3. SKEMA 6 : PELAKSANAAN PENJAGAAN HARTA BENDA
WAKAF
NO Kode unit Judul unit
1 Q.88NZR00.016.1 Mengadministrasikan Harta Benda Wakaf
2 Q.88NZR00.017.1 Memantau Program Penjagaan Harta Benda Wakaf
3 Q.88NZR00.018.1 Mengevaluasi Penjagaan Harta Benda Wakaf
4 Q.88NZR00.019.1 Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf
5 K.64MRPOO.012.2 Mengelola Risiko Kepatuhan
4. Mengadministrasikan Harta Benda
Wakaf
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengurus legalitas harta 1.1 Data dan persyaratan legalitas harta
benda wakaf benda wakaf disiapkan.
1.2 Harta benda wakaf didaftarkan ke
instansi terkait.
2. Mengadministrasikan harta benda wakaf 2.1 Dokumen harta benda wakaf
diklasifikasi menurut persyaratan perundang-undangan.
2.2 Dokumen harta benda didaftarkan
kepada instansi berwenang.
wakaf yang
3. Mengarsipkan legalitas dokumen harta benda wakaf 3.1 Dokumen harta benda diklasifikasikan menurut dokumen. wakaf jenis
3.2 Dokumen harta benda diarsipkan. wakaf
5. • Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta dapat mengetahui
berbagai hal yang berkaitan dengan teknis pemeliharaan harta benda wakaf,
juga Pentingnya menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasanan jangka
Panjang dengan baik, tidak hanya menjaga namun perlu juga memberikan
pengamana terhadap harta benda wakaf dari spek hukum, pengamanan
secara administrative, dan juga pengamanan Pengamanan dari segi fisik
dimaksudkan agar tanah wakaf tersebut dapat digunakan secara optimal dan
tahan lama.
Tujuan Intruksional Umum
6. Tujuan Instruksional Khusus
1. Menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang
berlaku dalam penataan tertib administrasi perwakafan
2. Memahami Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, baik
harta benda wakaf tidak bergerak maupun harta benda bergerak
7. • Pada waktu Priesterraad (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun
1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Pada
perinsipnya kewenangan pengadilan agama tidak ada Batasan secara limitif karena tugasnya
adalah menentukan perkara-perkara dibidang wakaf
• Pasca-kemerdekaan, Pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan,
namun kurang memadai. Karena itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia,
persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI,
Pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan
tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah
(PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP
Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
Tujuan Instruksional Khusus
8. PENDAHULUAN
• Pada waktu Priesterraad (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882,
salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Pada perinsipnya
kewenangan pengadilan agama tidak ada Batasan secara limitif karena tugasnya adalah menentukan
perkara-perkara dibidang wakaf
• Pasca-kemerdekaan, Pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun
kurang memadai. Karena itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan
perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang No. 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam pasal itu
disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan
memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17
tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik
9. PENDAHULUAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai
Perwakafan tanah milik;
• Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
• Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir
dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik;
• Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada
Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk
mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf, dan lain-lain.
10. PENDAHULUAN
• Perhatian pemerintah terhadap perwakafan di tanah air tampak lebih jelas lagi dengan
ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU itu, dalam Bab III tentang
Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). kewarisan, wasiat,
dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c). wakaf dan shadaqah.
• Dengan adanya berbagai peraturan itu, diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia
dapat berjalan tertib. Namun kenyataannya, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan
wakaf tersebut sampai dengan tahun 1990 belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah
perwakafan.
11. PENDAHULUAN
• Tanggal 30 november 1990 dikeluarkan instruksi bersama menteri agama RI
dan kepala badan pertanahan nasional (BPN) nomor: 4 tahun 1990 tentang
sertifikat tanah wakaf.
• Di samping itu, agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam
masalah perwakafan, dalam kompilasi hukum islam di indonesia buku III juga
dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan.
• Dengan demikian para hakim mempunyai pedoman dalam melaksanakan
tugasnya dan diharapkan dengan adanya kompilasi itu, tidak ada lagi
perbedaan pendapat di antara para ulama
12. PENDAHULUAN
• Pada tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
UU ini secara komprehensif mengatur tentang perwakafan, mulai dari pedaftaran dan pengumuman
harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan harta benda wakaf dan lain-lain.
