SlideShare a Scribd company logo
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 1
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
PENDAHULUAN
Dalam era teknologi informasi badan-badan pemerintah
dihadapkan pada tantangan untuk bekerja sama
(collaboration) satu sama lain dan secara efektif melakukan
transformasi sistem secara modern dengan tujuan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka transformasi sistem itulah dibutuhkan Proses
Bisnis dan Sistem Informasi Pendukung yang
memungkinkan terlaksananya birokrasi yang efektif dan
efisien. Proses Bisnis dimaksud adalah proses yang
menjamin terlaksananya Good Publics Governance atau
pemerintahan yang bersih.
Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era millennium ini, perencanaan yang baik
sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam
pemerintahan.
Apa Itu Cyber City ?
Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini telah
banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh
dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya
kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses
informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan
cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern,
bangsa Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep
cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya
dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak
lagi terbatas pada kalangan tertentu saja.
Bagaimanapun juga bangsa Indonesia kini berada
dalam abad informasi dimana setiap orang memiliki
peluang yang sama untuk menjalin pergaulan secara
luas baik nasional maupun internasional.
Penerapan konsep cyber city di Indonesia sudah diterapkan salah satunya Kota Makasar misalnya, yang
merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan,
telah melakukan uji coba penggunaan perangkat
pendukung internet nirkabel atau hot spot di
kawasan pantai Losari sepanjang 1,2 Km tahun
2007 lalu. Keinginan untuk mewujudkan kota
Makassar sebagai kota dunia maya ini bukan tanpa
alasan. Beberapa kota yang sudah melakukan
perancangan cybercity selain Makassar dan
Pangkal Pinang antara lain, Malang Cyber City
(MCC), Sukabumi Cyber City (SCC), Bandung Cyber
City (BCC), Yogya Cyber City (YCC), Solo Cyber City
(SCC), Denpasar Cyber City (DCC) dan kota-kota
lain yang segera menyusul.
Dalam pandangan pemerintah, konsep cybercity digambarkan sebagai kawasan dengan
infrastruktur teknologi informasi yang memada baik dari sisi konektivitas jaringan terpadu, kapasitas
bandwidth, internet nirkabel dan kabel, dan infrastruktur serat optik mencukupi serta sarana pusat riset
yang dikelola bersama perguruan tinggi dan swasta.
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 2
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Landasan Hukum
a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008), pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.
b. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI.
c. Keppres Nomor 20 Tahun 2006, tentang Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
d. Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim Koordinasi
Telematika I ndonesia.
e. Inpres No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment
f. Inpres Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan
dan Pendayagunaan Telematika.
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem
Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri
(SIMDAGRI).
h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang
Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Maksud & Tujuan
Penawaran Kerjasama Untuk Pembangunan Kabupaten/Kota Cyber City
Maksud Kerjasama
Membantu pihak pemerintah Kabupaten/kOTA
memanfaatkan Solusi IT untuk kemudahan kerja dalam
bentuk perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Karo
menjadi salah satu kota Cyber City di Indonesia dan
menjadi salah satu icon percontohan bagi kabupaten/Kota
lainnya yang ada di Sumatera Utara Khususnya dan
Indonesia secara Umum, yang telah dirancang secara
khusus dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada
sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja
setiap Instansi/bagian untuk memberikan kemudahan dan
kecepatan layanan administrasi untuk kebutuhan
masyakarat di Kabupaten/Kota.
Tujuan….
 Untuk membangun infrastruktur sistem informasi guna mendukung penerapan e-Government dan
sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan melalui sistem informasi pemerintahan yang
terintegrasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Diharapkan akan meningkatkan efesiensi dan
efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, serta menjadikan Kabupaten/Kota menjadi salah
satu kota Cybercity.
 Membantu pemerintahan dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah ada
sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja setiap instansi untuk memberikan layanan
kepada publik.
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 3
