2. KETENTUAN UMUM
Pasal 1
• Pemerintah Pusat adalah Presiden RI
dibantu oleh Wapres dan Menteri (UUD 1945)
• Pemda adl penyel urpem oleh pemda dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dlm sistem dan prinsip NKRI
sebagaimana dimaksud dLm UUD 1945.
2
3. • Urusan Pemerintahan adl kekuasaan
pemerintahan yg mjdi kewenangan Presiden
yg pelaksanaannya dilakukan o/ kementerian
negara dan penyelenggara Pemda utk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
• OtDa adl hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom utk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masy setempat dlm sistem NKRI.
3
4. • Desentralisasi adl penyerahan Urusan Pemerintahan o/
Pemerintah Pusat kpd daerah otonom berdasarkan
Asas Otonomi.
• Dekonsentrasi adl pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yg mjdi kewenangan Pem Pusat kpd
gubernur sbg wakil Pem Pus, kpd instansi vertikal di wil
tertentu,dan/atau kpd gubernur dan bupati/wali kota
sebagai penanggung jawab urusan Pem-um.
• Tugas Pembantuan adl penugasan dari Pem-Pus kepada
daerah otonom utk melaksnkan sbgian Ur-
Pemerintahan yg mjd kewenangan Pem-Pusat / dari
Pem-Da provinsi kpd Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Ur-Pemerintahan yg mjd
kewenangan Daerah provinsi.
4
6. PEMBAGIAN URUSAN : (psl 15 UU 23/2014)
1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
2. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam
Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan
atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan
prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
6
7. Pasal 20
(1) Urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi
diselenggarakan:
a. Sendiri oleh Daerah provinsi;
b.Dengan cara menugasi Daerahkab/kota
berdasarkan asas Tugas Pembantuan;
c. Dengan cara menugasi Desa.
(3) Urusan pemerintahan konkuren yg mjd
kewenangan Daerah kabupaten/kota
diselenggarakan sendiri oleh Daerah kab/kota
atau dpt ditugaskan sbagian pelaksanaannya
kepada Desa.
7
8. Pengertian
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ( pasal1 ayat 2 )
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (ps 1
ayat 5 )
10. URUSAN P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N
wajib Pilihan
a) pendidikan;
b) kesehatan;
c) pekerjaan umum
dan penataan
ruang;
d) perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman;
e) ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat; dan
f) f. sosial.
Pelayanan
dasar
NON pelayanan dasar
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan
keluarga dan
perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Adminduk dan capil
7. Pemberdayaan
masyarakat dan
desa
8. Pengendalian
penduduk dan KB
9. Perhubungan
10.Komunikasi
dan
informatiaka
11.Koperasi ,UKM
12.Penanaman
modal
13.Kepemudaan
dan olahraga
14.Statistik
15.Persandian
16.Kebudayaan
17.Perpustakaan
18.Kearsipan
1.Kelautan dan
perikanan
2.Pariwisata
3.Pertanian
4.Kehutanan
5.Esdm
6.Perdagangan
7.Perindustrian
8.Tranmigrasi
Catt :
BAPELUH DAN
PETERNAKAN
TIDAKMASUK KATEGORI
URUSAN PEMERINTAHAN
( MASUK DIPERTANIAN )
BPPD DAN KESBANG
POL DI ATUR KUSUS (
KONDISI MASIH
SEPERTISEKARANG
32 urusan
13. Pasal 57
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah
dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
13
(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang
disebut kepala daerah.
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah
provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati,
dan untuk Daerah kota disebut wali kota.
Pasal 59
14. Pasal 63
(1) Kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat
dibantu oleh wakil kepala daerah.
14
Pasal 65
(1) Kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama
DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
15. Pasal 65
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda
tentang APBD, rancangan Perda tentangPerubahan
APBD,dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRDuntuk dibahas bersama;
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar
pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
15
16. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16
17. Susunan dan Kedudukan DPRD
Pasal 147
DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
17
Pasal 148
(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.
18. Pasal 149
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijalankan dalam kerangka representasi
rakyat di Daerah kabupaten/kota.
(3)Dalam rangka melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD
kabupaten/kota menjaring aspirasi
masyarakat.
18
19. Pasal 150
Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. membahas bersama bupati/wali kota dan
menyetujui atau tidak menyetujui rancangan
Perda Kabupaten/Kota;
b. mengajukan usul rancangan Perda Kab/Kota;
c. menyusun program pembentukan Perda
Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
19
20. Pasal 151
(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c
memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda
Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi
dengan bupati/wali kota.
