Proposal ini menawarkan kerja sama untuk membangun Kabupaten/Kota menjadi Cyber City guna meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi terintegrasi dan memberdayakan masyarakat dengan akses internet luas."
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan Karo Cyber City di Kabupaten Karo melalui penerapan sistem informasi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Website e-government Kota Depok menyediakan berbagai informasi publik dan layanan interaktif untuk masyarakat. Menu utamanya meliputi profil kota, instansi pemerintah, info kota, program pemerintah, dan layanan seperti call center serta aplikasi seluler. Website ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Depok.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan berbasis teknologi informasi (e-leadership) dalam pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). E-leadership diperlukan untuk memotivasi sumber daya manusia agar dapat bekerja secara terintegrasi melintasi batasan dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi."
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan Karo Cyber City di Kabupaten Karo melalui penerapan sistem informasi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Website e-government Kota Depok menyediakan berbagai informasi publik dan layanan interaktif untuk masyarakat. Menu utamanya meliputi profil kota, instansi pemerintah, info kota, program pemerintah, dan layanan seperti call center serta aplikasi seluler. Website ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Depok.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan berbasis teknologi informasi (e-leadership) dalam pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). E-leadership diperlukan untuk memotivasi sumber daya manusia agar dapat bekerja secara terintegrasi melintasi batasan dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi."
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan e-government yang berhasil dengan menjelaskan paradigma web 2.0, manfaat, tujuan, prinsip, infrastruktur, strategi integrasi sistem informasi, pentahapan penerapan, dan contoh kasus e-government di negara Swiss dan Singapura.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dokumen ini membahas tentang kerangka arsitektur, kelompok aplikasi, dan standar yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi e-government meliputi aplikasi untuk layanan masyarakat, bisnis dan pemerintah.
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang bertujuan menciptakan acuan pembuatan standar minimal pembuatan pedoman TNDE bagi instansi pemerintah.
2. TNDE merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan proses pengambilan put
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Sub Urusan Aplikasi Informatika membahas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah yang mencakup pengembangan sistem dan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan tata kelola di bawah koordinasi Kepala Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer Daerah.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundangan terkait penerapan eGovernment di Indonesia, meliputi UUD 1945 Pasal 28F yang memberikan hak untuk mendapatkan informasi, INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi eGovernment nasional, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dokumen ini juga menjelaskan definisi, manfaat, dan strategi implementasi eGovernment di Indonesia.
E-government di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota seperti Surabaya, Bojonegoro, Binjai, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat empat tipe e-government yaitu G2C untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, G2B untuk memudahkan bisnis, G2G untuk kerja sama antar pemerintah, dan G2E untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
Dokumen tersebut membahas mengenai strategi integrasi infrastruktur dan aplikasi TIK pemerintah di Indonesia agar lebih efisien dan efektif. Beberapa poin penting adalah konsolidasi infrastruktur melalui pusat data pemerintah nasional, pengembangan aplikasi generik yang dapat digunakan bersama, serta penguatan peran Kementerian Kominfo dalam mengelola ekosistem TIK pemerintah. Hal ini sejalan dengan regulasi terkait penyediaan
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxsadam232618
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merupakan rancangan cetak biru infrastruktur jaringan untuk Dinas Sosial Kabupaten Banggai yang mencakup analisis kondisi jaringan saat ini, topologi jaringan yang diusulkan, serta rancangan arsitektur jaringan dan pusat operasionalisasi jaringan beserta empat zonanya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan e-government lokal di kota-kota di Indonesia. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa kota contoh yang telah menerapkan e-government antara lain Bandung, Bogor, dan Makassar. Penerapan e-government harus didukung dengan strategi kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta SDM yang
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan e-government yang berhasil dengan menjelaskan paradigma web 2.0, manfaat, tujuan, prinsip, infrastruktur, strategi integrasi sistem informasi, pentahapan penerapan, dan contoh kasus e-government di negara Swiss dan Singapura.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dokumen ini membahas tentang kerangka arsitektur, kelompok aplikasi, dan standar yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi e-government meliputi aplikasi untuk layanan masyarakat, bisnis dan pemerintah.
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang bertujuan menciptakan acuan pembuatan standar minimal pembuatan pedoman TNDE bagi instansi pemerintah.
