5. Capaian
Pembelajaran
Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik
mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era
keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu
menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
6. Pengesahan UUD NRI
Tahun 1945
Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK
dibubarkan dan digantikan oleh Panitia
Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)
atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi
Inkai
7. Pembentukan
PPKI
Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
Tugas PPKI Yaitu:
1. Meresmikan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945
2. Melanjutkan hasil kerja BPUPK
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah
ketatanegaraan negara Indonesia
8. Keanggotaan PPKI
PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Hisaichi Terauchi. 21 orang (12
orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan,
1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang dari golongan Tionghoa).
Namun, dalam perkembangannya ditambahkan 6 orang anggota tambahan tanpa
sepengetahuan pihak Jepang. Penambahan anggota bertujuan agar Jepang tidapt
dapat mengintervensi proses dan hasil sidang PPKI.
11. Sidang Pertama PPKI
(18 Agustus 1945)
Pada 18 agustus 1945, PPKI menggelar
sidang pertamanya. Salah satu agenda
sidang pertama PPKI adalah menetapkan
dan mengesahkan rancangan Undang-
Undang Dasar (UUD). Sidang berjalan
dengan lancar dan penuh dengan suasana
kekeluargaan.
13. Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945
Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia
dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas
pemerintahan
15. Bagian UUD NRI Tahun 1945 Hasil Sidang
PPKI 18 Agustus 1945
1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
16. 1. Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
Memuat prinsip-prinsip dasar kenegaraan
yang terdiri dari 4 alinea, yaitu tujuan
negara, bentuk negara dan rumusan
Pancasila sebagai dasar negara.
17. 2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
Terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan.
Pasal-pasal yang berisi
pengaturan sistem
pemerintahan negara.
1. Terdapat pada Pasal 1-25.
2. Memuat pengeturan
tentang kedudukan, tugas
dan fungsi Lembaga
negara
Pasal-pasal yang berisi materi
hubungan antara negara dan
warga negara serta
penduduknya yang terdapat
pada pasal 26-37
18. 3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Pendekatan resmi UUD NRI Tahun 1945 merupakan aturan tambahan dari UUD NRI
Tahun 1945 yang merupakan bagian dari UUD NRI Tahun 1945. Terdapat 7 kunci
pokok sistem pemerintah negara, yaitu:
1. Rechtstaat (Negara Hukum)
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yang terdiri berada di tangan MPR
4. Penyelenggara pemerintah negara di tangan presiden
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri merupakan pembantu presiden
7. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas
19. Mari Diskusi!
1. Baca dan Cermati Pembukaan UUD NRI Tahun 1945!
2. Jelaskan Makna dari setiap Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945!
3. Dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuan negara
Indonesia merdeka. Berikan analisis anda apakah tujuan negara Indonesia
tersebut sudah terwujud atau belum?
20. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon and
infographics & images by Freepik.
Terima Kasih
Please keep this slide for attribution.