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
 Mempercepat dan memperluas penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat
Sasaran..
Jangka Pendek
1. Tersedianya infrastuktur jaringan sistem
informasi mulai dari tingkat kabupaten hingga
ke kecamatan dan kelurahan/desa.
2. Terstrukturnya data dan meningkatkan
interoperabilitas sebagai bagian dari
infrastruktur informasi yang dapat
mendukung penerapan sistem informasi
pemerintahan secara terintegrasi
3. Terintegrasi seluruh aplikasi pemerintahan
untuk menunjang integritas dan keserasian
proses bisnis pemerintahan baik intra maupun
antar instansi pemerintahan di tingkat
kabupaten maupun kecamatan dan
kelurahan/desa.
4. Terkelolanya sistem informasi nasional secara profesional dan ditunjang oleh pengendalian
sistem yang memadai untuk menjaga keamanan data dan informasi serta menjamin kelancaran
operasi sistem informasi.
Jangka Panjang
1. Terbentuknya suatu pemerintahan yang
bersifat Good Governance
denganakuntabilitas yang tinggi dan
mendapatkan kepercayaan penuh dari
masyarakat.
2. Terbangunnya suatu proses akulturasi dari
aparat dengan berpegang teguh pada
fungsi pemerintah sebagai pelayanan dan
pengayom masyarakat.
3. Tercapainya suatu manajemen pemerintah
yang efektif dan efesien
4. Terpenuhinya kebutuhan pemerintah dan
masyarakat akan suatu sistem informasi
pemerintahah yang dapat memberikan
informasi yang dibutuhkan secara cepat,
tepat, akurat dan aman.
5. Tersedianya informasi bagi masyarakat
luas.
6. Memudahkan kegiatan pengelolaan dan pengendalian tugas-tugas pemerintahuntuk
memberikan layanan terbaik kepada publik.
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 4
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Kerangka
Arsitektur e-Government
Rencana
Pengembangan Kabupaten/Kota Cyber City
Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Rencana Pengembangan Kabupaten/Kota Cyber City terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
a. PENYUSUNA N MASTER PLANT IT GOVERNMENT
Penyusunan Master Plant IT Goverment Kabupaten/Kota digunakan sebagai dokumen yang
akan menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di
jajaran Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melakukan investasi ataupun pemilihan teknologi
yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal.
b. PEMBANGUNA N INFRASTRUKTUR JARINGA N.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan terdiri dari 3 (tiga) tahapan:
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 5
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
1. Pembangunan Data Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi
Data center digunakan sebagai pusat data yang terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan
Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet Antar SKPD yang terintegrasi
Untuk dapat memanfaatkan Data Center dalam pembangunan Infrasruktur dalam rangka
meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja pemerintahan Kabupaten/Kota,
diperlukan adanya suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh SKPD di
lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.
Gambar 1. Topologi Jaringan antar SKPD
3. Pembangunan Jaringan Internet ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Pembangunan jaringan komunikasi internet dan intranet berguna untuk memudahkan
proses pelayanan kepada masyarakat, maunpun antar SKPD, sebagai contohnya pelayanan
data kependudukan pada Dinas Kependudukan yang akan melayani sampai ke kecamatan
dan desan. Bentuk komunikasi data antar Dinas Kependudukan ke Kecamatan dan
Kelurahan/Desa dapat dilihat pada gambar 2.
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 6
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Gambar 2. Topologi Jaringan Kabupaten/Kecamatan dan Desa.
4. Pembangunan fasilitas Internet Gratis di tempat umum, pariwisata dan lainnya.
Pembangunan fasilitas internet gratis bagi masyarakat untuk memudahkan proses
pertukaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
c. PEMBANGUNA N APLIKASI E- GOVERNMENT
Gambar 3. Topologi Konsep Aplikasi E- GOVERNMENT
Dengan e-Government, hubungan yang terbangun adalah antara :
1. Pemerintah dengan Masyarakat (Government to citizen, G2C)
2. Pemerintah kepada dunia bisnis (Government to business, G2B)
3. Pemerintah kepada pemerintah lainnya (Government to Government, G2G)
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 7
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Konsep/Desain
Infrastruktur Jaringan E-Government
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 8
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Arsitektur Data
Pada tingkat Kabupaten/kota akan terbentuk data data parameter yang akan bertindak sebagai data
primer bagi informasi yg berada di tingkat atasnya, sedangkan struktur data yang terdapat pada
tingkatan propinsi dan pusat adalah merupakan fungsi-fungsi dan akumulasi fungsi yang berasal dari
data-data parameter yang berada di tingkat kabupaten/kota.
Kerangka