2. TNDE merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan proses pengambilan put
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Sub Urusan Aplikasi Informatika membahas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah yang mencakup pengembangan sistem dan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan tata kelola di bawah koordinasi Kepala Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer Daerah.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundangan terkait penerapan eGovernment di Indonesia, meliputi UUD 1945 Pasal 28F yang memberikan hak untuk mendapatkan informasi, INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi eGovernment nasional, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dokumen ini juga menjelaskan definisi, manfaat, dan strategi implementasi eGovernment di Indonesia.
E-government di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota seperti Surabaya, Bojonegoro, Binjai, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat empat tipe e-government yaitu G2C untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, G2B untuk memudahkan bisnis, G2G untuk kerja sama antar pemerintah, dan G2E untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
Dokumen tersebut membahas mengenai strategi integrasi infrastruktur dan aplikasi TIK pemerintah di Indonesia agar lebih efisien dan efektif. Beberapa poin penting adalah konsolidasi infrastruktur melalui pusat data pemerintah nasional, pengembangan aplikasi generik yang dapat digunakan bersama, serta penguatan peran Kementerian Kominfo dalam mengelola ekosistem TIK pemerintah. Hal ini sejalan dengan regulasi terkait penyediaan
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxsadam232618
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merupakan rancangan cetak biru infrastruktur jaringan untuk Dinas Sosial Kabupaten Banggai yang mencakup analisis kondisi jaringan saat ini, topologi jaringan yang diusulkan, serta rancangan arsitektur jaringan dan pusat operasionalisasi jaringan beserta empat zonanya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan e-government lokal di kota-kota di Indonesia. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa kota contoh yang telah menerapkan e-government antara lain Bandung, Bogor, dan Makassar. Penerapan e-government harus didukung dengan strategi kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta SDM yang
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan bimbingan teknis menuju 100 Smart City di Indonesia, termasuk teori Smart City, proses penyusunan masterplan, dan contoh-contoh kota pintar di dunia."
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...Kiki Florenzi
Abstract- Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyebaran dan penerimaan informasi dari Pemerintah Desa Jagalempeni selaku abdi negara kepada masyarakat Desa Jagalempeni. Saat ini informasi dan pelayanan dilakukan secara konvensional berdasarkan jam kerja, face-to-face sehingga pelayanan terbatas, informasi tidak luas, potensi daerah kurang dikenal luas, laporan warga tidak bebas
dan kurang prifasi. Website Desa sangatlah diperlukan agar informasi lebih cepat, akurat tersampaikan, pelayanan lebih maksimal dan adanya transparansi informasi dan data. Untuk itu peneliti akan membangun sebuah E-Government dalam bentuk website Desa dengan konsep informasi, integrasi, interaksi dan pelayanan sebagai media untuk peningkatan tata kelola informasi dan pelayanan publik Desa Jagalempeni menuju Desa yang baik (Good Governance).
Keywords : e-Government, Tata Kelola, Desa Jagalempeni
Kabupaten Jembrana di Bali mampu menjadi kabupaten modern meski kurang sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kerjasama masyarakat. Teknologi utama yang diterapkan adalah kartu multifungsi, website, dan jaringan yang memudahkan layanan masyarakat seperti e-government dan e-learning. Kunci keberhasilannya adalah dukungan masyarakat melalui dana gotong royong dan pengelolaan S
Kabupaten Jembrana di Bali mampu menjadi kabupaten modern meski kurang sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kerjasama masyarakat. Teknologi utama yang diterapkan adalah kartu multifungsi, website, dan jaringan yang memudahkan layanan masyarakat seperti e-government dan e-learning. Kunci keberhasilannya adalah dukungan masyarakat melalui dana gotong royong dan pengelolaan S
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Implementasi layanan e-Samsat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian menemukan bahwa proses implementasi e-Samsat belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti akses jaringan terbatas dan kurangnya sosialisasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi e-government dan tantangan-tantangannya dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang ideal serta langkah-langkah untuk mengembangkan smart city melalui pengintegrasian berbagai layanan berbasis teknologi informasi.
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...NoveniaSembiring
Modul perkuliahan ini membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, perbankan, dan keuangan. Teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas model, strategi, dan bidang prioritas penerapan e-government di negara berkembang. Ia menjelaskan faktor-faktor risiko kegagalan e-government, model-modelnya berdasarkan interaksi stakeholder, serta contoh penerapan di Meksiko, Fiji, Bangladesh yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas terlebih dahulu. "
1. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 1
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
PENDAHULUAN
Dalam era teknologi informasi badan-badan pemerintah
dihadapkan pada tantangan untuk bekerja sama
(collaboration) satu sama lain dan secara efektif melakukan
transformasi sistem secara modern dengan tujuan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka transformasi sistem itulah dibutuhkan Proses
Bisnis dan Sistem Informasi Pendukung yang
memungkinkan terlaksananya birokrasi yang efektif dan
efisien. Proses Bisnis dimaksud adalah proses yang
menjamin terlaksananya Good Publics Governance atau
pemerintahan yang bersih.
Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era millennium ini, perencanaan yang baik
sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam
pemerintahan.
Apa Itu Cyber City ?
Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini telah
banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh
dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya
kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses
informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan
cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern,
bangsa Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep
cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya
dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak
lagi terbatas pada kalangan tertentu saja.
Bagaimanapun juga bangsa Indonesia kini berada
dalam abad informasi dimana setiap orang memiliki
peluang yang sama untuk menjalin pergaulan secara
luas baik nasional maupun internasional.
Penerapan konsep cyber city di Indonesia sudah diterapkan salah satunya Kota Makasar misalnya, yang
merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan,
telah melakukan uji coba penggunaan perangkat
pendukung internet nirkabel atau hot spot di
kawasan pantai Losari sepanjang 1,2 Km tahun
2007 lalu. Keinginan untuk mewujudkan kota
Makassar sebagai kota dunia maya ini bukan tanpa
alasan. Beberapa kota yang sudah melakukan
perancangan cybercity selain Makassar dan
Pangkal Pinang antara lain, Malang Cyber City
(MCC), Sukabumi Cyber City (SCC), Bandung Cyber
City (BCC), Yogya Cyber City (YCC), Solo Cyber City
(SCC), Denpasar Cyber City (DCC) dan kota-kota
lain yang segera menyusul.
Dalam pandangan pemerintah, konsep cybercity digambarkan sebagai kawasan dengan
infrastruktur teknologi informasi yang memada baik dari sisi konektivitas jaringan terpadu, kapasitas
bandwidth, internet nirkabel dan kabel, dan infrastruktur serat optik mencukupi serta sarana pusat riset
yang dikelola bersama perguruan tinggi dan swasta.
2. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 2
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Landasan Hukum
a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008), pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.
b. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI.
c. Keppres Nomor 20 Tahun 2006, tentang Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
d. Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim Koordinasi
Telematika I ndonesia.
e. Inpres No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment
f. Inpres Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan
dan Pendayagunaan Telematika.
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem
Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri
(SIMDAGRI).
h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang
Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Maksud & Tujuan
Penawaran Kerjasama Untuk Pembangunan Kabupaten/Kota Cyber City
Maksud Kerjasama
Membantu pihak pemerintah Kabupaten/kOTA
memanfaatkan Solusi IT untuk kemudahan kerja dalam
bentuk perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Karo
menjadi salah satu kota Cyber City di Indonesia dan
menjadi salah satu icon percontohan bagi kabupaten/Kota
lainnya yang ada di Sumatera Utara Khususnya dan
Indonesia secara Umum, yang telah dirancang secara
khusus dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada
sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja
setiap Instansi/bagian untuk memberikan kemudahan dan
kecepatan layanan administrasi untuk kebutuhan
masyakarat di Kabupaten/Kota.
Tujuan….
Untuk membangun infrastruktur sistem informasi guna mendukung penerapan e-Government dan
sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan melalui sistem informasi pemerintahan yang
terintegrasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Diharapkan akan meningkatkan efesiensi dan
efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, serta menjadikan Kabupaten/Kota menjadi salah
satu kota Cybercity.
Membantu pemerintahan dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah ada
sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja setiap instansi untuk memberikan layanan
kepada publik.
3. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 3
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Mempercepat dan memperluas penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat
Sasaran..
Jangka Pendek
1. Tersedianya infrastuktur jaringan sistem
informasi mulai dari tingkat kabupaten hingga
ke kecamatan dan kelurahan/desa.
2. Terstrukturnya data dan meningkatkan
interoperabilitas sebagai bagian dari
infrastruktur informasi yang dapat
mendukung penerapan sistem informasi
pemerintahan secara terintegrasi
3. Terintegrasi seluruh aplikasi pemerintahan
untuk menunjang integritas dan keserasian
proses bisnis pemerintahan baik intra maupun
antar instansi pemerintahan di tingkat
kabupaten maupun kecamatan dan
kelurahan/desa.
