Dokumen tersebut merangkum konsep politik Islam dan prinsip-prinsip dasarnya seperti musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional Indonesia pada berbagai era sejarah mulai dari zaman kerajaan Islam hingga era reformasi.
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur RasyidinIzzatul Ulya
Islam merupakan agama yang mengatur dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Untuk itu, hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah menjadi teladan. Sejarah dalam Islam juga telah mencatat peristiwa-peristiwa penting, salah satunya adalah yang berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan.
Pada Masa Rasulullah, beliau telah memberikan gambaran utama mengenai konsep bernegara, yaitu dengan dibentuknya madinah. Peristiwa ini dianggap sebagai penyajian kepada manusia mengenai tatanan social-politik yang mengenai system pendelegasian. Wujud historis terpenting mengenai peristiwa ini adalah piagam madinah yang juga dapat dikatakan sebagai konstitusi pertama kali.
Setelah itu, muncullah Khulafa ar-Rasyidin, yakni empat orang khalifah (pemimpin) pertama agama Islam, yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Terkait system pemerintahan maupun ketatanegaraan ini pun sangat dinamis. Perkembangan mengenai ketatanegaraan dianggap semakin berkembang pesat. Terbukti dengan banyaknya kontribusi-kontribusi khalifah, seperti adanya perluasan wilayah, dhiwan, dan lain-lain.
Dengan mengetahui beberapa peristiwa di atas, maka kita dapat melihat bahwa Islam telah memberikan ruang. Peristiwa-peristiwa di ataspun bukan hanya sekadar cerita, namun juga dapat dijadikan sebagai contoh dan pelajaran bagi kehidupan bernegara saat ini. Untuk itu penting bagi kita mengetahui bagaimana ketatanegaraan pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Dari latar belakang inilah kami menyusun dan akan membahas lebih lanjut mengenai topic tersebut.
Dalil-Dalil Syariah - Sumber-Sumber Hukum IslamAnas Wibowo
Menurut aqidah Islam, hukum yang wajib dijalankan adalah hukum syariah, yakni hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Karena itu, dalil yang darinya digali hukum harus qath'i/ pasti bersumber dari wahyu.
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur RasyidinIzzatul Ulya
Islam merupakan agama yang mengatur dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Untuk itu, hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah menjadi teladan. Sejarah dalam Islam juga telah mencatat peristiwa-peristiwa penting, salah satunya adalah yang berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan.
Pada Masa Rasulullah, beliau telah memberikan gambaran utama mengenai konsep bernegara, yaitu dengan dibentuknya madinah. Peristiwa ini dianggap sebagai penyajian kepada manusia mengenai tatanan social-politik yang mengenai system pendelegasian. Wujud historis terpenting mengenai peristiwa ini adalah piagam madinah yang juga dapat dikatakan sebagai konstitusi pertama kali.
Setelah itu, muncullah Khulafa ar-Rasyidin, yakni empat orang khalifah (pemimpin) pertama agama Islam, yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Terkait system pemerintahan maupun ketatanegaraan ini pun sangat dinamis. Perkembangan mengenai ketatanegaraan dianggap semakin berkembang pesat. Terbukti dengan banyaknya kontribusi-kontribusi khalifah, seperti adanya perluasan wilayah, dhiwan, dan lain-lain.
Dengan mengetahui beberapa peristiwa di atas, maka kita dapat melihat bahwa Islam telah memberikan ruang. Peristiwa-peristiwa di ataspun bukan hanya sekadar cerita, namun juga dapat dijadikan sebagai contoh dan pelajaran bagi kehidupan bernegara saat ini. Untuk itu penting bagi kita mengetahui bagaimana ketatanegaraan pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Dari latar belakang inilah kami menyusun dan akan membahas lebih lanjut mengenai topic tersebut.
Dalil-Dalil Syariah - Sumber-Sumber Hukum IslamAnas Wibowo
Menurut aqidah Islam, hukum yang wajib dijalankan adalah hukum syariah, yakni hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Karena itu, dalil yang darinya digali hukum harus qath'i/ pasti bersumber dari wahyu.
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar KhilafahAnas Wibowo
Buku ini bersasaran untuk meliputi area-area penting pemerintahan, ekonomi, kebijakan luar negeri dan hukum. Banyak buku telah ada yang merinci bermacam sistem Islam seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem peradilan, sistem pemerintahan dan lainnya. Untuk memahami semua aspek sistem Islam secara rinci diperlukan pemahaman dasar terhadap prinsip-prinsip tiap sistem itu.
