Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan pelaksanaannya. Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu seperti beragama Islam dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang perwakafan untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

1. NOTARIS SEBAGAI PPAIW
MEMAHAMI FUNGSI NOTARIS SEBAGAI PPAIW UNTUK
PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF
TAUFIK, SH, SPN, MKN
NOTARIS JAKARTA SELATAN
KABID. ORGANISASI PP-INI
Disampaikan pada:
Pembekalan & Penyegaran Pengetahuan (Upgrading)
Ikatan Notaris Indonesia
Riau, 14 Juni 2022
14
Juni
2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
1

2. 14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA 2
“Tahan Pokoknya &
Sedekahkan Hasilnya”
(Alhadits)

3. NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum
Tidak ada definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan “pejabat umum”
Ada yang menafsirkan Pejabat Umum sebagai pejabat publik seperti pejabat pemerintah lain yang
melayani kepentingan umum (masyarakat). Ada juga yang mengatakan bahwa Pejabat Umum sebagai
pejabat tata usaha negara yang dalam pelaksaaan kewenangannya dapat diuji melalui PTUN.
Tafsir penulis: Pejabat Umum adalah pejabat dalam lingkup hukum perdata yang mempunyai
kewenangan untuk membuat akta otentik secara umum (terhadap semua akta) dan kewenangan lain
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang pembuatan akta dan kewenangan
tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh
Undang-Undang.
Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum
Membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan peraturan
perundang-undangan lain, termasuk kewenangan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
Pengecualian kewenangan dari Pejabat Umum
Sepanjang kewenangan untuk pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Jadi, jika tidak ada pengecualian oleh
Undang-Undang maka Notaris berwenang untuk membuat akta dimaksud.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
3

4. REGULASI MENGENAI WAKAF
UU No. 30 Th 2004 yang dirubah dg UU No. 2 Th 2014 Ttg Jabatan Notaris
UU No. 41 Th 2004 Ttg Wakaf
PP No. 42 Th 2006 Ttg Pelaksaan UU No. 41 Th 2004 Ttg Wakaf
PMA No. 73 Th 2013 Ttg Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Bergerak
selain Uang
KOMPILASI HUKUM ISLAM, Buku III tentang Hukum Perwakafan
(Yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)
Rancangan Peraturan Menteri Agama Nomor … Tahun …… (2018) Ttg Persyaratan
Dan Tata Cara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selesai pembahasan
oleh Kementerian Agama RI dan Ikatan Notaris Indonesia tahun 2018)
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
4

5. PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS
TERKAIT WAKAF (1)
UU No. 30 Th 2004 yang dirubah dg UU No. 2 Th 2014 Ttg Jabatan Notaris
Pejelasan Pasal 15 ayat (3): Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang
dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek
pesawat terbang.
UU No. 41 Th 2004 Ttg Wakaf
Pasal 1 angka 6: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah
pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
PP No. 42 Th 2006 Ttg Pelaksaan UU No. 41 Th 2004 Ttg Wakaf
Pasal 37 ayat (4) dan (5):
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup
kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
(5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
5

6. PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS
TERKAIT WAKAF (2)
PMA No. 73 Th 2013 Ttg Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Bergerak
selain Uang
BAB V NOTARIS SEBAGAI PPAIW
Pasal 27
1. Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
2. Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
a. beragama Islam;
b. amanah; dan
c. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh
Kementerian Agama.
3. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi
PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
6

7. PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS
TERKAIT WAKAF (3)
Rancangan PMA Nomor … Tahun …… (2018) Ttg Persyaratan Dan Tata Cara Notaris sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2
Persyaratan Notaris PPAIW sebagai berikut:
1. beragama Islam;
2. amanah; dan
3. memiliki sertifikat pelatihan di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
Pasal 3
Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang
melibatkan unsur:
1. Organisasi Notaris;
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI); dan
4. Lembaga terkait lainnya.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
7

8. PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS
TERKAIT WAKAF (4)
Rancangan PMA Nomor … Tahun …… (2018) Ttg Persyaratan Dan Tata Cara Notaris sebagai Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf
BAB III
TATA CARA PERMOHONAN
Pasal 4
Tata cara permohonan Notaris PPAIW sebagai berikut:
1. Mengajukan surat permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal;
2. Melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
a. Fotokopi Identitas Notaris;
b. Fotokopi SK pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah;
c. Fotokopi sertifikat pelatihan di bidang perwakafan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan
d. Rekomendasi Organisasi Notaris;
3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan Notaris sebagai PPAIW dalam
bentuk Surat Keputusan.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
8