UU tersebut adalah merekomendasikan dibentuknya badan wakaf indoenasi (BWI). Dan saat ini BWI
sudah terbentuk.
• Kemudian pada tahun 2006, juga sudah keluar peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaan UU wakaf yang cukup detail menjelaskan mekanisme tertib administrasi perwakafan yang
dapat digunakan sebagai dasar hukumnya.
• UU tersebut juga mengamanatkan kepada menteri agama dan badan wakaf indonesia (BWI) untuk
mengadministrasikan harta benda wakaf serta mengumumkan harta benda wakaf yang telah terdaftar.
Dengan adanya upaya demikian, tertib administrasi perwakafan diharapkan dapat terwujud.
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH TATA TERTIB ADMINISTRASI
PERWAKAFAN
Perbuatan untuk menyerahkan sebagian harta benda tersebut pasal 6 Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 memiliki
beberapa unsur sebagai berikut;
a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
b. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan harta benda miliknya.
c. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.
d. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai
pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
e. Harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai
nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
f. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda
miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
g. Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang – undangan.
h. Jangka waktu wakaf
14. KEBIJAKAN PEMERINTAH TATA TERTIB
ADMINISTRASI PERWAKAFAN
• Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat wakif dijelaskan dalam
Undang-undang waka pasal 8 dewasa; beakal sehat, tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum serta pemilik sah harta benda wakaf.
• Ketentuan yang sama dengan Nazhir. Sementara Ikrar wakaf dapat dilaksanakan oleh
wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
• Ikrar wakaf dilakukan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar
wakaf oleh PPAIW.
• Wakaf berjangka merupakan wakaf yang dibatasi dengan masa tenggang tertentu,
berdasarkan pendapat ulama fikih Hanafi membolehkan tidak dilarang dan tidak harus
selamanya tanpa batas waktu namun bisa berjangka sesuai kehendak wakif
15. Kebijakan Pemerintah tentang
Administrasi Perwakafan
• kebijakan pemerintah baik berupa Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP), sebagai upaya untuk
melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Upaya tertib administrasi perwakafan tertuang dalam
pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai badan hukum yang berupaya menertibkan perwakafan, baik harta
benda wakaf yang berupa tanah maupun yang lainnya.
• Pengalaman operasional pembuatan AIW, sampai saat ini, lebih banyak terkait dengan sertifikat tanah wakaf,
khususnya perwakafan tanah milik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
• Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan administrasi perwakafan diselenggarakan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan.
• Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pendaftaran harta benda wakaf tanah, belum mengatur
pendaftaran harta benda wakaf bergerak seperti uang
16. Kebijakan Pemerintah tentang Administrasi
Perwakafan
• Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri atas sebelas bab dan 71 (tujuh puluh satu)
pasal yang meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara
mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan
wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
• Dalam BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda wakaf yang termuat dalam pasal 32 sampai
dengan pasal 39 sudah cukup rinci mengatur tentang tertib administrasi perwakafan. Hal ini diperjelas
lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini termuat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf.
• Dalam BAB IV Peraturan Pemerintah tersebut telah menjabarkan bagaimana tata cara pendaftaran harta
benda wakaf, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun harta benda wakaf bergerak selain uang
diatur dalam PERMEN Agama RI nomor 73 tahun 2013. Sementara untuk tata cara pendaftaran tanah
wakaf di kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN diatur dalam PERMEN Agraria dan Tata Ruang
Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017.
17. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Wakaf mengembangkan system informasi wakaf untuk membantu para pihak untuk melakukan pebdaftaran tanah wakaf dan
mengamankan dokumen fisik dalam bentuk digital. Ruang lingkup pada petunjuk pelaksanaan ini meliputi :
a) persyaratan pendaftaran
tanah wakaf;
b) persyaratan dokumen
akta ikrar wakaf;
c) persyaratan ddokumen
APAIW;
d) penerbitan AIW dan
APAIW serta;
e) pengorganisasi
monitoring dan evaluasi. (PP
dirjen bimas islam tahun
2022)
Tanah wakaf yang berada di Indonesia didaftarkan pada kementerian Agama dalam upaya mengetahui dan melindungi keberadaan
kepastian tanah wakaf berdasarkan Undang-undang 41 tahun 2004, pelaksanaan administrasi tanah wakaf dilakukan oleh PPAIW
dimana proses administrasi dilakukan secara manual di era perkembangan teknologi saat ini, pendaftarana tanah wakaf harus bisa
memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyamaian informasi kepada masyarakat umum dan instansi
terkait,
Kebijakan Pemerintah tentang Administrasi
Perwakafan
18. Kebijakan Pemerintah tentang
Administrasi Perwakafan
• Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran
wakaf uang, bab II dan III berisikan Ikrar wakaf uang dan pendaftarannya. Sementara
bab IV menjelaskan tentang pelaporan dan pengawasan.
• Pendaftaran benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dalam
Permen Agama RI nomor 73 tahun 2013, ruang lingkup Permen ini meliputi : a)
perwakafan Benda tidak bergerak; b) perwakafan benda bergerak selain uang; dan
pengawasan dan pelaporan.
• Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan yang sudah memadai,
diharapkan perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan dapat berkembang dengan
maksimal sehingga harta benda wakaf dapat membantu memperbaiki kondisi
kesejahteraan umat.
19. Jenis Harta Benda Wakaf
• Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan
terhadap materi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf sebelumnya. Jika dalam
peraturan atau perundang-undangan yang lama hanya mengatur obyek wakaf yang meliputi harta benda
yang tidak bergerak (tanah dan bangunan) saja, tetapi dalam UU ini obyek wakaf yang meliputi harta benda
bergerak seperti uang dan surat berharga.
• Obyek wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa obyek wakaf tersebut
tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 77. Obyek wakaf menurut
UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut lebih luas lagi. hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1
point (5) yang menyatakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama
dan/manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif.
Kemudian dalam pasal 16 point (1) menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari; harta benda tidak
bergerak dan harta benda bergerak.
20. Harta Benda wakaf tidak
bergerak
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang sesuai
ketentuan di atas;
c) Tanaman dan benda lain ynag berkaitan dengan tanah;
d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
21. Jenis harta
benda
bergerak yang
dapat
diwakafkan
adalah harta
benda yang
tidak habis
karena
dikonsumsi,
yang meliputi:
Uang;
Logam mulia;
Surat berharga;
Kendaraan;
Hak atas kekayaan intelektual;
Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Harta Benda wakaf bergerak
22. Permen Agama RI nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan
benda bergerak dan benda bergerak selain uang, dijelaskan pada pasal
10 benda bergerak selain uang tersebut meliputi:
a) Kapal dengan bobot diabwah 20 ton;
b) Pesawat terbang;
c) Kendaraan bermotor;
d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada
bangunan;
e) Logam dan batu mulai ;
f) Benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya
dan memiliki manfaat jangka Panjang.
Harta benda
wakaf
bergerak
selain Uang
23. Harta benda wakaf bergerak selain Uang
Sementara untuk wakaf atas benda bergerak karena ketetapan Undang-undang meliputi surat berharga, HAKI, dan
hak atas benda bergerak lainnya. Untuk surat berharga sebagaimana dimaksud merupakan saham Syariah
meliputi surat utang negara/surat utang Syariah serta surat berharga Syariah lainnya yang dapat dinilai dengan
uang.
Perlu diketahui bahwa Saham Syariah dimaksud saham Syariah perseroan terbatas tertutup dan perseroan
terbatas terbuka.
AIW/APAIW Saham Syariah perseroan terbatas tertutup disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan
untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. Perusahaan perseroan terbatas terbuka maka AIW/APAIW
disampaikan kepada perusahan sekuritas sebagai sub registry yang melakukan kegiatan custodian dan
menatausahakan saham Syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir.
