan pada sebuah kabupaten menjadikan sistem ini sangat membantu dalam mengelola dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh semua instansi/SKPD dan kecamatan.
Dengan menggunakan konsep web based yang tampil secara online menjadikan sistem ini mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap yang antara lain :
- pengontrolan anggaran
- pengontrolan input kegiatan
- koordinasi dan pengelolaan anggaran
- kemudahan dalam pelaporan
- bisa di akses secara real time
- dengan dukungan 24 jam
- bisa diinput dimana saja
- bisa dikontrol dengan model terpusat
dan fitur-fitur lainnya yang masih banyak.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi kami di : http://www.berliansolusi.com
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
Good governance TIK ditujukan untuk memastikan seluruh sumberdaya TIK dapat mendukung tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, respon yang cepat dan khususnya seluruh faktor risiko yang menyertai penerapan TIK tersebut
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Norma Standar Kriteria Prosedur dalam pengelolaan Kominfo di Daerah sesuai UU 23/2014, PP 18/2016, PP 12/2018, Perpres SPBE 95/2018 dan PM Kominfo 8/2019
This is about the planning and development of an Integrated National Planning Landuse System (i-PLAN) developed by the Fed. Dept. of Town and Country Planning, Pen. Malaysia (JPBD) in 2013 to centralized and update landuse data collection nationwide along a uniform planning metadata and map projection. I was then project manager but pensioned in 2015 where it was finally completed the following year. The slideshow was prepared in Malay Language for the benefit of the numerous vested federal, state and local government agencies that would benefit from it.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...Delia Nanda Octaviani
Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Norma Standar Kriteria Prosedur dalam pengelolaan Kominfo di Daerah sesuai UU 23/2014, PP 18/2016, PP 12/2018, Perpres SPBE 95/2018 dan PM Kominfo 8/2019
This is about the planning and development of an Integrated National Planning Landuse System (i-PLAN) developed by the Fed. Dept. of Town and Country Planning, Pen. Malaysia (JPBD) in 2013 to centralized and update landuse data collection nationwide along a uniform planning metadata and map projection. I was then project manager but pensioned in 2015 where it was finally completed the following year. The slideshow was prepared in Malay Language for the benefit of the numerous vested federal, state and local government agencies that would benefit from it.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...Delia Nanda Octaviani
Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka bagi publik. Di sektor ekstraktif, data-data kontrak terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan pun menjadi dibuka di publik.
Presentasi ini disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto, M.Si dalam PWYP Knowledge Forum, 3 Maret 2017.
1. Membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
aku lah11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Tayang: Jumat, 31 Mei 2024 06:00
Penulis: Adi Manggala Saputro Editor: Elfan Fajar Nugroho
zoom-inlihat fotoKota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Instagram @persib @persija
Skuad Persib Bandung (kiri) dan Persija Jakarta (kanan). Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
TRIBUNWOW.COM - Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
Dilansir TribunWow.com, keberhasilan Persib Bandung dalam perekrutan Rezaldi Hehanusa nampaknya menjadi motivasi mereka untuk bisa kembali gembosi sang rival abadi, Persija Jakarta.
Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya gelandang bintang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi.
Kabar masuknya Hanif Sjahbandi ke dalam lis belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_ft, Kamis (31/5/2024).
Baca juga: Transfer Kejutan Persib Bandung? Bintang di Luar Dugaan Kepergok Beri Sinyal, Bobotoh Dijamin Suka
"Hanif Sjahbandi (DMF/27) masuk radar Persib Bandung," tulis @transfernews_ft.
Sebagaimana diketahui, masuknya Hanif Sjahbandi selain karena ketagihan akan keberhasilan Persib Bandung dalam merekrut Rezaldi Hehanusa, hal itu menunjukkan sinyal Maung Bandung ingin memulangkan putra daerahnya satu per satu ke Kota Kembang.
