Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara politik dan dakwah dalam Islam di mana politik harus digunakan sebagai sarana dakwah untuk merekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Politik Islam bukan politik sekuler melainkan politik yang berkomitmen kepada Allah untuk mencapai tujuan dakwah.
Dokumen tersebut membahas tentang sosiologi dakwah dan politik dalam Islam. Secara etimologis, dakwah berarti memanggil orang lain untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyebarkan agama. Politik berkaitan dengan kekuasaan dan hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Islam membedakan politik kualitas tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai tujuan dakwah, dari politik kualitas rendah
Kunci utama penerapan etika,Akhlaq,Moral adalah memperlihatkan sikap sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain dan mematuhi peraturan serta tatakrama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada serta mematuhi norma-norma dan bersifat baik kepada sang Khaliq dan Alam.
Ekonomi Islam didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, ijma', ijtihad, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Tujuannya adalah merealisasikan kesejahteraan ekonomi berdasarkan norma moral Islam serta menciptakan masyarakat yang adil dan solid. Ekonomi Islam menganalisis realitas ekonomi dengan menurunkan konsep-konsepnya dari sumber-sumber hukum Islam.
Buku ini membahas tentang tarbiyah siyasiyah atau pendidikan politik dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa politik dalam Islam berbeda dengan politik sekuler Barat, di mana politik Islam bersumber dari ajaran agama sedangkan politik Barat memisahkan agama dan politik. Buku ini juga membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam serta hubungan antara Islam dan demokrasi modern. Di akhir buku, penulis
Konsep sistem imunitas dalam penanggulangan terorisme di indonesiaDimebag Darrell
1. Dokumen tersebut membahas konsep sistem imunitas dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pencegahan. Konsep ini berfokus pada melindungi sistem berpikir manusia dari pengaruh input-input radikalisme agar tidak terdorong untuk melakukan tindakan terorisme.
Dokumen tersebut membahas tentang sosiologi dakwah dan politik dalam Islam. Secara etimologis, dakwah berarti memanggil orang lain untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyebarkan agama. Politik berkaitan dengan kekuasaan dan hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Islam membedakan politik kualitas tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai tujuan dakwah, dari politik kualitas rendah
Kunci utama penerapan etika,Akhlaq,Moral adalah memperlihatkan sikap sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain dan mematuhi peraturan serta tatakrama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada serta mematuhi norma-norma dan bersifat baik kepada sang Khaliq dan Alam.
Ekonomi Islam didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, ijma', ijtihad, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Tujuannya adalah merealisasikan kesejahteraan ekonomi berdasarkan norma moral Islam serta menciptakan masyarakat yang adil dan solid. Ekonomi Islam menganalisis realitas ekonomi dengan menurunkan konsep-konsepnya dari sumber-sumber hukum Islam.
Buku ini membahas tentang tarbiyah siyasiyah atau pendidikan politik dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa politik dalam Islam berbeda dengan politik sekuler Barat, di mana politik Islam bersumber dari ajaran agama sedangkan politik Barat memisahkan agama dan politik. Buku ini juga membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam serta hubungan antara Islam dan demokrasi modern. Di akhir buku, penulis
Konsep sistem imunitas dalam penanggulangan terorisme di indonesiaDimebag Darrell
1. Dokumen tersebut membahas konsep sistem imunitas dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pencegahan. Konsep ini berfokus pada melindungi sistem berpikir manusia dari pengaruh input-input radikalisme agar tidak terdorong untuk melakukan tindakan terorisme.
Teks membahas hubungan antara Islam dan perkembangan modern. Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan ajaran dasarnya. Namun, Islam juga waspada terhadap pengaruh negatif modernisasi seperti materialisme. Islam menganjurkan modernisasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
Makalah ini membahas tentang korelasi antara agama dan ekonomi, pandangan para tokoh sosiologi mengenai hubungan antara agama dan ekonomi, serta analisis fenomena sosial terkini yang berkaitan dengan topik tersebut.