24. Rangkuman
Dalam rangka
melaksanakan
tertib
administrasi
perwakafan
dewasa ini
dan
berpegang
pada :
Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 42
tahun 2006
PP nomor 25 tahun 2018 Perubahan atas PP nomor 42
Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 4 tahun 2009tentang administrasi
pendaftaran wakaf uang
PMA RI Nomor 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Harta Benda Wakaf
Bergerak Dan Harta Benda Wakaf Bergerak Selain Uang
Peraturan Dirjen Bimas Islam KEMENAG RI nomor 565 tentang petunjuk
pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf
Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/BPN tentang tata cara pendaftaran tanah
wakaf tahun 2017
25. PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA
WAKAF : Ikrar Wakaf
• Dalam rangka mengadministrasikan harta benda wakaf tidak akan lepas dari
kategori jenis harta benda wakaf tersebut, baik dalam hal proses Ikrar Wakaf
maupun pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
• Ikrar Wakaf dilakukan oleh wakif sebagai tanda penyerahan harta benda yang
diwakafkan. Ikrar wakaf ini dapat disampaikan secara lesan maupun tertulis,
disertai dengan menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta
benda wakaf kepada PPAIW. Prosesnya, Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif
kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis
harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang
dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi.
26. Persyaratan penerbitan AIW dan APAIW
berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 564
tahun 2022 Bab IV,
a. Pendaftaran tanah wakaf hingga penerbitana AIW dan APAIW dilaksanakan menggunakan system
informasi wakaf milik kementerian Agama,
b. Pemohon mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf dan mengunggah dokumen persyaratan dalam
bentuk digital (foto atau scan) pada Sistem Informasi Wakaf.
c. Pemohon dapat merubah atau melengkapi dokumen persyaratan jika diperlukan.
d. Pemohon membawa dokumen asli persyaratan dan bukti pendaftaran ke KUA atau Kantor
Kementerian Agama terdekat sesuai letak tanah yang diwakafkan.
e. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan wakaf melakukan validasi dokumen fisik dan digital
terkait keabsahan dan kelengkapan dokumen.
f. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan wakaf melanjutkan proses pendaftaran apabila validasi
dokumen sudah sesuai persyaratan dan dapat menolak apabila tidak terpenuhi.
27. Persyaratan
penerbitan AIW
dan APAIW
berdasarkan SK
Dirjen Bimas Islam
Nomor 564 tahun
2022 Bab IV,
g. Jika validasi dokumen sudah disetujui, PPAIW didampingi
pemohon melakukan verifikasi tanah yang diwakafkan
dengan dokumentasi foto terkait lokasi (garis bujur dan garis
lintang), kondisi tanah, kondisi sekitar, dan bangunan di
atasnya (jika ada).
h. PPAIW melanjutkan proses penerbitan dokumen pendaftaran
tanah wakaf (AIW atau APAIW) apabila verifikasi tanah yang
diwakafkan sudah sesuai persyaratan dan dapat menolak
apabila tidak terpenuhi.
i. Jika verifikasi tanah sudah sesuai persyaratan dan disetujui,
PPAIW memasukkan nomor blanko wakaf dan data saksi ikrar
wakaf 2 (dua) orang.
j. Pegawai atau PPAIW mencetak dokumen pendaftaran tanah
wakaf pada blangko wakaf yang ditentukan oleh peraturan
berlaku, menggunakan printer dot matrix atau yang bersifat
sejenis.
28. Persyaratan penerbitan AIW dan APAIW
berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 564
tahun 2022 Bab IV,
k. Wakif/Pelapor peristiwa wakaf, nazhir, saksi-saksi,
dan PPAIW menandatangani dokumen wakaf asli.
l. Dokumetasi foto dilakukan saat acara
penandatanganan dokumen wakaf dan diunggah.
m. Dokumen AIW atau APAIW asli diserahkan kepada
Nazhir sebagai bukti pendaftaran tanah wakaf.
n. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan
wakaf dapat mencetak salinan dari dokumen
wakaf asli dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
29. SK Dirjen Bimas
Islam Yang Meliputi
Petunjuk
Pelaksanaan
Persyaratan
Dokumen Akta Ikrar
Wakaf
Wakif,Wakif (Pemohon) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
1) Perseorangan
a. Diri Sendiri
1) KTP asli dan digital (foto atau scan); dan
2) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki
tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditandangani 2
(dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau
sebutan lain yang setingkat, dan/atau oleh camat setempat.
b. Mewakili suatu kelompok, keluarga, suami/istri, atau lainnya sebagai
pemilik tanah bersama.