Peradaban Islam di Dunia
Materi Agama Islam Kelas 11/12
Pengertian Peradaban, PERADABAN ISLAM DI BAGHDAD, Peradaban Islam di Cairo, PERADABAN ISLAM DI ISFAHAN (PERSIA), PERADABAN ISLAM DI ISTANBUL, PERADABAN ISLAM DI DELHI, PERADABAN ISLAM DI ANDALUSIA, PERADABAN ISLAM DI SAMARKHAND, PERADABAN ISLAM DI BUKHARA, Faktor faktor kemajuan peradaban Islam, Hikmah dan manfaat mempelajari faktor kemajuan peradaban Islam
Berikut merupakan hasil kerja dari kelompok 2, yang beranggotakan : Shollana Makhmud, Nurul Fadzilatul Husna, Muhammad Wahyu Darmawan, dan Danang Wahyu Triantoro.
Materi kuliah tentang Karakteristik islam. Cari lebih banyak lagi materi kuliah Semester 1 di: http://muhammadhabibielecture.blogspot.com/2014/12/kuliah-semester-1-thp-ftp-ub.htm
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar KhilafahAnas Wibowo
Buku ini bersasaran untuk meliputi area-area penting pemerintahan, ekonomi, kebijakan luar negeri dan hukum. Banyak buku telah ada yang merinci bermacam sistem Islam seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem peradilan, sistem pemerintahan dan lainnya. Untuk memahami semua aspek sistem Islam secara rinci diperlukan pemahaman dasar terhadap prinsip-prinsip tiap sistem itu.
Peradaban Islam di Dunia
Materi Agama Islam Kelas 11/12
Pengertian Peradaban, PERADABAN ISLAM DI BAGHDAD, Peradaban Islam di Cairo, PERADABAN ISLAM DI ISFAHAN (PERSIA), PERADABAN ISLAM DI ISTANBUL, PERADABAN ISLAM DI DELHI, PERADABAN ISLAM DI ANDALUSIA, PERADABAN ISLAM DI SAMARKHAND, PERADABAN ISLAM DI BUKHARA, Faktor faktor kemajuan peradaban Islam, Hikmah dan manfaat mempelajari faktor kemajuan peradaban Islam
Berikut merupakan hasil kerja dari kelompok 2, yang beranggotakan : Shollana Makhmud, Nurul Fadzilatul Husna, Muhammad Wahyu Darmawan, dan Danang Wahyu Triantoro.
Materi kuliah tentang Karakteristik islam. Cari lebih banyak lagi materi kuliah Semester 1 di: http://muhammadhabibielecture.blogspot.com/2014/12/kuliah-semester-1-thp-ftp-ub.htm
Tugasan kursus PPPJ2463 Sejarah Pemikiran Politik Islam (SPPI), JPATI, FPI, UKM pada sem. 2, sesi 2012/2013 yang dihasilkan oleh Kumpulan A: Sapinah (Bab 2). Ulasan ilmiah bagi bab-bab dalam buku SPPI yang dihasilkan oleh Prof. Madya Dr. Ismail Bakar.
Sejauh ini ide dan elemen politik ini menunjukkan upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merencanakan hubungan antara Islam dan masalah pemerintahan negara. Para peneliti dan cendekiawan Islam ini membentuk pemikiran-pemikiran tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh landasan sosial-politik dan sosial yang mereka hadapi.
Pembicaraan tentang isu-isu legislasi Islam tidak pernah menguap dari kajian-kajian yang dipimpin oleh para skolastik baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Banyak dalang dan banyak volume buku yang diidentifikasi dengan isu-isu pemerintahan Islam menghiasi berbagai perpustakaan di planet ini. Berbagai jenis karya logis seperti buku harian, teori, proposal atau eksposisi yang berbicara tentang isu-isu legislatif Islam telah menambah kemajuan ide politik Islam. Kontras dalam pemahaman tidak dapat dihindari, baik di antara umat Islam sendiri atau bahkan di antara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap isu-isu legislasi Islam adalah tinjauan yang benar-benar rumit, namun masih merupakan imajinasi dan pengujian untuk dipertimbangkan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. PENGERTIAN POLITIK
• Perkataan politik berasal dari bahasa Latin politicus dan
bahasa Yunani politicos, artinya sesuatu yang
berhubungan dengan warga negara atau warga kota.
Kedua kata itu berasal dari kata polis yang maknanya
kota.
• Dalam teori politik islam, politik itu identik
dengan siyasah secara bahasa disebut dengan mengatur.
Fiqh siyasah adalah aspek ajaran islam yang mengatur
sistem kekuasaan dan pemerintahan.
3. • Politik artinya segala urusan dan tindakan, kebijakan,
dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau
kebijakan suatu negara terhada negara-negara lain.
Politik dapat juga dikatakan kebijakan atau cara
bertindak suatu negara dalam menghadapi / menangani
suatu masalah.
