Dokumen ini membahas pengembangan kapasitas teknologi informasi dalam instansi pemerintah untuk percepatan reformasi birokrasi, dengan menyoroti tantangan dan kebutuhan infrastrukturnya. Ditekankan pentingnya penyediaan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi secara nasional melalui sistem e-government. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi peningkatan regulasi, kolaborasi antar instansi, serta pengembangan teknologi database yang lebih baik.

1. 1
Pengembangan Kapasitas Teknologi Informasi
Bidang Data/Informasi (Infostruktur)
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Percepatan Reformasi Birokrasi
A. A. Sri Astiti
Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia E-Mail astiti_aa@yahoo.com
A. Pendahuluan
Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government menginstruksikan kepada seluruh pemimpin pemerintahan baik pusat dan daerah untuk menyusun rencana tindak pengembangan e-government dan pelaksanaannya melalui koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informasi. Pada tahun 2002, Kementerian KOMINFO telah menyusun kerangka konseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). SISFONAS ini dapat digunakan sebagai kerangka berpijak secara konseptual dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional. Dalam kerangka SISFONAS tersebut disebutkan bahwa keberhasilan penerapan e-government diperlukan persyaratan yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi penyediaan infrastruktur e-government baik yang bersifat teknis dan non teknis, yang terdiri dari penyiapan aspek kepemimpinan, SDM, regulasi, infrastruktur jaringan, infostruktur dan infrastruktur aplikasi.
Disisi lain, berbagai permasalahan yang ada sehingga menghambat dalam penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah, antara lain: Tingkat komitmen yang rendah pada level pimpinan instansi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh presepsi yang berbeda tentang pemanfaatan e-government itu sendiri, misalnya masih memiliki anggapan bahwa sudah merasa cukup dengan kinerja yang ada sehingga timbul resistensi terhadap perubahan kultur dan tata kerja, pengimplementasian e-government memelukan biaya dan resiko yang tinggi sehingga pengimplemantasian Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dianggap kurang perlu, dan lain sebagainya. Tingkat pengetahuan SDM dalam pengembangan e-government yang terbatas. Hal ini juga menjadi permasalahan tersendiri sehingga menjadi organizational

2. 2
burden dalam pengembangan e-government dan memerlukan waktu dalam penyiapan SDM TIK yang handal. Belum adanya regulasi yang standar dan baku pada setiap instansi pemerintah dalam pengembangan e-government dimasing-masing instansi pemerintah. Hal ini tentunya akan menghambat dalam pengembangan e-government dimasing- masing instansi pemerintah. Belum tersusunnya standar baku dalam pengembangan infrasturktur informasi pemerintahan yang melibatkan lintas instansi, sehingga belum adanya interoperabilitas data antar instansi terkait. Pengembangan aplikasi masih dilakukan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan instansi lain sehingga sulit diintegrasikan dengan aplikasi lain. Hal ini menyebabkan timbulnya pulau-pulau informasi (information island) sehingga informasi yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan dan terkotak-kotak yang tentunya menghambat dalam proses pengambilan keputusan.
Dari berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah percepatan pengembangan e-government, antara lain melalui reformasi kerangka pengaturan, percepatan investasi, komunikasi antar pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan beberapa langkah percepatan atau rencana tindak dalam pengembangan e-government tersebut diharapkan akan mempercepat proses reformasi birokrasi yang bermuara pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada bab ini memfokuskan pada pemaparan tentang apa dan bagaimana pengembangan kapasitas Teknologi Informasi bidang Data/Informasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pokok bahasan antara lain: Konsep Penyiapan data/informasi bagi instansi pemerintah pusat dan daerah, model dasar sistem data/informasi pemerintah pusat dan daerah, dan trend teknologi database. Tujuan dari beberapa pemaparan tersebut adalah untuk meningkatan kapasitas pengetahuan baik individu dan kelembagaan dalam menyiapkan infrastruktur data/informasi dan pengembangan teknologi database pada instansi pusat dan daerah.
B. Konsep Penyiapan Sistem Data/Informasi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam era globalisasi dan informasi, informasi merupakan tulang punggung organisasi. Dengan kata lain informasi memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Organisasi dikatakan informatif apabila bisa menyediakan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, tepat, dan akurat (up-to-date). Informasi tersebut dapat dihasilkan melalui pengelolan sistem informasi yang baik. Sebelum lebih jauh memaparkan bagimana konsep penyiapan sistem data/informasi bagi instansi pemerintah pusat dan daerah, maka perlu