1) Surat Pernyataan Wakaf Bersama, sebagaimana format yang
ditentukan oleh Kementerian Agama;
2) KTP asli dan digital (foto atau scan), pihak yang mewakili;
3) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki
tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditandangani 2
(dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau
sebutan lain yang setingkat, dan/atau oleh camat setempat; dan
4) Fotokopi dan digital (foto atau scan) dokumen bukti pendukung
keterikatan antar para pemilik tanah.
•
30. SK Dirjen Bimas Islam Yang Meliputi Petunjuk
Pelaksanaan Persyaratan Dokumen Akta Ikrar Wakaf
Organisasi
a. fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi
yang membidangi organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;
b. fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus organisasi dari
pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau Surat
Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari
organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;
c. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk
peristiwa ikrar wakaf; dan
d. Surat Pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam
sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani oleh pimpinan yang
mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar organisasi.
31. SK Dirjen Bimas Islam Yang Meliputi Petunjuk
Pelaksanaan Persyaratan Dokumen Akta Ikrar Wakaf
Badan Hukum
a. fotokopi dan digital (scan) surat pengesahan pendirian badan hukum yang dikeluarkan oleh
instansi yang mengatur tentang hukum;
b. fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus badan hukum dari pusat atau cabang yang
mewakili kepengurusan wakaf atau Surat Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan
perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;
c. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; dan
d. Surat Pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan,
yang ditandangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan
hukum.
32. Nazhir, Nazhir (Pengelola) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
•KTP asli dan digital (foto atau scan) 3 (tiga) orang yang ditunjuk;
•Surat Pernyataan kesediaan menjadi nazhir; dan
•dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Perseorangan
•KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf;
•fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;
•fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital
(scan) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;
•fotokopi dan digital (scan) akta notaris tentang pendirian dan anggaran
dasar;
•fotokopi dan digital (scan) daftar susunan pengurus pusat;
•fotokopi dan digital (scan) anggaran rumah tangga;
•dokumen asli dan digital (scan) program kerja dalam pengembangan wakaf;
•dokumen asli dan digital (scan) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;
dan
•dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Organisasi
SK Dirjen Bimas Islam Yang Meliputi Petunjuk Pelaksanaan
Persyaratan Dokumen Akta Ikrar Wakaf
33. SK Dirjen Bimas Islam Yang Meliputi Petunjuk
Pelaksanaan Persyaratan Dokumen Akta Ikrar Wakaf
Saksi
• KTP asli dan digital (foto atau scan) 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar
wakaf.
Tanah yang diwakafkan
1. Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (scan) atas bidang tanah yang diwakafkan
atas nama wakif, baik berupa sertipikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku; dan
2. Dokumen dukung asli dan digital (scan) perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika nama
tertulis pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik itu berupa Akta Jual Beli,
Surat Keterangan Waris, atau bukti lainnya atas nama wakif, yang diakui hukum berlaku.
34. Benda tidak bergerak berupa tanah merupakan tanah yang dapat diwakafkan dengan
beberapa kriteria antara lain bersertifikat hak milik; bersertifikat hak guna bangunan
atau hak guna pakai atas tanah negara. Serta tanah negara yang diaasnya berdiri
bangunan masjid, mushollah dan atau makam. (PMA RI Nomor 73 Tahun 2013)
• Tata Cara Pendaftaran Perwakafan Tanah wakaf hak Milik
• Tata cara proses pendaftaran dan pembuatan ikrar wakaf dan pendaftaran perwakafan
tanah milik diatur dalam PMA RI NOMOR 2 TAHUN 2017
PENDAFTARAN HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK
35. Pendaftaran Harta Benda Wakaf Tidak
Bergerak
a. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status hak milik /Adat
1. Tanah wakaf berupak hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir
2. Permohonan pendaftaran tanah wakaf wakaf melampirkan: a) surat permohonan; b) surat ukur; c) sertifikat
hak milik yang bersangkutan; d) AIW atau APAIW; d) surat pengesahaan nazhir; surat pernyatan nazhir jika
tanah wakaf tidak dalam sengketa, perkara, sita dan dijaminkan
3. Kepala BPN menerbitkan sertiifkat tanah wakaf atas nama nazhir dan mencatat dalam buku tanah dan
sertifikat hak atas tanah
4. syarat-syarat pembuatan Akta Ikrar Wakafnya ialah;
- Sertifikat hak atas tanah;
- Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam
sengketa;
- Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
- Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya;
- Harus ada nazhir perorangan warga Negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum Indonesia.
