makalah tentang pendidikan agama islam

1. MAKALAH
Pendidikan Agama Islam (Politik dan Demokrasi dalam Pandangan Islam)
Dosen Pengampu Tatang Muhajang M.Ag
KELOMPOK 13
Nama Anggota Kelompok :
Aulia Afifah { 037118149 }
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2018

2. i
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
berkat rahmat dan karuniannya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Politik
dan Demokrasi dalam Pandangan Islam”.
Makalah ini sudah kami susun dengan maksimal dan kami ucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak serta sumber yang telah membantu kami dalam menyelesaikan Makalah
ini.
Terlepas dari itu semua kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik
dalam penyusunan kalimat maupun tata bahasanya, oleh karena itu dengan tangan terbuka
kami menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar kami dapat memperbaiki bentuk
dan menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, kami yakin masih banyak
kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu kami butuh saran dan kritik yang membangun
dari pembaca bagi kesempurnaan makalah ini.
Cibinong, 17 Desember 2018
Penyusun

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................ i
DAFTAR ISI......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah......................................................................................... 1
C. Tujuan penulisan........................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN ...................................................................... 2
A. Politik Islam .................................................................................................. 2
B. Islam Agama Politik Dan Spiritual .............................................................. 3
C. Kedudukan Politik Dalam Islam.................................................................... 4
D. Sistem Politik Islam ....................................................................................... 5
E. Hukum-Hukum Dalam Islam......................................................................... 5
F. Demokrasi Dalam Islam................................................................................. 6
BAB III PENUTUP ............................................................................. 7
A. Kesimpulan ................................................................................................... 7
B. Saran ..............................................................................................................7
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 8

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam merupakan agama Allah SWT. sekaligus agama terakhir yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dengan tujuan untuk mengubah
akhlak manusia ke arah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Tidak sedikit masyarakat
yang berpandangan negatif mengenai politik yang harus dijauhi, dan banyak yang
berpendapat bahwa jika agama dimasukkan dalam suatu politik maka agama tidak akan
murni lagi. Namun ada yang beranggapan lagi, karena jika agama tidak menggunakan
suatu politik atau cara, maka agama tersebut tidak sampai pada tujuannya. Politik sangat
dibutuhkan dalam hidup beragama, dalam hal pendekatan kita terhadap Allah SWT.
musa Masalah
1. Politik Islam?
2. Islam Agama Politik dan Spritual?
3. Kedudukan Politik dalam Islam?
4. Sistem Politik Islam?
5. Hukum-hukum dalam Islam?
6. Demokrasi dalam Islam?
B. Tujuan
1. Untuk mengetahui politik menurut pandangan Islam
2. Untuk mengetahui demokrasi menurut pandangan Islam

5. 1
BAB II
PEMBAHASAN
A. Politik Islam
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan
Allah, dengan dirinya dan sesamanya. Islam merupakan agama yang hanya diakui oleh Allah, bukan agama lain. Pengakuan tersebut
terdapat dalam Qs. Al-Maidah: 3 yang artinya “Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan untuk
kamu nikmat-Ku, serta Aku ridhai Islam sebagai Agama kamu”. Dengan demikian selain Islam adalah kufur, baik dari segi agama maupun
mabda. Pada sisi lain, mabda kufur yang ada di dunia saat ini, baik kapitalisme maupun sosialisme-komunisme, hanya mengantur urusan
dunia saja, dimana dimensi kerohanian penganutnya terpaksa harus diselesaikan melalui agama, di luar mabda yang dianutnya. Demikian
halnya dengan Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya hanya mengatur urusan akhirat dan spritual saja sedangkan masalah
kehidupan dunia pengikutnya diserahkan kepada mereka sendiri. Maka, dalam urusan dunia mereka ada yang mengambil Kapitalisme dan
Sosialism. Akibatnya ada yang menjadi ateis dan meninggalkan agamanya.
Akidah Islam memerintahkan setiap individu untuk menyembah Allah SWT sebagaimana yang telah diperintahkan dan ditunjukkan
oleh Rasulullah saw. Karena akidah Islam bukan saja mendorong terbentuknya akhlak Islam, tetapi juga memberikan penyelesaian yang
menyeluruh terhadap semua urusan kemasyarakatan dan pemerintahan. Dalam hal ini, akidah Islam hanya membenarkan aspek kehidupan
seorang muslim dijalankan mengikuti aturan Islam, dimana syariat dan sistem Islam dilaksanakan untuk tujuan ini.
Syariah Islam sendiri berisi aturan (sistem) yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam :
1. Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan penciptaanya (Allah SWT), seperti ibadah.