Mengingat, Hanif Sjahbandi merupakan gelandang asli jebolan Persib Bandung yang juga pemain kelahiran Kota Bandung.
Meski, ia tercatat belum pernah berkarier di Persib Bandung senior meski pernah bergabung dengan tim juniorn Pangeran Biru pada Januari sampai dengan Juli 2015 silam.
Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka, https://wow.tribunnews.
1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2009
2. KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) ATAU TOR ( TERM OF REFFERENCE)
STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa)
I. Latar Belakang
Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas
telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi
dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa
penggunaan media elektronik dalam pengelolaan SIM (Sistem Informasi Manajemen)
merupakan faktor yang sangat penting.
Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan
yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di
mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat
luas di seluruh wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif. Diharapkan pemerintah daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke
dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan
demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk
memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga
pemerintahan, masyarakat, dunia usaha maupun stakeholder.
Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat
tinggi kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak
dimiliki untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing suatu
daerah.
Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan
teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Dalam master plan pemerintah,
sejak tahun 2003 dicanangkan setidaknya ada 4 (empat) tahap perkembangan e-
government : (1). Tahap Persiapan : eksistensi situs; (2). Tahap Pematangan : situs
interaktif/antarmuka; (3).Tahap Pemantapan : transaksi pelayanan publik dan (4). Tahap
Pemanfaatan aplikasi pelayanan yang terintegrasi. Fakta menunjukkan perkembangan
di lapangan belum beranjak dari tahap satu, yakni instansi pemerintah baru sekadar
memiliki web site saja.
E-Government atau lebih lanjut kita sebut SIMPeDa merupakan penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 1
3. pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan
bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business
Enterprises) dan G2G (Government to Government atau sering disebut inter-agency
relationship).
E-Government mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektifitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Misalnya, masyarakat umum seharusnya bisa mendapatkan layanan tertentu
(KTP, surat pindah, dan sebagainya) dalam hitungan menit atau jam, bukan lagi dalam
hitungan hari apalagi minggu. Hal yang sama dapat juga dilakukan untuk proses-proses
pemerintahan yang lain, misalnya dalam hubungannya dengan para pelaku bisnis atau
bahkan antarentitas pemerintahan itu sendiri (laporan satker kepada kepala daerah yang
dilakukan secara berkala). Agar dihasilkan suatu kebijakan dan pengimplementasian
yang baik dan terukur sehingga perlu dilakukan studi khusus dalam menerapkan e-
government ini.
II. Tujuan, Manfaat, Sasaran dan Hasil yang Diharapkan
a. Tujuan
1) Untuk membuat suatu studi kelayakan pembangunan SIMPeDa di Kabupaten
Pakpak Bharat;
2) Untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan dan pengembangan
SIMPeDa atau lebih luas disebut e-government di Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat;
3) Untuk menyusun perencanaan anggaran pembangunan infrastuktur dan aplikasi
(portal) SIMPeDa yang didasarkan pada kondisi eksisting di Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
b. Manfaat
Untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan pembangunan
serta pembinaan/pelayanan kemasyarakatan.
c. Sasaran
Terbentuknya studi yang mengkaji adanya :
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 2
4. 1) Kelayakan untuk pengembangan SIMPeDa atau e-government di Kabupaten
Pakpak Bharat;
2) Format/Desain/Model layanan individual/warga negara atau Government to
Citizens (G2C). G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan
mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada masyarakat;
3) Desain interkoneksi antarentitas pemerintahan atau Government to Government
(G2G). G2G memudahkan penyelenggara pemerintahan lokal untuk
mendapatkan data dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang lain-
antarsatker).
4) Model Internal Efficiency & Effectiveness (IEE) dengan pemanfaatan teknologi
informasi untuk mengurangi biaya administrasi pemerintahan dengan
menggunakan alat bantu yang sudah teruji efektifitasnya di dunia bisnis seperti
supply chain management, financial management dan knowledge management.