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 9
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Fungsi SistemPemerintahan
Secara umum
Kerangka
Fungsi SistemPemerintahan
Blok Kedinasan dan Lembaga Lainnya
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 10
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
Analisa Anggaran
PembangunanKabupaten/KotaCyberCity
Besarnya anggaran yang dibutuhkan sangat tergantung dari skala
prioritas item mana saja dari komponen E-Government yang akan di
implementasikan terlebih dahulu. Tujuannya agar pelaksanaan E-
Government di setiap daerah berjalan efektif dan langsung dapat
dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah itu sendiri, masyarakat
umum dan masyarakat bisnis yg ada di daerah tersebut. Item mana
saja yg akan diimplementasikan kita tentukan berdasarkan hasil
survei awal yg nanti akan dilakukan, pada prinsipnya perlu
dilakukan studi perencanaan Master Plant IT.
Kesimpulan......!!
1. Keberhasilan penerapan e-government untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Cyber City,
membutuhkan komitmen yg tinggi dari pemimpin daerah/kota, DPRD, Bappeda & KPDE
sebagai institusi pelaksana.
2. E-government harus dilihat sebagai salah satu alat untuk membantu kinerja pemerintahan
daerah/kota agar lebih efektif dan efesien, dimana pemimpin daerah dapat memantau kinerja
para aparat dan melakukan koordinasi secara cepat
3. Komponen e-government meliputi:
 Web site sebagai media informasi dan interkasi antara pemda/pemko dan institusi
government lainnya, pemda dan masyarakat dan pemda/pemko dan pengusaha(investor).
 Database terpadu antara kantor pemerintahan daerah dan dinas-dinas dibawahnya.
 Aplikasi yg merubah data menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.
 Infrastruktur jaringan (perangkat keras, lunak, bandwidth dan alat lainnya) yg
menghubungkan antara kantor pemerintahan daerah, kantor dinas, institusi pemerintahan
lainnya, kecamatan & kelurahan.
 Pegawai pemerintahan daerah/kota yg dipilih khusus sebagai operator dan administrator
pelaksanaan e-government.
4. Apabila semua komponen e-government diatas sudah dibangun dan dioperasionalkan dengan
baik, maka beberapa manfaat langsung yg akan didapat oleh pemerintahan daerah:
a) Pemerintahan daerah menjadi “public services” yang baik, karena:
 Tersedianya web site sebagai pusat informasi yg transparan bagi masyarakat, yang
berisikan Informasi tentang daerah tersebut (info potensi wilayah, info layanan umum,
info pariwisata, info program pemerintah, info peraturan daerah).
 Pelayanan administratif yg cepat dan mudah (pembayaran pajak & retribusi,
pengurusan perijinan seperti IMB, SIUPP, akte, KTP dll) yg dilakukan secara online.
b) Sebagai daya tarik untuk mengundang investasi luar sehingga mendukung pembangunan
daerah tersebut, karena:
 Tersedianya informasi yang lengkap untuk investor (potensi daerah, insentif dan
keringanan-keringan lainnya, prosedur yg jelas untuk investasi, komponen biaya yg
jelas untuk investasi).
 Tersedianya pelayanan perijinan usaha terpadu (one stop services), diman pengusaha
atau investor dapat mengurus perizinan usaha dengan birokrasi yang mudah dan
cepat, hal ini dapat dilakukan dengan sistem database yg terpadu, sehingga
memudahkan proses pembuatan dan pelaporan.
PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 11
PROPOSALCYBERCITY
ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity
Office Medan :
Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143
Telphone : 0821 6629 6330
E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com
Medan – Sumatera Utara
c) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Karena :
 Peningkatan pendapatan melalui pajak, dimana pelaporan pajak harus dilakukan setiap
hari oleh para pengusaha wajib pajak.
 Untuk mendukung hal tersebut diatas, pemerintahan daerah harus mempersiapkan
suatu aplikasi dimana semua pengusaha wajib pajak akan dapat dengan mudah
melaporkan jumlah pajak (melalui web/internet, SMS, telepon, fax atau kurir)
secara harian kepada pemerintahan, sehingga pemerintahan daerah dapat
mengetahui secara real time berapa jumlah pajak yg akan didapat.
 Tujuannya adalah mengurangi kesempatan para pengusaha wajib pajak untuk
memanipulasi pajak tahunan.
 Pos pajak yg dapat ditingkatkan melalui penerapan e-government:
 Pajak Kendaraan bermotor dan biaya balik nama
kendaraan bermotor (pemda memfasilitasi
koneksi aplikasi antara SAMSAT dan kantor
pemerintahan daerah secara on-line dan
realtime).
 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (aplikasi
yg menghubungkan semua SPBU dengan
pemerintahan daerah, sehingga pelaporan dapat
dilakukan melalui web secara harian)
 Pajak Hotel dan restaurant (aplikasi yg menghubungkan semua Hotel dan
Restaurant dengan pemerintahan daerah, sehingga pelaporan dapat dilakukan
melalui web secara harian)
 Pajak Bumi dan bangunan yg dapat dilakukan melalu ATM suatu bank yg langsung
terkoneksi denga pusat data base kantor pajak daerah.