Teks tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan mengenai pilar-pilar aksiomatik ekonomi Islam. Secara khusus, teks tersebut menjelaskan nilai-nilai universal seperti tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad yang menjadi dasar ekonomi Islam, serta prinsip-prinsip seperti kepemilikan multijenis dan kebebasan berusaha."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang politik Islam yang mencakup tujuan, ciri-ciri, prinsip, etika, perbedaan dengan politik Barat, serta perkembangan politik pada zaman Rasulullah saw.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran manusia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah secara bersamaan. Manusia dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah dalam mengelola alam semesta, namun tetap tunduk sebagai hamba kepada Allah.
2. Dibahas pula pentingnya memperbaiki pendidikan dan sumber daya manusia serta ekonomi umat Islam, agar dapat bangkit dan bersaing di masa depan.
Dokumen tersebut membahasikan beberapa aliran pemikiran dan konsep yang berkaitan dengan Islam liberal seperti kapitalisme, sekularisme, pascamodernisme, dan humanisme. Ia juga menjelaskan ciri-ciri utama Islam liberal seperti membuka pintu ijtihad, mengutamakan semangat religius, dan memisahkan agama dari politik.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pemikiran politik Abu A'la Al-Maududi mengenai pembentukan negara Islam berdasarkan syariat Islam dan penolakannya terhadap ideologi Barat seperti demokrasi dan nasionalisme.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Menteri Agama menyampaikan pentingnya rekontekstualisasi fikih Islam untuk menyesuaikan dengan zaman, namun hal ini ditentang karena dianggap melanggar syariat Islam yang bersifat universal dan sempurna.
2. Rekontekstualisasi fikih dianggap membahayakan umat karena dapat menimbulkan kebimbangan terhadap Islam, melemahkan penerapan hukum Islam, dan menghalangi p
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pandangan Abu A'la Al-Maududi mengenai sistem ekonomi Islam, termasuk larangan riba, peranan zakat, dan pembagian kekayaan secara adil.
2. Al-Maududi memberikan argumen melawan teori-teori yang mendukung praktik bunga bank dengan menunjukkan bahwa kreditor sebenarnya tidak menanggung resiko atau berhak atas keuntungan p
Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berdasarkan pada Islam. Tujuannya adalah membangkitkan umat Islam dan mendirikan kembali sistem khilafah berdasarkan hukum Islam. Hizbut Tahrir melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan politik umat secara terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan mengikuti pedoman dari sirah Nabi Muhammad SAW.
Pancasila sebagai sistem etika kelompok 2ularamadhant
Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan harus didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari pemikiran dan nilai-nilai luhur bang
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada lembaga negara, sistem hukum, dan demokrasi Pancasila di Indonesia serta partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara sesuai UUD 1945.
Teks ini membahas sistem politik yang dibangun di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada abad ke-7 M. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, konsultasi, dan kemaslahatan umat. Sistem ini berhasil membangun masyarakat Madinah menjadi kuat secara ekonomi, politik, dan persatuan antar warganya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia, dimana Pancasila mengandung nilai-nilai moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sangat diperlukan sebagai pedoman etika karena mampu menangani tantangan dekadensi moral dan korupsi yang melanda Indonesia.
Abstract: This literature study is explore and compare of Islamic scholar’s thought in contemporary era: Baqr al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Sayyed Haidar Naqf, Taqiyyuddin An Nabhanni, and Monzer Kahf. Islamic scholars are divided into three categories; frstly, an expert in the Islamic law (fqh) that is conducted in a legalistic and normative; secondly, more daring modernist group in their interpretation of Islamic teachings in order to answer the issues facing society today; thirdly practitioners or Muslim economists educational background in the West. They combine both
Islamic law and economic approach that is integrated to be Islamic economy. In fact, the construction of an Islamic economy system capable of delivering on welfare and social justice must be built on the basis of faith (akidah) and described in great detail the concepts of ownership, the role of the state, and distribution, including production and consumption. Even distribution of income in society into the most important thing in the construction of an Islamic economy system, but all of it was related to other elements. Therefore, the construction of an Islamic economy system can not stand alone, but must be integrated and connected with other elements.