20
21. Pasal 152
(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk
pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh
bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
APBD kabupaten/kota;
c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
perubahan APBD kabupaten/kota; dan
d. membahas rancangan Perda Kab/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APPBD kab/kota.
21
22. Pasal 153
(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan laporankeuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kab/kota berhak Mndapatkan
lap hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan
(3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil
pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil
pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
22
23. Tugas dan Wewenang
Pasal 154
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda Kab/Kota bersama bupati/wali kota;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda
mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati
/wali kota;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
dan APBD kabupaten/kota;
d. memilih bupati/wali kota;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali
kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat utk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan pemberhentian.
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada PEMDA
kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian International di
Daerah;
23
24. g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/wali kota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama dengan Daerah lain atau dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
24
25. Penataan kelembagaan
• Landasan filosofis :
Adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah ( wajib /pilihan )
Adanya kebutuhan daerah
Adanya karakteristik daerah
Adanya peraturan yang mengamanahkan pembentukan
• Landasan normatif :
• UU NO 23 2014
• PP Pengganti PP 18 tahun 2016
• Permendagri pedoman nomenklatur Organisasiperangkat
daerah belum terbit ( pengganti permendagri no 57 tahun 2007
tentang petunjuk teknis penataan organisasi daerah )
25
26. KONSEP PENGELOMPOKAN PERANGKAT
DAERAH
Secara teoritis pengelompokan perangkat
daerah terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:
kepala Daerah (strategic apex)
Penanggungjawab berhasil tidaknya organisasi
mencapai tugas pokoknya
sekretaris Daerah (middle line)
membantu menterjemahkan kebijakan kebijakan top
manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit
pelaksana untuk ditindaklanjuti;
dinas Daerah (operating core)
bagian dari organisasi yang berfungsi melaksanakan
tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan
pelayanan langsung kepada masyarakat.
Badan sebagai fungsi penunjang
(technostructure)
bagian dari organisasi yang berfungsi menganalisis
kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan
berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi-
standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh
seluruh perangkat daerah
staf pendukung (supporting staff).
bagian dari organisasi yang pada dasarnya ikut
memberi dukungan untuk tugas perangkat daerah
secara keseluruhan
Dinas kusus
Perangkat Daerah Kab/Kota
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. kecamatan
27. • UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN , ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
KATEGORIKAN TYPE A,B,C , SEDANGKAN KECAMATAN KATEGORI A DAN B.
• PERANGKAT KEWILAYAHAN DI SEBUT KECAMATAN
• URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI LAKSANAKAN OLEH KESBANG POL
• BPBD : MERUPAKAN PERANGKAT DAERAH YG PEMBENTUKANNYA TETAP
BERDASARKAN UU 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
28. DINAS
• Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
• Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
a) dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
b) dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang;
dan
c) dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
• Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala dinas
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah
melalui sekretaris Daerah.
PSL 217 -218
29. BADAN
1) Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Badan sebagaimana dimaksud diklasifikasikan atas:
a) badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
b) badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan
c) badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahandengan beban kerja yang kecil.
PSL 219-220
30. Pasal 224
(1) Kecamatan dipimpin o/ seorang kepala Kec
yg disebut camat yang berada di bawah
dan bertanggung jwb kepada bupati/wali
kota melalui SEKDA.
(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat
dari PNS yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
30
31. Pasal 225
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan urusan pem -umum
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan keg pemerintahan yang dilakukan
o/ Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan keg Desa dan/atau
kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
31
34. KELURAHAN
1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada
peraturan pemerintah.
2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah
selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
• a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
• b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
• c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
• d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
• e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
• f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
• g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
34
PSL 229 /UU23 2016
35. KELURAHAN .....
1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam
APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke
dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari
APBD setelah dikurangi DAK.
5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunandan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan
musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan
pemerintah.
PSL 230
36. K E D U D U K A N P E R A N G K A T D A E R A H
1. PERANGKAT DAERAH ADALAH PEMBANTU KEPALA
DAERAH SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
OTONOM UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN TERTENTU.
2. SETWAN ADALAH PEMBANTU TUGAS DAN FUNGSI
DPRD, NAMUN JUGA PEMBANTU KEPALA DAERAH
DALAM MENGADMINISTRASIKAN PENGELOLAAN
UNSUR DAN FUNGSI MANAJEMEN DAERAH DI DEWAN.
3. JIKA DIANALAOGIKAN, PERANGKAT DAERAH ADALAH
KEMENTERIANNYA DAERAH, DAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH ADALAH MENTERINYA KEPALA DAERAH.