36. Pendaftaran
Harta Benda
Wakaf Tidak
Bergerak
1. Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
- Calon wakif harus datang dihadapan pejabat
pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan
membawa; persyaratan pembuatan akta ikrar
wakaf.
- PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut;
1. Meneliti kehendak calon wakif dan tanah
yang akan diwakafkan;
2. Meneliti para nazhir, baik nazhir perorangan
maupun nazhir badan hokum;
3. Meneliti para saksi ikrar wakaf;
4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.
37. Pendaftaran
Harta Benda
Wakaf Tidak
Bergerak
- Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada
nazhir kepada PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam
bentuk tulisan;
- Meneliti identitas calon wakif;
- Meneliti identitas nazhir perorangan dan/atau badan huku (anggran
dasarnya);
- Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan
kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/atau di hadapan
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan
kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi.
- PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AM rangkap 3 (tiga) menurut bentuk
formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut formulir W.2a.
dengan ketentuan sebagai berikut;
1. Lembaran pertama disimpan;
2. Lembaran kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor pertanahan
kabupaten/kotamadya setempat;
3. Lembar ketiga dikirim kepada pengadilan agama setempat;
4. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
5. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
6. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
7. Salinan lembar keempat dikirim kepada kepala desa/lurah setempat.
38. Pendaftaran
Harta Benda
Wakaf Tidak
Bergerak
1. Pendaftaran dan pencatatan akta ikrar wakaf
a) PPAIW atas nama nazhir dan/nazhir sendiri berkewajian untuk mengajukan
permohonan pendaftaran pada kantor pertanahan Kabupaten /Kotamadya
setempat dengan menyerahkan:
- Sertifikat tanah yang bersangkutan; akta ikrar tanah;
- Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai nazhir yang
bersangkutan
Catatan;
• Nazhir juga berkewajiban mengurus pendaftaran/sertifikat tanah hibah
karena;
- Nazhir adalah pengelola/pengurus tanah;
- PPAIW adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu pejabat kantor
urusan agama yang mempunyai urusan admistrasi yang kepegawaian
yang banyak, sehingga tidak dapat mengurus sertifikat dengan cepat.
Beda halnya dengan nazhir sebagai pengelola dan pemilik tanah wakaf.
- Biaya juga tidak ditanggung sepenuhnya oleh PPAIW.
• Kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat:
- Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar dibelakang
nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan
sertifikatnya.
- Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untuk ……..berdasarkan akta
ikrar wakaf PPAIW Kecamatan ………No……..pada halaman 3 (tiga) kolom
sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- Mencantumkan kata nazhir disertai kedudukannya pada buku tanah
dan sertifikatnya.
39. Tanah
Bersertifikat Hak
Guna Bangunan,
Hak Guna
Usaha, Atau Hak
Pakai Atas Tanah
Negara
• Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf adalah
adanya Surat keterangan dari kepala kantor
kabupaten/kotamadya bahwa tanah tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dapat
ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi hak
milik.
• Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
tentang pertanahan yang berlaku sekarang ini, maka
atas tanah Negara yang diberikan dengan hak pakai
dan hak guna dapat ditingkatkan status
kepemilikannya menjadi hak milik. Sehingga peluang
untuk pemberian wakaf atas tanah hak pakai dan hak
guna bangunanan yang sudah bersertifikat dapat juga
diwakafkan dan merupakan penyesuaian PP Nomor
28 Tahun 1977 yang dengan peraturan yang dibuat
setelah PP tersebut.