Keywords: Islamic economy, Islamic scholars, Contemporary
Pengaplikasian atutan-aturan atau kaidah-kaidah Syariah dalam sistem politik yang berlaku bagi Moslem dan Kafir.
* Strukturisasi praktik ekonomi, bisnis, perdagangan, keuangan, dan militer.
* Dominasi sistem kebudayaan dunia melalui spasialisasi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan agama, sosial, dan ekonomi.
* Diskriminasi normatif (kepercayaan, preferensi, dan strategi) tentang bagaimana seharusnya individu (Moslem dan Kafir) dan lembaga berperilaku dalam kegiatan produksi, alokasi sumberdaya, dan kebijakan publik.
Dokumen ini membahas tentang sistem politik Islam dan demokrasi. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian politik Islam dan siyasah, prinsip-prinsip dasar politik Islam seperti musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan, konsep demokrasi dalam Islam, serta kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga saat ini.
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamPEMPROP JABAR
Teks tersebut membahas tentang politik dalam perspektif Islam, mulai dari definisi politik dalam bahasa Arab (siyasah), pengertian politik menurut Islam yang mencakup pengurusan urusan umat, contoh politik Nabi Muhammad SAW, hingga perbandingan antara politik berkualitas tinggi dan rendah menurut pandangan Islam. Juga dibahas mengenai ciri-ciri politik Machiavelli dan hubungan antara Islam dengan konsep demokrasi.
Teks membahas hubungan antara Islam dan perkembangan modern. Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan ajaran dasarnya. Namun, Islam juga waspada terhadap pengaruh negatif modernisasi seperti materialisme. Islam menganjurkan modernisasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
Makalah ini membahas tentang korelasi antara agama dan ekonomi, pandangan para tokoh sosiologi mengenai hubungan antara agama dan ekonomi, serta analisis fenomena sosial terkini yang berkaitan dengan topik tersebut.
Teks tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan mengenai pilar-pilar aksiomatik ekonomi Islam. Secara khusus, teks tersebut menjelaskan nilai-nilai universal seperti tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad yang menjadi dasar ekonomi Islam, serta prinsip-prinsip seperti kepemilikan multijenis dan kebebasan berusaha."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang politik Islam yang mencakup tujuan, ciri-ciri, prinsip, etika, perbedaan dengan politik Barat, serta perkembangan politik pada zaman Rasulullah saw.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran manusia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah secara bersamaan. Manusia dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah dalam mengelola alam semesta, namun tetap tunduk sebagai hamba kepada Allah.
2. Dibahas pula pentingnya memperbaiki pendidikan dan sumber daya manusia serta ekonomi umat Islam, agar dapat bangkit dan bersaing di masa depan.
Dokumen tersebut membahasikan beberapa aliran pemikiran dan konsep yang berkaitan dengan Islam liberal seperti kapitalisme, sekularisme, pascamodernisme, dan humanisme. Ia juga menjelaskan ciri-ciri utama Islam liberal seperti membuka pintu ijtihad, mengutamakan semangat religius, dan memisahkan agama dari politik.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pemikiran politik Abu A'la Al-Maududi mengenai pembentukan negara Islam berdasarkan syariat Islam dan penolakannya terhadap ideologi Barat seperti demokrasi dan nasionalisme.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Menteri Agama menyampaikan pentingnya rekontekstualisasi fikih Islam untuk menyesuaikan dengan zaman, namun hal ini ditentang karena dianggap melanggar syariat Islam yang bersifat universal dan sempurna.
2. Rekontekstualisasi fikih dianggap membahayakan umat karena dapat menimbulkan kebimbangan terhadap Islam, melemahkan penerapan hukum Islam, dan menghalangi p
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pandangan Abu A'la Al-Maududi mengenai sistem ekonomi Islam, termasuk larangan riba, peranan zakat, dan pembagian kekayaan secara adil.
2. Al-Maududi memberikan argumen melawan teori-teori yang mendukung praktik bunga bank dengan menunjukkan bahwa kreditor sebenarnya tidak menanggung resiko atau berhak atas keuntungan p
Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berdasarkan pada Islam. Tujuannya adalah membangkitkan umat Islam dan mendirikan kembali sistem khilafah berdasarkan hukum Islam. Hizbut Tahrir melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan politik umat secara terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan mengikuti pedoman dari sirah Nabi Muhammad SAW.
