SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
MATA KULIAH

PENGANTAR ILMU HUKUM
         PRODIP 1 PAJAK
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
PERATURAN DAERAH
  BERAMASALAH
Perundang-undangan di Indonesia

   Menurut UU No. 12 Tahun 2011
     UUD 1945
     TAP MPR
     UU/Perpu
     PP
     Perpres
     Perda Provinsi
     Perda Kabupaten/Kota
Azaz Hukum Indonesia
   Lex superior derogat lex inferior

   Lex posterior derogat lex anterior

   Lex specialis derogat lex generalis
Dasar penyusunan perda
 Berdasarkan:
 UU No 32 Tahun 2004 bab II pasal 4 ayat (2)
     UU pembentukan daerah sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) antara lain mencakup nama,
     cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan
     menyelenggarakan urusan pemerintahan,
     penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian
     anggota DPRD, pengalihan kepegawaian,
     pendanaan peralatan dan dokumen, serta
     perangkat daerah.
Dengan syarat-syarat:
   Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
    provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
   Perda dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut dai peraturan
    perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan
    ciri khas daerah masing-masing.
   Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,
    dalam arti pengaturan di dalamnya tidak berakibat
    terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
    terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya
    ketentraman/ketertiban umum serta tidak bersifat diskriminatif.
   Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-
    undangan yang lebih tinggi
   Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah
   Perda harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku
   Perda harus dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan
    Republik Indonesia.
Perda bermasalah
 Indramayu-Perda No 7 th 1999 tentang
  prostitusi.
UUD 1945 sudah membuat pemisahan
yang jelas antara negara dan agama. Para
pendiri negara bahkan sadar adanya
kebhinekaan dalam Negara Indonesia,
baik agama, suku, dan adat yang harus
selalu dibina.
Lanjutan . . .
Membuat Undang-undang adalah tugas
dari negara. Persoalan pornografi,
pornoaksi adalah urusan akhlak, moralitas
serta agama.
Perda ini sudah bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945.
Lanjutan…
Negara boleh mengatur kehidupan beragama
sebatas pada menjagaketertiban agar tidak
terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap
orang dapat melaksanakan ajaran agamanya
dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu
oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu
diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan
ajaran agama diserahkan kepada masing-masing
pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur
pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing
untuk menjamin kebebasan dan menjaga
ketertiban dalam pelaksanaannya.
Penyebab
 Salah satu penyebab munculnya Perda
  bermasalah adalah lemahnya kerangka
  peraturan (regulatory framework)
 Pemerintah pusat tidak dapat atau tidak
  mampu memenuhi target waktu satu bulan
  untuk meninjau kembali Perda
Penyebab
 Beberapa Pemda sudah melakukan
  konsultasi dengan Propinsi sebelum
  menerbitkan Perda tertentu, tetapi tetap saja
  ada Perda (yang sudahdikonsultasikan)
  dianggap bermasalah oleh Pusat,
 Propinsi menerima salinan Perda, tetapi
  fungsinya hanya sebagai penyimpan arsip.
Solusi

1. Perda harus dicabut karena telah
   bertentangan dengan Pancasila.
2. Pemerintah harus melakukan
   sosialisasi dan rehabilitasi kepada para
   pelaku kegiatan prostitusi.
3. Pemerintah harus menyediakan
   lapangan pekerjaan baru bagi para
   pelaku kegiatan prostitusi ini.
Referensi
1. SOCIAE POLITES vol. 6 No. 25 Tahun
   2007.
2. Tuntunan Hukum Pancasila.
3. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II
   Indramayu No. 7 tahun 1999.
SEKIAN. . . .



           TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Muhamad Yogi
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahDadang Solihin
 
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik IndonesiaPemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik IndonesiaRipan Nugraha Harahap
 
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahHubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnatal kristiono
 
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)ricky04
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan DaerahHubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerahani anjaswati
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraRama Putra
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahJajang Sulaeman
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusRafi Mariska
 
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945Alfian Akatsuki
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraJajang Sulaeman
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Muna Muna
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
 

What's hot (20)

Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan DaerahPemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik IndonesiaPemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
 
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahHubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
 
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
 
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undanganLembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
 
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan DaerahHubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
 
Materi pkn kls xii bab 2
Materi pkn kls xii bab 2Materi pkn kls xii bab 2
Materi pkn kls xii bab 2
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
 
Ppt tugas-p-dik2
Ppt tugas-p-dik2Ppt tugas-p-dik2
Ppt tugas-p-dik2
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
 
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA
Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA
Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
 

Viewers also liked

HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)
HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)
HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)haverstockmedia
 
C.1.3.1 stanmore college
C.1.3.1 stanmore collegeC.1.3.1 stanmore college
C.1.3.1 stanmore collegeJisc
 
Service Learning Project-Special Olympics
Service Learning Project-Special OlympicsService Learning Project-Special Olympics
Service Learning Project-Special OlympicsLauren Williams
 
Itkan agenda111011
Itkan agenda111011Itkan agenda111011
Itkan agenda111011Pat Maher
 
Jenkins users meetup plugins overview
Jenkins users meetup plugins overviewJenkins users meetup plugins overview
Jenkins users meetup plugins overviewCamblor Frédéric
 
Decoding the DNA of innovation. 2011
Decoding the DNA of innovation. 2011Decoding the DNA of innovation. 2011
Decoding the DNA of innovation. 2011Joan Vinyets
 