9. APA ITU WAKAF?
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (pasal 1
angka 1 UU No. 41 Th 2004)
Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab ‘waqaf’. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau
larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Istilah wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda
menurut pandangan ahli fiqih.
Abu Hanifah:
Wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada, dan menggunakan manfaatnya untuk
hal-hal kebaikan, bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf.
Berdasarkan definisi Abu Hanifah, kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, pihak yang mewakafkan
harta bendanya.
Wakaf adalah menahan materi benda milik Wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapa yang
diinginkan untuk tujuan kebajikan. Materi benda Wakaf tetap milik Wakif karena tertahan olehnya.
Adapun yang diwakafkan adalah manfaat benda, bukan bendanya.
Mazhab Hanafi:
Mazhab Hanafi menyebutkan wakaf adalah tidak melakukan tindakan atas suatu harta tersebut, yang
berstatus tetap hak milik dengan memberikan manfaatnya kepada pihak tertentu baik untuk saat ini
ataupun waktu yang ditentukan.
Wakaf adalah menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
9

10. LANJUTAN…
Mazhab Maliki:
Mazhab Maliki berpendapat wakaf tidak melepaskan harta yang dimiliki oleh pewakaf, dan
pewakaf berkewajiban untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkannya dan tidak boleh
menarik kembali harta yang diwakafkan.
Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun dengan cara sewa untuk
diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan keinginan Wakif.
Mazhab Syafi’i:
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan melalui
prosedur yang ada. Pewakaf tidak boleh melakukan suatu tindakan kepada harta yang sudah
diwakafkan olehnya. Mazhab syafi’i juga membolehkan memberikan wakaf berupa benda bergerak
dengan syarat barang yang diwakafkan harus memiliki manfaat yang kekal.
Wakaf sebagai menahan harta yang dapat memberi mandaat serta kekal materi bendanya dengan
cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
10

11. JENIS WAKAF
Wakaf Ahli atau biasa disebut wakaf keluarga adalah wakaf yang
dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan
berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif
dan penerima wakaf.
Wakaf Khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum.
Wakaf Khairi memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk
kebaikan-kebaikan yang terus menerus seperti pembangunan masjid,
sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
Wakaf Musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf
tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan
pewakaf.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
11

12. BEDA WAKAF DG ZAKAT, INFAK & SADAKAH
Wakaf Pengelolaan Jangka Panjang, harus
diberdayakan secara produktif agar dapat
berkembang pemanfaatannya (kekal).
Zakat, Infak dan Sadakah Pengelolaan Jangka
Pendek, harus disalurkan (habis).
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
12

13. IKRAR WAKAF
Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang
diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir
untuk mewakafkan harta benda miliknya.
Ikrar Wakaf tidak boleh dirubah (seperti halnya ikrar pada
pendidiranYayasan)
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
13

14. OBJEK (BENDA) WAKAF
Benda Tidak Bergerak:
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik
yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku;
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Benda Bergerak berupa harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
14

15. WAKIF (PIHAKYG MEWAKAFKAN)
Perseorangan
1. Dewasa;
2. Berakal sehat;
3. Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum; dan
4. Pemilik sah harta benda wakaf.
Organisasi
Syaratnya sesuai ketentuan anggaran dasar dari organisasi ybs
Badan Hukum
Syaratnya sesuai ketentuan anggaran dasar badan hukum ybs
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
15

16. NAZHIR SEBAGAI PENGELOLA OBJEK WAKAF
(1)
Macam Nazhir:
1. Perseorangan;
2. Organisasi; atau
3. Badan hukum.
Syarat jadi Nazhir perseorangan:
1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani da rohani; dan
6. Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
Syarat jadi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum:
1. Pengurus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
2. Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakaan dan/atau keagamaan Islam
3. Untuk badan hukum: harus badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai ketentuan
perundang2an yang berlaku
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
16

17. NAZHIR SBG PENGELOLA OBJEK WAKAF (2)
Tugas Nazhir:
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Nasional.
Hak Nazhir:
Dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaa dan pengambangan harta benda wakaf yang
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
Pergantian Nazhir:
1. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
2. Bubar atau dibubarkan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
17

18. SAKSI IKRAR WAKAF
Saksi ikrar Wakaf harus memenuhi persyaratan:
1. Dewasa;
2. Beragama Islam;
3. Berakal sehat; dan
4. Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
18

19. AKTA IKRAR WAKAF (AIW)
Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. peruntukan harta benda wakaf; dan
f. Jangka waktu wakaf.
Pasal 32 ayat (3) PP 42/2006
Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus memenuhi isi paling sedikit:
a. Nama dan identitas wakif;
b. Nama dan identitas nazhir;
c. Nama dan identitas saksi;
d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
f. Jangka waktu wakaf.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
19