Pancasila sebagai sistem etika kelompok 2ularamadhant
Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan harus didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari pemikiran dan nilai-nilai luhur bang
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada lembaga negara, sistem hukum, dan demokrasi Pancasila di Indonesia serta partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara sesuai UUD 1945.
Teks ini membahas sistem politik yang dibangun di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada abad ke-7 M. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, konsultasi, dan kemaslahatan umat. Sistem ini berhasil membangun masyarakat Madinah menjadi kuat secara ekonomi, politik, dan persatuan antar warganya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia, dimana Pancasila mengandung nilai-nilai moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sangat diperlukan sebagai pedoman etika karena mampu menangani tantangan dekadensi moral dan korupsi yang melanda Indonesia.
Abstract: This literature study is explore and compare of Islamic scholar’s thought in contemporary era: Baqr al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Sayyed Haidar Naqf, Taqiyyuddin An Nabhanni, and Monzer Kahf. Islamic scholars are divided into three categories; frstly, an expert in the Islamic law (fqh) that is conducted in a legalistic and normative; secondly, more daring modernist group in their interpretation of Islamic teachings in order to answer the issues facing society today; thirdly practitioners or Muslim economists educational background in the West. They combine both
Islamic law and economic approach that is integrated to be Islamic economy. In fact, the construction of an Islamic economy system capable of delivering on welfare and social justice must be built on the basis of faith (akidah) and described in great detail the concepts of ownership, the role of the state, and distribution, including production and consumption. Even distribution of income in society into the most important thing in the construction of an Islamic economy system, but all of it was related to other elements. Therefore, the construction of an Islamic economy system can not stand alone, but must be integrated and connected with other elements.
Keywords: Islamic economy, Islamic scholars, Contemporary
Pengaplikasian atutan-aturan atau kaidah-kaidah Syariah dalam sistem politik yang berlaku bagi Moslem dan Kafir.
* Strukturisasi praktik ekonomi, bisnis, perdagangan, keuangan, dan militer.
* Dominasi sistem kebudayaan dunia melalui spasialisasi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan agama, sosial, dan ekonomi.
* Diskriminasi normatif (kepercayaan, preferensi, dan strategi) tentang bagaimana seharusnya individu (Moslem dan Kafir) dan lembaga berperilaku dalam kegiatan produksi, alokasi sumberdaya, dan kebijakan publik.
Dokumen ini membahas tentang sistem politik Islam dan demokrasi. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian politik Islam dan siyasah, prinsip-prinsip dasar politik Islam seperti musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan, konsep demokrasi dalam Islam, serta kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga saat ini.
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamPEMPROP JABAR
Teks tersebut membahas tentang politik dalam perspektif Islam, mulai dari definisi politik dalam bahasa Arab (siyasah), pengertian politik menurut Islam yang mencakup pengurusan urusan umat, contoh politik Nabi Muhammad SAW, hingga perbandingan antara politik berkualitas tinggi dan rendah menurut pandangan Islam. Juga dibahas mengenai ciri-ciri politik Machiavelli dan hubungan antara Islam dengan konsep demokrasi.
Sejauh ini ide dan elemen politik ini menunjukkan upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merencanakan hubungan antara Islam dan masalah pemerintahan negara. Para peneliti dan cendekiawan Islam ini membentuk pemikiran-pemikiran tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh landasan sosial-politik dan sosial yang mereka hadapi.
Pembicaraan tentang isu-isu legislasi Islam tidak pernah menguap dari kajian-kajian yang dipimpin oleh para skolastik baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Banyak dalang dan banyak volume buku yang diidentifikasi dengan isu-isu pemerintahan Islam menghiasi berbagai perpustakaan di planet ini. Berbagai jenis karya logis seperti buku harian, teori, proposal atau eksposisi yang berbicara tentang isu-isu legislatif Islam telah menambah kemajuan ide politik Islam. Kontras dalam pemahaman tidak dapat dihindari, baik di antara umat Islam sendiri atau bahkan di antara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap isu-isu legislasi Islam adalah tinjauan yang benar-benar rumit, namun masih merupakan imajinasi dan pengujian untuk dipertimbangkan.