3. 3
memahami dahulu mengenai peran sistem data dan informasi bagi pemerintah. Data dan informasi memiliki hubungan keterkaitan yang erat, karena data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi. Sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Gordon B. Davis (1985) mendefiniskan data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Data dapat berupa: teks, simbol, gambar, audio dan video. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, pengelolaan informasi saat ini sudah banyak yang menggunakan komputer. Beberapa manfaat penggunaan sistem informasi berbasis komputer, antara lain: menghasilkan informasi yang lebih cepat, mengurangi birokrasi dan memiliki kemampuan proses yang sangat cepat serta menghasilkan informasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Berikut adalah gambar model dasar sistem informasi berbasis komputer dimana data diolah dengan menggunakan database komputer untuk menghasilkan informasi yang diinginkan.
Gambar 1. Model Dasar Sistem Informasi berbasis Komputer
Menurut Turban, McLean (2004) sistem informasi merupakan suatu proses mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Secara umum sistem pengolahan informasi berbasis komputer dirancang untuk mendukung fungsi operasi, manajemen dan keputusan sebuah organisasi.
Lalu, bagaimana peran sistem data/informasi pada instansi pemerintah? Pada instansi pemerintah baik pusat dan daerah, sistem informasi memiliki peran yang penting dan strategis antara lain: Menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat dan investor secara cepat, tepat dan up to date. Mempercepat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Sistem pengorganisasian, Integrasi data dan informasi dapat mengurangi dan menghindari redudansi/duplikasi data. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial. Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan (service excellence).

4. 4
Disisi lain terdapat beberapa permasalahan Pemerintah dalam penyediaan sistem informasi bagi stake holder-nya, antara lain: Pengembangan sistem data/informasi masih dilakukan sendiri-sendiri sehingga memunculkan pulau-pulau informasi yang sulit diintegrasikan karena masing- masing pulau informasi mememiliki struktur data, bisnis proses dan teknologi penerapan yang berbeda-beda. Belum adanya standarisasi dalam interoperabilitas basis data sehingga menyebabkan data tidak terigrasi, redudansi/duplikasi data, dan Informasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belum adanya standarisasi berbagi data (data sharing) antar pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga menyebabkan ketidak-efisienan dalam proses pengambilan keputusan. Belum adanya pusat pengelola data di tingkat nasional dan daerah (national/local data warehouse center). Belum adanya standarisasi dalam pengamanan data (database security).
Dari berbagai permasalahan yang ada pada sistem data/informasi Pemerintah, maka perlu disusun beberapa strategi untuk penyiapan dan pengembangan infrastruktur informasi tersebut antara lain: Pengaturan Koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintah dalam menetapkan standarisasi infrastruktur data/informasi. Pengaturan Domain Data yaitu pengaturan hak dan kewenangan instansi untuk menangani suatu data dan bagaimana instansi lain dapat memanfaatkan data tersebut. Penyusunan standarisasi interoperabilitas data antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan standarisasi data sharing antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan Pusat Pengelola Data dan Informasi di tingkat nasional dan daerah (national/local data warehouse center) sebagai pusat gudang data bersama yang menganalisa dan mengolah data serta mendiseminasikan informasi, beserta penyusunan mekanisme dan prosedur kerja untuk menjamin ketersediaan data (data availability). Penyusunan prosedur dan standarisasi pengamanan data (database security) untuk menjamin kemanan data agar tidak mudah disalahgunakan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, serangan virus dan trojan.