• Politik Islam terdiri dari dua aspek yaitu politik dan
islam. Politik berarti suatu cara bagaimana penguasa
mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar
sesuai dengan keinginan penguasa. Sedangkan islam
berarti penataan dan islam sebagai din merupakan
organisasi penataan menurut ajaran Allah , yaitu Al-
Qur’an dan menurut sunnah rasulnya.
4. PENERTIAN POLITIK ISLAM
• Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk
mempengaruhi anggota masyarakat, agar berprilaku
sesuai dengan ajaran Allah menurut sunah rasulnya.
Dalam konsep islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah
SWT. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam Al-
Qur’an menurut sunah rasul.
5. PRINSIP – PRINSIP DASAR
POLITIK ISLAM
1. MUSYAWARAH
• Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah
dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya.
Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem
pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan
musyawarah. Karena itu musyawarah merupakan prinsip
penting dalam politik Islam.
• Prinsip musyawarah ini sesuai dengan ayat al-Quran Surah
Ali Imran ayat 159:
• “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkalah pada Allah, sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertaqwa kepada Allah.”
6. 2. PRINSIP KEADILAN
• Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi
yang amat tinggi dalam sistem perundang-
undangannya. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang
memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek
kehidupan manusia, seperti yang terkandung dalam
surat An-Nahl ayat 90:
• “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan
Allah melarang dari perbuatan keji, munkar dan
bermusuhan. Dia member pelajaran agar kamu men
gambil pelajaran.”
7. 3. PRINSIP KEBEBASAN
• Yang dimaksud dengan kebebasan di sini bukanlah kebebasan
bagi warganya untuk dapat melaksanakan kewajibanya sebagai
warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna
yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk
memilih suatu yang lebih baik, atau kebebasan berfikir yang
lebih baik dan mana yang lebih buruk, sehingga proses berfikir
ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan
pemikiranya.
• Kebebasan berfikir dan berbuat ini pernah diberikan oleh Allah
kepada nabi Adam dan Hawa untuk mengikuti petunjuk yang
diberikan oleh Allah. Sebagai mana Firman Allah Surat Taha
ayat 123:
• “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagaimana kamu
menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu
petunjuk dariKu, lalu barang siapa yang men gikuti petunjuk dari-Ku ia
tak akan tersesat dan tidak akan celaka.”
8. 4. PRINSIP PERSAMAAN
• Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam
masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai
persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat,
kebebasan, tanggung jawab, dan tugas-tugas
kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal usul, bahasa
dan keyakinan.
• Berdasarkan prinsip persamaan ini sebenarnya tidak ada
rakyat yang diperintah secara sewenang-wenang dan tidak
ada penguasa yang memperbudak rakyatnya. Allah
menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai
bangsa dan suku bukanlah untuk membuat jarak antara
mereka. Bahkan diantara mereka agar dapat saling tukar
pengalaman. Al-Quran menegaskan yang membedakan
diantara manusia adalah hanya karena taqwanya.
Sebagaimana firman Allah Surat al-Hujurat ayat 13:
9. • “Hai manusia sesungguhnya kami menetapkan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling men genal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang
bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha
men getahui lagi maha mengenal.”
10. KONTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM
PERPOLITIKAN NASIONAL
• Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa
dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi
perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang
besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era
berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh
perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam.
• Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi
penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam
sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan
kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan
dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi
umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa
ini. Sekarang mari kita amati kontribusi umat Islam dalam
perpolitikan nasional di setiap era bangsa ini.
11. 1. ERA KERAJAAN – KERAJAAN ISLAM BERJAYA
Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya
akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah
kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa
kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah
air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16
Masehi.
12. 2. ERA KOLONIAL DAN KEMERDEKAAN
Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap
pembangunan politik di Indonesia baik pada masa kolonial
maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial Islam harus
berperang menghadapi ideologi kolonialisme sedangkan pada
masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi
tertentu macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak
dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan
kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap
perumusan NKRI. Baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai
nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar
Negara. Para pemimpin Islam terutama dari Serikat Islam
pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah
Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun,
format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya
protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian, pada
tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila
sebagai filosofis negara.
13. 3. ERA ORDE BARU
Pemerintahan masa orde baru menetapkan Pancasila
sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi
politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan,
termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan
terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam
perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua
kelompok. Kelompok pertama di sebut kaum
skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan
konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah
kaum subtansialis yang mendukung pemerintahan dan
menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik.
14. 4.ERA REFORMASI
Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu
rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani
Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para
pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang
turut mendukung reformasi adalah KH. Abdurrahman Wahid
(Gus Dur), ketua Nahdatul Ulama. Muncul juga nama
Nurcholis Majid (Cak Nur), cendikiawan yang lahir dari
kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan
Muhamadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat
Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan.
Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu
dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam
selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan
lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh
menggunakan asas Islam.