Teks ini membahas pandangan Islam tentang politik. Islam melihat politik penting untuk menegakkan agama dan kesejahteraan umat, tetapi juga rawan fitnah. Politik harus didasarkan pada agama dan tujuannya untuk kemaslahatan umat.
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politiknorma 28
Makalah ini membahas tentang macam-macam ideologi politik dunia sebagai etika politik. Ideologi politik merupakan pandangan hidup yang menjadi pedoman berpolitik suatu negara. Beberapa ideologi politik yang dijelaskan antara lain komunisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, nasionalisme. Makalah ini juga menjelaskan filosofi penerapan etika politik dan contoh penerapan etika politik dalam pancasila.
Dokumen tersebut merangkum konsep politik Islam dan prinsip-prinsip dasarnya seperti musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional Indonesia pada berbagai era sejarah mulai dari zaman kerajaan Islam hingga era reformasi.
Hubungan antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Politik dipengaruhi oleh pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram, karena aktivitas manusia termasuk politik harus dijiwai ajaran agama. Agama memberikan legitimasi paling kuat untuk politik karena sifat dan sumbernya yang transenden. Namun hubungan keduanya ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan karakter elit politik dan agama.
Tulisan ini membahas tentang energi jahat "si jeruk" dan cara Allah memberikan pemahaman tentang hal itu. Energi "si jeruk" dapat masuk ke tubuh manusia tanpa disadari dan menimbulkan sifat-sifat buruk seperti sombong dan menghakimi orang lain. Manusia perlu mengenali dan membersihkan diri dari pengaruh energi jahat tersebut.
Gerakan kepanduan hizbul wathan menemukan karakter bangsa yang hilangKetut Darmanto Saputro
Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan berperan dalam membentuk karakter bangsa melalui kegiatan pendidikan non-formal yang menarik dan praktis berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Tujuannya adalah membina watak, mental, emosional, jasmani, dan bakat serta meningkatkan iman, ilmu, keterampilan melalui pertemuan, perkemahan, bakti sosial, dan peduli masyarakat. Harapannya karakter bangsa yang hilang dapat d
Dokumen tersebut membahas tentang hijab bagi wanita muslimah dalam Islam berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa hijab wajib bagi wanita muslimah untuk menutupi aurat dan menjaga martabat serta kehormatan dirinya. Dokumen tersebut juga membahas tentang hukum wanita bekerja apabila sudah memiliki suami yang dapat memenuhi kebutuhannya.
Generasi muda Indonesia dianggap telah kehilangan moral dan akhlak akibat pengaruh budaya Barat. Dokumen menyebutkan berbagai contoh perilaku negatif remaja seperti seks bebas dan menyalahgunakan teknologi. Dokumen ini menganalisis faktor-faktor penyebabnya seperti pengaruh lingkungan, media, dan kurangnya pendidikan moral di sekolah. Dokumen ini menyerukan pentingnya pemulihan moral generasi muda untuk kemajuan bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang bagaimana internet dapat dimanfaatkan secara positif maupun negatif. Secara positif, internet dapat digunakan untuk menulis, membaca hal-hal bermanfaat, mencari uang, dan berkomunikasi. Namun penggunaan internet juga harus diimbangi dengan kehidupan nyata agar tidak menjadi kontraproduktif.
1. POLITIK Dan DAKWAH
Dakwah merupakan rekontruksi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, seperti sudah
dikatakan, semua bidang kehidupan dapan dijadikan arena dakwah dan seluruh kehidupan
bisa digunakan sebagai sarana atau alat dakwah, kegiatan politik, sebagaimana kegiatan
ekonomi, usaha – usaha, gerakan – gerakan budaya,teknologi,kreasi seni,kondifilasi hukum,
dan lain sabagainya,sebagai orang muslim sebaiknya dijadikan alat dakwah.
Politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Tepapi bagaimana ia m,endefinisikan
satu hal pasti,bahwa politik mencangkup kekuasaan dan cara pengunaan kekuasaan.