4. Terkelolanya sistem informasi nasional secara profesional dan ditunjang oleh pengendalian
sistem yang memadai untuk menjaga keamanan data dan informasi serta menjamin kelancaran
operasi sistem informasi.
Jangka Panjang
1. Terbentuknya suatu pemerintahan yang
bersifat Good Governance
denganakuntabilitas yang tinggi dan
mendapatkan kepercayaan penuh dari
masyarakat.
2. Terbangunnya suatu proses akulturasi dari
aparat dengan berpegang teguh pada
fungsi pemerintah sebagai pelayanan dan
pengayom masyarakat.
3. Tercapainya suatu manajemen pemerintah
yang efektif dan efesien
4. Terpenuhinya kebutuhan pemerintah dan
masyarakat akan suatu sistem informasi
pemerintahah yang dapat memberikan
informasi yang dibutuhkan secara cepat,
tepat, akurat dan aman.
5. Tersedianya informasi bagi masyarakat
luas.
6. Memudahkan kegiatan pengelolaan dan pengendalian tugas-tugas pemerintahuntuk
memberikan layanan terbaik kepada publik.
4. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 4
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Kerangka
Arsitektur e-Government
Rencana
Pengembangan Kabupaten/Kota Cyber City
Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Rencana Pengembangan Kabupaten/Kota Cyber City terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
a. PENYUSUNA N MASTER PLANT IT GOVERNMENT
Penyusunan Master Plant IT Goverment Kabupaten/Kota digunakan sebagai dokumen yang
akan menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di
jajaran Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melakukan investasi ataupun pemilihan teknologi
yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal.
b. PEMBANGUNA N INFRASTRUKTUR JARINGA N.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan terdiri dari 3 (tiga) tahapan:
5. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 5
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
1. Pembangunan Data Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi
Data center digunakan sebagai pusat data yang terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan
Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet Antar SKPD yang terintegrasi
Untuk dapat memanfaatkan Data Center dalam pembangunan Infrasruktur dalam rangka
meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja pemerintahan Kabupaten/Kota,
diperlukan adanya suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh SKPD di
lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.
Gambar 1. Topologi Jaringan antar SKPD
3. Pembangunan Jaringan Internet ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Pembangunan jaringan komunikasi internet dan intranet berguna untuk memudahkan
proses pelayanan kepada masyarakat, maunpun antar SKPD, sebagai contohnya pelayanan
data kependudukan pada Dinas Kependudukan yang akan melayani sampai ke kecamatan
dan desan. Bentuk komunikasi data antar Dinas Kependudukan ke Kecamatan dan
Kelurahan/Desa dapat dilihat pada gambar 2.
6. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 6
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Gambar 2. Topologi Jaringan Kabupaten/Kecamatan dan Desa.
4. Pembangunan fasilitas Internet Gratis di tempat umum, pariwisata dan lainnya.
Pembangunan fasilitas internet gratis bagi masyarakat untuk memudahkan proses
pertukaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
c. PEMBANGUNA N APLIKASI E- GOVERNMENT
Gambar 3. Topologi Konsep Aplikasi E- GOVERNMENT
Dengan e-Government, hubungan yang terbangun adalah antara :
1. Pemerintah dengan Masyarakat (Government to citizen, G2C)
2. Pemerintah kepada dunia bisnis (Government to business, G2B)
3. Pemerintah kepada pemerintah lainnya (Government to Government, G2G)
7. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 7
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Konsep/Desain
Infrastruktur Jaringan E-Government
8. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 8
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Arsitektur Data
Pada tingkat Kabupaten/kota akan terbentuk data data parameter yang akan bertindak sebagai data
primer bagi informasi yg berada di tingkat atasnya, sedangkan struktur data yang terdapat pada
tingkatan propinsi dan pusat adalah merupakan fungsi-fungsi dan akumulasi fungsi yang berasal dari
data-data parameter yang berada di tingkat kabupaten/kota.
Kerangka
9. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 9
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Fungsi SistemPemerintahan
Secara umum
Kerangka
Fungsi SistemPemerintahan
Blok Kedinasan dan Lembaga Lainnya
10. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 10
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Analisa Anggaran
PembangunanKabupaten/KotaCyberCity
Besarnya anggaran yang dibutuhkan sangat tergantung dari skala
prioritas item mana saja dari komponen E-Government yang akan di
implementasikan terlebih dahulu. Tujuannya agar pelaksanaan E-
Government di setiap daerah berjalan efektif dan langsung dapat
dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah itu sendiri, masyarakat
umum dan masyarakat bisnis yg ada di daerah tersebut. Item mana
saja yg akan diimplementasikan kita tentukan berdasarkan hasil
survei awal yg nanti akan dilakukan, pada prinsipnya perlu
dilakukan studi perencanaan Master Plant IT.