20. LARANGAN TERHADAP OBJEK WAKAF
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. Dihibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.
Pengecualian:
❑ Dapat ditukar jika benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak bertentangan dengan syariah.
❑ Pelaksanaan tukar menukar benda wakaf tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
20

21. NOTARIS SEBAGAI PPAIW
Kewenangan Notaris untuk membuat AIW, sudah diatur dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN);
PPAIW bukan suatu jabatan tersendiri, tetapi sebagai suatu fungsi untuk
pembuatan AIW yang dapat dijalankan oleh Notaris (untuk wakaf semua
benda wakaf), Kepala Kantor Urusan Agama (untuk wakaf benda tidak
bergerak dan benda bergerak selain uang), atau Pimpinan Lembaga
Keuangan Syariah (khusus untuk wakaf tunai);
Notaris menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai PPAIW tetap
bertindak selaku Notaris, dan dalam AIW yang dibuat oleh Notaris tidak
perlu dicantumkan sebagai PPAIW;
Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Notaris adalah otentik yang dibuat
sesuai prosedur dan ketentuan UUJN dan menggunaan Protokol Notaris
sebagaimana pembuatan akta dan pelaksanaan kewenangan Notaris lainnya.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
21

22. PERBANDINGAN WAKAF DENGANYAYASAN
1. Wakaf dan Yayasan secara prinsip sama, meskipun mempunyai karakter dan sudut pandang
yang berbeda antara satu dan lain.
2. Wakaf tidak memiliki badan hukum, tetapi hanya meiliki Nazhir sebagai pengelolanya.
Sedangkan Yayasan memiliki badan hukum sebagai organisasi operasional dala mencapai
maskud dan tujuannya.
3. Ikrar Wakaf tidak dapat diubah, sama halnya seperti ikrar untuk tujuan pendirian Yayasan juga
tidak dapat diubah.
4. Maksud dan tujuan dari Wakaf dan Yayasan sama, yaitu untuk pemberdayaan pihak yang
dimaksud dalam ikrarnya, dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.
5. Benda Wakaf adalah benda yang diasingkan dari lalu lintas hukum perdata, yang hanya diambil
manfaatnya saja. Sedangkan kekayaanYayasan tidak diasingkan dari lalu lintas hukum perdata,
tetapi hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan
yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam anggaran dasarnya, tidak boleh digunakan
untuk keperluan di luar maksud dan tujuan yayasan.
6. Pada Yayasan: kekayaan dapat dihabiskan sesuai maksud dan tujuan Yayasan, atau
dikembangkan agar ada kemanfaatannya berkelanjutan. Sedangkan pada Wakaf, materi benda
wakaf tidak boleh dihabiskan, tetapi hanya diambil manfaat dari benda Wakaf tersebut yang
disedekahkan sesuai ikrar wakaf yang diucapkan oleh Wakif.
7. Yayasan adalah kekayaan yang bertujuan, yang dalam hukum dibentuk sebagai badan hukum
yang merupakan subek hukum. Sedangkan Wakaf, saat ini hanya menjadi objek hukum.Yang
menjadi subjek hukum adalah Nazhir.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
22

23. PELEMBAGAAN WAKAF
Pengembangan kelembagaan Wakaf ke depan:
▪ Pelembagaan Wakaf sebagai badan hukum yang mandiri dapat dijadikan sebagai
upaya dalam pengelolaan dan pemberdayaan benda wakaf agar menjadi benda
wakaf yang produktif dan kekal.
▪ Pada saat ini, wakaf hanya dilaksanakan sebagai suatu Ikrar atas suatu benda yang
ditahan dan dikelola oleh nazhir yang manfaatnya digunakan sesuai ikrar yang
diucapkan oleh wakif.
▪ Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Wakaf yang ada saat ini,
fokus utama pengaturannya adalah terhadap benda wakaf dan nazhirnya.
Diusulkan agar ke depan, Lembaga Wakaf ini dapat dikonstruksikan sebagai suatu
badan hukum mandiri sebagaimanaYayasan, yang mengelola harta benda Wakaf,
dimana pengurus dari badan hukum tersebut memiliki fungsi sebagai Nazhir
sebagaimana dipahami saat ini.
14 Juni 2022
NOTARIS TAUFIK - JAKARTA
23

24. TERIMA KASIH
TAUFIK SH, SPN, MKN
NOTARIS JAKARTA SELATAN
0811673617
NTAUFIKSH@GMAIL.COM
Pembekalan & Penyegaran Pengetahuan (Upgrading)
Ikatan Notaris Indonesia
Riau, 14 Juni 2022
14
Juni
2022
NOTARISTAUFIK - JAKARTA
24