Disamping itu,dalam pengertian sehari hari politik juga berhubungan dengan cara dan proses
pengelolaan pemerintah suatu Negara,oleh karena itu,politik merupakan salah satu kegiatan
penting,mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup
dan tingal dalam sebuah negaradengan segala perangkat kekuasaanya. Sedemikian penting
peranan politik dalam masyarakat modern,sehingga banyak orang berpendapat bahwa p[olitik
adalah panglima. Artinya politik sangat menentukan corak sosial ekonomi,budaya,hukum dan
berbagai aspek kehidupan lainnya.
Bagi seorang muslim,kegiatan politik harus menjadi kegiatan integral dari kehidupan
yang utuh,mengherankan kalau ada muslim yang menjaui,apalagi membenci,kegiatan
tertentu,yang menetukan arah kehidupan dan nasibnya,misalnya menjahui kehidupan
ekonomi dan politik, kehidupan dunia harus “direbut” dan dikendalikan agar sesuai dengnan
ajaran – ajaran Allah. Memencikan dairi atau surutkan dari kehidupan dunia ( Withdrawal )
bukanlah ajaran islam. Nabi Muhammad SAW sendiri berkontemplasi di Gua Hira hanya
Menjelang keNabianya saja. Dimasa – masa selanjutnya beliau terjun ke arena kegiatan
dunia,sampai akhit hayatnya. Tidak pernah sekalipun beliau surut dan kembali ke Gua
Hira,ini menunjukan bahwa kaum muslimin sebagai pengikut Nabi dan harus memperhatikan
nasibnya di dunia, bahkan hanya didunia ini sajalah kita punya kesempatan untuk
menunanikan tugas sebgai khalifah Allah. Tidak seyogianya kaumMuslimin menyerahkan
dunianya atau nasibnya kepada orang lain.
Karena politik alat dakwah,maka aturan permainan yang mesti di taati juga harus
pararel dengan aturan permainan dakwah,misalnya, tidak boleh mengunakan paksaan atau
kekerasan,tidak boleh menyesatkan,dan tidak di izinkan mengunakan induksi –induksi
psikotropik yang mengelabui masyarakat,selain itu keterbukaan,kejujuran,rasa tangungjawab,
sertakeberanian menyatakan yang benar sebagai yang benar dan yang batil sebagai yang batil
harus menjadi ciri – ciri politik sebgai sarana dakwah.
Politik yang memiliki ciri – ciri tersebut niscaya fungsionalnya terhadap tujuan
dakwah, sebaliknya bila peraturan permainan dalam dakwah pada umumnya,maka mudah
diperkirakan semacam politik itu akan difungsikan terhadap dakwah. Namun jangan lupa
bahwa aturan dalam permainan itu sesungguhnya hanya refleksi dari moralitas dan etika yang
lebih dalam,moralitas dan etika kegiatan dakwah dalam bidang apapun harus bersumber
dengan tauhid,sehingga moralitas dan etika pilitisi islam harus berstandar pada tauhid. Bila
2. moralitas dan etika tauhid lepas dari politik,maka politik itu akan berjalan tanpa arah dan
bermuara pada kesengsaraan masyarakat atau orang banyak.
Politik yang fungsionalnya terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya
mengaidahkan nilai – nilai Islam. Dalam hubungan perlu diperhatikan bahwa kehidupan
politik yang islami tidak memberikan tempat bagi sekulerisme. Walaupun sebagian orang
sekulerisme dianggap sebagai proses yang tidak membarengi modernisasi. Menurut Haervy
Cox, kemponen – komponen sekulerisme yaitu Disenchanment of nature Desakralisasi
politik dan dekonsentasi nilai-nilai. Disenchanment of nature berarti pembebasan alam dari
nilai-nilai agama,agar masyarakat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas.
Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimamsi sakral atas otoritas dan
kekuasaan,hal ini merupakan syarat untuk deskonsentrasi nilai-nilai maknanya adalah
perelatisasian setiap sistem niali termasuk nilai-nilai agama,supaya manusia bebas
mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama
yang bersifat absolut.