Kesimpulan......!!
1. Keberhasilan penerapan e-government untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Cyber City,
membutuhkan komitmen yg tinggi dari pemimpin daerah/kota, DPRD, Bappeda & KPDE
sebagai institusi pelaksana.
2. E-government harus dilihat sebagai salah satu alat untuk membantu kinerja pemerintahan
daerah/kota agar lebih efektif dan efesien, dimana pemimpin daerah dapat memantau kinerja
para aparat dan melakukan koordinasi secara cepat
3. Komponen e-government meliputi:
Web site sebagai media informasi dan interkasi antara pemda/pemko dan institusi
government lainnya, pemda dan masyarakat dan pemda/pemko dan pengusaha(investor).
Database terpadu antara kantor pemerintahan daerah dan dinas-dinas dibawahnya.
Aplikasi yg merubah data menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.
Infrastruktur jaringan (perangkat keras, lunak, bandwidth dan alat lainnya) yg
menghubungkan antara kantor pemerintahan daerah, kantor dinas, institusi pemerintahan
lainnya, kecamatan & kelurahan.
Pegawai pemerintahan daerah/kota yg dipilih khusus sebagai operator dan administrator
pelaksanaan e-government.
4. Apabila semua komponen e-government diatas sudah dibangun dan dioperasionalkan dengan
baik, maka beberapa manfaat langsung yg akan didapat oleh pemerintahan daerah:
a) Pemerintahan daerah menjadi “public services” yang baik, karena:
Tersedianya web site sebagai pusat informasi yg transparan bagi masyarakat, yang
berisikan Informasi tentang daerah tersebut (info potensi wilayah, info layanan umum,
info pariwisata, info program pemerintah, info peraturan daerah).
Pelayanan administratif yg cepat dan mudah (pembayaran pajak & retribusi,
pengurusan perijinan seperti IMB, SIUPP, akte, KTP dll) yg dilakukan secara online.
b) Sebagai daya tarik untuk mengundang investasi luar sehingga mendukung pembangunan
daerah tersebut, karena:
Tersedianya informasi yang lengkap untuk investor (potensi daerah, insentif dan
keringanan-keringan lainnya, prosedur yg jelas untuk investasi, komponen biaya yg
jelas untuk investasi).
Tersedianya pelayanan perijinan usaha terpadu (one stop services), diman pengusaha
atau investor dapat mengurus perizinan usaha dengan birokrasi yang mudah dan
cepat, hal ini dapat dilakukan dengan sistem database yg terpadu, sehingga
memudahkan proses pembuatan dan pelaporan.
11. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 11
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
c) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Karena :
Peningkatan pendapatan melalui pajak, dimana pelaporan pajak harus dilakukan setiap
hari oleh para pengusaha wajib pajak.
Untuk mendukung hal tersebut diatas, pemerintahan daerah harus mempersiapkan
suatu aplikasi dimana semua pengusaha wajib pajak akan dapat dengan mudah
melaporkan jumlah pajak (melalui web/internet, SMS, telepon, fax atau kurir)
secara harian kepada pemerintahan, sehingga pemerintahan daerah dapat
mengetahui secara real time berapa jumlah pajak yg akan didapat.
Tujuannya adalah mengurangi kesempatan para pengusaha wajib pajak untuk
memanipulasi pajak tahunan.
Pos pajak yg dapat ditingkatkan melalui penerapan e-government:
Pajak Kendaraan bermotor dan biaya balik nama
kendaraan bermotor (pemda memfasilitasi
koneksi aplikasi antara SAMSAT dan kantor
pemerintahan daerah secara on-line dan
realtime).
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (aplikasi
yg menghubungkan semua SPBU dengan
pemerintahan daerah, sehingga pelaporan dapat
dilakukan melalui web secara harian)
Pajak Hotel dan restaurant (aplikasi yg menghubungkan semua Hotel dan
Restaurant dengan pemerintahan daerah, sehingga pelaporan dapat dilakukan
melalui web secara harian)
Pajak Bumi dan bangunan yg dapat dilakukan melalu ATM suatu bank yg langsung
terkoneksi denga pusat data base kantor pajak daerah.