5. 5
C. Model Dasar Sistem Data/Informasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam rangka menyusun model dasar sistem data/informasi pemerintah pusat dan daerah maka perlu diidentifikasi siapa pengguna sistem data/informasi tersebut, dan penetapan jenis-jenis data dan informasi (common database) yang dibutuhkan oleh user. User atau pengguna data/informasi sistem data/informasi pemerintah antara lain: pemerintah pusat & daerah, masyarakat/publik dan sektor dunia usaha/bisnis. Sedangkan jenis-jenis data dan informasi dari sistem informasi pemerintahan yang dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha meliputi, antara lain: Statistik produksi dalam negeri, konsumsi dalam negeri, ekspor dan impor. Data sumber daya cadangan. Informasi kebijakan, meliputi:
o Peraturan dan Kebijakan.
o Dasar Hukum & Sanksi Hukum.
o Rencana Strategis. Informasi Kerjasama International di berbagai sektor. Informasi Pelayanan Publik, meliputi:
o Kependudukan.
o Perpajakan dan retribusi.
o Pendaftaran dan Ijin.
o Bisnis dan Investasi. Informasi Keuangan, meliputi:
o Anggaran (APBN & APBD)
o Kas dan Perbendaharaan.
o Akuntasi instansi/daerah.
o Penerimaan Negara (PNBP, Pinjaman LN dan Hibah). Informasi Perencanaan & Pembangunan Nasional, meliputi:
o Perencanaan Pembangunan Daerah.
o Perencanaan Proyek.
o Pengelolaan dan Pemantauan Proyek.
o Evaluasi dan Informasi pembangunan. Informasi Kepegawaian/Aparatur Negara, meliputi:
o Rekrutmen PNS.
o Absensi dan Penggajian.
o Penilaian Kinerja PNS.
o Pendidikan dan Pelatihan. Informasi Aset Pemerintah, meliputi:
o Pengelolaan Barang Pemerintah Pusat dan Daerah.
o Katalog Barang Pemerintah Pusat Daerah.
o Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat Daerah.

6. 6
o Pengelolaan Perusahaan Negara dan Daerah. Informasi Sosial Kemasyarakatan, meliputi:
o Kesehatan Masyarakat.
o Pendidikan.
o Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
o Penanganan Bencana.
o Kesejahteraan Sosial.
o Pemberdayaan Masyarakat & Penanggulangan Kemiskinan.
o Pengelolaan Zakat.
o Koperasi, peridustrian dan Perdagangan. Informasi Kewilayahan, meliputi:
o Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
o Potensi Daerah.
o Kehutanan.
o Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.
o Perikanan dan Kelautan.
o Pertambangan dan Energi.
o Pariwisata. Informasi Sarana dan Prasarana, meliputi:
o Transportasi.
o Jalan dan Jembatan.
o Pelabuhan dan Terminal.
o Sarana Umum.
Secara umum gambaran mengenai konsep dasar sistem data/informasi pemerintah pusat dan daerah dapat digambarkan pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Konsep Model Dasar Sistem Data/Informasi Pemerintah Pusat dan Daerah

7. 7
D. Trend Teknologi Database
Sistem informasi pemerintahan adalah sistem yang menghasilkan informasi keseluruhan tugas dan fungsi operasi dan administrasi penyelenggaraan pemerintah. Sistem ini tidak terlepas dari desain yang baik antara sistem aplikasi (front end) dan sistem pengelolaan database (back end). Pada sub bab ini dipaparkan mengenai trend perkembangan teknologi database. Tujuannya adalah memberikan wawasan mengenai informasi terkini terutama dalam perkembangan teknologi database sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan (knowledge capacity) dalam pengembangan teknologi database bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak dipungkiri, database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi pemerintahan karena database menjadi tempat untuk menyimpan dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Database merupakan himpunan kelompok data yang saling berkaitan. Data tersebut diorganisasikan sedemikian rupa untuk menghindari duplikasi data dan menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Sistem database terus dikembangkan oleh para ahli agar dapat diperoleh cara pengorganisasian data yang efisien dan efektif. Teknologi database mengalami perkembangan sejalan dengan penelitian-penelitian para ahli. Ada beberapa teknologi database seperti: Flat File database, Hierarchical database, Network database, Relational database, Object Oriented database dan Multimedia database, Web datatabase dan Data warehouse. Berikut ini paparan mengenai trend teknologi database tersebut.
1. Flat File Database
Database flat file sama seperti file data pada spreadsheet (misal MS Excel), berupa satu file berisi baris-baris dengan jumlah kolom tetap yang disimpan berurutan dalam file. Jenis database ini populer penggunaannya pada tahun 1960 - 1980an. Sekarang ini sudah jarang digunakan karena dengan berkembangnya teknologi database lain yang lebih efisien dan efektif. Kelemahan dari database flat file antara lain: Timbulnya data rangkap (redundancy data) dan Ketidakkonsistensi data (Inconsistency data).
Hal ini disebabkan karena file-file tersebut disusun oleh orang yang berbeda, sehingga sejumlah informasi dimungkinkan memiliki duplikasi data. Kerangkapan data seperti ini dapat menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan bertambahnya biaya akses. Disamping itu dapat terjadi inkonsistensi data. Misalnya, apabila terjadi perubahan sedangkan perubahan hanya diperbaiki pada file master dan tidak diperbaiki pada file transaksi lainnya. Kesukaran dalam Mengakses Data.

