Dokumen menjelaskan tentang tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Pemerintahan pusat meliputi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta menteri-menteri. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota, dan dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Indonesia yang mengatur tentang organisasi negara, kekuasaan pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. UUD 1945 juga bersifat elastis dan rigid, dapat diubah namun hanya dengan prosedur khusus. Beberapa hal penting belum diatur secara jelas dalam UUD 1945 seperti sistem checks and balances yang tegas dan pengaturan lembaga kepresidenan.
Dokumen tersebut membahas tentang wewenang dan tugas lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Wewenang utama MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan mereka. DPR berwenang membuat perjanjian luar negeri dan mengawasi eksekutif. DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang daerah dan men
Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara di Indonesia beserta tugas dan kewenangannya, termasuk Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran dan perbankan, Komisi Yudisial yang mengawasi hakim, dan DPR yang membentuk undang-undang.
Dokumen ini membahas tentang pelajaran Kewarganegaraan mengenai periodesasi Konstitusi Indonesia, kesepakatan dasar perubahan UUD, fungsi perubahan Konstitusi, dan sikap positif terhadap Konstitusi Negara.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan seperti menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres dan Presiden-Wapres apabila lowong jabatan, atau tidak dapat melaksanakan tugas. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan setara dengan lembaga negara lainnya.
Dokumen menjelaskan tentang tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Pemerintahan pusat meliputi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta menteri-menteri. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota, dan dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Indonesia yang mengatur tentang organisasi negara, kekuasaan pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. UUD 1945 juga bersifat elastis dan rigid, dapat diubah namun hanya dengan prosedur khusus. Beberapa hal penting belum diatur secara jelas dalam UUD 1945 seperti sistem checks and balances yang tegas dan pengaturan lembaga kepresidenan.
Dokumen tersebut membahas tentang wewenang dan tugas lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Wewenang utama MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan mereka. DPR berwenang membuat perjanjian luar negeri dan mengawasi eksekutif. DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang daerah dan men
Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara di Indonesia beserta tugas dan kewenangannya, termasuk Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran dan perbankan, Komisi Yudisial yang mengawasi hakim, dan DPR yang membentuk undang-undang.
Dokumen ini membahas tentang pelajaran Kewarganegaraan mengenai periodesasi Konstitusi Indonesia, kesepakatan dasar perubahan UUD, fungsi perubahan Konstitusi, dan sikap positif terhadap Konstitusi Negara.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan seperti menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres dan Presiden-Wapres apabila lowong jabatan, atau tidak dapat melaksanakan tugas. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan setara dengan lembaga negara lainnya.
Konstitusi adalah himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigit, dan bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena mengatur pelaksanaan kekuasaan secara teratur.
Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan dan hak-hak warganegara. Ia berisi pembagian kekuasaan negara, jaminan hak asasi, dan cara mengubah konstitusi. Fungsinya sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat fleksibel atau kaku tergantung cara perubahannya.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menguraikan unsur-unsur konstitusi seperti perwujudan kontrak sosial dan penjaminan hak asasi manusia, cara pembentukan dan pengubahan konstitusi, ciri-ciri konstitusi seperti bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan, serta menganalisis konstitusi Indonesia yang terdiri atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Prolegnas memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. RUU harus disusun berdasarkan Prolegnas dan Prolegnas berperan sebagai dasar pengajuan RUU. Prolegnas juga berperan sebagai instrumen perencanaan penting dalam pembangunan hukum nasional.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tentang penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Proses penyusunannya melibatkan DPRD dan pemerintah daerah melalui beberapa tahapan pembahasan guna mendapatkan persetujuan bersama.
this is just my school homework, i just upload it here because slideshere help me to finish this presentation, so i upload this for make people easier for finish them homework too :) thanks to slideshere
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang lembaga-lembaga negara penting di Indonesia seperti BPK, DPR, Presiden, DPD, Wakil Presiden, MA, dan MK beserta tugas dan fungsinya. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang delapan lembaga negara utama di Indonesia dan peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut memiliki peran dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga-lembaga negara penting di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Kesembilan lembaga tersebut berkedudukan di tingkat pusat dan memiliki peran dalam proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.
Konstitusi adalah himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigit, dan bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena mengatur pelaksanaan kekuasaan secara teratur.
Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan dan hak-hak warganegara. Ia berisi pembagian kekuasaan negara, jaminan hak asasi, dan cara mengubah konstitusi. Fungsinya sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat fleksibel atau kaku tergantung cara perubahannya.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menguraikan unsur-unsur konstitusi seperti perwujudan kontrak sosial dan penjaminan hak asasi manusia, cara pembentukan dan pengubahan konstitusi, ciri-ciri konstitusi seperti bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan, serta menganalisis konstitusi Indonesia yang terdiri atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Prolegnas memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. RUU harus disusun berdasarkan Prolegnas dan Prolegnas berperan sebagai dasar pengajuan RUU. Prolegnas juga berperan sebagai instrumen perencanaan penting dalam pembangunan hukum nasional.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tentang penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Proses penyusunannya melibatkan DPRD dan pemerintah daerah melalui beberapa tahapan pembahasan guna mendapatkan persetujuan bersama.
this is just my school homework, i just upload it here because slideshere help me to finish this presentation, so i upload this for make people easier for finish them homework too :) thanks to slideshere
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang lembaga-lembaga negara penting di Indonesia seperti BPK, DPR, Presiden, DPD, Wakil Presiden, MA, dan MK beserta tugas dan fungsinya. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang delapan lembaga negara utama di Indonesia dan peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut memiliki peran dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga-lembaga negara penting di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Kesembilan lembaga tersebut berkedudukan di tingkat pusat dan memiliki peran dalam proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik kesatuan yang berdaulat di tangan rakyat. Dokumen ini mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta otonomi daerah. Terdapat beberapa amandemen untuk memperkuat lembaga perwakilan dan otonomi daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik kesatuan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Dokumen ini mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pasal telah diamendemen untuk memperkuat lembaga demokrasi dan otonomi daerah.
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara utama di Indonesia yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Secara ringkas, MPR berperan dalam mengubah UUD dan melantik presiden, DPR berperan legislasi dan anggaran, Presiden berperan eksekutif, sedangkan lembaga lain seperti DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU masing-masing memiliki peran d
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemenPaul Aurel
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum isi Pembukaan dan Bab I-VII dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah beberapa kali diamandemen.
2. Terdapat penjelasan tentang bentuk negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta pemerintahan daerah.
3. Beberapa pasal mengalami perubahan melalui amandemen untuk meningkatkan demokrasi dan otonomi da
Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan MPR dibatasi dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam membentuk undang-und
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Beberapa poin pentingnya adalah: 1) UUD 1945 memberikan pembagian kewenangan kepada 6 lembaga negara yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK dengan kedudukan yang sejajar; 2) Kedudukan dan kewenangan MPR, Presiden, DPR, dan DPD diubah dan diperkuat kewenangannya
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran legislasi dan pengawasan, sementara Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah daerah diatur oleh undang-undang dengan prinsip otonomi daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran legislatif dan pengawasan, sementara Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin pemerintahan. Undang-Undang ini juga mengatur otonomi daerah dan hak-hak masyarakat adat.
Tugas dan wewenang lembaga negara utama di Indonesia meliputi mengubah UUD, melantik dan memberhentikan pejabat negara, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan mengadili perkara tertentu. Badan-badan tersebut saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan antarlembaga negara.
1. Standar Kompetensi :
Memahami sistem
pemerintahan Republik
Indonesia.
KOMPETENSI DASAR :
Mendeskripsikan tugas dan
fungsi pemerintahan pusat dan
daearah.
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat
Dan Daerah
Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah
1. Pengertian
Presiden 2. Tugas dan a. Pemerintah
wewenang Daerah
sebagai
Kepala
pemerintahan b. Dewan
3. Tugas dan Perwakilan Rakyat
wewenang Daerah
sebagai
Wakil Kepala negara
Presiden 1. Tugas
DPRD DPRD
Provinsi Kabupaten
Menteri Pengelompokan / Kota
menteri
Pengertian
4. 1. PEMERINTAHAN PUSAT
a. Presiden
Presiden adalah lembaga
negara yang
mempunyai kekuasaan
menjalankan pemerintahan
sesuai dengan UUD 1945.
5. Tugas dan Wewenang Presiden
Sebagai Kepala Pemerintahan Sebagai Kepala Negara
• memegang kekuasaan yang tertinggi
• memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan
pemerintahan menurut UUD Laut, dan Angkatan Udara
• menyatakan perang, membuat
1945 perdamaian, dan perjanjian dengan
• mengajukan rancangan negara lain dengan persetujuan DPR
• menyatakan keadaan bahaya, syarat
undang-undang kepada DPR dan akibatnya ditetapkan dengan
undang-undang
• menetapkan peraturan
• mengangkat duta dan konsul dengan
pemerintah memperhatikan pertimbangan DPR
• menetapkan peraturan • menerima penempatan duta negara
lain
pemerintah pengganti undang- • memberi grasi dan rehabilitasi dengan
undang (Perpu) dalam memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung
kegentingan memaksa • memberi amnesti dan abolisi dengan
• mengangkat dan memperhatikan pertimbangan DPR
• memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
memberhentikan menteri- tanda kehormatan yang diatur
menteri • dengan undang-undang
6.
7. c. Menteri
1. Menteri Koordinator (Menko)
2. Menteri Negara yang Memimpin
Departemen
3. Menteri Negara Nondepartemen
4. Pejabat Tinggi Negara Setingkat
Menteri
8.
9. a. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah yang dimaksud adalah
gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. a. DPRD Provinsi
Pemerintah daerah yang dimaksud
adalah gubernur, bupati, atau wali
kota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
b. DPRD Kabupaten / Kota
DPRD kabupaten/kota merupakan
lembaga perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga
daerah kabupaten/kota.