6. 2
2. Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, seperti hukum pakaian, makanan, minuman, dan akhlak
yang mencerminkan sifat dan tingkah laku seseorang.
3. Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan dengan orang lain, seperti masalah bisnis, pendidikan, sosial dan pemerimtahan, politik,
sanksi, dan lain-lain.
B. Islam Agama Politik dan Spiritual
Masalahnya kemudian adalah mampukah Islam sebagai agama politik dan spiritual? Dengan melihat nas, fakta sejarah kejayaan yang
pernah dicatat dalam lembaran sejarah kegembiraan Islam sejak pertama kali tegaknya Islam di Madinah sebagai mabda sampai runtuhnya
Khalifah Islam terakhir di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Tiga bukti inilah yang akan mampu memberikan gambaran nyata kepada kita
terhadap kemampuan Islam sebagai mabda dunia.
Pertama, secara normatif dapat membuktikan kemampuan Islam sebagai ajaran politik dan spiritual dengan melihat elemen yang dimiliki
oleh Islam, yaitu pemikiran (thought) dan metode (method). Elementhought ini mencakup :
1. Akidah Islam, yaitu keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat serta Qadha dan Qadar.
2. Pemecahan masalah kehidupan manusia yang meliputi hukum syara’ yang berkaitan dengan seluruh masalah kehidupan manusia, baik
dengan Tuhannya, seperti ibadah, ataupun masalah manusia dengan sesamanya, seperti ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.
Sementara elemen method, anatara lain :
1. Metode menerapkan akidah dan hukum syara’, yaitu melalui negara Khilafah Islam dan parta politik Islam yang menegakkan Islam.
2. Metode mempertahankan akidah dan hukum syara’ melalui institusi pangadilan (al-qadha) dan penerapan sanksi hukum kepada para
pelaku pelanggaran akidah dan hukum syara’ yang dijalankan oleh Khilafah Islam. Misalnya, orang murtad dibunuh, orang yang
membangkang terhadap Khilafah akan diperangi, pencuri akan dipotong tangannya, pelaku zina akan dirajam sampai mati, dan
sebagainya.

7. 3
3. Metode mengemban akidah dan hukum syara’ yang dilakukan melalui dakwah yang diemban oleh individu, partai politik dan negara,
serta jihad fi sabilillah baik defensif maupun ofensif, yang dijalankan oleh Khilafah Islam.
Kedua, secara historis banyak bukti bisa dilihat dalam catatan sejarah, sebagaimana yang dibuktikan oleh ahli sejarah, baik dalam sirah
maupun tarikh, seperti Sirah Ibn Ishaq, Maghazi al-Waqidi, dan lain-lain. Maka satu-satunya bukti paling otentik penerapan syariat Islam
adalah kodifikasi hukum Islam yang terbukukan dalam kitab-kitab fiqih, mulai dari zaman Rasulullah hingga zaman Khilafah Uthmaniyyah
di Turki.
Ketiga, secara empiris banyak bukti bisa disaksikan hingga saat ini. Mengenai bukti empiris penerapan Islam yang terepresentasikan dalam
pemerintahan yang menerapkah hukum Islam sangat jelas. Dapat dilihat dalam buku fiqih, antara lain (1) Khalifah (2) Wakil Kha lifah (3)
Penguasa wilayah dan daerah, dan sebagainya.
C. Kedudukan Politik dalam Islam
Terdapat dua pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam, yaitu :
1. Kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap didalamnya terdapat pula antara lain sistem
ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yanh disebut dengan fikih siasah (sistem ketatanegaraan dalam Islam)
merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih lagi kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani
adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafah al-rasyidin yaitu sistem khalifah.
2. Kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat artiya agama tidak ada hubungannya dengan
kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi
tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.