37. HAL HAL YANG MENJADI PERHATIAN
• Penataan Perangkat Daerah berdasar UU 23/2014 dipastikan
tidak untuk membesarkan Organisasi perangkat daerah
namun organisasi perangkat daerah di buat sesuai dengan
besaran urusan yg di jalankan dalam simulasi yang di adakan
di depdagridi harapkan perangkat daerah terjadi
perampingan , fokus dan perumpunan yang sejenis mampu
melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah .
• Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
• Pengalokasian anggaran berdasar Urusan di PP 41 harus
segera di sesuaikan dengan PP18 tahun 2016 ( APBD tahun
2017 sudah menggunakan perangkat daerah berdasar PP
18 /2016 .
38. PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perda.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah
provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perkada.
Draf PERDA tentang Perangkat Daerah sudah diserahkan ke
DPRD pada tanggal 12 Agustus 2016.
39. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretaris Daerah kabupaten/kota
merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris DPRD kabupaten/kota,
merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
inspektur Daerah kabupaten/kota,
asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota,
kepala dinas Daerah kabupaten/kota,
kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan
staf ahli bupati/wali kota
Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota,
merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau
jabatan administrator.
inspektur pembantu,
sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota,
sekretaris badan Daerah kabupaten/kota,
kepala bagian, serta
camat
40. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Kepala bidang pada dinas dan badan serta
merupakan jabatan struktural eselon
IIIb atau jabatan administrator.
sekretaris kecamatan
Lurah,
merupakan jabatan eselon IVa atau
jabatan pengawas.
kepala subbagian pada sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan
Daerah kabupaten/kota,
kepala seksi pada dinas dan badan Daerah
kabupaten/kota,
kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan
Daerah kabupaten/kota kelas A,
sekretaris kecamatan tipe B, serta
kepala seksi pada kecamatan
Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan
daerah kabupaten/kota kelas B,
Meruakan jabatan eselon IV b atau
jabatan pengawas
kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas
dan badan kelas A,
kepala subbagian pada kecamatan,
sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada
kelurahan
41. PELAYANAN PUBLIK
1. Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen
pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas
pelayanan publik
2. Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi
pelayanan publik ;
a) jenis pelayanan yang disediakan;
b) syarat, prosedur, biaya dan waktu;
c) hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
d) satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang
pelayanan publik dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali
kota
4. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan
pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman,
dan/atau DPRD
PSL 345 - 353
42. 1. KUDIS : Kurang Disipilin
2. TBC : Tidak Bisa Komputer
3. ASAL : Asal Mengisi Absen
4. KRAM : Kurang Terampil
5. ASAM URAT : Asal Sampai Kantor Trus Tidur
6. GINJAL : Gaji Ingin Naik Tetapi Kerjanya
lambat
7. PUCAT : Pulang Cepat
8. MAGH : Makan Gaji Buta
42
APARAT PEMERINTAH TERMASUK APARAT DESA
TIDAK MELAKUKAN / MENGHINDARI SBB :
43. WABAH PENYAKIT APARAT TERKINI
1. KUDIS : Kurang Disipilin
2. TBC : Tidak Bisa Komputer
3. ASAL : Asal Mengisi Absen
4. KRAM : Kurang Terampil
5. ASAM URAT : Asal Sampai Kantor Trus Tidur
6. GINJAL : Gaji Ingin Naik Tetapi Kerjanya
lambat
7. PUCAT : Pulang Cepat
8. MAGH : Makan Gaji Buta
43
44. 10 BUDAYA MALU APARATUR
AKU MALU JIKA.,.,.,.,.,.
1. Terlambat Masuk Kerja
2. Tidak Ikut Apel
3. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan
4. Sering Ijin Tidak Masuk Kerja
5. Bekerja Tanpa Tujuan
6. Pulang Sebelum Waktunya
7. Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan penting
8. Bekerja Tanpa Pertanggung Jawaban
9. Pekerjaan Terbengkalai
10. Berpakaian Sering Tidak Rapi dan Tanpa Atribut
44
45. APARAT AGAR MENGAMALKAN Nilai-Nilai
BUDAYA KERJA
1. Disiplin
2. Bertanggung Jawab
3. Cepat,Tanggap,Berinisiatif
4. Ahli diBidangnya
5. Mampu Bekerjasama
6. Efektif dan Berkomunikasi
7. Peka dan Peduli Untuk Kebaikan
8. Tidak Menyalahgunakan Jabatan
45