More Related Content

What's hot

Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di Indonesia
Mohamad Adriyanto
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
Joshua Mamahit
 
EGov Application in Indonesia
EGov Application in IndonesiaEGov Application in Indonesia
EGov Application in Indonesia
Indriyatno Banyumurti
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
Christian Liow
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Indriyatno Banyumurti
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
Muslimin B. Putra
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Izul Mencari
 
Makalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaMakalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment Unbaja
Dede Muhimat
 
Ppt
PptPpt
Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
Rizki Malinda
 
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesiaKonstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Ibenk Dwi ANggono
 
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Ibenk Dwi ANggono
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
Sofyan Sanjoyo
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
Fakhri Zufar Amwani
 
Pengembangan e-Government
Pengembangan e-GovernmentPengembangan e-Government
Pengembangan e-Government
Kurniawan Saputra
 
Penyiapan e leadership (sri astiti )
Penyiapan e leadership (sri astiti )Penyiapan e leadership (sri astiti )
Penyiapan e leadership (sri astiti )
Researcher Syndicate68
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
Sannai Abbas
 
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakaiInfrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Herold Barauntu
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Deddy Supriady Bratakusumah
 

What's hot (19)

Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di Indonesia
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
 
EGov Application in Indonesia
EGov Application in IndonesiaEGov Application in Indonesia
EGov Application in Indonesia
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
 
Makalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaMakalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment Unbaja
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
 
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesiaKonstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
 
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
 
Pengembangan e-Government
Pengembangan e-GovernmentPengembangan e-Government
Pengembangan e-Government
 
Penyiapan e leadership (sri astiti )
Penyiapan e leadership (sri astiti )Penyiapan e leadership (sri astiti )
Penyiapan e leadership (sri astiti )
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakaiInfrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 

Similar to Proposal cyber city

TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxTUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
sadam232618
 
e-government
e-governmente-government
e-government
AriniKusuma1
 
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaKerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaAr Tinambunan
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
DodiSetiawan46
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
Elisa Lumintang
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
AndimuhammadRiskimau
 
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...
Kiki Florenzi
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
JUKRIHADI
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
idhamona0508
 
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptxAplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
ssuser928b9e2
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
wardanaekaputra
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
pikipardede1
 
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
NoveniaSembiring
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
pikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
pikipardede1
 
Studi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDaStudi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDa
Ar Tinambunan
 
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoSeminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Iwan S
 

Similar to Proposal cyber city (20)

TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxTUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
 
e-government
e-governmente-government
e-government
 
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaKerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
 
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagal...
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
 
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptxAplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
 
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
 
e-government
e-governmente-government
e-government
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 
Studi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDaStudi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDa
 
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoSeminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
 

Recently uploaded

PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptx
PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptxPPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptx
PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptx
LuhAriyani1
 
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptxPersentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
PTGUNAHATMANAPUTRA
 
ppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptx
ppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptxppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptx
ppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptx
RyanJun5
 
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilanPTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
LuhAriyani1
 
Forum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdf
Forum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdfForum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdf
Forum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdf
adrianusdaga52
 
CONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPL
CONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPLCONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPL
CONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPL
SMKANNUUR
 
DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANA
DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANADAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANA
DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANA
henandiarsyaharini
 

Recently uploaded (7)

PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptx
PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptxPPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptx
PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN lingkungan dan nakes HSP.pptx
 
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptxPersentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
 
ppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptx
ppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptxppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptx
ppt agama islammMUSAQOH & MUZARA’AH.pptx
 
