Dokumen menjelaskan tentang tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Pemerintahan pusat meliputi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta menteri-menteri. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota, dan dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1. Standar Kompetensi :
Memahami sistem
pemerintahan Republik
Indonesia.
KOMPETENSI DASAR :
Mendeskripsikan tugas dan
fungsi pemerintahan pusat dan
daearah.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat
Dan Daerah
Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah
1. Pengertian
Presiden 2. Tugas dan a. Pemerintah
wewenang Daerah
sebagai
Kepala
pemerintahan b. Dewan
3. Tugas dan Perwakilan Rakyat
wewenang Daerah
sebagai
Wakil Kepala negara
Presiden 1. Tugas
DPRD DPRD
Provinsi Kabupaten
Menteri Pengelompokan / Kota
menteri
Pengertian

3. Tugas dan
Fungsi
Pemerintahan
Pusat
dan
Daerah

4. 1. PEMERINTAHAN PUSAT
a. Presiden
Presiden adalah lembaga
negara yang
mempunyai kekuasaan
menjalankan pemerintahan
sesuai dengan UUD 1945.

5. Tugas dan Wewenang Presiden
Sebagai Kepala Pemerintahan Sebagai Kepala Negara
• memegang kekuasaan yang tertinggi
• memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
pemerintahan menurut UUD dan Angkatan Udara
• menyatakan perang, membuat
1945 perdamaian, dan perjanjian dengan
• mengajukan rancangan negara lain dengan persetujuan DPR
• menyatakan keadaan bahaya, syarat
undang-undang kepada DPR dan akibatnya ditetapkan dengan
undang-undang
• menetapkan peraturan
• mengangkat duta dan konsul dengan
pemerintah memperhatikan pertimbangan DPR
• menetapkan peraturan • menerima penempatan duta negara
lain
pemerintah pengganti undang- • memberi grasi dan rehabilitasi dengan
undang (Perpu) dalam memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung
kegentingan memaksa • memberi amnesti dan abolisi dengan
• mengangkat dan memperhatikan pertimbangan DPR
• memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
memberhentikan menteri- tanda kehormatan yang diatur
menteri • dengan undang-undang

7. c. Menteri
1. Menteri Koordinator (Menko)
2. Menteri Negara yang Memimpin
Departemen
3. Menteri Negara Nondepartemen
4. Pejabat Tinggi Negara Setingkat
Menteri

9. a. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah yang dimaksud adalah
gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. a. DPRD Provinsi
Pemerintah daerah yang dimaksud
adalah gubernur, bupati, atau wali kota,
dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
b. DPRD Kabupaten / Kota
DPRD kabupaten/kota merupakan
lembaga perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga
daerah kabupaten/kota.