40. Tanah Bersertifikat
Hak Guna
Bangunan, Hak
Guna Usaha, Atau
Hak Pakai Atas
Tanah Negara
Pendaftaran tanah wakaf Hak guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai atas tanah negara dijelaskan juga
dalam pasal 8 PERMEN Agraria dan tata ruang / BPN
nomor 2 Tahun 2017 permohonan dilampiri dengan
1. Surat permohonan;
2. Surat ukur
3. Sertifikat Hak guna Usaha /Hak guna bangunan /Hak
pakai yang bersangkutan
4. AIW atau APAIW
5. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari
Instansi
6. Surat nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa,
sita dan tidak dijaminkan
41. Tanah wakaf
bersertifikat hak
guna bangunan
atau hak pakai di
atas hak
pengelolaan atau
hak milik orang lain
1. Tanah wakaf berupa ahak guna bangunan atau
hak pakai di atas tanah hak pengelolaan atau hak
milik didaftarkana menajdi tanah wakaf atas nama
nazhir
2. Permohonan pendaftaran wakaf atas bidang
tanah melampirkan persyaratan sebagai berikut:
surat permohonan, surat ukur, sertifikat HGB,
AIW/APAIW, surat izin pelepasan dari pemegang
hak pengelolaana atau hak mili, surat pengesahan
dan surat pernyataan nazhir tanah wakaf dalam
keadaan tidak sengketa atau tidak dijaminkan
42. Pendaftaran Tanah
wakaf berupa hak
Milik atas satuan
Rumah susun yang
diatasnya berdiri
bangunan masjid,
musholla, dan /atau
makam
1. Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah
yang sudah berfungsi tanah wakaf, masyarakat
dan pemerintah desa setempat mengakui sebagai
tanah wakaf, sedang status tanahnya bukan milik
adat tanah negara).
2. Tanah yang belum berstatus tanah wakaf tetapi
hendak diwakafkan. Untuk tanah-tanah ini
diperlukan syarat-syarat sebagai berikut;
43. Pendaftaran
Wakaf Berupa
Hak Milik Atas
Satuan Rumah
Susun
1. wakaf atas hak milik atas satuan rumah susun
dapat dilakukan di atas tanah Bersama yang
berstatus Hak Milik Hak Guna Bangunan atau Hak
pakai
2. pendaftaran wakaf atas hak Milik atas satuan
rumah susun dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut : a) sertifikat hak milik atas satuan
rumah susun yang bersangkutan; b) AIW-APAIW,
c) surat penegesahan Nazhir, d) pencatatan kantor
BPN dalam buku tanah dan; e) sertifikat Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun. (PERMEN Agrarian dan
Tata Ruang /BPN 2017)
44. Pedaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf Yang
Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Pasal 12 PERMEN Agraria 2017 dijelaskan bahwa perubahan status tanah
wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk
kepentingan umum sesuai RUTR, pertukaran tanah wakaf bisa dilakukan
apa bila tanah pengganti sudah bersertifikat sesuai Undang-undang.
• Sementara untuk persyaratan pendaftaran tanah penggnati menjadi tanah
wakaf melampirkan :
a) surat permohonan;
b) sertifikat Hak atas Tanah pengganti;
c) akta peralihan ha katas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada nazhir yang
ebrhak atas nama pemegang wakaf;
d) surat persetujuan penggantian ;
e) surat pernyataan nazhir jika tanah tidak sedang dalam masalah.
45. TATA CARA PERWAKAFAN HARTA BENDA
BERGERAK
• Mayoritas wakif mewakafkan harta bendanya berupa harta benda tidak bergerak,
seperti tanah milik. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, umat islam mulai
berminat untuk mewakafkan harta bendanya yang berupa harta benda bergerak
selain tanah. Wakaf harta benda bergerak merupakan sebuah kebutuhan, demi
perkembangan wakaf di indonesia.