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilanPTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
 
Forum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdf
Forum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdfForum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdf
Forum Diskusi-Eksplorasi Konsep Modul 2.1.pdf
 
CONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPL
CONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPLCONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPL
CONTOH SOAL ULANGAN RPL KELAS X JURUSAN RPL
 
DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANA
DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANADAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANA
DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA_KEPERAWATAN BENCANA
 

Proposal cyber city

  • 1. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 1 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara PENDAHULUAN Dalam era teknologi informasi badan-badan pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk bekerja sama (collaboration) satu sama lain dan secara efektif melakukan transformasi sistem secara modern dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka transformasi sistem itulah dibutuhkan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pendukung yang memungkinkan terlaksananya birokrasi yang efektif dan efisien. Proses Bisnis dimaksud adalah proses yang menjamin terlaksananya Good Publics Governance atau pemerintahan yang bersih. Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era millennium ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Apa Itu Cyber City ? Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, bangsa Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu saja. Bagaimanapun juga bangsa Indonesia kini berada dalam abad informasi dimana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjalin pergaulan secara luas baik nasional maupun internasional. Penerapan konsep cyber city di Indonesia sudah diterapkan salah satunya Kota Makasar misalnya, yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan uji coba penggunaan perangkat pendukung internet nirkabel atau hot spot di kawasan pantai Losari sepanjang 1,2 Km tahun 2007 lalu. Keinginan untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia maya ini bukan tanpa alasan. Beberapa kota yang sudah melakukan perancangan cybercity selain Makassar dan Pangkal Pinang antara lain, Malang Cyber City (MCC), Sukabumi Cyber City (SCC), Bandung Cyber City (BCC), Yogya Cyber City (YCC), Solo Cyber City (SCC), Denpasar Cyber City (DCC) dan kota-kota lain yang segera menyusul. Dalam pandangan pemerintah, konsep cybercity digambarkan sebagai kawasan dengan infrastruktur teknologi informasi yang memada baik dari sisi konektivitas jaringan terpadu, kapasitas bandwidth, internet nirkabel dan kabel, dan infrastruktur serat optik mencukupi serta sarana pusat riset yang dikelola bersama perguruan tinggi dan swasta.
  • 2. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 2 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Landasan Hukum a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008), pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional. b. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI. c. Keppres Nomor 20 Tahun 2006, tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. d. Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim Koordinasi Telematika I ndonesia. e. Inpres No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment f. Inpres Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika. g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI). h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah. Maksud & Tujuan Penawaran Kerjasama Untuk Pembangunan Kabupaten/Kota Cyber City Maksud Kerjasama Membantu pihak pemerintah Kabupaten/kOTA memanfaatkan Solusi IT untuk kemudahan kerja dalam bentuk perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Karo menjadi salah satu kota Cyber City di Indonesia dan menjadi salah satu icon percontohan bagi kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sumatera Utara Khususnya dan Indonesia secara Umum, yang telah dirancang secara khusus dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja setiap Instansi/bagian untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan administrasi untuk kebutuhan masyakarat di Kabupaten/Kota. Tujuan….  Untuk membangun infrastruktur sistem informasi guna mendukung penerapan e-Government dan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan melalui sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Diharapkan akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, serta menjadikan Kabupaten/Kota menjadi salah satu kota Cybercity.  Membantu pemerintahan dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah ada sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja setiap instansi untuk memberikan layanan kepada publik.