8. 8
Hal ini disebabkan karena sejumlah file disimpan pada media dan komputer yang berbeda sehingga bila membutuhkan data dengan segera diperlukan waktu untuk pencarian. Data terisolir (Isolation Data).
Hal ini disebabkan karena data tersebar dalam berbagai file, dan file-file tersebut disimpan dalam format yang berbeda, sehingga akan menyebabkan data terisolasi. Masalah Pengamanan (Security Problem).
Masalah pengamanan file menjadi masalah tersendiri karena file disimpan ditempat berbeda dan memiliki hak askes yang berbeda.
2. Hierarchical Database
Hierarchical database populer penggunaannya mulai tahun 1970 - 1990an. Dalam model ini, data direpresentasikan sebagai record dan link, dan record di oranisasikan sebagai struktur Tree (pohon). Model ini memiliki kelemahan yaitu : Model ini memungkinkan terjadinya redudansi data yang banyak pada record derajat berikutnya. Contoh: data pegawai yang mengambil diklat, record diklat harus ditulis ulang ketika diambil oleh pegawai yang berbeda. Fleksibilitas model ini dalam menambah dan menyisipkan record baru sangat rendah dan kompleks sehingga pemograman menjadi sangat kompleks, meskipun sebenarnya proses pengorganisasian data pada model ini efisien.
3. Network Database
Network database mulai populer penggunaannya pada tahun 1970 - 1990an. Data dalam model ini direpresentasikan dengan sekumpulan record, dan relasi antara data direpresentasikan oleh record dan link. Link dipandang sebagai pointer. Record-record diorganisasikan sebagai graf/ring. Contoh : model relational direpresentasikan dalam model network. Model ini memiliki kekurangan-kekurangan, antara lain: Model ini tidak memungkinkan terjadinya relasi banyak-ke-banyak (many- to-many). Seperti model hierarchical, fleksibilitas dalam menambah dan menyisipkan record baru sangat rendah dan kompleks sehingga pemograman menjadi sangat kompleks, meskipun model ini menjanjikan efisiensi dalam proses pengorganisasian data dan menjamin tidak terjadinya redudansi.
4. Relational Database

9. 9
Relational database berisi kumpulan tabel, dimana setiap tabel mempunyai nama dan struktur yang unik. Dalam setiap tabel, masing-masing record data diorganisasikan dalam struktur yang sama dan memiliki field kunci yang akan menjadi penghubung antar tabel yang ada dan berkait satu sama lain. Pada model ini, data terorganisir dengan baik dan rapi sehingga dapat dengan mudah dimanipulasi untuk menghasilkan suatu informasi. Relational database mulai populer penggunaannya pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Model ini masih dipakai sampai dengan sekarang karena model ini memberikan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan model-model sebelumnya, antara lain: Kemudahan dalam pembentukan struktur data masing-masing file. Kompleksitas untuk mengaitkan antar tabel tidak terjadi karena hubungan antar tabel ditentukan oleh field kunci (primary key) yang telah ditetapkan sebagai penghubung file. Pemograman menjadi sederhana, sedangkan tingkat fleksibilitas dalam mengorganisasikan data sangat tinggi. Kelebihan lainnya adalah independensi data dimana jika ada perubahan atau manipulasi data pada tabel master tidak berpengaruh pada tabel transaksi. Akses data lebih efisien sehingga performa akses data menjadi lebih cepat. Jaminan terhadap integritas dan keamanan data. Administrasi data menjadi lebih mudah. Berkurangnya waktu yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi.
5. Object Oriented dan Multimedia Database
Teknologi pengelolaan database terus berkembang seiring dengan perkembangan pemodelan data dan teknik pemograman. Object Oriented Database (OOD) mulai dikembangkan pada tahun 1990 dan digunakan sampai dengan sekarang. OOD merupakan tanggapan terhadap perkembangan teknik pemograman berorientasi objek yang menekankan pada objek, atribut dan metode. OOD dikembangkan untuk menjawab permasalahan pada model relational database, antara lain: relational database tidak mampu menangani kebutuhan data yang kompleks dan aplikasi relational database lebih banyak membutuhkan kinerja yang tinggi. Dalam beberapa hal, teknik OOD ini sangat berbeda dengan sistem database yang dikenal sebelumnya. Namun kini juga mulai dikembangkan perpaduan antara OOD ini dengan model Relational Database. Sementara itu, perkembangan teknologi multimedia telah memungkinkan pemasukan data berupa gambar, grafik, audio, animasi dan video. Tampaknya kebutuhan untuk pengolahan database berbasis multimedia ini dapat teratasi dengan adanya OOD.

