Dokumen ini merupakan kerangka acuan kerja studi pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMPEDA) di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Tujuan utama adalah untuk menganalisis kelayakan dan perencanaan infrastruktur serta aplikasi yang mendukung e-government. Diharapkan hasil studi ini dapat menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan bisnis.

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2009

2. KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) ATAU TOR ( TERM OF REFFERENCE)
STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa)
I. Latar Belakang
Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas
telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi
dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa
penggunaan media elektronik dalam pengelolaan SIM (Sistem Informasi Manajemen)
merupakan faktor yang sangat penting.
Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan
yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di
mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat
luas di seluruh wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif. Diharapkan pemerintah daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke
dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan
demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk
memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga
pemerintahan, masyarakat, dunia usaha maupun stakeholder.
Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat
tinggi kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak
dimiliki untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing suatu
daerah.
Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan
teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Dalam master plan pemerintah,
sejak tahun 2003 dicanangkan setidaknya ada 4 (empat) tahap perkembangan e-
government : (1). Tahap Persiapan : eksistensi situs; (2). Tahap Pematangan : situs
interaktif/antarmuka; (3).Tahap Pemantapan : transaksi pelayanan publik dan (4). Tahap
Pemanfaatan aplikasi pelayanan yang terintegrasi. Fakta menunjukkan perkembangan
di lapangan belum beranjak dari tahap satu, yakni instansi pemerintah baru sekadar
memiliki web site saja.
E-Government atau lebih lanjut kita sebut SIMPeDa merupakan penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 1

3. pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan
bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business
Enterprises) dan G2G (Government to Government atau sering disebut inter-agency
relationship).
E-Government mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektifitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Misalnya, masyarakat umum seharusnya bisa mendapatkan layanan tertentu
(KTP, surat pindah, dan sebagainya) dalam hitungan menit atau jam, bukan lagi dalam
hitungan hari apalagi minggu. Hal yang sama dapat juga dilakukan untuk proses-proses
pemerintahan yang lain, misalnya dalam hubungannya dengan para pelaku bisnis atau
bahkan antarentitas pemerintahan itu sendiri (laporan satker kepada kepala daerah yang
dilakukan secara berkala). Agar dihasilkan suatu kebijakan dan pengimplementasian
yang baik dan terukur sehingga perlu dilakukan studi khusus dalam menerapkan e-
government ini.
II. Tujuan, Manfaat, Sasaran dan Hasil yang Diharapkan
a. Tujuan
1) Untuk membuat suatu studi kelayakan pembangunan SIMPeDa di Kabupaten
Pakpak Bharat;
2) Untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan dan pengembangan
SIMPeDa atau lebih luas disebut e-government di Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat;
3) Untuk menyusun perencanaan anggaran pembangunan infrastuktur dan aplikasi
(portal) SIMPeDa yang didasarkan pada kondisi eksisting di Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
b. Manfaat
Untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan pembangunan
serta pembinaan/pelayanan kemasyarakatan.
c. Sasaran
Terbentuknya studi yang mengkaji adanya :
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 2