• Dalam UU Nomor 41 tahun 204 tentang wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf
bergerak dikategorikan dalam dua jenis, yaitu harta benda bergerak berupa uang dan
harta benda bergarak selain uang. Karena itu, cara pendaftarannya pun juga melalui
prosedur yang berbeda,
46. PPAIW mendaftarkan AIW dari harta benda bergerak selain uang,
baik yang terdaftar pada instansi yang berwenang maupun harta
benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar serta yang memiliki
atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran.
Harta benda bergerak selain uang tersebut didaftarkan pada BWI,
dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka
pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama
setempat.
Harta Benda wakaf bergerak selain uang
47. Harta Benda wakaf bergerak selain uang
- Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti
kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan
pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan
pendaftaran benda bergerak tersebut.
- Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian
atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian
atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas
benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh
instansi pemerintah setempat.
48. Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
• Dalam undang undang wakaf disebutkan bahwa setelah diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang, Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atas nama Nazhir harus mendaftarkan kepada Menteri Agama dan
pendaftarannya ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
• Adapun pengadministrasian wakaf uang dijelaskan lebih rinci dalam PMA Wakaf uang dalam bab VI pasal 23, yaitu;
- Pendaftaran Setoran Wakaf Uang oleh LKS PWU kepada Menteri dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja
setelah diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang, yang ditembuskan kepada BWI dengan melampirkan :
Tembusan kedua AIW dan Tembusan kedua Sertifikat Wakaf Uang.
- Nazhir wajib menyusun Laporan Investasi dan Hasil Investasi Wakaf Uang.
- Nazhir wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada BWI dengan tembusan
Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disampaikan selambat-lambatnya pada akhir
bulan berikut.
- Nazhir wajib melakukan administrasi dengan baik untuk mendukung pengelolaan Wakaf Uang dan
penyusunan laporan sebagaimana dimaksud di atas.
49. TATA CARA PENDAFTARAN ELEKTRONIK I WAKAF
• Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) adalah mempunyai peran yang sangat strategis
dalam menghimpun, mengelola, mengolah dan menginformasikan kepada semua
pihak yang membutuhkan mengenai perwakafan di seluruh Indonesia secara akurat,
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
• Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) adalah mempunyai peran yang sangat strategis
dalam menghimpun, mengelola, mengolah dan menginformasikan kepada semua
pihak yang membutuhkan mengenai perwakafan di seluruh Indonesia secara akurat,
tepat dan dapat melakukan permohonan AIW /APAIW
• Berikut tata cara system ikrar wakaf secara elektronik. (Sumber data Fahmi Fuadi:
system informasi wakaf: PT. Cipta Artha Paramarta dan Kemenag RI 2022
57. PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
• Setelah harta benda wakaf terdaftar pada kantor Departemen Agama dan
BWI, harta benda wakaf tersebut harus dimuat dalam dalam register umum
wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI. Dan register
umum wakaf tersebut harus diumumkan dan masyarakat dapat mengetahui
atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang
termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen
Agama dan BWI.
58. RANGKUMAN
Dalam pelaksanaan pengadministrasian, unsur-unsur tertentu sebagaimana tersebut di
atas mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai arah kebijakan bahwa dalam
pengadministrasian harta benda wakaf merupakan hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan sebaik-baiknya, selain itu juga peruntukan wakaf harus jelas, yaitu untuk
kepentingan sosial keagamaan dan kesejahteraan umum.
Sistem pendaftaran harta benda wakaf berdasarkan Undnag-undang wakaf nomor 41
tahun 2004, PMA nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak
bergerak dan bergerak selain uang, PERMEN Agraria dan tata ruang kepala/BPN RI nomor 2
tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, berdasarkan SK dirjen nomor 564
tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, serta SK dirjen nomor
565 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 800 Tahun
2014 tentang pelaksanaan PMA no 73 tahun 2013.
•
59. TUGAS LATIHAN SOAL
1. Jelaskan proses pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak
melalui sistem informasi wakaf (i-wakaf)
2. Sebutkan Peraturan Kementrain ATR/BPN No berapa yang
mengatur pendaftaran tanah wakaf HGU, HGB dan Hak Pakai atas
tanah negara ?
3. Sebutkan apa persyaratan pendaftaran tanah wakaf hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara
menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 tahun 2017?