  • 3. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 3 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara  Mempercepat dan memperluas penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat Sasaran.. Jangka Pendek 1. Tersedianya infrastuktur jaringan sistem informasi mulai dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan dan kelurahan/desa. 2. Terstrukturnya data dan meningkatkan interoperabilitas sebagai bagian dari infrastruktur informasi yang dapat mendukung penerapan sistem informasi pemerintahan secara terintegrasi 3. Terintegrasi seluruh aplikasi pemerintahan untuk menunjang integritas dan keserasian proses bisnis pemerintahan baik intra maupun antar instansi pemerintahan di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan kelurahan/desa. 4. Terkelolanya sistem informasi nasional secara profesional dan ditunjang oleh pengendalian sistem yang memadai untuk menjaga keamanan data dan informasi serta menjamin kelancaran operasi sistem informasi. Jangka Panjang 1. Terbentuknya suatu pemerintahan yang bersifat Good Governance denganakuntabilitas yang tinggi dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. 2. Terbangunnya suatu proses akulturasi dari aparat dengan berpegang teguh pada fungsi pemerintah sebagai pelayanan dan pengayom masyarakat. 3. Tercapainya suatu manajemen pemerintah yang efektif dan efesien 4. Terpenuhinya kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan suatu sistem informasi pemerintahah yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, akurat dan aman. 5. Tersedianya informasi bagi masyarakat luas. 6. Memudahkan kegiatan pengelolaan dan pengendalian tugas-tugas pemerintahuntuk memberikan layanan terbaik kepada publik.
  • 4. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 4 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Kerangka Arsitektur e-Government Rencana Pengembangan Kabupaten/Kota Cyber City Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rencana Pengembangan Kabupaten/Kota Cyber City terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: a. PENYUSUNA N MASTER PLANT IT GOVERNMENT Penyusunan Master Plant IT Goverment Kabupaten/Kota digunakan sebagai dokumen yang akan menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di jajaran Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melakukan investasi ataupun pemilihan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal. b. PEMBANGUNA N INFRASTRUKTUR JARINGA N. Pembangunan Infrastruktur Jaringan terdiri dari 3 (tiga) tahapan:
  • 5. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 5 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara 1. Pembangunan Data Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi Data center digunakan sebagai pusat data yang terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet Antar SKPD yang terintegrasi Untuk dapat memanfaatkan Data Center dalam pembangunan Infrasruktur dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja pemerintahan Kabupaten/Kota, diperlukan adanya suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. Gambar 1. Topologi Jaringan antar SKPD 3. Pembangunan Jaringan Internet ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Pembangunan jaringan komunikasi internet dan intranet berguna untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, maunpun antar SKPD, sebagai contohnya pelayanan data kependudukan pada Dinas Kependudukan yang akan melayani sampai ke kecamatan dan desan. Bentuk komunikasi data antar Dinas Kependudukan ke Kecamatan dan Kelurahan/Desa dapat dilihat pada gambar 2.
  • 6. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 6 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Gambar 2. Topologi Jaringan Kabupaten/Kecamatan dan Desa. 4. Pembangunan fasilitas Internet Gratis di tempat umum, pariwisata dan lainnya. Pembangunan fasilitas internet gratis bagi masyarakat untuk memudahkan proses pertukaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat. c. PEMBANGUNA N APLIKASI E- GOVERNMENT Gambar 3. Topologi Konsep Aplikasi E- GOVERNMENT Dengan e-Government, hubungan yang terbangun adalah antara : 1. Pemerintah dengan Masyarakat (Government to citizen, G2C) 2. Pemerintah kepada dunia bisnis (Government to business, G2B) 3. Pemerintah kepada pemerintah lainnya (Government to Government, G2G)
  • 7. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 7 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Konsep/Desain Infrastruktur Jaringan E-Government
  • 8. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 8 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Arsitektur Data Pada tingkat Kabupaten/kota akan terbentuk data data parameter yang akan bertindak sebagai data primer bagi informasi yg berada di tingkat atasnya, sedangkan struktur data yang terdapat pada tingkatan propinsi dan pusat adalah merupakan fungsi-fungsi dan akumulasi fungsi yang berasal dari data-data parameter yang berada di tingkat kabupaten/kota. Kerangka