4. 1) Kelayakan untuk pengembangan SIMPeDa atau e-government di Kabupaten
Pakpak Bharat;
2) Format/Desain/Model layanan individual/warga negara atau Government to
Citizens (G2C). G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan
mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada masyarakat;
3) Desain interkoneksi antarentitas pemerintahan atau Government to Government
(G2G). G2G memudahkan penyelenggara pemerintahan lokal untuk
mendapatkan data dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang lain-
antarsatker).
4) Model Internal Efficiency & Effectiveness (IEE) dengan pemanfaatan teknologi
informasi untuk mengurangi biaya administrasi pemerintahan dengan
menggunakan alat bantu yang sudah teruji efektifitasnya di dunia bisnis seperti
supply chain management, financial management dan knowledge management.
5) Model Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi beban kerja
pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan pada pemerintah,
penghitungan pajak dan sebagainya) dengan cara menghilangkan duplikasi
pengumpulan data.
d. Hasil yang Diharapkan
1) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi studi kelayakan pembangunan e-
government di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (termasuk kajian
ketersediaan dan kemampuan SDM/aparatur);
2) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi kajian pengembangan e-government
dimana didalamnya sudah termasuk kajian infrastruktur dan aplikasi (portal dan
interkoneksi);
3) Peta jaringan infrastruktur (jaringan komputer, tower dan lain-lain);
4) Rencana aplikasi layanan yang akan digunakan (portal dan perpaduan SIM yang
telah ada di beberapa satker; SIMPEG, SIMREDA, SIMDA, SIMKES, SIAK
dll..)
5) Rencana anggaran yang didasarkan pada tahapan pengembangan e-government.
6) Kajian yang mendalam, terinci dan komprehensif sehingga Pemkab Pakpak
Bharat dapat mengoperasikan dan memiliki :
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 3

5. a. Infrastruktur (Jaringan Online 24 jam)
Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu pada
semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa,
Instansi Vertikal, Puskesmas dan Jaringan Pendidikan.
Base Station (Network Operation Centre – NOC)
• Tower triagle
• Antena Grid dan sectoral
• Wireless Radio Acces Point
• Server
• Router
BackBone Utama
Sistem teknologi Wide Local Area network (WLAN) dengan
perangkat wireless pada frekuensi 5.8 GHz di 8 lokasi Kecamatan
yang berfungsi sebagai Repeater.
Client
• Lingkungan Kantor Bupati dan Setda. Koneksi Local Area
Network (LAN) dengan kabel UTP/STP dan Switch Hub.
• Diluar lingkungan kantor Setda. Sistem teknologi WLAN
dengan perangkat wireless 2,4 GHz dan 5,8 GHz
Hotspot
Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan
Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan beberapa titik
tertentu yang dianggap strategis untuk pelayanan publik.
b. Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi dengan SIMPeDa :
• Kantor Maya
• SIM Perijinan Terpadu
• SIM Kepegawaian - SIMPEG
• SIM Keuangan Daerah – SIMDA
• SIM Kependudukan - SIAK
• SIM Kesehatan - SIMKes
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 4

6. • Billing System RSUD
• Sistem Informasi Strategis (SISTRA)
• SIM Pendapatan Daerah
• SIM Pengelolaan Barang Daerah
• GIS (Sistem Informasi Geografis)
• Billing System PDAM
• SIM Pengadaan Barang/jasa
• Surat Maya
• SiPemDes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa)
• Dan beberapa aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.
c. Kantor Maya (Produk interkoneksi SIMPeDa)
Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web
untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antarseluruh pegawai
Pemkab Pakpak Bharat. Interkoneksi tersebut berupa :
a) Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan
b) Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online
c) Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap
Satker (SKPD)
d) Agenda Kerja pada setiap Satker
e) Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker
f) Forum Diskusi dan Chating antarpersonil dan Satker
III. Sosialisasi Kegiatan
Sosialisasi kegiatan dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep dan
menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan SIMPeDa (e-government) di
Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap
masing-masing SKPD. Pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada
saat sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Diharapkan
setiap SKPD berpartisipasi dalam sosialisasi ini sehingga tercipta koreksi yang baik
demi perbaikan penyusunan SIMPeDa ini.
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 5

7. IV. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 yaitu sekitar bulan Juli –
November 2009.
V. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan/langkah
pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan
main yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan selama proses persiapan
pelaksanaan dan pelestarian manfaat kegiatan pada prinsipnya dilakukan untuk menjaga
kualitas dan sasaran kegiatan.
V. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dan diharapkan menjadi perhatian
dalam pelaksanaan kegiatan.
Salak, 5 Mei 2009
PPTK,
Aryanto Tinambunan, SP, MSi
NIP 19751025 200312 1 003
KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 6