10. 10
6. Web Database
Pada sistem Web yang statis, halaman Web hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi kepada user/pengguna. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat halaman Web tampak seperti dinamis. Sedangkan, untuk membuat Web yang bersifat interaktif, diperlukan fasilitas yang dapat menerima respon dari pengguna. Pembangunan Web yang interaktif dapat diupayakan dengan mengintegrasikan halaman web dan Database Management Systems (DBMS). Untuk melakukannya, ada beberapa persyaratan dasar (Oetomo,2002) yang harus dipenuhi, antara lain:
1) Database tidak terikat oleh Web browser dan Web server tertentu dalam penyajiannya.
2) Adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data.
3) Pendekatan terhadap arsitektur sistem terbuka, artinya harus dapat mendukung interoperabilitas, seperti Web server yang berbeda, Distributed Common Object Model/Common Objec Model (DCOM/COM), Corba/Inter- ORB Protocol (IIOP) dan Java.
4) Overhead aplikasi yang minimal.
Disamping persyaratan dasar tersebut, ada dua macam pilihan arsitektur Web-DBMS, yaitu:
1) Arsitektur tradisional “Two Tiers”
Pada Arsitektur tradisional “Two Tiers”, Client berlaku sebagai tier-1 yang bertanggung jawab terhadap presentasi data kepada para pengguna, sedangkan server berlaku sebagai tier-2 yang bertanggung jawab untuk menyuplai layanan data kepada Client. Arsitektur “Two Tier” dikenal juga sebagai arsitektur Client-Server. Berikut gambaran model arsitektur “Two Tier”.
Gambar 3. Arsitektur Two Tiers
2) Arsitektur “Three Tiers”
Arsitektur “Three Tiers” merupakan perbaikan dari Arsitektur “Two Tiers”. Pada Arsitektur “Three Tiers”, client berlaku sebagai tier-1 yang bertanggung jawab terhadap presentasi data kepada para pengguna. Application server

11. 11
berlaku sebagai tier-2 yang mengerjakan pemrosesan data dengan logika atau prosedur yang telah ditentukan, sedangkan Database Server berlaku sebagai tier-3 yang bertanggung jawab untuk menyuplai layanan data kepada Application Server. Proses kerja model arsitektur ini dimulai ketika Client meminta (request) informasi ke Application Server, lalu Aplication Server mengolah permintaan Client dengan mengambil atau menyimpan data dari/ke Database Server; Database Server mengembalikan informasi ke Application Server; Application Server mengembalikan informasi ke Client. Arsitektur “Three Tiers” ini dikembangkan karena keterbatasan pada arsitektur “Two Tiers”, yaitu jika ada perubahan fungsi suatu komponen pada satu sisi akan mempengaruhi kedua sisi yaitu Client dan Server. Hal ini tidak terjadi pada sistem “Three Tiers”. Arsitektur “Three Tiers” digunakan ketika diperlukan suatu rancangan Client-Server yang efektif, dimana dapat meningkatkan kinerja, fleksibilitas, kemudahan perawatan, kemampuan untuk digunakan ulang, dan skalabilitas. Berikut gambaran model arsitektur “Three Tiers”.
Gambar 4. Arsitektur Three Tiers
Model Web-DBMS ini masih dalam pengembangan, yang tentu saja masih mengandung beberapa kelemahan, seperti sistem keamanan database yang efektif, biaya overhead, keterbatasan fungsi dari bahasa pemograman yang digunakan dan unjuk kerja dari aplikasi yang telah dihasilkan. Namun demikian, model ini telah memberikan harapan untuk menciptakan halaman Web yang interaktif.
7. Data Warehouse
Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Data warehouse mengumpulkan data historis yang kemudian dapat disajikan sebagai bahan komprehensif bagi manajemen untuk dapat mengambil keputusan, analisis kebutuhan organiasi,