  • 9. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 9 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Fungsi SistemPemerintahan Secara umum Kerangka Fungsi SistemPemerintahan Blok Kedinasan dan Lembaga Lainnya
  • 10. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 10 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara Analisa Anggaran PembangunanKabupaten/KotaCyberCity Besarnya anggaran yang dibutuhkan sangat tergantung dari skala prioritas item mana saja dari komponen E-Government yang akan di implementasikan terlebih dahulu. Tujuannya agar pelaksanaan E- Government di setiap daerah berjalan efektif dan langsung dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah itu sendiri, masyarakat umum dan masyarakat bisnis yg ada di daerah tersebut. Item mana saja yg akan diimplementasikan kita tentukan berdasarkan hasil survei awal yg nanti akan dilakukan, pada prinsipnya perlu dilakukan studi perencanaan Master Plant IT. Kesimpulan......!! 1. Keberhasilan penerapan e-government untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Cyber City, membutuhkan komitmen yg tinggi dari pemimpin daerah/kota, DPRD, Bappeda & KPDE sebagai institusi pelaksana. 2. E-government harus dilihat sebagai salah satu alat untuk membantu kinerja pemerintahan daerah/kota agar lebih efektif dan efesien, dimana pemimpin daerah dapat memantau kinerja para aparat dan melakukan koordinasi secara cepat 3. Komponen e-government meliputi:  Web site sebagai media informasi dan interkasi antara pemda/pemko dan institusi government lainnya, pemda dan masyarakat dan pemda/pemko dan pengusaha(investor).  Database terpadu antara kantor pemerintahan daerah dan dinas-dinas dibawahnya.  Aplikasi yg merubah data menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.  Infrastruktur jaringan (perangkat keras, lunak, bandwidth dan alat lainnya) yg menghubungkan antara kantor pemerintahan daerah, kantor dinas, institusi pemerintahan lainnya, kecamatan & kelurahan.  Pegawai pemerintahan daerah/kota yg dipilih khusus sebagai operator dan administrator pelaksanaan e-government. 4. Apabila semua komponen e-government diatas sudah dibangun dan dioperasionalkan dengan baik, maka beberapa manfaat langsung yg akan didapat oleh pemerintahan daerah: a) Pemerintahan daerah menjadi “public services” yang baik, karena:  Tersedianya web site sebagai pusat informasi yg transparan bagi masyarakat, yang berisikan Informasi tentang daerah tersebut (info potensi wilayah, info layanan umum, info pariwisata, info program pemerintah, info peraturan daerah).  Pelayanan administratif yg cepat dan mudah (pembayaran pajak & retribusi, pengurusan perijinan seperti IMB, SIUPP, akte, KTP dll) yg dilakukan secara online. b) Sebagai daya tarik untuk mengundang investasi luar sehingga mendukung pembangunan daerah tersebut, karena:  Tersedianya informasi yang lengkap untuk investor (potensi daerah, insentif dan keringanan-keringan lainnya, prosedur yg jelas untuk investasi, komponen biaya yg jelas untuk investasi).  Tersedianya pelayanan perijinan usaha terpadu (one stop services), diman pengusaha atau investor dapat mengurus perizinan usaha dengan birokrasi yang mudah dan cepat, hal ini dapat dilakukan dengan sistem database yg terpadu, sehingga memudahkan proses pembuatan dan pelaporan.
  • 11. PT. Klink Data Indonesia - Proposal Cyber City (eGov) Page : 11 PROPOSALCYBERCITY ProposalPengembanganKabupatenMenujuKotaCyberCity Office Medan : Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 10 E. Medan 20143 Telphone : 0821 6629 6330 E-mail :amirmahmud.siregar@gmail.com Medan – Sumatera Utara c) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Karena :  Peningkatan pendapatan melalui pajak, dimana pelaporan pajak harus dilakukan setiap hari oleh para pengusaha wajib pajak.  Untuk mendukung hal tersebut diatas, pemerintahan daerah harus mempersiapkan suatu aplikasi dimana semua pengusaha wajib pajak akan dapat dengan mudah melaporkan jumlah pajak (melalui web/internet, SMS, telepon, fax atau kurir) secara harian kepada pemerintahan, sehingga pemerintahan daerah dapat mengetahui secara real time berapa jumlah pajak yg akan didapat.  Tujuannya adalah mengurangi kesempatan para pengusaha wajib pajak untuk memanipulasi pajak tahunan.  Pos pajak yg dapat ditingkatkan melalui penerapan e-government:  Pajak Kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor (pemda memfasilitasi koneksi aplikasi antara SAMSAT dan kantor pemerintahan daerah secara on-line dan realtime).  Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (aplikasi yg menghubungkan semua SPBU dengan pemerintahan daerah, sehingga pelaporan dapat dilakukan melalui web secara harian)  Pajak Hotel dan restaurant (aplikasi yg menghubungkan semua Hotel dan Restaurant dengan pemerintahan daerah, sehingga pelaporan dapat dilakukan melalui web secara harian)  Pajak Bumi dan bangunan yg dapat dilakukan melalu ATM suatu bank yg langsung terkoneksi denga pusat data base kantor pajak daerah.