Bhinneka Tunggal Ika (Beragam tetapi satu) adalah semboyan dan falsafah kebangsaan Indonesia. Semboyan ini berasal dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan menjadi inspirasi persatuan bangsa Indonesia. UUD 1945 dan Pancasila menegaskan semboyan ini dengan menghormati keragaman namun mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama tetapi memiliki tanah
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Presentasi ini adalah sejarah dari BPUPKI, pembentukan BPUPKI, tujuan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, lima prinsip dasar negara, gagasan Ir. Soekarno, BPUPKI membentuk panitia sembilan, pembentukam panitia pada sidang kedua hingga rumusan dari tiga panitia tersebut diterima oleh BPUPKI.
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila yang diampu oleh bapak Sujarwo M.Pd
Kelompok 1 [Prodi BK UNJ 2017]
Nama anggota berdasarkan huruf A sampai Z
1. Andre Pratama 1106617017
2. Anisa Riskyana 1106617067
3. Chatherin Tasya 1106617042
4. Darryl Herdianto 1106617057
5. Fatma Sahida 1106617022
6. Fildzah Nadine 1106617048
7. Gita adila 1106617026
8. Isti Anggriani 1106617020
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Presentasi ini adalah sejarah dari BPUPKI, pembentukan BPUPKI, tujuan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, lima prinsip dasar negara, gagasan Ir. Soekarno, BPUPKI membentuk panitia sembilan, pembentukam panitia pada sidang kedua hingga rumusan dari tiga panitia tersebut diterima oleh BPUPKI.
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila yang diampu oleh bapak Sujarwo M.Pd
Kelompok 1 [Prodi BK UNJ 2017]
Nama anggota berdasarkan huruf A sampai Z
1. Andre Pratama 1106617017
2. Anisa Riskyana 1106617067
3. Chatherin Tasya 1106617042
4. Darryl Herdianto 1106617057
5. Fatma Sahida 1106617022
6. Fildzah Nadine 1106617048
7. Gita adila 1106617026
8. Isti Anggriani 1106617020
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Menurut pasal 26 ayat(2) UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 26 ayat (1) UUD 1945 mengasakan bahwa, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahakan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”.
Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).
Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
mengemukakan warga negara dan anggota negara. Dimana sebagai anggota negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
4. • Secara harfiah : bhinneka (beragam) ; tunggal (satu) ; ika
(itu) → beragam satu itu
• Berasal dari bahasa Jawa Kuno : “berbeda-beda tetapi
tetap satu jua”
• Diambil dari falsafah Nusantara sejak zaman Kerajaan
Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu
wilayah Nusantara
• Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial
• Ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan
4
6. • Dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu
Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit.
• Muh.Yamin mengusulkan kepada Bung Karno agar BTI
dijadikan semboyan sesanti negara.
• Setahun setelah proklamasi kemerdekaan, lambang NRI
ditentukan dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan
BTI dimasukkan ditulis dengan huruf latin pada pita putih
yang dicengkeram burung garuda.
6
7. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
• Melepaskan egosentris kedaerahan dan bahasa daerah masing-
masing.
• Bunyi :
1) Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Satu, Tanah Air
Indonesia
2) Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu, Bangsa
Indonesia
3) Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa
Indonesia
• Aspek persatuan Indonesia:
Aspek satu nusa → aspek wilayah
Aspek satu bangsa → nama Indonesia sebagai identitas baru menggantikan
Hindia Belanda
Aspek satu bahasa → agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri dari
berbagai suku bangsa dapat berkomunikasi dengan baik
7
8. Prinsip-prinsip Nasionalisme Indonesia (Persatuan
Indonesia)
• Tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu :
Kesatuan sejarah
Kesatuan nasib
Kesatuan kebudayaan
Kesatuan asas kerohanian
8
10. • Negara Indonesia terdiri dari Zelfbesturende landscappen
(daerah-daerah swapraja) dan Volksgemeenschappen (desa
atau setingkat dengan itu) di dalam UUD 1945 (sebelum
amandemen) yang memiliki implikasi :
a. Dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, negara
Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan suatu bangsa
b. Mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok tersebut akan
berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa
Indonesia
• Kemejemukan Bangsa Indonesia tebagi menjadi 2 macam:
a. Perbedaan horizontal
b. Perbedaan vertikal
10
12. 1. Hubungan BTI dan Pancasila
• Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup
bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama,
etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan
12
15. Dibedakan menjadi 2
• Warga negara asli (pribumi) yaitu oenduduk asli negara
tersebut.
• Antara individu dengan warga negara keturunan asing
(non-pribumi) yaitu warga negara asing yang telah
menjadi WNI
15
16. • Bab X UUD 1945 dalam pasal 26
• UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan
Penduduk Indonesia → UU No.6 dan UU No.8 Tahun
1947 → UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Indonesia.
• Stelsel atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan:
1) Stelsel aktif, orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum
tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara
2) Stelsel pasif, orang dengan sendirinya dianggap sebagai warga
negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukm tertentu
16
17. • Hak :
1) Hak Opsi: hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau
berpindah kewarganegaraan. Berlaku pada stelsel aktif.
2) Hak repudiasi: hak untuk menolah suatu negara lain. Sesorang
tetap memilih negara kelahirannya. Berlaku pada stelsel pasf.
17
18. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
• Status kewarganegaraan Indonesia menggunakan kombinasi antara ius soli dan ius sanguinis dengan
kriteria sebagai berikut :
1) WNI adalah:
a) Setiap orang berdasarkan peraturan per-UU-an dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain
sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI
b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah daris eorang ayah dan ibu WNI
c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
d) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI
e) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI; tetapi ayahnya tidak memounyai kewarganegaraa atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sudah dan
ayahnya WNI
g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
h) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/atau belum kawin
i) Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
k) Anak yang lahir di wilayah negara Indoensia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya
l) Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak
tersebut dikahirkan memberikan kewenangan kepada anak yang bersangkutan
m) Anak dari seorang ayah yang meninggal dunia sebleum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
18
19. UU No. 12 Tahun 2006 pasal 5
1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah,
belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara
sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
tetap diakui sebagai WNI
2) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara
sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan
pengadilan tetap diakui sebagai WNI
19