SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Pengesahan
UUD NRI
Tahun 1945
Luthfi Fadhillah,
S.Pd
Capaian
Pembelajaran
Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik
mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era
keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu
menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Pengesahan UUD NRI
Tahun 1945
Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK
dibubarkan dan digantikan oleh Panitia
Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)
atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi
Inkai
Pembentukan
PPKI
Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
Tugas PPKI Yaitu:
1. Meresmikan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945
2. Melanjutkan hasil kerja BPUPK
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah
ketatanegaraan negara Indonesia
Keanggotaan PPKI
PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Hisaichi Terauchi. 21 orang (12
orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan,
1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang dari golongan Tionghoa).
Namun, dalam perkembangannya ditambahkan 6 orang anggota tambahan tanpa
sepengetahuan pihak Jepang. Penambahan anggota bertujuan agar Jepang tidapt
dapat mengintervensi proses dan hasil sidang PPKI.
Daftar Anggota PPKI
Potret Anggota PPKI
Sidang Pertama PPKI
(18 Agustus 1945)
Pada 18 agustus 1945, PPKI menggelar
sidang pertamanya. Salah satu agenda
sidang pertama PPKI adalah menetapkan
dan mengesahkan rancangan Undang-
Undang Dasar (UUD). Sidang berjalan
dengan lancar dan penuh dengan suasana
kekeluargaan.
Suasana Sidang PPKI
Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945
Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia
dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas
pemerintahan
Potret Soekarno-Hatta
Bagian UUD NRI Tahun 1945 Hasil Sidang
PPKI 18 Agustus 1945
1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
1. Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
Memuat prinsip-prinsip dasar kenegaraan
yang terdiri dari 4 alinea, yaitu tujuan
negara, bentuk negara dan rumusan
Pancasila sebagai dasar negara.
2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
Terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan.
Pasal-pasal yang berisi
pengaturan sistem
pemerintahan negara.
1. Terdapat pada Pasal 1-25.
2. Memuat pengeturan
tentang kedudukan, tugas
dan fungsi Lembaga
negara
Pasal-pasal yang berisi materi
hubungan antara negara dan
warga negara serta
penduduknya yang terdapat
pada pasal 26-37
3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Pendekatan resmi UUD NRI Tahun 1945 merupakan aturan tambahan dari UUD NRI
Tahun 1945 yang merupakan bagian dari UUD NRI Tahun 1945. Terdapat 7 kunci
pokok sistem pemerintah negara, yaitu:
1. Rechtstaat (Negara Hukum)
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yang terdiri berada di tangan MPR
4. Penyelenggara pemerintah negara di tangan presiden
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri merupakan pembantu presiden
7. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas
Mari Diskusi!
1. Baca dan Cermati Pembukaan UUD NRI Tahun 1945!
2. Jelaskan Makna dari setiap Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945!
3. Dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuan negara
Indonesia merdeka. Berikan analisis anda apakah tujuan negara Indonesia
tersebut sudah terwujud atau belum?
CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon and
infographics & images by Freepik.
Terima Kasih
Please keep this slide for attribution.

More Related Content

Similar to Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx

Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uudWarnet Raha
 
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptxPPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptxsuwito19
 
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )sunnysidemochi
 
SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptIrwnSptr
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaRisdiana Hidayat
 
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdfbab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdfRinaLuthfi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiSeptian Muna Barakati
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
 
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1AlImamIslamicSchool
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 

Similar to Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx (20)

Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptxPPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
 
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
 
SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.ppt
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
 
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdfbab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptxPPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
 
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 

Recently uploaded

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptAlfandoWibowo2
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 

Recently uploaded (20)

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 

Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx

  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Capaian Pembelajaran Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
  • 6. Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai
  • 7. Pembentukan PPKI Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI Yaitu: 1. Meresmikan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 2. Melanjutkan hasil kerja BPUPK 3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan negara Indonesia
  • 8. Keanggotaan PPKI PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Hisaichi Terauchi. 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang dari golongan Tionghoa). Namun, dalam perkembangannya ditambahkan 6 orang anggota tambahan tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Penambahan anggota bertujuan agar Jepang tidapt dapat mengintervensi proses dan hasil sidang PPKI.
  • 11. Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945) Pada 18 agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda sidang pertama PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang- Undang Dasar (UUD). Sidang berjalan dengan lancar dan penuh dengan suasana kekeluargaan.
  • 13. Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945 Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas pemerintahan
  • 15. Bagian UUD NRI Tahun 1945 Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
  • 16. 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Memuat prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea, yaitu tujuan negara, bentuk negara dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
  • 17. 2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan. Pasal-pasal yang berisi pengaturan sistem pemerintahan negara. 1. Terdapat pada Pasal 1-25. 2. Memuat pengeturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga negara Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan warga negara serta penduduknya yang terdapat pada pasal 26-37
  • 18. 3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 Pendekatan resmi UUD NRI Tahun 1945 merupakan aturan tambahan dari UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian dari UUD NRI Tahun 1945. Terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintah negara, yaitu: 1. Rechtstaat (Negara Hukum) 2. Sistem Konstitusional 3. Kekuasaan negara yang terdiri berada di tangan MPR 4. Penyelenggara pemerintah negara di tangan presiden 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri merupakan pembantu presiden 7. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas
  • 19. Mari Diskusi! 1. Baca dan Cermati Pembukaan UUD NRI Tahun 1945! 2. Jelaskan Makna dari setiap Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945! 3. Dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuan negara Indonesia merdeka. Berikan analisis anda apakah tujuan negara Indonesia tersebut sudah terwujud atau belum?
  • 20. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik. Terima Kasih Please keep this slide for attribution.