12. 12
hingga peramalan kondisi organisasi berdasar data. Dengan data warehouse, seorang manajer dapat melihat trend yang terjadi untuk untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan.
Konsep dan teknologi Data warehouse tidak dapat diterapkan dalam satu langkah, berikut beberapa tahapan penerapan data warehouse tanpa mengganggu sistem atau aplikasi yang sudah ada (Ferdiana, 2008).
1) Melakukan penyalinan dan konversi data dari aplikasi atau sistem yang sudah ada menjadi satu jenis basis data. Langkah ini dikenal dengan Offline Operasional Database.
2) Melakukan penyalinan dan konversi data secara regular dalam jangka waktu yang telah
ditentukan dari aplikasi atau sistem yang sudah ada menjadi satu jenis basis data. Mekanisme ini dilakukan dalam interval waktu tertentu dengan dukungan otomatisasi yang dimiliki oleh aplikasi teknologi data warehouse. Langkah ini dikenal dengan Offline Data warehouse.
3) Melakukan penyalinan dan konversi data secara “real time” atau dengan kata lain otomatisasi dilakukan setiap kali terjadi perubahan pada data dari aplikasi atau sistem yang sudah ada. Langkah ini dikenal dengan Real Time Data Warehouse.
4) Melakukan penyalinan dan konversi data secara “real time” atau dengan kata lain otomatisasi dilakukan setiap kali terjadi perubahan pada data dari aplikasi atau sistem yang sudah ada. Setiap terjadi perubahan data baik pada data warehouse maupun pada data operasional aplikasi keduanya saling mensinkronisasi. Langkah ini dikenal dengan Integrated Data Warehouse.
Beberapa kelebihan dengan penggunaan teknologi data warehouse ini, antara lain:
a) Data warehouse menghadirkan solusi satu pintu pengaksesan data. Pengguna tidak harus mengakses data dari sistem yang terpisah, data dapat diakses melalui satu akses sistem yang sama.
b) Data warehouse menghadirkan manajemen data yang lebih terintegrasi dan memiliki skalabilitas tinggi dari sisi ketersediaan data suatu organisasi.
c) Data warehouse memberikan solusi analisis historis suatu data, analisis histori suatu data dapat membantu organisasi untuk melihat trend data yang membantu organisasi dalam memberi keputusan organiasional yang bergantung pada data.
d) Data warehouse memberikan solusi pengambilan keputusan yang melibatkan banyak sistem dan aplikasi tanpa mengganggu proses yang terjadi pada operasional sistem yang bersangkutan.

13. 13
e) Data warehouse menghadirkan konsistensi data yang membantu bagi manajemen untuk melakukan peramalan “forecasting” kondisi organisasional berdasar pada data historis yang konsisten.
Data warehouse dapat menjadi salah satu solusi organisasional dengan skala menengah untuk mengatur dan mengelola data historis perusahaan menjadi asset yang berperan dalam pengambilan keputusan, pembuatan pelaporan, hingga analisis ke depan.
Dalam pembangunan sistem database, seorang analis sistem juga harus dapat menentukan model arsitektur sistem database mana yang akan digunakan. Arsitektur sistem database dapat dikategorikan menjadi tiga menurut penempatannya, yaitu:
1. Sistem Database Tunggal
Pada arsitektur ini, database dan aplikasi diletakkan pada komputer yang sama dan tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga database hanya dapat diakses oleh aplikasi tunggal (stand alone). Sistem ini biasanya digunakan pada organisasi berskala kecil. Gambar berikut mengilustrasikan sistem database tunggal.
Gambar 5. Sistem Database Tunggal
2. Sistem Database Terpusat
Pada arsitektur ini, lokasi database secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu lingkungan jaringan. Meskipun input dan akses data dilakukan dari terminal yang terhubung ke komputer tersebut dan pemrosesan pengolahan data hanya berlangsung di komputer pusat. Dengan sistem ini, komputer pusat menjadi titik kritis dari proses pengolahan database. Bila komputer pusat terganggu, maka secara keseluruhan sistem informasi tersebut akan terganggu. Gambar berikut mengilustrasikan sistem database terpusat.