Sekalipun sekulerlisasi dicoba dibedakan dari sekulerlisme dengan alasan bahwa yang
terakir ini adalah ideologi,sedangkan yang pertamamenunjuk pada proses sosial yang bersifat
Opend Ended,tapi pada dasarnya sekulerlisme juga ideologi,yakni ideologi
sekulerlisasinisme,politik yang menganut faham sekulerlisasinisme sudah tentu menjadi
politik tanpa dasar moral agama,dan nilai – nilai yang berlaku dalam dasr sangat relatif dan
situasional. Politik semacam ini akan sering bertabrakan dengan tujuan dakwah,baik secara
potensial maupun aktual.
Jadi mudah difahami.Mengapa islam dan dakwahnya tidak menerima sekulerisasi?
Sebagaimana dikatakan Naquib Al-Attas, sekureisasi sebagai suatu keseluruhan bukan saja
merupakan pengejawantahan dari suatu pandangan hidup yang sangat tidak Islami,melainkan
juga bertentangan dengan islam. Dan islam menolak manifestasi yang tersurat maupun yang
tersirat dari sekulerlisme. Karena itu kaum muslimin harus tegas mencampakan sekulerisme
di manapun ia temukan serta membuang dari dalampikiran,sebab sekulerisme merupakan
racun berbisa bagi imam.
Dalam kenyataan politik sekule memang meremehkan nilai agam dan memandang
agama sebagai masa lalu yang sudanh tidak punya peran lagi dalamkehidupan publlik.
Dalamkehidupan pribadi mungkin agama masih diperlukan,tetapi dalamkehidupan publik
agama dinilai akan memutar jarum sejarah ke belakang, akibatnya teristrialisasi dan
sekurisasimanusia, beserta matrealisasi danhumanismenya cenderung kuat mendensektrasi
nilai-nilai kehidupan dan pada gilirannya akan mendewakan manusia itu sendiri. Bila
manusia sudah mendewakan dirinya sendiri,ia akan kehilangan kontrol dan daya pembeda (
Furqon ) antara yang haq dan yang batil.
Politik yang dijalankan oleh seorang muslim sekaligus fungsi dakwah,sudah tentu
bukannya politik sekuler,mel;ainkan politik yang penuh komitmen kepada ALLAH SWT.
Tujuan yang diletakkan oleh politik ini bukanlah kekuasan demikekuaan atau pencapaian
suatu kepentingan-kepentingan tertentu,posisi politik dan sebagainya, bukanlah tujuan semua
3. itu merupakan sarana atau tujuan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya yaitu
pengabdian kepada Allah,ini sesuai dengan ikrar seorang muslim bahwa,
Sholatnya,Ibadahnya,Hidup matginya,di abdikan hanya kepada Allah semata (
Surat.Al.An’am ayat 162, ).
Ayat ini juga tegas menolak sekulerisme karena sekulerlisme dasarnya melakukan
kompartementalisasi kehidupan,yakmi antarakompartemen duniawi dan kompartemen
Ukhrawi. Padahal kehidupan adalah satu,yang ukhrawi hanyalah kelanjutan belaka dari yang
duniawi sebgaimana sabda Nabi : Dunia adalah sawah ladang akhirat ( Ad dunya
Mazra’atul akhirah )Artinya apa yang kita lakukan didunia,dalambidang apapun akan kita
petik hasilnya di akhirat nanti. Itulah sebabnya seluruh kegiatan dalam berbagai dimensi
kehidupan seorang Muslim harus di abdikan kepada Allah SWT.
Karena itui politik sebagai alat dakwah harus menunjang rekontruksi masyarakat
berdasarkan ajaran-ajaran islam. Rekontruksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam bidang,
ekonomi,sosial,budaya.ilmu teknologi dan tentu saja dalam bidang politik. Pengelolaan tugas
tugas kenegaraan di bidang legislatif,Eksekutif,Yudikatif dan dalammasyarakat luas –luasnya
di sediakan pada tauhid dan di warnai dengan spirit da’wah ila Allah.
Darmanto Saputro
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo
FISIP/Ilmu Pemerintahan
Altivis Hizbul Wathan