8. 4
3. Menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak
pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendapat
bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraa, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara

9. 1
istemPolitik Islam
Sistem Politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan
masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Karena itu, Islam telah menerapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri
dari empat macam :
1. Kedaulatan di tangan syara’ (as-siyadah li as-syar’i). Kata “kedaulatan” sebenarnya bukan dari Islam. Kata tersebut diarabkan
dengan as-siyadah. Makna yang dikehendaki oleh kata tersebut sebenarnya adalah “sesuatau yang mengendalikan dan
melaksanakan aspirasi”. Jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut menjadi
budak sekaligus tuan. Jika orang lain yang mengendalikan, berarti orang tersebut diperbudak oleh orang lain. Dengan begitu
hukumnya adalah haram. Sebab, yang memperbudak atau menjadikan sebagai hamba hanyalah Allah SWT.
2. Kekuasaan di tangan ummat (as-sukthan li al-ummah). Kekuasaan di tangan ummat ini tercemin dari pengambilan kekuasaan
yang diambil dalam hadits maupun ijma’ sahabat, yang semuanya dilakukan melalui bai’at. Sedangkan bai’at adalah akad yang
diberikan oleh ummat kepada khalifah.
3. Pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib.
4. Khalifahlah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara’ untuk dijadikan undang-undang.
D. Hukum dan Norma Politik Islam
Jika Islam diterapkan secara utuh, baik dari aspek ibadahnya, sosial, ekonomi, pemerintahan, peradilan, pendidikan, maupun
akhlaknya untuk menyelesaikan masalah manusia, tanpa dibedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Pasti kemashalahatan

10. 2
yang hakiki akan diperoleh oleh semua orang. Dalam kaidah ushul “Jika hukum syara’ diterapkan, maka pasti akan ada
kemashalahatan”.
Kemashalahatan yang diperoleh manusia, ketika menerapkan hukum Islam secara
kaffah :
1. Mashlahah Dharuriyyah
2. Mashlahah Hajiyyah
3. Mashlahah Tahsiniyyah
4. Mashlahah Takmiliyyah
Dalam pelaksanan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatika. Norma-norma ini merupakan karakeristik
pembeda politik Islam dari sistem politik lainnya. Diantara norma-norma, yaitu :
Norma-Norma
1. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai
tujuan akhir atau satu-satunya.
2. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai
tujuan akhir atau satu-satunya.
3. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai

11. 3
tujuan akhir atau satu-satunya.
4. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai
tujuan akhir atau satu-satunya.
5. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai
tujuan akhir atau satu-satunya.
E. Demokrasi dalam Islam
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan
keputusan.
Prinsip Demokrasi, sebagai berikut :
1. Negara berdasarkan konstitusi.
2. Peradilan tidak memihak dan bebas.
3. Kebebasan berpendapat dan berserikat.
4. Pergantian pemerintah secara berkala.
5. Penegakan hukum, dan kedudukan sama setiap rakyat dimata hukum.

12. 4
6. Jamina atas Hak Asasi Manusia.
7. Kebebasan pers.
Menurut pendapat beberapa ulama menyatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam karena aturan demokrasi tidak sesuai
dengan aturan Islam (aturan Allah SWT).
Dalam demokrasi keputusan berada di tangan rakyat atau suara terbanyak, akan tetapi dalam Islam keputusan yang paling benar adalah
Allah SWT.1
1 Dikursus Islam Politik dan Spiritual

13. 1
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad
saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan sesamanya.
Islam merupakan agama yang hanya diakui oleh Allah, bukan agama lain. Politik adalah
seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional.
Politik dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. dimana semua aturan dan
ketentuan sesuai dengan hukum Allah. baik Islam, non Islam atau lainnya, karena
mereka berpendapat bahwa hukum Islam sangat bagus dan baik diterapkan dalam politik
atau ketatanegaraan.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada
seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dalam pengertiannya saja sudah
dapat kita simpulkan bahwa sistem demokrasi itu tidak pantas dilaksanakan karena
bertentangan dengan agama Islam, yang dimana hukum dibuat oleh manusia dan ditaati
oleh manusia juga, sehingga manusia taat atau diperbudak oleh manusia bukan dengan
Tuhan. Dan itu hukumnya haram menyekutukan selain Allah.
B. Saran
Makalah yang kami buat ini tidak lepas dari kesalahan, apabila terdapat kesalahan
kami meminta saran dari pembaca. Terimakasih atas partisipasi pembaca dan mohon
maaf atas kesalahan kami dalam membuat makalah ini.

14. 2
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Hafidz. 2010. “Dikursus Islam Politik dan Spiritual”. Al Azhar Press.