14. 14
Gambar 6. Sistem Database Terpusat
3. Sistem Database Terdistribusi
Pada arsitektur ini, salinan database, baik sebagian maupun secara keseluruhan, terdistribusi di beberapa lokasi. Pada model ini, titik kritis pada sistem terpusat dapat dihindari. Namun pada sistem ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses pengintegrasian untuk menjaga konsistensi data yang tersebar di beberapa lokasi. Berikut gambaran mengenail sistem database terdistribusi.
Gambar 7. Sistem Database Terdistribusi
Lebih lanjut, beberapa komponen sistem database yang diperlukan dalam pengembangan sistem database, yaitu: Repositori - pusat penyimpanan data. Database Management System (DBMS) - perangkat lunak untuk mengelola database. Database - pusat penyimpanan data. Program Aplikasi - perangkat lunak pengguna data.

15. 15
User Interface - fasilitas interaksi antara pengguna dan data secara tekstual atau grafis. CASE Tools - Computer - Aided Software Engineering. Administrator Data - personil yang bertanggung-jawab memelihara database. Developer Sistem - personil yang bertanggung-jawab merancang program aplikasi beserta struktur datanya dalam database. End User - orang yang menggunakan aplikasi dan database.
E. Penutup
Dalam rangka penyiapan infrastruktur informasi diperlukan strategi percepatan pengembangan infrastruktur informasi instansi pemerintah pusat dan daerah, antara lain: pengaturan koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintah dalam penetapan standarisasi infrastruktur data/informasi, pengaturan domain data, penyusunan standarisasi interoperabilitas data, Penyusunan standarisasi data sharing, pembentukan Pusat Pengelola Data dan Informasi di tingkat nasional dan daerah (national/local data warehouse center), penyusunan mekanisme dan prosedur kerja Pusat Pengelola Data dan Informasi Nasional dan Lokal, serta penyusunan prosedur dan standarisasi pengamanan data (database security). Penerapan strategi tersebut tidak akan berhasil jika tidak disertai kesungguhan niat, komitmen dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
Disisi lain, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penyiapan infrastruktur informasi antara lain pemilihan teknologi database yang tepat, dan penentuan model arsitektur sistem database mana yang akan digunakan. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai model dasar sistem data/informasi pemerintah pusat dan daerah, trend teknologi database dan model arsitektur sistem database. Akhir kata, semoga tulisan ini memberikan sedikit kontributif “wawasan” dalam pengembangan kapasitas teknologi informasi bidang infrastuktur data/informasi bagi instansi pemerintah pusat dan daerah serta masukan kontributif atas kekurangan pada artikel ini akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan infrastruktur informasi pemerintah lebih lanjut.
F. Dartar Referensi
[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika, Instruksi Presiden no.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, 2003.
[2] Kementerian Komunikasi dan Informatika, Buku Putih Sistem Informasi Nasional (SISFONAS), 2002.
[3] Davis Gordon B., Olson Margrethe H., Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structures and Development, McGraw-Hill Inc., 1985.

16. 16
[4] Long, Larry & Nancy, Computers: Information Technology in Perspective, Pearson Prentice Hall, 2005.
[5] Oetomo, Budi S. D., Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
[6] Turban, McLean, Wetherbe: Information Technology for Management: Transforming Organization in the Digital Economy, John Wiley & Sons Inc., 2004.
[7] Ferdiana, Ridi, Strategi Pengolahan Aset Data menggunakan Konsep Data Warehouse dalam Cara Pandang Organisasional, http://micresearch.net/, tanggal akses 1 Desember 2008.