5) Model Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi beban kerja
pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan pada pemerintah,
penghitungan pajak dan sebagainya) dengan cara menghilangkan duplikasi
pengumpulan data.
d. Hasil yang Diharapkan
1) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi studi kelayakan pembangunan e-
government di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (termasuk kajian
ketersediaan dan kemampuan SDM/aparatur);
2) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi kajian pengembangan e-government
dimana didalamnya sudah termasuk kajian infrastruktur dan aplikasi (portal dan
interkoneksi);
3) Peta jaringan infrastruktur (jaringan komputer, tower dan lain-lain);
4) Rencana aplikasi layanan yang akan digunakan (portal dan perpaduan SIM yang
telah ada di beberapa satker; SIMPEG, SIMREDA, SIMDA, SIMKES, SIAK
dll..)
5) Rencana anggaran yang didasarkan pada tahapan pengembangan e-government.
6) Kajian yang mendalam, terinci dan komprehensif sehingga Pemkab Pakpak
Bharat dapat mengoperasikan dan memiliki :
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 3
5. a. Infrastruktur (Jaringan Online 24 jam)
Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu pada
semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa,
Instansi Vertikal, Puskesmas dan Jaringan Pendidikan.
Base Station (Network Operation Centre – NOC)
• Tower triagle
• Antena Grid dan sectoral
• Wireless Radio Acces Point
• Server
• Router
BackBone Utama
Sistem teknologi Wide Local Area network (WLAN) dengan
perangkat wireless pada frekuensi 5.8 GHz di 8 lokasi Kecamatan
yang berfungsi sebagai Repeater.
Client
• Lingkungan Kantor Bupati dan Setda. Koneksi Local Area
Network (LAN) dengan kabel UTP/STP dan Switch Hub.
• Diluar lingkungan kantor Setda. Sistem teknologi WLAN
dengan perangkat wireless 2,4 GHz dan 5,8 GHz
Hotspot
Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan
Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan beberapa titik
tertentu yang dianggap strategis untuk pelayanan publik.
b. Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi dengan SIMPeDa :
• Kantor Maya
• SIM Perijinan Terpadu
• SIM Kepegawaian - SIMPEG
• SIM Keuangan Daerah – SIMDA
• SIM Kependudukan - SIAK
• SIM Kesehatan - SIMKes
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 4
6. • Billing System RSUD
• Sistem Informasi Strategis (SISTRA)
• SIM Pendapatan Daerah
• SIM Pengelolaan Barang Daerah
• GIS (Sistem Informasi Geografis)
• Billing System PDAM
• SIM Pengadaan Barang/jasa
• Surat Maya
• SiPemDes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa)
• Dan beberapa aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.
c. Kantor Maya (Produk interkoneksi SIMPeDa)
Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web
untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antarseluruh pegawai
Pemkab Pakpak Bharat. Interkoneksi tersebut berupa :
a) Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan
b) Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online
c) Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap
Satker (SKPD)
d) Agenda Kerja pada setiap Satker
e) Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker
f) Forum Diskusi dan Chating antarpersonil dan Satker
III. Sosialisasi Kegiatan
Sosialisasi kegiatan dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep dan
menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan SIMPeDa (e-government) di
Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap
masing-masing SKPD. Pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada
saat sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Diharapkan
setiap SKPD berpartisipasi dalam sosialisasi ini sehingga tercipta koreksi yang baik
demi perbaikan penyusunan SIMPeDa ini.
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 5
7. IV. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 yaitu sekitar bulan Juli –
November 2009.
V. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan/langkah
pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan
main yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan selama proses persiapan
pelaksanaan dan pelestarian manfaat kegiatan pada prinsipnya dilakukan untuk menjaga
kualitas dan sasaran kegiatan.
V. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dan diharapkan menjadi perhatian
dalam pelaksanaan kegiatan.
Salak, 5 Mei 2009
PPTK,
Aryanto Tinambunan, SP, MSi
NIP 19751025 200312 1 003
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 6