Content für das Enterprise 2.0 - 5 Thesen
Content für das Enterprise 2.0 - 5 ThesenContent für das Enterprise 2.0 - 5 Thesen
Content für das Enterprise 2.0 - 5 ThesenMichael Hafner
 

Viewers also liked (9)

HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)
HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)
HANNA MOVIE 2 (E.Eniola O)
 
C.1.3.1 stanmore college
C.1.3.1 stanmore collegeC.1.3.1 stanmore college
C.1.3.1 stanmore college
 
Wikis wikipedia
Wikis wikipediaWikis wikipedia
Wikis wikipedia
 
Conferencia Phil Enquist
Conferencia Phil EnquistConferencia Phil Enquist
Conferencia Phil Enquist
 
Service Learning Project-Special Olympics
Service Learning Project-Special OlympicsService Learning Project-Special Olympics
Service Learning Project-Special Olympics
 
Itkan agenda111011
Itkan agenda111011Itkan agenda111011
Itkan agenda111011
 
Jenkins users meetup plugins overview
Jenkins users meetup plugins overviewJenkins users meetup plugins overview
Jenkins users meetup plugins overview
 
Decoding the DNA of innovation. 2011
Decoding the DNA of innovation. 2011Decoding the DNA of innovation. 2011
Decoding the DNA of innovation. 2011
 
Content für das Enterprise 2.0 - 5 Thesen
Content für das Enterprise 2.0 - 5 ThesenContent für das Enterprise 2.0 - 5 Thesen
Content für das Enterprise 2.0 - 5 Thesen
 

Similar to Kel 1 presentasi pih

Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjCoinBlack
 
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptxTUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptxjeprijepri8
 
05.03 soalcpnslama tryout ke-11 cpnsonline.com
05.03 soalcpnslama   tryout ke-11 cpnsonline.com05.03 soalcpnslama   tryout ke-11 cpnsonline.com
05.03 soalcpnslama tryout ke-11 cpnsonline.comAmir Otomatic
 
NEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSINEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSIDiana Ellyza
 
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p knPrediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p knarif widyatma
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfJhonwilla2
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahVisal Real
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahLamhot Sihotang
 
Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1
Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1
Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1GAN GAN SMKBAH
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 

Similar to Kel 1 presentasi pih (20)

Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Materi soal pkn
Materi soal pknMateri soal pkn
Materi soal pkn
 
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptxTUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
 
05.03 soalcpnslama tryout ke-11 cpnsonline.com
05.03 soalcpnslama   tryout ke-11 cpnsonline.com05.03 soalcpnslama   tryout ke-11 cpnsonline.com
05.03 soalcpnslama tryout ke-11 cpnsonline.com
 
NEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSINEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p knPrediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
 
Pembentukan perda
Pembentukan perdaPembentukan perda
Pembentukan perda
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Uu no.32-2004
Uu no.32-2004Uu no.32-2004
Uu no.32-2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1
Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1
Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 

Kel 1 presentasi pih

  • 1. MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM PRODIP 1 PAJAK SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
  • 2. PERATURAN DAERAH BERAMASALAH
  • 3. Perundang-undangan di Indonesia  Menurut UU No. 12 Tahun 2011  UUD 1945  TAP MPR  UU/Perpu  PP  Perpres  Perda Provinsi  Perda Kabupaten/Kota
  • 4. Azaz Hukum Indonesia  Lex superior derogat lex inferior  Lex posterior derogat lex anterior  Lex specialis derogat lex generalis
  • 5. Dasar penyusunan perda  Berdasarkan:  UU No 32 Tahun 2004 bab II pasal 4 ayat (2)  UU pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian anggota DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.
  • 6. Dengan syarat-syarat:  Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.  Perda dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut dai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.  Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dalam arti pengaturan di dalamnya tidak berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta tidak bersifat diskriminatif.  Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi  Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah  Perda harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku  Perda harus dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 7. Perda bermasalah  Indramayu-Perda No 7 th 1999 tentang prostitusi. UUD 1945 sudah membuat pemisahan yang jelas antara negara dan agama. Para pendiri negara bahkan sadar adanya kebhinekaan dalam Negara Indonesia, baik agama, suku, dan adat yang harus selalu dibina.
  • 8. Lanjutan . . . Membuat Undang-undang adalah tugas dari negara. Persoalan pornografi, pornoaksi adalah urusan akhlak, moralitas serta agama. Perda ini sudah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  • 9. Lanjutan… Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjagaketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.
  • 10. Penyebab  Salah satu penyebab munculnya Perda bermasalah adalah lemahnya kerangka peraturan (regulatory framework)  Pemerintah pusat tidak dapat atau tidak mampu memenuhi target waktu satu bulan untuk meninjau kembali Perda
  • 11. Penyebab  Beberapa Pemda sudah melakukan konsultasi dengan Propinsi sebelum menerbitkan Perda tertentu, tetapi tetap saja ada Perda (yang sudahdikonsultasikan) dianggap bermasalah oleh Pusat,  Propinsi menerima salinan Perda, tetapi fungsinya hanya sebagai penyimpan arsip.
  • 12. Solusi 1. Perda harus dicabut karena telah bertentangan dengan Pancasila. 2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan rehabilitasi kepada para pelaku kegiatan prostitusi. 3. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi para pelaku kegiatan prostitusi ini.
  • 13. Referensi 1. SOCIAE POLITES vol. 6 No. 25 Tahun 2007. 2. Tuntunan Hukum Pancasila. 3. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 tahun 1999.
  • 14. SEKIAN. . . . TERIMA KASIH